Gratifikasi sex untuk pejabat agar diusut

Gratifikasi sex untuk pejabat agar diusut
  • Pengakuan soal adanya pemberian servis perempuan kepada Hakim Setyabudi, agar diusut.

  • Di beberapa negara dalam beberapa kasus pemberian gratifikasi dalam bentuk lain sempat diusut. Dicontohkan, salah satunya, salah satu pejabat di Singapura pernah dituntut karena dugaan gratifikasi layanan seks. Seorang kepala badan penanggulangan narkotika di Singapura diadili dalam persidangan karena dianggap menerima gratifikasi dalam bentuk perempuan. Hal sama terjadi pada menteri pertahanan di sana.
  • “Selain pemberian uang, layanan seks kepada pejabat itu memang ada. Biasanya untuk memuluskan suatu proyek besar. Dia menyatakan dari semua pejabat yang menerima suap, 75 persen diantaranya pasti menerima pelayanan seks,” ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardie kepada Harian Terbit, Rabu (9/1), seraya menyatakan dirinya tahu betul pejabat-pejabat yang mendapat layanan seks.
  • “Kalau KPK ingin mendalami soal service seks kepada pejabat negara, KPK bisa meminta informasi dari Nazaruddin. Saya yakin Nazar akan membongkarnya,” ujar Adi
  • 75 Persen Pejabat Nikmati Layanan Gratifikasi Seksual

  • Hasil pengamatan MTI, dugaan gratifikasi seks itu marak terjadi, tetapi belum satupun yang tersentuh hukum.

  • Sedemikian rusaknya gambaran moral para elit di negeri ini. Penting untuk direnungkan kembali ayat ini.

{ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا } [الإسراء: 16، 17]

16. dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, mMaka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya Perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

17. dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. dan cukuplah Tuhanmu Maha mengetahui lagi Maha melihat dosa hamba-hamba-Nya. (QS Al-Israa’/ 17 : 16-17).

Inilah beritanya.

***

Gratifikasi Seks Pejabat Tak Pernah Diusut, Kasus Setyabudi Bisa Jadi Contoh

 palu

Jakarta - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong KPK agar mengusut pengakuan Toto Hutagalung soal adanya pemberian servis perempuan kepada Hakim Setyabudi. Pengusutan itu nantinya bisa menjadi contoh pengungkapan kasus gratifikasi seks.

“KPK sangat perlu mengungkap gratifikasi seks. Terlebih belum pernah ada sepanjang sejarah hukum di Indonesia penerima atau pemberi gratifikasi seks diperkarakan,” jelas peneliti MTI, Jamil Mubarok saat berbincang dengan detikcom, Rabu (17/4/2013).

Setyabudi diberikan servis terkait penanganan kasus persidangan dana Bansos di Pemkot Bandung. Toto merupakan perantara dalam kasus ini. Dia juga sudah menjadi tersangka.

“Kalau ini diungkap, akan menjadi rujukan tunggal dan perdana, baik institusi penegak hukumnya KPK, para penyidiknya, para jaksanya dan para hakimnya. Yang utama tentu putusannya,” jelas Jamil.

Menurut dia, pengusutan kasus itu akan baik bagi kelangsungan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Hasil pengamatan MTI, dugaan gratifikasi seks itu marak terjadi, tetapi belum satupun yang tersentuh hukum.

“Masyarakat akan menyambut baik, i’tikad baik KPK yang akan memasukkan kedalam dakwaan jika alat bukti untuk menjeratnya cukup. Paling tidak, saat ini KPK punya modal awal untuk menindaklanjutinya, karena Toto beri’tikad memberikan kesaksiannya. Ini dapat dijadikan satu alat bukti yaitu “keterangan saksi”,” urainya.

Jamil yakin, KPK akan dengan mudah untuk menelusuri lebih lanjut dalam rangka menambahkan satu alat bukti lagi selain keterangan saksi. Penting digali mekanisme komunikasi permintaan perempuan dari Hakim Setya ke Toto.

“Itu pakai media apa? Kalau melalui SMS atau telepon ini bisa jadi penambah alat bukti yaitu alat bukti elektronik. Atau bisa jadi di kemudian hari Hakim Setya mengakui, nah ini kan satu alat bukti lagi yaitu keterangan terdakwa,” ungkapnya.

“Tidak sulit untuk menjerat seseorang dengan pasal gratifikasi seks, karena jenis alat bukti banyak. Yang dibutuhkan hanya 2 minimalnya, alat bukti itu yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, surat, petunjuk, bukti elektronik. Kesimpulannya, pembuktian gratifikasi seks itu tidak sesulit yang dibayangkan,” tutupnya.

(ndr/mad) Indra Subagja - detikNews

 Rabu, 17/04/2013 18:28 WIB

***

 Rabu, 9 Januari 2013 10:48 WIB

75 Persen Pejabat Nikmati Layanan Gratifikasi Seksual

Zamzam Siregar/Ali Akbar Batubara — HARIAN TERBIT

JAKARTA — Layanan ‘selangkangan’ atau layanan seks bagi pejabat negara bukan rahasia umum lagi. Meski tidak semua pejabat negara melakoninya, praktek layanan ‘selangkangan’ itu kerap kali dilakukan untuk mendapatkan proyek, meraih jabatan, dan lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga tampaknya secara tidak langsung mengakui praktek itu berlangsung. Maka, KPK pun kini tengah mengkaji untuk memasukkan pelayanan seks bagi pejabat negara atau pegawai negeri sipil (PNS) sebagai gratifikasi.

“Selain pemberian uang, layanan seks kepada pejabat itu memang ada. Biasanya untuk memuluskan suatu proyek besar. Dia menyatakan dari semua pejabat yang menerima suap, 75 persen diantaranya pasti menerima pelayanan seks,” ujar Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie M Massardie kepada Harian Terbit, Rabu (9/1), seraya menyatakan dirinya tahu betul pejabat-pejabat yang mendapat layanan seks.

Menurutnya mantan Bendahara Partai Demokrat (PD) M. Nazaruddin yang kini terjerat berbagai kasus suap dan korupsi memberikan pelayanan seks bagi pejabat negara untuk memuluskan proyek di sejumlah kementerian. Nazar tegasnya kemungkinan juga memberikan servis seks kepada rekan-rekannya di Partai Demokrat agar mendapat dukungan sebagai pencari dana bagi partai berlambang mercy tersebut.

“Kalau KPK ingin mendalami soal service seks kepada pejabat negara, KPK bisa meminta informasi dari Nazaruddin. Saya yakin Nazar akan membongkarnya,” ujar Adi

Sementara itu, anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Frans Hendrawinata dihubungi terpisah mengemukakan, sesuai pasal 12 B UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, penerimaan pelayanan seks bagi pejabat negara jelas masuk gratifikasi. Itu kan semacam hadiah yang menyenangkan si pejabat terkait untuk mempengaruhi langsung atau tidak agar bersedia memenuhi keinginan si pemberi.

Menurut Frans, sebaiknya KPK mempercepat penjerimaan pelayanan seks termasuk kategori gratifikasi sehingga pencegahan terhadap prilaku korupsi bisa dimaksimalkan. Sebab, modus korupsi tidak hanya melalui transaksi uang tetapi juga dengan berbagai cara termasuk service seks bagi pejabat.

Di beberapa negara dalam beberapa kasus pemberian gratifikasi dalam bentuk lain sempat diusut. Dicontohkannya, salah satunya salah satu pejabat di Singapura pernah dituntut karena dugaan gratifikasi layanan seks.

MENGKAJI

Secara terpisah Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengakui saat ini pihaknya tengah mengkaji apakah penerimaan pelayanan seks itu bisa dimasukkan kategori gratifikasi. Pengkajian ini merujuk pada konvensi internasional yakni United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Pandu Praja membenarkan pembahasan pidana bagi para pelaku gratifikasi seks ini sangat menarik. Apalagi jika nilai pelayanan seks tersebut bisa dinilai dengan rupiah. Sebab, selama ini dalam undang-undang yang ada kebanyakan peraturan mengenai sanksi gratifikasi terdapat batasan-batasan nominal rupiah. Untuk itu, aturan-aturan tersebut masih harus disempurnakan.

Sementara itu, Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono mengatakan, KPK akan mengkaji soal gratifikasi seks itu. Sebab undang-undang KPK menyiratkan gratifikasi tidak harus uang tunai, tapi bisa berupa diskon, dan kesenangan.

Dalam beberapa kasus, lanjut Giri, pemberian gratifikasi dalam bentuk lain sempat diusut. Salah satunya KPK Singapura pernah menuntut dugaan gratifikasi seks.

Ia menceritakan, seorang kepala badan penanggulangan narkotika di Singapura diadili dalam persidangan karena dianggap menerima gratifikasi dalam bentuk perempuan. Hal sama terjadi pada menteri pertahanan di sana.

SEUMUR HIDUP

Sebagaimana diketahui gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Ancaman bagi pejabat atau PNS yang terbukti menerima gratifikasi pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi meliputi pemberian uang, barang, rabat (potongan harga), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya kepada setiap pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara.

Editor — Maghfur Ghazali/ harianterbit.com

 (nahimunkar.com)