MUI: Vaksin Meningitis Tetap Haram

MUI: Vaksin Meningitis Tetap Haram

Thursday, 28 May 2009 16:24


Meski rencana pembahasan status meningitis pada Selasa (26/5) kemarin gagal diadakan. MUI tetap menganggap haram

Hidayatullah.com–Rencana pembahasan status meningitis pada Selasa (26/5) kemarin gagal diadakan. Penyebabnya tidak begitu jelas. Seorang sumber yang dihubungi www.hidayatullah.com yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, kegagalan tersebut karena diduga pemerintah sengaja mengulur waktu hingga menjelang ibadah haji beberapa bulan lagi.

“Sehingga jika diadakan dekat musim haji, maka besar kemungkinan, status vaksin akan mudah dihalalkan,” tutur sumber tersebut kepada www.hidayatullah.com.

Menurut sang sumber, prediksinya, dengan dekatnya waktu itu, secara tidak langsung, keharaman vaksin meningitis bisa di-ma’fukan (boleh) karena faktor dharurat. “Apalagi waktu sangat mepet sehingga tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menolaknya,” imbuhnya.

Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif LPPOM MUI Dr. M Nadratuzzaman Hosen. Ia menilai seolah ada proyek besar dibaliknya. Misalnya, ia mendengar jika Walikota Depok Nurmahmudi mengatakan bahwa dibalik kasus itu ada proyek besar dan harus dituntut.

Menurutnya, hal itu karena, perusahaan GSK (Glaxo Smith Kline) pembuat vaksin meningitis mengatakan bahwa enzim tersebut bebas dari enzim babi. Padahal, menurut Nadra, secara zat vaksin tersebut jelas mengandung babi dan haram. Atas dasar itu GSK harus dituntut.

“Harus dituntut GSK, karena telah melakukan pembohongan,” tegasnya.

Adapun masalah status vaksin, menurutnya, MUI akan tetap pada keputusan awal bahwa vaksin meningitis haram.

Nadra memaklumi dengan keputusan MUI ini akan banyak pihak melakukan tekanan pada MUI. Tapi MUI tidak akan berubah. Menurutnya, sikap MUI sendiri sudah jelas, vaksin meningitis haram karena mengandung enzim babi, maka apapun alas an dan keadaanya tidak akan menjadi halal.

Tidak hanya itu, M Anwar Ibrahim, Ketua Komisi Fatwa MUI, juga menegaskan jika status vaksin tidak akan berubah menjadi halal sampai kapanpun.

“Secara nash sudah jelas babi haram, sedangkan ibadah haji, kewajibannya tidak bisa menjadikan haram menjadi halal untuk dikerjakan,” jelasnya kepada hidayatullah.com. Oleh karena itu, meski pembahasan tersebut gagal dilaksanakan, status vaksin meningitis tetap haram. [ans/www.hidayatullah.com]

Sumber: http://www.hidayatullah.com/index.php/berita/lokal/9454-mui-vaksin-meningitis-tetap-haram

Sebelumnya, vaksin meningitis itu sudah diragukan kehalalannya. Sebagaimana berita berikut:


Diragukan, Kehalalan Vaksin Meningitis Haji

Jumat, 22 Mei 2009 | 13:19 WIB

Laporan wartawan KOMPAS Imam Prihadiyoko

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Advokasi Konsumen Muslim Indonesia dan Rabhitah Haji Indonesia meragukan kehalalan vaksin meningitis yang diwajibkan bagi seluruh jemaah haji Indonesia. Pasalnya, vaksin tersebut dicurigai mengandung enzim babi, yang jelas haram bagi kaum Muslim.

“Kita memang mempertanyakan soal vaksin ini pada pemerintah, apalagi pemerintah, Majelis Ulama Indonesia dan BP POM sendiri juga belum mengeluarkan pernyataan yang tegas tentang kehalalan atau tidaknya vaksin meningitis tersebut,” ujar Asad Nugroho dari Advokasi Konsumen Muslim Indonesia di Jakarta, Jumat (22/5).

Menurut Asad, pemerintah seharusnya mengeluarkan pernyataan, atau segera meneliti kebenaran atau kesalahan dari isu enzim babi di vaksin meningitis ini. Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia Ade Marfuddin juga mengingatkan pemerintah yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.

“Perlindungan ini bukan hanya keselamatan jemaah haji, tetapi juga kandungan-kandungan yang tidak halal dari semua yang diberikan pemerintah dan masuk ke tubuh setiap jemaah haji,” ujarnya.

Sumber: http://kesehatan.kompas.com/read/xml/2009/05/22/13193890/Diragukan..Kehalalan.Vaksin.Meningitis.Haji

Keluhan sebelumnya pun telah dilontarkan. Di antaranya sebagai berikut:


LPPOM MUI : Pemerintah Lamban Tangani Vaksin Meningitis

By Republika Newsroom

Rabu, 13 Mei 2009 pukul 18:09:00

JAKARTA- Direktur LPPOM MUI, Muhammad Nadratuzzaman Hosen, pemerintah lamban menangani masalah kasus meningitis. Ia mengatakan pihaknya tinggal menunggu perintah dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama (Depag) untuk menguji kebenaran apakah vaksin meningitis itu mengandung enzim babi atau tidak.

“Kami sudah mengajukan permintaan untuk mengaudit ke pabriknya dan biaya semua ditanggung pemerintah. Pemerintah juga sudah menyetujuinya. Tapi hingga kini belum ada perintah,” katanya kepada Republika, Rabu (13/5).

Menanggapi pernyataan Depag mengenai vaksin meningitis yang digunakan oleh Indonesia sama dengan yang digunakan di Malaysia hasil produksi PT Glaxo Smith Kline asal Belgia dan menurut perusahaan itu vaksin buatannya halal, Nadratuzzaman meragukan. “Itu kan hanya pernyataan sepihak. Harus diaudit lagi. Kenapa menghalalkan,” katanya.

Menurut Nadratuzzaman, masalah vaksin meningitis ini tidak akan berlarut-larut jika ada keterangan yang jelas dari pemerintah. “Kalau pemerintah jujur, masalahnya cepat selsai. Saya gak ngerti maunya pemerintah. Saya yakin MUI akan memberikan hasil yang terbaik,” katanya.she/kpo

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/50120/LPPOM_MUI_Pemerintah_Lamban_Tangani_Vaksin_Meningitis

Hasil dari MUI sebagaimana berita di atas adalah tetap haramnya vaksin yang secara zat vaksin tersebut jelas mengandung babi dan haram.

Secara hokum dan prosedur yang benar, mestinya: Atas dasar itu GSK harus dituntut, karena telah melakukan pembohongan.