Penggugat UU Penodaan Agama Dinilai Tak Beralasan

Penggugat UU Penodaan Agama Dinilai Tak Beralasan

Gerakan atheis – menurut Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi– yang dimotori mendiang Gus Dur (Abdurrahman Wahid) dan konco-konconya telah menggugat Undang-undang Penodaan Agama. Gugatan mereka itu dinilai tidak punya alasan. Undang-undang itu sendiri telah berlaku selama 45 tahun.

Sidang uji materi Undang-Undang (UU) PNPS tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, berlangsung Kamis, 4 Februari 2010. Sidang akan dilaksanakan sepekan sekali, tiap Rabu atau Kamis, menurut pihak MK.

Menteri Agama Suryadharma Ali meminta Hakim Konstitusi menolak permohonan uji materi Undang-Undang (UU) PNPS tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Menurut Suryadharma, pemohon tidak memiliki alasan kuat untuk mengajukan uji materi undang-undang ini.

Suryadharma mengemukakan hal itu selaku pihak pemerintah dalam sidang uji materi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis, 4 Februari 2010.

Pemerintah diwakili oleh Suryadharma dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar.  Sementara Hairuman Harahap, Adang Daradjatun, dan Ruhut Sitompul mewakili Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Patrialis Akbar tidak bisa membayangkan jika Indonesia tidak mempunyai UU No 5/1969 Tentang Pencegahan Penodaan/Penistaan Agama. Menurutnya, yang akan terjadi adalah gejolak dan konflik horizontal di dalam masyarakat.

“Tak hanya itu, juga akan terjadi main hakim sendiri, fitnah antar pemeluk agama dan ketidakharmonisan antar umat beragama,” kata Patrialis.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh beberapa lembaga dan perseorangan. Mereka adalah mendiang Abdurrahman Wahid, Musdah Mulia, Dawam Rahardjo, dan Maman Imanul Haq. Sementara lembaga yang mengajukan uji materi adalah Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI.

Republika online melaporkan, terkait Undang Undang yang akan diuji, yaitu, Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan Penodaan Agama, para pemohon yang terdiri dari Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Setara, Yayasan Desantara, dan YLBHI menghendaki pengujian pada Pasal 1, Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4a, dan Pasal 156 a tersebut dengan sembilan norma dalam UUD 1945, yaitu Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1). Serta, Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2). Serta, Pasal 29 ayat (2).

Pasal-pasal tersebut menunjukan norma-norma yang termuat dalam ketentuan tersebut dan diajukan uji materiil dinilai menunjukan adanya pembedaan dan atau pengutamaan terhadap enam agama yang diakui saat ini, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu, dibandingkan dengan agama-agama atau aliran keyakinan lainnya.

Warisan Gus Dur?

Sebulan sebelum matinya Gus Dur 30 Desember 2009, gugatan itu diajukan oleh imam yang sudah kentut (menurut Kyai NU, almarhum As’ad Samsul Arifin- Situbondo) ini. Hal itupun diulas oleh Mahfud MD Ketua Mahkamah Konstitusi.

Inilah beritanya:

Uji Materiil UU Penodaan Agama

Permohonan Gus Dur Tak Bisa Diwariskan

Karena sama saja dengan pemohon lainnya, ini tidak menjadi masalah,” kata Mahfud.

Kamis, 4 Februari 2010, 10:49 WIB

Umi Kalsum, Fadila Fikriani Armadita

VIVAnews – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan permohonan mendiang Gus Dur atas uji meteriil UU Penodaan Agama tidak bisa diwariskan. Gus Dur wafat 30 Desember 2009 lalu.

Mantan presiden RI ini merupakan salah satu pemohon. “Akan tetapi beliau kan sudah wafat. Dengan demikian permohonan tidak bisa diwariskan. Karena sama saja dengan pemohon lainnya, ini tidak menjadi masalah,” kata Mahfud dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Kamis 4 Februari 2010.

Hari ini, sidang menghadirkan saksi dari pemerintah Menkum HAM Patrialis Akbar dan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Sementara pemohon rencananya akan menghadirkan 8 saksi ahli antara lain Ahmad Syafei Maarif, Arswendo Atmowiloto, Frans Magnis Suseno, saksi ahli dari luar negeri yaitu WW Cole Durham yang akan dimintai kesaksiaannya lewat teleconference.

Sedangkan saksi ahli yang disiapkan pemerintah antara lain Bagir Manan, Harun Kamil, Lukman Hakim Syaefudin, dan Ato Mudzar.

Untuk ormas permohonan yang dikabulkan antara lain DPP PPP, FPI, Yayasan Irena Center, Dewan Dakwah Indonesia, Dewan Masjid Indonesia.

Adapun saksi ahli dari MK yang direncanakan hadir 31 nama, atara lain Alwi Shihab, Andi Hamzah, Andrea Hirata, Azyumardi Azra, MH Ainun Najib, Mudji Sutrisno, Garin Nugroho, Hasim Muzadi, Imam Prasojo, Jimly, Amien Rais, Taufik Ismail, Ulil Absor Abdala, Yusril dan Izra Mahendra.

Untuk mempercepat persidangan MK akan menggelarnya seminggu sekali. Rencanya digelar setiap Rabu atau Kamis. Sementara sidang-sidang lain umumnya digelar dua minggu sekali.

Mahfud juga mengatakan setiap sidang akan digelar dua sesion, pukul 10.00-12.00 dan pukul 14.00-16.00. (• VIVAnews )

Para penggugat dipertanyakan, telah dirugikan apanya kok sampai mereka menggugat undang-undang tersebut.

Inilah berita-beritanya:

Pemohon UU Penodaan Agama Tidak Dirugikan Haknya

Kamis, 4 Pebruari 2010 14:57 WIB

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah, DPR, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sidang uji materi UU Penodaan Agama menyatakan, para pemohon uji materi sama sekali tidak dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya UU tersebut.

“Kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara ini,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali dalam sidang uji materi UU Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Nomor 1/PNPS/1965 di Gedung MK di Jakarta, Kamis.

Senada dengan Menag, anggota DPR RI Chairuman Harahap, dalam keterangannya yang mewakili pihak legislatif mengingatkan bahwa pihak pemohon uji materi tidak memiliki kedudukan hukum.

Tim Kuasa hukum MUI, Lutfi Hakim, memaparkan, para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak terdapat kerugian konstitusional dari pemohon yang bersifat spesifik atau potensial akan terjadi di masa mendatang.

Lutfi mencontohkan, salah satu pemohon adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang telah berdiri sejak 1971.

“YLBHI sejak 1971 tidak pernah dirugikan misalnya mendapat peringatan keras atau para pegawainya diadili berdasarkan karena UU No 1/PNPS/1965,” katanya.

Menurut dia, merupakan suatu argumentasi yang bertentangan dengan penalaran yang wajar bila setelah puluhan tahun berlalu maka YLBHI mengatakan bahwa hak konstitusional yayasan itu terlanggar oleh UU tersebut.

Apalagi, dari berbagai LSM dan yayasan yang mengajukan uji materi tersebut, sama sekali tidak ada yang bergerak secara khusus di bidang keagamaan.

Selain YLBHI, pihak lain yang mengujimaterikan UU No 1/PNPS/1965 adalah LSM Imparsial, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, dan Yayasan Desantara.

Sedangkan individu yang mengajukan uji materi tersebut adalah KH Abdurrahman Wahid (alm), Prof Dr Musdah Mulia, Prof M Dawam Rahardjo, dan KH Maman Imanul Haq.

Para pemohon berargumen bahwa Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3, dan Pasal 4 dari UU No 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat 91), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Menurut para pemohon, pasal-pasal dalam UU No 1/PNPS/1965 menunjukkan adanya kebijakan yang diskriminatif antaragama, bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka, membatasi serta bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama seperti yang terdapat dalam UUD 1945.

(M040/B010)

http://www.antaranews.com/berita/1265270224/pemohon-uu-penodaan-agama-tidak-dirugikan-haknya

Sanggahan terhadap gerakan atheis penggugat UU Penodaan agama itu datang dari MUI, Muhammadiyah, dan NU. Beritanya sebagai berikut:

MK Diminta Hati-Hati Soal UU Penodaan Agama

Jumat, 05 Februari 2010 06:46 WIB 0 Komentar 0 0

JAKARTA-MI: Mahkamah Konstitusi (MK) diminta berhati-hati dalam menangani dan memutus permohonan uji materi peraturan perundangan yang mengatur perkara penodaan agama.

“MK perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan, apalagi dalam kondisi belum ada pengganti undang-undang itu,” kata Ketua Komisi Kerukunan Antarumat Beragama MUI Slamet Effendy Yusuf di Jakarta, Kamis (4/2), menanggapi sidang pertama perkara itu.

Peraturan perundangan tentang penodaan dan atau penistaan agama sebelumnya berbentuk Peraturan Presiden Nomor 1/PNPS/1965 yang kemudian diundangkan melalui UU Nomor 5/1969.

UU itu dimohonkan uji materi oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), di antaranya IMPARSIAL, ELSAM, PBHI, DEMOS, Perkumpulan Masyarakat Setara, Desantara Foundation, dan YLBHI.

Menurut Slamet, keberadaan undang-undang itu sebagai bagian upaya untuk membuat tatanan sosial terjamin mengingat persoalan agama seringkali sensitif.

“Ketika agama yang oleh pemeluknya dinilai suci kemudian dinodai, jelas akan memancing emosi dan konflik,” kata mantan ketua umum Gerakan Pemuda Ansor itu,

Dikatakannya, saat ini saja banyak aliran kepercayaan yang jelas-jelas merupakan penodaan terhadap agama yang sah karena sebagian atau seluruh ajaran atau praktik peribadatannya merupakan penyelewengan dari ajaran dan praktik ibadah agama yang sah.

Apalagi, lanjut kandidat ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, jika tidak ada aturan yang membatasi.

“Mereka tentu akan dengan leluasa melakukan penodaan dengan dalih kebebasan beragama. Saya nggak ngerti, penodaan kok dianggap sebagai kebebasan beragama,” katanya.

Yang tidak kalah penting, tambah Slamet, dalam UU yang diajukan uji materi itu ada aturan yang memberikan tugas kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan. Jika UU itu dicabut, maka otomatis tugas pengawasan pemerintah terhadap persoalan keagamaan turut tercabut.

“Artinya, masyarakat akan mengawasi sendiri. Ini bisa timbul anarkhi,” katanya.

Menurutnya, kebebasan memeluk dan menjalankan agama yang dijamin UUD 1945 seharusnya dimaknai positif, yakni memeluk agama yang sah.

“UUD sendiri memberikan batasan bahwa kebebasan itu dibatasi oleh undang-undang, bukan bebas sebebas-bebasnya,” kata mantan anggota DPR selama dua periode itu. (Ant/OL-7)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/02/05/121304/16/1/MK-Diminta-Hati-Hati-Soal-UU-Penodaan-Agama

Sikap Muhammadiyah:

PP Muhammadiyah: UU Penodaan Agama Untuk Hindari Tindakan Anarkis

Rabu, 03 February 2010, 17:10 WIB

Abdul Fattah Wibisono, Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

JAKARTA–PP Muhammadiyah menganggap UU penodaan agama masih dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Fattah Wibisono, Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengatakan, UU penodaan agama perlu untuk mencegah tindakan anarkisme masyarakat.

Fatah mengatakan, dengan adanya UU Penodaan Agama, pemerintah telah menjalankan apa yang disebut kebebasan beragama. “Saat ini banyak hal-hal yang terkait dengan penodaan agama, Ahmadiyah contohnya,” ujarnya ketika dihubungi Republika, Rabu (3/2).

Tindakan Ahmadiyah yang mencatut agama Islam, dianggapnya sebagai salah satu bentuk penodaan agama. “Lain halnya kalau mereka tidak mengatas namakan Islam,” ujarnya. Dia mengatakan, sikap PP Muhammadiyah sudah jelas. “Pak Din (Syamsudin) berulang kali bilang mengenai hal itu,” tuturnya.

UU penodaan agama diajukan oleh beberapa LSM yang tergabung dalam AAKB ke MK. Red:

taqi

Reporter:

c13

http://www.republika.co.id/berita/103097/pp_muhammadiyah_uu_penodaan_agama_untuk_hindari_tindakan_anarkis

Sikap NU:

NU dan Muhammadiyah Tolak Uji Materi UU Penistaan Agama

JAKARTA – Isu penistaan agama masih menjadi topik yang potensial memicu konflik di tanah air. Berangkat dari kekhawatiran itu, dua ormas agama terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kompak menolak pengajuan judicial review (uji materi) undang-undang mengenai penistaan atau penodaan agama di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Umum PB NU KH Hasyim Muzadi menegaskan, peraturan mengenai penistaan dan atau penodaan agama harus dipertahankan. Karena itu, permintaan agar undang-undang dicabut atas nama demokrasi tidak tepat. ”Kami berharap MK menolak uji materi undang-undang itu,” ujar Hasyim setelah membuka Rakernas I Majelis Alumni Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama di Jakarta kemarin (31/1).

Menurut Hasyim, pengubahan Peraturan Presiden No 1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU No 5/1969 itu berpotensi memicu konflik bagi kehidupan beragama di Indonesia. Uji materi terhadap UU tersebut diajukan sejumlah LSM yang tergabung dalam kelompok Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

Tanpa peraturan itu, lanjut dia, yang terjadi adalah anarki. Di satu sisi, orang bisa berbuat sesukanya membuat agama atau aliran kepercayaan sesuai selera. Di sisi lain, masyarakat yang tidak terima akan berbuat sesukanya untuk melakukan penghakiman. ”Kalau tidak ada cantolan hukum, masyarakat bukannya diam, tetapi justru akan anarki. Kalau ada hukum, hal itu bisa direm,” katanya.

Hasyim menegaskan, penodaan agama merupakan agresi moral yang justru merusak agama. ”Jadi, harus dibedakan antara demokrasi dan agresi moral,” jelas penyandang gelar doktor honoris causa bidang peradaban Islam tersebut. Dia mengatakan, UUD 1945 memang menjamin kebebasan beragama. Namun, hal itu harus dimaknai sebagai bebas memilih dan menjalankan agama yang diakui dan sah menurut undang-undang. (zul/oki) Jawa Pos [ Senin, 01 Februari 2010 ]

Ancaman neraka

Pentolan para penggugat itu masih dikenal beragama Islam. Lantas, sebenarnya mewakili siapa mereka? Kalau mewakili yang lain, seperti Ahmadiyah yang jelas-jelas menodai Islam karena mengaku Islam namun punya nabi tersendiri, yang itu setatusnya justru pemalsu agama, kenapa setelah mereka membela pemalsu itu justru kini melonjak jadi penggugat undang-undang?

Memposisikan diri jadi pembela nabi palsu itu saja dalam hadits Abu Hurairah, di neraka kelak gigi gerahamnya lebih besar dibanding Gunung Uhud. Dan ternyata yang disebut Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam itu adalah Ar-Rajjal, yang sepeninggal Nabi bukannya masih tetap teguh mengikuti Islam namun justru jadi pembela nabi palsu Musailimah Al-Kadzdzab, hingga mati dalam berperang melawan tentara Abu Bakar Sjiddiq. (lihat buku Hartono Ahmad jaiz, Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesat Umat, Pustaka Al-Lakutsar, Jakarta, 2008).

Tidak takutkah kalian akan siksa neraka, wahai para pembela kebatilan yang jelas batil? (Redaksi nahimunkar.com).