Ilustrasi – Antara


Kabar24.com, CILACAP – Petugas BNN mendapati 11 Tenaga Kerja Asing tanpa membawa identiitas diri baik paspor maupun Kitas di sebuah tempat karaoke.

Kesebelasn warga negara asing (WNA) asal China tersebut terjaring razia yang digelar Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Dalam razia narkoba yang digelar pada Selasa (27/12) malam hingga Rabu (28/12/2016) dini hari, petugas BNN yang dipimpin langsung Kepala BNN Kabupaten Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Edy Santosa mendatangi dua pusat kebugaran dan empat tempat karaoke terbesar di kota Cilacap.

Dua pusat kebugaran yang disambangi petugas BNN Kabupaten Cilacap terdiri atas Paragon Healthy And Executive Spa dan Relique Executive Spa, sedangkan empat tempat karaoke yang turut dirazia terdiri atas Paradiso, Executive Club, Sapphire, dan Infinity.

Di setiap tempat tersebut, petugas meminta seluruh pengunjung, terapis, karyawan, dan pemandu lagu untuk menjalani tes urine.

Saat merazia Executive Club, petugas menjumpai 11 WNA asal China yang sedang berkaraoke di tempat itu.

Saat diperiksa oleh petugas, 11 WNA yang merupakan tenaga kerja asing pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Karangkandri itu tidak membawa dokumen keimigrasian seperti paspor dan Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas).

Salah seorang WNA yang bisa berbahasa Indonesia mengatakan bahwa dokumen keimigrasian mereka tidak dibawa dan akan segera memfotokopinya untuk diserahkan ke BNN Kabupaten Cilacap.

Kendati demikian, petugas BNN Kabupaten Cilacap tetap berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi Cilacap terkait permasalahan tersebut.

“Kami meminta petunjuk kepada Kantor Imigrasi terkait adanya warga negara asing yang tidak membawa identitas diri (dokumen keimigrasian) karena yang namanya identitas diri harus melekat pada dirinya masing-masing. WNA yang bisa berbahasa Indonesia menyatakan akan menyerahkan foto kopi Kitas dan paspor pagi ini untuk ditindaklanjuti,” jelas Kepala BNN Kabupaten Cilacap AKBP Edy Santosa.

Terkait hasil pemeriksaan urine di seluruh lokasi, dia mengatakan secara keseluruhan tercatat sebanyak 110 orang yang menjalani pemeriksaan urine.

Dari 167 orang tersebut, kata dia, dua orang di antaranya diketahui positif mengonsumsi metamfetamin yang diduga sebagai sabu-sabu.

Menurut dia, dua orang yang positif metamfetamin itu merupakan perempuan pemandu lagu dan selanjutnya dibawa ke Kantor BNN Kabupaten Cilacap untuk dilakukan pendalaman dan penaksiran (assessment).

Sumber : Antara

http://kabar24.bisnis.com/

***

DPR Siap Proses Usulan Hak Angket TKA China

Kabar24.com, JAKARTA–Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan siap memproses usulan penggunaan hak angket guna menyelidiki kisruh soal jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal asal China yang masuk ke Indonesia.

“Jadi kita melihat hak angket adalah hak anggota Dewan sehingga kalau memang ada usulan biarlah ini diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/12/2016).

Tenaga kerja ilegal asal China diperiksa di Kantor Imigrasi Cilegon, Banten, Rabu (3 – 8).Antara/Asep Fathulrahman

Dia mengakui hingga sekarang pemerintah belum mengeluarkan data resmi soal rincian TKA ilegal asal China yang masih menetap di Indonesia. Menurutnya, persoalan TKA tidak bisa dianggap remeh dan bisa mengganggu kedaulatan bangsa dan stabilitas nasional kalau tidak ditangani dengan baik.

Agus menjelaskan bahwa penggunaan hak angket bisa dilakukan kalau diusulkan lebih dari 20 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi. Untuk itu dia akan menyampaikan usulan itu kepada pimpinan DPR dan di dalam pimpinan diproses sesuai dengan perundang-undangan MD3 sebelum dibawa ke sidang paripurna.

“Setelah disampaikan dalam rapat paripurna, kemudian ditanyakan kepada anggota DPR yang hadir apakah disetujui atau tidak, bahkan, bisa saja setiap anggota nanti akan memberi usulan terkait kinerja panitia angket,” ujarnya.

DPR sebelumnya diminta menggunakan hak angket guna menyelidiki kisruh TKA ilegal asal China di Indonesia. Menurut Pakar Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf, keberadaan warga China akan mengancam kedaulatan negara lantaran pemerintah tidak mampu mengendalikan. Kondisi itu belum lagi akibat simpang-siurnya data yang disampaikan kepada publik.

“Untuk mendapatkan data yang sebenar-benarnya maka rakyat melalui wakilnya bisa menyelidiki sendiri hal itu dengan penggunaan hak angket,” ujar Asep.

http://industri.bisnis.com/

(nahimunkar.com)