Ongkos Haji Dirancang Naik Rp 4 Juta

Paspor Haji Masih Terbentur Undang-undang

resize-of-kabah1


Permintaan berbagai pihak agar ONH (Ongkos Naik Haji) yang kini disebut Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tidak naik atau bahkan turun, belum terkabulkan. Justru dalam rancangan telah disepakati DPR, naik sekitar Rp 4 juta.

Sementara itu persyaratan dari Arab Saudi agar jama’ah haji pakai paspor hijau (paspor internasional) bukan paspor coklat (yang biasa selama ini digunakan untuk jama’ah haji Indonesia) belum bisa dilaksanakan. Hal itu karena adanya dua undang-undang, maka menjadikan kesulitan bagi Menteri Agama, menurut pengakuannya kepada DPR.

Menteri Agama mengatakan, “Jadi untuk tahun 1430 Hijriah, jamaah harus membayar US$ 3.426 (setara Rp 36,4 juta) plus Rp 100 ribu. Namun semuanya disesuaikan dengan embarkasi. Tapi hitungan itu belum termasuk kalau nanti harus menggunakan paspor internaisonal atau paspor hijau,” terang Maftuh.

Sedangkan untuk ONH Plus, imbuh Maftuh, biayanya naik dari tadinya US$ 5.000 menjadi US$ 6.000. “Ini karena segala macam kebutuhan juga naik,” tutur Mafuh. (detiknews).

Hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR soal besaran BPIH 2009 itu selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk diterbitkan peraturan presiden tentang hal tersebut.

Apakah lantaran belum tuntasnya masalah paspor hijau dan tidak menggunakan paspor coklat ini akan mengakibatkan batalnya jama’ah haji Indonesia tahun ini 1430H?

Berikut ini beritanya:

Selasa, 16/06/2009 02:10 WIB
Gara-gara Paspor, Jamaah Haji Indonesia Terancam Batal Berangkat
Didit Tri Kertapati
– detikNews

Jakarta – Pemerintahan Kerajaan Arab Saudi mensyaratkan jamaah haji yang hendak ke Tanah Suci harus berpaspor internasional atau biasa dikenal dengan paspor hijau. Pemerintah Indonesia menganggap syarat tersebut belum bisa direalisasikan sehingga berdampak pada terancam batalnya keberangkatan jamaah haji.

“Kesulitan yang kami hadapi adalah adanya dua undang-undang. Saya tidak bisa menyarankan jamaah untuk melanggar undang-undang. Jika demikian maka kita tidak usah berangkat,” ujar Menteri Agama Maftuh Basyuni dalam rapat dengan DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2009) malam.

Kedua Undang-undang yang dimaksud Maftuh adalah UU Keimigrasian dan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji. Kedua UU tersebut mengatur tentang penggunaan paspor coklat bagi jamaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci.

“Kalau kita mengikuti edaran dari pemerintah Arab Saudi untuk menggunakan paspor hijau, kami mengalami kesulitan terhadap undang-undang itu,” terang Maftuh

Maftuh menambahkan, hingga saat ini masih terjadi perbedaan pandangan antara Indonesia dengan Arab Saudi dalam hal penggunaan paspor hijau. Meski demikian Maftuh berharap untuk tahun 2009 pemerintah Arab Saudi masih mengijinkan jamaah haji asal Indonesia menggunakan paspor coklat.

“Tunggu saja jawaban dari pemerintah Arab Saudi tentang permintaan kita agar diberikan kesempatan tahun ini menggunakan paspor coklat, karena kita masih punya kendala,” tambahnya.

Mendengar pernyataan Maftuh, para anggota Komisi VIII DPR pun tampak prihatin. Bisa dibayangkan jika 200 ribu jamaah haji Indonesia batal berangkat karena persoalan paspor. Karena itu DPR bersepakat dengan Menteri Agama untuk membahas khusus hal ini dalam waktu dekat.

“Selasa 30 Juni kita akan adakan forum konsultasi Menteri Agama dengan Komisi VIII mengenai paspor ini,” kata Ketua Komisi VIII Hasrul Azhar.

(ddt/sho) http://www.detiknews.com/read/2009/06/16/021056/1148428/10/gara-gara-paspor-jamaah-haji-indonesia-terancam-batal-berangkat

Berita tentang kesepakatan Menteri Agama dan DPR tentang rancangan ongkos berhaji sebagai berikut:

Akhirnya Ongkos Haji Naik Rp 4 Juta

Tuesday, 16 June 2009 07:30

Pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2009 menjadi Rp. 4 juta

Hidayatullah.com—Pembahasan ini dibicarakan antara pihak pemerintah dan DPR dalam rapat kerja Menteri Agama Muhammad Maftuh Basyuni dengan komisi VIII DPR-RI, Senin (15/6) malam. Keputusan akhirnya menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2009 dengan perhitungan rata-rata terjadi kenaikan pada komponen US dollar 38 USD, dan penurunan komponen rupiah sebesar Rp 401.000.

Menurut Menag, BPIH 2009 untuk embarkasi Aceh 3.243 USD, Medan 3.333 USD, Batam 3.409 USD, Padang 3.329 USD, Palembang 3.377 USD, Jakarta 3.444 USD, Solo 3.407 USD, Surabaya 3.512 USD, Banjarmasin 3.508 USD, Balikpapan 3.544 USD, Makassar 3.575 USD. Biaya BPIH seluruh embarkasi tersebut ditambah dengan komponen rupiah sebesar Rp 100.000,- untuk biaya asuransi jemaah haji.

Jika dibanding dengan BPIH tahun lalu, kata Menag, BPIH Aceh mengalami penurunan 15 USD, Medan naik 42 USD, Batam naik 117 USD, Padang naik 72 USD, Palembang turun 3 USD, Jakarta naik 14 USD, Solo naik 27 USD, Surabaya naik 83 USD, Banjarmasin turun 9 USD, Balikpapan naik 26 USD, dan Makassar naik 58 USD.

Dalam Raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR-RI Hasrul Azwar, Menag memaparkan, komponen BPIH yang mengalami kenaikan adalah sewa pondokan di Mekkah dan Madinah serta kenaikan biaya catering. “Konsumsi jemaah selama berada di Armina dan Madinah menjadi 8 Saudi Riyal, mengalami kenaikan 1 SR dibanding tahun lalu,” ucap Menag.

Kenaikan biaya pondokan dan konsumsi per jemaah di Arab Saudi, kata Menag, rata-rata adalah 650 Saudi Riyal atau setara dengan 174,7 USD dengan asumsi 1 USD sama dengan 3,72 SR.

Menyangkut tarif penerbangan haji, ucap Menag, terjadi penurunan komponen penerbangan, PT.Garuda Indonesia menurunkan rata-rata 91 USD dan Saudi Arabian Airlines menurunkan rata-rata 45 USD.

Menag menambahkan, biaya operasional dalam negeri dari tahun lalu Rp 501.000,- , tahun 2009 hanya Rp 100.000,- mengalami penurunan Rp 401.000,-. Karena biaya tersebut disubsidi melalui dana optimalisasi setoran awal jemaah haji, kecuali asuransi.

Hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR soal besaran BPIH 2009 selanjutnya disampaikan kepada Presiden untuk diterbitkan peraturan presiden tentang hal tersebut. [ihj/www.hidayatullah.com]

Sumber: http://www.hidayatullah.com/index.php/berita/lokal/9630-akhirnya-ongkos-haji-naik-rp-4-juta-

Setelah ada kesepakatan antara Menteri Agama dan DPR tentang rancangan ongkos berhaji itu, apakah KPK yang telah berjanji untuk mempertanyakan kenaikan ongkos haji itu jadi mempertanyakan atau tidak. Lebih-lebih sebelum besarnya ongkos haji itu ditetapkan oleh presiden. Janji KPK apakah hanya sekadar menghibur masyarakat atau betul dilaksanakan, perlu dibuktikan apa yang telah mereka katakan, yang beritanya sebagai berikut:

Jumat, 12/06/2009 19:19 WIB
KPK Pertanyakan Kenaikan Ongkos Naik Haji
Rachmadin Ismail
– detikNews

Jakarta – Rencana Departemen Agama untuk menaikkan biaya haji dipertanyakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kenaikan tersebut dinilai perlu dianalisa kembali untuk disesuaikan dengan anggaran yang wajar.

“Kita akan menanyakan untuk item-item ONH tersebut, apakah sudah wajar,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (12/6/2009).

Menurut Jasin, tim dari KPK saat ini terus bekerja untuk mencegah potensi korupsi dari penyelenggaraan haji ini. Perbaikan sistem pelayanan dan efisiensi anggaran menjadi prioritas utama.

“Pokoknya sedang dalam proses,” kata Haryono.

Sebelumnya Depag mengusulkan untuk menaikkan biaya naik haji sebesar US$ 84. Beberapa kalangan dari LSM hingga anggota dewan sempat memprotes hal ini.

DPR juga sebelumnya sempat mengajukan hak angket terkait penyelenggaran ibadah haji. Hal ini terutama berkaitan dengan pelayanan katering dan pemondokan selama di Arab Saudi.

(mad/gah)detiknews.

Masyarakat masih belum mendapatkan kejelasan dalam masalah yang berkaitan dengan jama’ah haji ini, di antaranya tentang vaksin meningitis yang bahan dasarnya dari babi, dan MUI menyatakan haram. Juga masalah paspor hijau yang jadi syarat menurut pemerintah Arab Saudi, sedang di Indonesia masih terbentur adanya dua undang-undang seperti tersebut.

Ketika ongkosnya dinaikkan dan persoalannya tidak dipecahkan (masih mempertahankan enzim babi, misalnya), maka kampanye selama ini yang didengungkan bahwa pelayanan semakin baik dan sebagainya baru sekadar slogan tak bermakna. Semua itu akan dihisab (diperhitungkan) di hari qiyamat kelak di hadapan Allah Subahanahu wa Ta’ala. Apalagi ibadah haji adalah ibadah yang termasuk dalam rukun Islam bagi orang yang mampu melaksanakannya, yang kalau diingkari (tidak diyakini bahwa itu kewajiban dari Allah bagi yang mampu) maka menjadikan batalnya keislaman. (haji).