Omong-omong Soal Gempa/ Tsunami Politik

di Indonesia

Inilah di antara ceritanya, menurut vivanews:

Sosok Zaenal Ma’arif, Si Pemicu Gempa Politik

Gugatan Zaenal Ma’arif menimbulkan keributan politik.

Rabu, 29 Juli 2009, 11:25 WIB

Heri Susanto

maarif

Zaenal Ma’arif, caleg Partai Demokrat (facebook.com)

VIVAnews – Mahkamah Agung mengabulkan uji materiil calon legislator Partai atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Putusan MA ini menimbulkan gempa politik karena kursi legislatif partai besar tiba-tiba melonjak, sedangkan kursi partai menengah dan kecil menyusut tajam. Keributan politik pun tak terelakkan.

Uji materiil atas Peraturan KPU itu diajukan oleh Zaenal Ma’arif, calon legislator Demokrat bersama tiga calon legislatif Demokrat lainnya, yakni  Yosef B Badoeda (Dapil NTT I), M Utomo A Karim (Dapil VII Jatim), dan Mirda Rasyid (Dapil I lampung).

Atas gugatan empat caleg Partai Demokrat itu, Mahkamah Agung membuat keputusan. Hasilnya, MA menilai Pasal 22 huruf c dan Pasal 23 ayat 1 dan 3 dalam Peraturan itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu.

MA kemudian meminta KPU membatalkan pasal-pasal tentang penetapan calon terpilih pada tahap kedua tersebut. KPU juga diharuskan merevisi Keputusan KPU tentang penetapan perolehan kursi.

Persoalannya, putusan MA itu berbuntut panjang. Konsekuensi dari putusan MA adalah calon yang sudah yakin terpilih, bakal gagal dilantik. Mereka kebanyakan dari partai menengah, seperti PPP, PAN, PKS, Gerindra dan Hanura.

Sebaliknya, banyak caleg yang tidak terpilih menjadi girang karena justru bakal lolos. Mereka berasal dari Partai Demokrat, Golkar dan PDIP.

Salah satu yang yakin bakal lolos adalah Zaenal, caleg yang mengajukan gugatan ke MA. “Ya, saya yakin terpilih,” kata calon nomor urut 5 daerah pemilihan Jawa Tengah V itu kepada VIVAnews, pada 23 Juli 2009 lalu.

Pertanyaan pun mulai tertuju pada siapa Zaenal, sosok yang menjadi pemicu munculnya gempa politik akibat Keputusan MA tersebut?

Zaenal oleh sejumlah kalangan dikenal sebagai pengacara dan politikus kutu loncat. Pria ini lahir di Solo, Jawa Tengah pada 14 September 1955.

Dia mulai aktif di politik dari Solo saat menjadi Ketua Biro Hukum DPC PPP Solo pada 1990-an. Di partai Islam ini, karir alumnus UGM itu terus menanjak mulai dari sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Solo hingga menjadi Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Tengah. Namun, dia gagal menjadi anggota DPR pada pemilu 1999.

Saat PPP yang dipimpin Hamzah Haz pecah, Zaenal bersama sejumlah temannya merintis pembentukan Partai Bintang Reformasi yang dipimpin oleh Zainuddin MZ.

Di partai ini, Zaenal lolos sebagai anggota DPR pada Pemilu 2004 mewakili daerah pemilihan Sumatra Utara I. Dia menjadi Ketua Fraksi PBR yang meraih 14 kursi di parlemen.

Yang mengejutkan meski berasal dari partai kecil, Zaenal beruntung karena bisa menjadi wakil ketua DPR pada 2004. Saat itu dia masuk dalam gerbong paket Koalisi Kebangsaan untuk memimpin DPR bersama Agung Laksono dari Golkar, Soetarjo Soerjogoeritno dari PDIP, dan Muhaimin Iskandar dari PKB.

Namun, Zaenal kemudian mengundurkan diri sebagai Wakil Ketua DPR 2006. Itu terjadi setelah hasil Muktamar PBR di Bali memilih Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum PBR periode 2006 – 2011.

Lengser dari PBR, Zaenal loncat ke partai lain. Menjelang pemilu 2009, Zaenal masuk ke partai Demokrat. Kendati pernah berseteru hingga di pengadilan dengan Presiden SBY, Zaenal malah mengajukan diri sebagai caleg Partai Demokrat melalui daerah pemilihan Jawa Tengah V.

• VIVAnews http://politik.vivanews.com/news/read/78668-sosok_zaenal_ma_arif__si_pemicu_gempa_politik

Apakah ada desain penyingkiran Partai-partai Islam, inilah beritanya:

MA Batalkan Peraturan KPU

“Putusan MA, Desain Singkirkan Partai Islam”

Sengaja atau tak sengaja, putusan MA itu membuat kursi partai-partai Islam mengempis.

Rabu, 29 Juli 2009, 11:31 WIB

Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam

VIVAnews – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Viva Yoga Mauladi, mencurigai putusan Mahkamah Agung Nomor 15P/HUM/2009 adalah desain besar untuk menghancurkan partai-partai Islam. Putusan itu tidak adil, membuat partai besar semakin besar dan partai kecil semakin mengecil.

Sebab, kata calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terancam tergusur karena putusan itu, perolehan yang besar bisa mengalahkan perolehan yang sedikit pada putaran kedua. Misalnya ada partai A dapat 150 persen maka di putaran kedua dia bisa dapat 3 kursi. Sedangkan partai B yang 99 persen hanya dapat satu kursi.

“Mudah-mudahan ini bukan grand design (desain besar),” kata Viva dalam diskusi Kontroversi Putusan MA di Charta Politika, Jalan Cipaku II, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu 29 Juli 2009.

Viva mengatakan, putusan MA seperti menyasar partai-partai menengah seperti PAN, PKS, PPP, yang notabene merupakan partai berideologi islam. Viva mencoba untuk tidak melihat adanya kecenderungan ‘meluluhlantakkan’ partai-partai yang berideologi islam dengan mengurangi perwakilannya atau kursinya di DPR. “Kalau benar ini yang terjadi (desain besar), maka akan ada gemuruh nasional,” kata Viva.

Viva mengatakan meski sudah ada tanda-tanda politik rasional dengan matinya aspek primordial dalam Pemilu kemarin, namun masyarakat mengharap adanya kesetaraan dalam perwakilan politik. “Sehingga partai-partai yang bernuansa Islam sebenarnya juga merupakan bagian dari politik aliran,” kata Viva.

Maka dari itu, KPU diharapkan segera memberikan kepastian terkait perolehan kursi. “Dasar hukum mana yang akan KPU gunakan?” ujar Viva. Viva menggarisbawahi pertanyaan siapa sebenarnya yang berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu, Mahkamah Konstitusi atau MA? “Apakah peraturan KPU juga termasuk kewenangan MA?” Viva bertanya.

Viva menduga hakim yang memutuskan pembatalan beberapa bagian dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009 itu tidak memahami bahwa implikasinya akan sangat besar.

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan uji materiil calon legislator Partai Demokrat (PD) Zaenal Ma’arif dan tiga caleg lainnya atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2009. Mahkamah menilai pasal 22 huruf c dan pasal 23 ayat 1 dan 3 dalam Peraturan itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pasal 205 ayat 4.

MA meminta KPU membatalkan pasal-pasal tentang penetapan calon terpilih pada tahap kedua tersebut. KPU juga diharuskan merevisi Keputusan KPU No 259/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang penetapan perolehan kursi.

Panitera sidang ini adalah Panitera Muda Ashadi. Majelis hakim diketuai Ahmad Sukardja dan didampingi anggota Imam Soebechi dan Marina Sidabutar.

• VIVAnews http://politik.vivanews.com/news/read/78672-_putusan_ma__desain_singkirkan_partai_islam_