PSK asal Tiongkok yang berhasil diringkus jajaran Ditjen Imigrasi Kemenkumham


JawaPos.com – Anggota Komisi III DPR Erma Suryani Ranik meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan operasi besar-besaran untuk merazia tenaga kerja asing (TKA) ilegal.

Sebab, ditangkapnya 76 perempuan asal Tiongkok yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) itu menunjukkan TKA ilegal banyak di tanah air.

“Saya mengapresiasi langkah kecil ini. Namun, akan lebih efektif lagi jika mengamankan TKA ilegal di wilayah lain di Indonesia,” ujar Erma Suryani Ranik kepada JawaPos.com, Senin (2/1).

Agar TKA ilegal itu dapat ditertibkan, maka razia besar-besaran TKA ilegal itu perlu diperluas ke wilayah lainnya. “Yang melibatkan imigrasi dan kementerian tenaga kerja untuk menertibkan TKA yang ilegal,” sambugnya.

Apakah perlu adanya moratorium kebijakan bebas visa untuk menertibkan TKA ilegal tersebut? “Saya kira usulan ini patut dipertimbangkan oleh pemerintah,” jawab Erma.

Lebih lanjut dia berharap ada sanksi tegas terhadap perusahaan yang mempekerjakan TKA ilegal. Termasuk jika perusahaan tersebut dicabut izin operasionalnya.

“Saya setuju (dicabutnya izin perusahaan),” pungkas politikus Partai Demokrat itu.

Ditjen Imigrasi menangkap 76 PSK asal Tiongkok di sejumlah tempat hiburan di Indonesia, pada Sabtu (31/12).

Mereka terjaring dalam operasi pengawasan orang asing terkait pengamanan malam tahun baru di sejumlah tempat hiburan di Jakarta. Mereka kedapatan bekerja sebagai terapis pijat, pemandu lagu, serta PSK di sejumlah tempat di DKI Jakarta.

Dalam kegiatannya, wanita Tiongkok yang usianya berkisar 18-30 tahun. Jasa seks komersialnya bertarif mulai dari Rp 2,8 juta – Rp. 5 juta. (dna/JPG)

http://www.jawapos.com/

***

DPR Yakini Ada Sponsor yang Membawa PSK Dari Tiongkok

PSK asal Tiongkok yang berhasil diringkus jajaran Ditjen Imigrasi Kemenkumham

JawaPos.com – Diringkusnya 76 warga negara (WN) Tiongkok yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan terapis di panti pijat oleh aparat Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) disinyalir ada pihak yang mensponsorinya untuk masuk ke Indonesia.

Ketua Komisi IX Dede Macan Yusuf Effendi meminta agar sponsor atau pihak yang mempekerjakan para WNA Tiongkok sebagai terapis dan PSK tersebut ditindak tegas.

Sebab para PSK itu terjaring dalam razia yang digelar oleh Tim pengawasan orang asing, Ditjen Imigrasi pada malam pergantian tahun baru, Sabtu (31/12).

“Yang perlu ditindak tegas mustinya adalah perusahaan atau sponsor yang memasukkan,” ujar Dede Yusuf, Senin (2/1).

Dia menilai, hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan bebas visa.

Sebab, berdasarkan hasil pengungkapan yang diterimanya, banyak WNA yang menyalahgunakan visanya untuk melakukan tindakan negatif. Seperti peredaran narkoba, penipuan, memalsuan,  pertanian berbahaya bahkan, prostitusi seperti yang baru saja diungkap.

“Itu yang saya bilang, dampak ikutan negatif jika bebas visa diberlakukan,” tukasnya. (dna/JPG)

http://www.jawapos.com/

(nahimunkar.com)