Aceh Barat Resmi Larang Perempuan Berpakaian Ketat, Celana Jin, dan Tembus Pandang.

Peraturan Bupati No.5/2010 tentang penegakan syariat Islam, khususnya untuk perempuan daerah itu ditandatangani Bupati Aceh Barat Ramli MS pada Kamis (20/5 2010). Perempuan dilarang berpakaian ketat, memakai celana jin, dan pakaian tembus pandang. Perbub ini juga mengatur soal larangan lelaki mengenakan celana pendek.

Inilah beritanya:

Larangan Mengenakan Pakaian Ketat di Aceh Barat Diberlakukan

Kamis, 27 Mei 2010 17:52 WIB

Penulis : Hendra Saputra

ACEH BARAT–MI: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) secara resmi mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) yang melarang perempuan mengenakan pakaian ketat di wilayah itu.

Dengan terbitnya perbub yang ditandatangani Bupati Aceh Barat Ramli MS pada Kamis (20/5), perempuan dilarang berpakaian ketat, memakai celana jin, dan pakaian tembus pandang. Perbub ini juga mengatur soal larangan lelaki mengenakan celana pendek.

Pemkab Aceh Barat telah menyediakan 20 ribu rok yang akan dibagi-bagikan kepada perempuan yang kedapatan memakai celana jin dan celana ketat. Sejumlah petugas dari Wilayatul Hisbah (polisi syariat Islam) telah disiagakan di perbatasan kabupaten seperti di lintasan Meulaboh-Calang, Meulaboh-Pidie, dan lMeulaboh-Nagan Raya.

Hari ini (Kamis, 27/5), razia busana muslimah digelar di Desa Pasi Jambu, Kecamatan Kawai XIV, Aceh Barat. Polisi syariat menghentikan setiap kendaraan yang melintas di kawasan tersebut dan meminta perempuan yang mengenakan celana jin untuk turun dari kendaraan.

Petugas membagi-bagikan rok panjang kepada perempuan yang terjaring dalam razia ini. Setelah diberikan siraman rohani dan didata oleh petugas, mereka dipersilahkan melanjutkan perjalani.

Untuk menyosialiasikan perbub larangan berpakaian ketat, Pemkab Aceh Barat juga melibatkan sejumlah elemen masyarakat. Mereka terdiri dari kepala desa, kepala mukim, tokoh adat, ulama, dan tokoh masyarakat.

Menurut Bupati Ramli, larangan memakai celana ketat diberlakukan sebagai upaya melaksanakan syariat Islam secara sempurna di Aceh. “Pembagian rok ini agar warga tidak merasa teraniaya dengan kebijakan yang kita buat. Rok ini juga sebagai bentuk ganti rugi bagi warga,” kata, Ramli. (HP/OL-01)

http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/27/145458/126/101/Larangan-Mengenakan-Pakaian-Ketat-di-Aceh-Barat-Diberlakukan

Dukungan ulama

Sementara itu Antara Sumbar memberitakan, Sekretaris Rabithah Thaliban Aceh, Tgk. Asqalani menyatakan, kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Aceh Barat tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak,

sehingga peraturan itu akan menjadi rahmat bagi masyarakat dan

pemerintah setempat.

Dikatakan, apa yang telah dilakukan Pemkab Aceh Barat sudah mendapat dukungan

para ulama di Aceh, melalui musyawarah dan seminar, sehingga tidak ada

yang diragukan lagi.

Oleh karenanya, bagi warga muslim di Kabupaten Aceh Barat tidak ada

alasan untuk tidak mematuhinya, dan itu merupakan bagian dari ibadah

yang wajib ditaati, artinya bila dilaksanakan berpahala, ditinggalkan

berdosa, katanya.

Ia juga berharap kepada warga non muslim agar menghormati dengan cara

berpakaian yang sopan.

“Memang Perbup itu tidak diberlakukan bagi warga non-Muslim, tapi mereka

harus menghormati. Jangan sampai para wanita memakai celana pendek di

luar rumah, itu tidak menghargai,” katanya.

Proyek percontohan

Serambinews.com menulis imbauan berjudul Soal Pakaian Ketat, Aceh Barat Butuh Dukungan Moral. Diantaranya dikemukakan:

Lebih penting lagi, diam-diam sebetulnya orang melihat apa yang dilakukan di Kabupaten Aceh Barat tersebut menjadi semacam proyek percontohan bagi kabupaten/kota lain nantinya. Oleh sebab itulah, agar rencana Ramli MS dkk itu bisa sukses, maka perlu mendapat support dari kita semua. Termasuk pemikiran dalam proses pematangan Perbup tadi.

Sedangkan razia terhadap wanita di dalam kendaraan umum maupun pribadi, kita harap dilakukan secara sangat hati-hati dan penuh etika. Jangan sampai menyinggung perasaan para terazia. Sebaliknya, para wanita yang diperiksa hendaknya memaklumi dan jangan gampang tersinggung. Toh dengan bersikap kooperatif, berarti kita semua telah memberi dukungan moral terhadap pelaksanaan syariat Islam. (serambinews.com).

Ketika umaro’ dan ulama bersama-sama menjunjung syari’at, maka yang diterapkan adalah hukum yang diridhoi Allah Ta’ala. Sebaliknya, ketika dua-duanya bersama-sama menyingkiri syari’at maka yang diterapkan adalah apa-apa yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. (nahimunkar.com)