Hari ini, Presiden Jokowi sudah tidak lagi mentaati aturan konstitusi. Seorang anak buahnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sudah menjadi terdakwa dengan ancaman hukuman lima tahun penjara, dibiarkan tetap berada di lingkar kekuasaan. Ia tidak dinonaktifkan, seperti perlakuan pemerintah pusat kepada pemimpin daerah yang juga berstatus terdakwa.

Jika hukum telah menjadi budak dan tawanan politik penguasa. Saat hukum sudah berkongsi dengan kekuasaan, sementara intelektual tergadai iming-iming jabatan yang menggiurkan, maka negara ini akan berada di ambang kehancuran. Karena nurani pemimpin telah rusak. Itulah tragedi.

Berikut ini ulasan selengkapnya.

***

Ketika Pemimpin Langgar Konstitusi, Hukum Sudah Mati di Negara Ini

Hukum di Negara ini telah berada di ambang kematian. Sudah sakaratul maut. Itu disebabkan hukum menjadi alat politik, budak kekuasaan. Hukum menjadi barang mainan penguasa, guna memuluskan syahwat politik mereka. Akibatnya, penegakan hukum menjadi tebang pilih. Ketika yang bersalah adalah teman dekat, kasusnya coba didiamkan. Tapi jika sudah menyangkut lawan politik, aparat bertindak sangat cepat.

Hari ini, Presiden Jokowi sudah tidak lagi mentaati aturan konstitusi. Seorang anak buahnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang sudah menjadi terdakwa dengan ancaman hukuman lima tahun penjara, dibiarkan tetap berada di lingkar kekuasaan. Ia tidak dinonaktifkan, seperti perlakuan pemerintah pusat kepada pemimpin daerah yang juga berstatus terdakwa. Mereka langsung diberhentikan sementara, begitu perkaranya terdaftar di pengadilan. Ahok seperti dianak-emaskan.

Apa lantaran Ahok pernah menjadi bekas wakil Jokowi saat memimpin Ibukota? Atau karena Ahok yang kebetulan menjadi calon gubernur di Pilkada DKI Jakarta diusung partai politik yang tengah berkuasa? Jika begitu, di manakah letaknya equality before the law? Dan, apa pula kira-kira jawaban pemerintah jika Suhadak, Ahmad Wazir Nofiadi, Gatot Pujo Nugroho, Rachmat Yasin dan Ratu Atut Chosiyah, meminta keadilan karena tidak diperlakukan dengan setara. Mereka dan Ahok sama-sama kepala daerah yang menjadi terdakwa. Tapi bedanya mereka ditahan dan diberhentikan sementara ketika menjalani sidang. Sungguh istimewa perlakuan terhadap Ahok.

Padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 83, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan penjara paling singkat lima tahun, korupsi, terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Parahnya lagi, para pakar hukum yang seharusnya menjadi pengawal konstitusi, malah ikut-ikutan menggembosi aturan. Lihatlah Refly Harun dan Todung Mulya Lubis yang mati-matian membela sikap pemerintah yang melanggar aturannya sendiri. Mereka ibarat pembawa keranda yang sedang mengantarkan hukum menuju liang lahatnya.

Sebagai ahli hukum tatanegara, Refly berkoar-koar di media layaknya pakar hukum pidana. Ia membuat ‘terobosan baru’ dalam bidang hukum, dengan mengemukakan retorika tentang sentencing policy ancaman pidana. Menurutnya, Ahok terancam hukuman paling lama lima tahun penjara, tetapi dalam UU Pemda, ancaman yang tertera paling singkat lima tahun. Jadi baginya kasus Ahok tidak termasuk dalam ruang lingkup aturan tersebut.

Pernyataan Komisaris Utama Jasa Marga itu langsung dibantah Guru Besar Hukum Pidana, Romli Atmasasmita. Menurutnya, doktrin hukum pidana ancaman hukuman paling lama merupakan kejahatan serius dan berdampak social dangerously unrest, seperti penodaan agama, yang dalam kasus Ahok dapat menimbulkan perpecahan bangsa. Selain memberikan sanggahan, Romli juga mempertanyakan kompetensi keilmuan dan kode etik akademik Refly sebagai guru besar tatanegara, yang mendadak menjadi “ahli hukum pidana”.

Serupa dengan Refly, Todung Mulya Lubis juga mendukung pemerintah membiarkan Ahok tetap menduduki jabatannya sebagai gubernur. Pakar hukum tatanegara itu mengatakan, debat soal Ahok apakah mesti dinonaktifkan atau tidak, tak bisa dilakukan dalam iklim politisasi yang didorong oleh demonstrasi dan tekanan masa.

Komentar mantan pengacara Jokowi saat menjabat gubernur itu, dijawab dengan singkat tapi cukup mengena oleh Mahfud MD. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi mengatakan, saat UU Pemda itu didiskusikan tidak ada demonstran dan belum ada perkara Ahok. Aturannya juga sudah diterapkan kepada yang lain.

Begitulah jika hukum telah menjadi budak dan tawanan politik penguasa. Saat hukum sudah berkongsi dengan kekuasaan, sementara intelektual tergadai iming-iming jabatan yang menggiurkan, maka negara ini akan berada di ambang kehancuran. Karena nurani pemimpin telah rusak. Itulah tragedi.

Oleh: Patrick Wilson

Sumber : politiktoday.com

(nahimunkar.com)