Pertemuan Kapolri dan Pimpinan GNPF MUI di Kantor MUI.


POJOKSATU.id, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan GNPF MUI selaku motor penggerak aksi unjuk rasa Bela Islam pada 2 Desember 2016 mendatang sepakat untuk tidak menggelar aksi di jalan Protokol Bundaran HI dan sekitarnya.

Keduanya bersepakat untuk melakukan aksi 2 Desember di Lapangan Monas demi menjaga ketertiban umum.

Habib Rizieq mengungkapkan alasan semula untuk menggelar aksi di Bundaran HI karena melihat pengalaman pada aksi Bela Islam II terjadi kekacauan teknis karena massa yang membludak di Masjid Istiqlal.

Oleh karenanya agenda yang berisikan zikir bersama, tausiyah, dan shalat Jumat itu akan dipusatkan di Lapangan Monas dengan segala konsekuensinya.

“Jangan ganggu kesucian aksi 2 Desember dengan tindakan-tindakan di luar tujuan utama digelarnya aksi ini,” kata Kapolri Tito Karnavian dalam konferensi pers bersama MUI dan GNPF MUI, Senin (28/11/2016).

Adapun dari hasil dialog dan pembicaraan panjang kedua belah pihak akhirnya dirumuskan lima poin kesepakatan aksi 2 Desember sebagai berikut:

  1. GNPF MUI dan Polri sepakat bahwa Aksi Bela Islam III tetap akan digelar pada Jumat 2 Desember 2016 dalam bentuk aksi unjuk rasa yang super damai berupa aksi ibadah gelar sajadah untuk salat Jumat. Akan tetapi tanpa merubah tuntutan aksi 212, yaitu tegakkan hukum yang berkeadilan dan target kami tetap, agar penista agama ditahan.
  2. GNPF MUI dan Polri juga telah sepakat bahwa Aksi Bela Islam III akan digelar dengan dizkir dan doa keselamatan negeri dari jam 8 pagi sampai usai salat Jumat.
  3. GNPF MUI dan Polri sepakat, usat salat Jumat para pimpinan GNPF MUI akan menyapa di sepanjang jalan sekaligus melepas mereka pulang dengan tertib.
  4. GNPF MUI sepakat dengan Polri tentang perlunya dibentuk tim terpadu antara Satgas GNPF MUI dengan Polri untuk mengatur teknis pelaksanaan. Tim terpadu juga mengatur mengenai peserta aksi dari luar agama Islam.
  5. Jika ada gerakan pada tanggal 2 Desember 2016 di luar kesepakatan yang sudah dibuat antara GNPF MUI dan Polri, maka gerakan tersebut dipastikan bukan bagian dari GNPF MUI. Polri dipersilakan menggunakan hak dan kewenangannya mengambil tindakan yang diperlukan.

(sta/pojoksatu)

(nahimunkar.com)