• Yang terdata dua tahun terakhir ini yang tewas ada yang digorok lehernya, ditembak dan dibacok ada tiga puluh dua orang yang tewas. Yang luka-luka baik itu luka fisik maupun psikis juga cacat kejiwaannya lebih dari seratus orang. Kebiadaban-kebiadaban seperti ini tidak pernah terekspos. Kalau masyarakat mengadu ke hukum malah diabaikan bahkan kalau ada masyarakat yang kritis langsung dijebak, dipenjarakan.
  •  Kuasa hukum warga Mesuji, Bob Hasan, mengatakan aparat kepolisian jelas terlibat dalam pembantaian di Lampung dan Sumatera Selatan.
  • “Mereka (polisi) tidak menengahi, malah memusuhi rakyat,” ujar Bob Hasan.
  • Sekjen FPI menilai, ini masalah pengambilan hak-hak masyarakat yang kemudian dialihkan kepada pengusaha, kemudian aparatur negaranya ikut berpihak dan menjadi alat pengusaha. Jadi ini cuma ganti model saja bahwa zaman orde baru itu saat ini betul-betul terjadi  dan lebih biadab lagi!

Inilah beritanya.

***

Aparat Terlibat Pembantaian Mesuji?

Perwakilan Warga Mesuji, Totok memperlihatkan bukti dokumentasi Intimidasi di Ruang Pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kamis (15/12). Sekitar 30 orang diduga tewas terbunuh akibat sengketa lahan antara warga danpihak perkebunan di Kabupaten Mesuji, Lampung. TEMPO/Seto Wardhana

Pihak pam swakarsa membongkar rumah warga di Mesuji, Lampung, saat terjadi bentrok antara warga dengan pihak perusahaan perkebunan. /youtube.com

 Jakarta – Kuasa hukum warga Mesuji, Bob Hasan, mengatakan aparat kepolisian jelas terlibat dalam pembantaian di Lampung dan Sumatera Selatan. “Mereka (polisi) tidak menengahi, malah memusuhi rakyat,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Kamis, 15 Desember 2011.

Menurut Bob, pada kasus di Lampung, aparat kepolisian menyiksa warga yang tanahnya diserobot perusahaan. Penyiksaan juga berlangsung di mobil tahanan dan di dalam sel. “Satu orang meninggal di dalam sel,” ujar Bob.

Kasus meninggalnya seorang warga Mesuji ini, kata Bob, sempat membuat masyarakat marah dan membakar pos polisi di wilayah tersebut. Ia mencemaskan bahwa peran polisi yang tidak netral disebabkan unsur dendam.

Pernyataan Bob ini membantah pernyataan pihak kepolisian yang mengatakan pembantaian ini tak melibatkan aparatnya. Bob yakin bahwa pembantaian tidak hanya dilakukan pengamanan swakarsa pihak perusahaan.

Menanggapi hal ini, perwakilan masyarakat Mesuji, Saurip Kadi menegaskan pemerintah untuk segera menindak oknum-oknum yang terlibat dalam kasus pelanggaran HAM ini. “Data kami tidak main-main, harus segera ditindak dengan serius,” ujar pensiunan tentara ini.

Saurip menuntut pemerintah menyelesaikan kasus ini dengan keberpihakan pada rakyat, bukan mendukung pengusaha. Menurutnya, kasus pembantaian Mesuji yang menewaskan 30 orang merupakan pelanggaran HAM luar biasa.

MOHAMMAD ANDI PERDANA/ TEMPO.CO, KAMIS, 15 DESEMBER 2011 | 18:13 WIB

***

Delapan Titik Pembantaian Warga Mesuji  

Jakarta – Kuasa hukum masyarakat Mesuji, Bob Hasan, menuntut PT. Silvia Inhutani bertanggung jawab terhadap 17 kasus pembantaian di Lampung. “Pembantaian dilakukan di delapan titik Provinsi Lampung,” ujar Bob saat dihubungi Tempo.

Pembantaian bermula dari perluasan lahan yang dilakukan beberapa perusahaan, salah satunya PT Silva. Saat melakukan perluasan, kata Bob, perusahaan diduga mulai menyerobot lahan warga. “Warga yang menolak justru dianiaya, mulai di TKP, di mobil tahanan, sampai ke dalam sel,” ujar Bob.

Sepanjang 2009 hingga 2011, tercatat 30 warga dibantai di perbatasan dua provinsi, yaitu Lampung dan Sumatera Selatan. “Sekitar 17 warga dibantai Silvia, sisanya oleh perusahaan lain,” ujar Bob.

Meskipun terletak di dua provinsi, area pembantaian sesungguhnya berdekatan. “Hanya dipisahkan oleh sungai,” ujar Bob. Ia menambahkan bahwa hukum adat di dua provinsi itu masih sama. “Bedanya, di Sumsel lebih banyak masyarakat asli, di Lampung kebanyakan trans-log,” kata Bob.

Pada Rabu pagi, 14 Desember, perwakilan warga Mesuji mengadu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat atas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang mereka alami. Mereka meminta Komisi Hukum segera mendesak Kapolri untuk mengusut pembantaian tersebut.

MOHAMMAD ANDI PERDANA/ TEMPO Interaktif,  KAMIS, 15 DESEMBER 2011 | 15:45 WIB

***

Puluhan Warga Mesuji Lampung Dibantai, FPI: Hentikan Kezhaliman ini!

Rabu, 14 Dec 2011

JAKARTA (voa-islam.com) – Rabu (14/12) siang FPI (Front Pembela Islam) bersama beberapa aktivis, LSM dan puluhan warga Mesuji, Lampung, mengadu ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat atas pembantaian keji yang menimpa warga Mesuji dan diduga melibatkan aparat.

Kejadian tersebut berawal ketika sebuah perusahaan yang membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan karet namun kerap ditentang warga. Perusahaan tersebut akhirnya membentuk PAM Swakarsa yang diduga dibekingi aparat kepolisian untuk mengusir penduduk. Pasca adanya PAM Swakarsa terjadilah pembantaian sadis dari tahun 2009 hingga 2011.

Sekjen FPI, KH. Ahmad Shabri Lubis menuturkan bahwa FPI sudah menerima pengaduan dari warga Mesuji atas terjadinya pembantaian yang menimpa mereka dan meminta FPI ikut terlibat dalam menghentikan kezhaliman tersebut.

“aktivis-aktivis, LSM dan juga korban datang ke FPI meminta supaya FPI ikut terlibat membantu masalah ini, supaya bisa dihentikan kezhaliman itu terhadap masyarakat. Akhirnya kita dengan senang hati ikut membantu karena ini adalah kebiadaban yang luar biasa, sudah berlangsung lama dan memakan korban cukup banyak.” Tuturnya kepada voa-islam.com Rabu sore (14/12).

Menurut data yang didapat FPI ada puluhan orang yang tewas dan ratusan korban luka, termasuk korban secara psikis yang tidak terekspos. Seperti dijelaskan KH. Ahmad Shabri Lubis, hal ini terjadi lantaran mereka yang mengadukan masalah tersebut selalu diabaikan bahkan dipenjara.

“Yang terdata dua tahun terakhir ini yang tewas ada yang digorok lehernya, ditembak dan dibacok ada tiga puluh dua orang yang tewas. Yang luka-luka baik itu luka fisik maupun psikis juga cacat kejiwaannya lebih dari seratus orang. Kebiadaban-kebiadaban seperti ini tidak pernah terekspos. Kalau masyarakat mengadu ke hukum malah diabaikan bahkan kalau ada masyarakat yang kritis langsung dijebak, dipenjarakan, jadi saksi-saksi itu ada sama kita dan FPI ikut melindungi mereka.” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa dalam pengusiran yang berbuntut pembantaian tersebut tak ketinggalan dirubuhkannya tempat ibadah umat Islam seperti surau dan mushalla milik warga.

“Ada sekitar enam ratus KK mereka tidak diberi KTP, jadi itu seakan-akan ada pembiaran, kolaborasi untuk pengusiran masyarakat dari dari wilayah itu. ada rumah-rumah warga dirubuhkan, dibakar dan termasuk di situ menurut kesaksian ada surau-surau, mushalla-mushalla yang ikut dirubuhkan, jadi tempat itu harus dikosongkan.”ungkap Sekjen FPI.

Dirinya menyayangkan sikap aparat yang tidak segera bertindak, terlebih diduga ada oknum anggota kepolisian yang terlibat melakukan pembantaian seperti di dalam video yang diserahkan ke Komisi III DPR RI.

“Mestinya kepolisian tahu itu karena sudah berlangsung lama dan aparat mereka kan ada di lapangan, bahkan ada videonya juga.” Kata Ustadz Shabri, sapaan akrabnya.

Meski terjadi pembakaran rumah ibadah, KH. Shabri Lubis menilai sampai saat ini belum terindikasi masalah SARA dalam kasus pembantaian warga Mesuji, Lampung.

“Kita belum melihat ada masalah SARA di sini, sejauh ini hanya masalah kemanusiaan saja yang kita lihat, masalah pengambilan hak-hak masyarakat yang kemudian dialihkan kepada pengusaha, kemudian aparatur negaranya ikut berpihak dan menjadi alat pengusaha. Jadi ini cuma ganti model saja bahwa zaman orde baru itu saat ini betul-betul terjadi  dan lebih biadab lagi,” tutupnya. (Ahmed Widad)   Rabu, 14 Dec 2011 (voa-islam.com)

(nahimunkar.com)