وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا

Bahaya Besar di balik Fenomena Gayus Tambunan

Faktor-faktor timbulnya fenomena Gayus di antaranya:

Tata aturan dibuat justru kemungkinan agar memberikan banyak peluang (untuk ini dan itu). Penegakan hukum entah baru berapa persen. Gaya hidup hedonisme merajalela di masyarakat karena dipacu oleh provokator setan (dengan iklan-iklan kemewahan dan kenikmatan lewat aneka media) agar mengejar kenikmatan. Adat dan pandangan masyarakat pun menjadi setan provokator yang menggesa manusia untuk bernafsu jadi orang kaya –karena hanya orang kaya lah yang dihargai di mana-mana. Sementara itu kondisi, situasi, dan tata aturan yang ada, peluang yang paling dekat untuk jadi orang hedonis (mengejar kenikmatan) dan jadi orang yang cepat kaya adalah lewat jalan pintas. Yakni korupsi. Itulah factor-faktor yang menjebak bangsa Indonesia ini hingga ada fenomena Gayus seperti sekarang ini.

Peringatan Allah Ta’ala telah jelas, bila orang-orang yang hidup mewah disuruh mentaati Allah Ta’ala kemudian mereka tidak taat tetapi malah berbuat pelanggaran, maka negeri itu dihancurkan sehancur-hancurnya.

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (16) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا [الإسراء/16، 17]

Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya menta`ati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.

Dan berapa banyaknya kaum sesudah Nuh telah Kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu Maha Mengetahui lagi Maha Melihat dosa hamba-hamba-Nya.

Sosok dan kiprah Gayus Tambunan telah menjadi sebuah fenomena tersendiri. Ada yang memaknai kasus Gayus Tambunan sebagai fenomena gunung es. Maksudnya, kasus yang muncul di permukaan yang dilakoni Gayus hanyalah bagian terkecil dari sejumlah besar kasus serupa yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbobot. (QS Al-Israa’/ 17: 16, 17).

Itulah bahaya besar yang mengancam manusia akibat tingkah polah buruk, yang lantaran banyaknya rangkaian kebusukan maka tahu-tahu menyembul ke permukaan dengan adanya fenomena Gayus belakangan ini.

***

Boleh jadi, pemaknaan kasus Gayus Tambunan sebagai fenomena gunung es memang beralasan. Mengingat, pada kuartal pertama tahun 2010 ini saja, ada sekitar 200 petugas pajak yang dikenai sanksi disiplin. Selain itu, mengingat kedudukan Gayus yang ‘hanya’ golongan III-A dan tidak berada pada struktur birokrasi yang menentukan, boleh jadi kasus yang diproduksi Gayus hanya tergolong kelas teri.

Kalau Gayus yang sama sekali belum pernah menjabat sebagai Kasubsi (Kepala Sub Seksi) saja bisa sedemikian berkuasa menjadi setan penolong bagi wajib pajak (perusahaan) nakal, maka kasus jauh lebih besar boleh jadi bisa diproduksi oleh atasan-atasan Gayus Tambunan. Kalau Gayus bisa menilep (menyembunyikan tanpa sah) sekitar 28 milyar rupiah, bukan mustahil atasan Gayus bisa menilep ratusan milyar bahkan triliunan rupiah.

Ada sebuah dugaan, bila pendapatan dari sektor pajak tidak diselewengkan, pemerintah bisa mengumpulkan setoran pajak hingga 1.800 triliun rupiah dari sekitar 600 triliun rupiah yang saat ini diterima setiap tahunnya. Artinya, hanya sepertiga saja yang disetorkan, sedangkan dua pertiga lainnya menjadi objek bancakan (makan keroyokan) orang pajak dan aparat lain di luar pajak, sebagaimana terjadi pada kasus Gayus yang juga melibatkan oknum jaksa dan kepolisian.

Remunerasi dan Hedonisme

Dari segi penghasilan, Gayus sebenarnya tergolong beruntung. Karena, tidak semua PNS (pegawai negeri sipil) mendapat kebijakan remunerasi (pemberian hadiah/ tambahan) sebagaimana diterapkan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Sebagai PNS golongan III-A yang kisaran gajinya berada pada angka sekitar dua juta rupiah, ia masih mendapat berbagai tunjangan yang jumlahnya berkali lipat dari gaji pokoknya. Sehingga, dengan sistem remunerasi yang diterapkan Kemenkeu, PNS seperti Gayus bisa mengantongi penghasilan Rp 12 juta lebih setiap bulannya.

Istri Gayus, Rina, yang juga golongan III-A, bisa mengantongi penghasilan sekitar Rp 5 juta per bulan. Total penghasilan kedua pasangan muda ini sebenarnya sudah sangat lumayan. Tapi, terpaan angin hedonisme (faham bahwa kenikmatan adalah kebaikan yang pokok dalam hidup) telah menerbangkan akal sehat mereka. Tidak hanya Gayus, setiap hari rakyat Indonesia ‘diprovokasi’ oleh berbagai tawaran yang menggiurkan: ada model ponsel terbaru, sepedamotor terbaru, mobil terbaru, laptop terbaru, apartemen maupun rumah mewah, dan sebagainya. Itu semua tidak cukup dipenuhi dengan penghasilan Rp 12 juta setiap bulannya.

Tayangan televisi kita juga menjadi salah satu setan provokator yang menawarkan hedonisme. Para artis yang sebagian (bahkan sebagian besar) berasal dari kalangan sederhana, dalam rangka meningkatkan status, mereka rela menjadi agen setan provokator hedonisme melalui berbagai tayangan sinetron dan iklan yang hedonistis.

Sistem remunerasi yang baik sekalipun, belum tentu bisa menjadi dasar pijak yang kuat bagi sosok seperti Gayus. Dengan mudah, ia tersungkur diterpa angin hedonisme. Semakin parah, bila regulasi (aturan) perpajakan yang berlaku justru membuka peluang penyelewengan. Apalagi, jika regulasi itu memang disusun oleh mereka yang licik dan serakah. Maka yang bisa dihasilkan adalah sebuah regulasi yang bisa dibobol dari segala penjuru. Dengan regulasi seperti ini, orang baik-baik pun mau tidak mau akan ikut korupsi dan menyalahgunakan kewenangannya.

Remunerasi yang baik belum tentu efektif menangkal korupsi, bila regulasi buruk, sistem pengawasan yang buruk, apalagi dahsyatnya terpaan angin hedonisme. Dengan demikian, selain remunerasi yang baik, juga diperlukan regulasi yang benar-benar memihak publik, bukan regulasi yang justru memihak pejabat berwenang.

Kalau regulasi perpajakan justru merepotkan wajib pajak, maka para wajib pajak akan mencari bantuan orang-dalam seperti Gayus. Apalagi, bila para wajib pajak itu tergolong nakal, yaitu para wajib pajak yang lebih senang menempuh jalan pintas dengan tujuan agar urusan pajaknya cepat selesai, dana yang disetorkan lebih kecil padahal sudah termasuk uang sogokan kepada sosok seperti Gayus dan atasannya.

Faktanya, Gayus yang hanya PNS golongan III-A saja, bisa mendapatkan ‘mangsa’ atau ‘partner’ sekitar 149 perusahaan (wajib pajak). Dari sini, ada yang menduga uang yang berhasil ditilep Gayus sesungguhnya jauh lebih banyak dari angka yang ramai dipublikasikan (Rp 28 milyar), yaitu sekitar Rp 200 milyar.

Gaji Kecil

Meski termasuk beruntung, PNS seperti Gayus yang berpenghasilan resmi sekitar Rp 12 juta lebih, bila berhadapan dengan realitas yang hedonistis, besaran penghasilan itu hanya numpang lewat saja setiap bulannya. Sedangkan PNS lainnya, yang tidak seberuntung Gayus setiap bulan hanya menerima kurang dari Rp 2 juta.

Menurut data yang ada, gaji pokok PNS golongan III-A dengan masa kerja 10 tahun seperti Gayus sekitar Rp 1.869.300. Sedikit lebih tinggi dari UMP (Upah Minimum Propinsi) DKI Jakarta yang sekitar Rp1.118.009 untuk tahun 2010.

Sistem penggajian yang tidak manusiawi seperti ini, jelas menjadi salah satu faktor pendorong tindak korupsi, baik bagi PNS maupun pekerja pada umumnya. Dengan uang segitu, bagaimana mungkin seorang PNS atau pekerja pada umumnya bisa hidup sejahtera. Menurut sebuah sumber, sekitar 80 persen dari penghasilan seorang pekerja dihabiskan untuk biaya transport dan makan siang.

Kalau data tersebut benar, maka sudah bisa dipastikan bahwa para pekerja jauh dari hidup layak. Dengan penghasilan seperti itu, jangankan terfikir untuk membayar zakat (salah satu rukun Islam), untuk mensejahterakan keluarganya saja tidak cukup. Jangan-jangan, skala penggajian yang minimum seperti dipraktekkan para usahawan dan mendapat restu pemerintah melalui mekanisme UMR (upah minimum regional), UMP (upah minimum propinsi) dan UMK (upah minimum kabupaten/kota) ini, bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari kemampuan menegakkan syari’at Islam (membayar zakat).

Menurut Wikipedia, Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Saat ini UMR juga dikenal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

Mekanisme UMR, UMP dan UMK ini boleh jadi selain untuk menjauhkan umat Islam dari kemampuan mempraktekkan syari’at Islam (membayar zakat), juga untuk mendorong umat Islam untuk korupsi. Praktek korupsi di tingkat bawah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seperti, bayar tagihan rekening listrik dan telepon, uang sekolah, uang belanja, bayar kontrakan, cicilan sepedamotor dan sebagainya.

Sedangkan praktek korupsi di tingkat yang lebih tinggi, selain digunakan untuk foya-foya duniawi (membeli rumah mewah, mobil mewah dan sebagainya), juga digunakan untuk foya-foya spiritual (munggah haji berulang-ulang, umrah berulang-ulang, bahkan dengan segenap keluarga besarnya).

Menghargai Orang Kaya

Selain itu, salah satu faktor penting terjadinya korupsi adalah adanya budaya menghargai orang kaya. Di tengah-tengah masyarakat kita, yang kaya yang dihargai. Meski kekayaannya hasil korupsi. Orang kaya dijadikan Ketua RT, Ketua RW, pengurus masjid, dan sebagainya. Apalagi, pada musim muludan, orang-orang kaya banyak dijadikan donatur utama. Bahkan ada ‘keturunan nabi’ versi syi’ah yang setiap tahunnya selalu mendapat ‘jatah’ berupa sejumlah uang dari para orang kaya jenis ini. Hal itu dilakukan si orang kaya untuk menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam. Padahal, hal itu jelas keliru.

Dengan menjadi orang kaya, selain dihargai oleh masyarakat sekitar, juga dihargai oleh para guru di sekolah anak-anaknya, dan seterusnya. Adanya bentuk penghargaan yang sedemikian berlebihannya terhadap orang kaya, maka jangan heran bila menjadi kaya adalah tujuan yang harus dikejar. Untuk menjadi kaya, setidaknya di Indonesia, tidak harus bekerja keras bertahun-tahun menjalankan usaha dengan kejujuran atau merintis karir dengan peluh bercucuran. Tapi, dapat diraih dengan jalan pintas.

Gayus misalnya, dalam tempo kurang dari lima tahun menjadi PNS di Direktorat Pajak, ia sudah punya sejumlah kemewahan. Bila sebelumnya ia bagian dari komunitas perkampungan padat di Warakas (Jakarta Utara), beberapa tahun belakangan ini ia sempat menjadi warga di perumahan elite Gading Park View, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Harga rumah di kawasan itu, rata-rata di atas satu miliar rupiah, atau setara dengan penghasilan Gayus selama seratus bulan lebih atau lebih dari delapan tahun masa kerja.

Selain memiliki rumah di Gading Park View, Gayus juga memiliki sejumlah aset properti seperti apartemen di berbagai tempat. Gayus juga punya sejumlah mobil mewah, seperti BMW seri terbaru. Dalam tempo sedemikian singkat, Gayus sudah sedemikian kaya.

Dari kasus Gayus Tambunan seharusnya kita tahu, untuk menghapuskan korupsi tidak cukup dengan menerapkan kebijakan remunerasi yang baik, tetapi juga harus didukung oleh regulasi yang memihak publik, pengawasan yang ketat, keteladanan dari atasan, pola hidup sederhana, dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Itu semua tidak mudah diwujudkan. Mungkin memerlukan waktu lebih dari satu generasi, sekitar 25 tahun. Wallahu a’lam. (haji/tede).