Inilah beritanya.

***

Ironis Sekali Negara Ini! Presiden, Polri, Menkeu, DPR Saling Lepas Tangan Terkait Kenaikan BPKB dan STNK

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) telah memutuskan untuk menaikkan biaya pengurusan surat-surat kendaraan antara 2 hingga 3 kali lipat. Aturan ini efektif berlaku pada tanggal 6 Januari 2017 mendatang. Namun menyikapi rencana tersebut pemerintah terkesan saling lempar, yaitu antara DPR, Kapolri, menkeu dan presiden, seakan saling tidak tau menau. berikut hasil investigasi dari tim dakwahmedia dikumpulkan dari berbagai media yang memuat.

Pada selasa (3/1/2017), republika.co.id memuat berita dengan judul DPR akan Panggil Menkeu Soal Kenaikan Tarif STNK dan BPKB

Anggota DPR RI asal Kalimantan Barat, Michael Jeno mengatakan, Komisi XI dalam waktu dekat akan memanggil Menteri Keuangan, Sri Mulyani untuk meminta penjelasan soal kenaikan tarif STNK, BPKB, mutasi, dan TNKB.

“Soal kenaikan tarif kami belum mendapat kabar. Nanti Menkeu akan kami panggil untuk dimintai keterangan,” ujarnya di Pontianak, Selasa (3/1).

Besoknya pada rabu (4/1/2017), okezone.com memuat berita dengan judul Biaya Urus Surat Kendaraan Naik, Sri Mulyani: Bukan Usulan Kemenkeu.

Hanya saja, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan tarif ini bukanlah merupakan usulan langsung dari Kementerian Keuangan. Keputusan ini adalah hasil pertimbangan dari usulan yang diajukan oleh Polri.

“Untuk masalah SIM ini dari Polri termasuk yang terakhir, biasanya untuk seluruh BLU kita membuat memang review setiap saat, apakah tarifnya sesuai atau tidak, bukan dari Kemenkeu,” kata Sri Mulyani di Istana Bogor, Rabu (4/1/2017).

hari yang sama rabu (4/1/2017), republika.co.id memuat berita dengan judul Kapolri: Kenaikan Biaya BPKB dan STNK Bukan dari Polri

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menegaskan bahwa kenaikan biaya tersebut bukan dari Polri. Akan tetapi, berdasarkan kebijakan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Kenaikan ini bukan dari Polri, tolong dipahami. Kenaikan itu karena temuan BPK,” kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).

Esok harinya kamis (5/1/2017), cnn.com memuat berita dengan judul Jokowi Pertanyakan Kenaikan Tarif STNK Tiga Kali Lipat.

Presiden Joko Widodo mempertanyakan kenaikkan signifikan pada tarif penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang mulai berlaku 6 januari mendatang. Menurut Jokowi kenaikan tarif hingga tiga kali lipat dianggap membebani masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution setelah menerima arahan dalam rapat Sidang Kabinet di Istana Bogor, Rabu (4/1) kemarin.

“Tadi sebenarnya Presiden mengingatkan waktu di Bogor, kalau tarif PNBP untuk pelayanan masyarakat janganlah naik tinggi-tinggi,” ujar Darmin ditemui di kantornya, Rabu (4/1) malam.

Inilah wajah pemerintahan Indonesia sekrang, antara penguasa dan penjabat negara saling lepas tanggung jawab atas persoalan di negeri ini. Inikah pemerintahan yang di damba-dambakan mansyarakat Indonesia??  [Ibnu] Post Metro  Kamis, 05 Januari 2017

 (nahimunkar.com)