Banyaknya KUA Main Pungli Menambah Tercorengnya Depag

 

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاْلبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلىَ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقاً مِنْ أَمْواَلِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

188.  Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (QS Al-Baqarah: 188).

 

Tafsir resmi Departemen Agama (Al-Qur’an dan Tafsirnya) memberi judul  khusus ayat ini (Al-Baqarah: 188) dengan kalimat tegas: Menyogok dan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.  Setelah diuraikan penafsiran ayat itu, kemudian disimpulkan:

  1. Tidak boleh memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak shah.
  2. Tidak boleh menyogok dan menerima sogokan untuk memperoleh sesuatu yang tidak shah dan membuat sumpah palsu atau menjadikan saksi palsu. (Al-Qur’an dan Tafsirnya, Depag RI,  1985/ 1986, juz 1, halaman 336-338).

Ayat Al-Qur’an itu telah ditafsirkan oleh Departemen Agama dengan jelas dan gamblang dalam kesimpulannya:  Tidak boleh memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak shah.

 

Kesimpulan dari ayat itu pun tentunya bukan sekadar tulisan yang dicetak belaka, tetapi wajib diamalkan, dijadikan pedoman, tidak boleh dilanggar. Tetapi, selama ini pelanggaran-pelanggaran berupa memakan harta orang lain secara batil, justru diberi “contoh” oleh sebagian dari mereka yang berada di bawah lingkungan Departemen Agama itu. Contoh nyata yang telah dirasakan masyarakat, petugas-petugas KUA (Kantor Urusan Agama) alias Depag tingkat kecamatan, yang digaji untuk mencatat pernikahan, sering terdengar memungut biaya banyak, berlipat-lipat dibanding ketentuan resminya. Bahkan apa yang disebut bedolan, yakni petugas agar datang ke tempat pernikahan di luar kantor KUA, sebenarnya sudah tidak usah diberi biaya dari masyarakat, karena sudah ada biayanya dari Depag itu sendiri. Tetapi kenyataannya? Lain di aturan lain di pelaksanaan.

     Dirjennya sendiri mengakui.

 Dirjen Bimas Islam

Depag Nazarudin Umar mengatakan bahwa Depag sudah memiliki database

mengenai KUA-KUA yang nakal dan telah dipegang oleh direkturnya. KUA-KUA

yang telah diadukan memang lebih banyak di kawasan Jakarta.

Menurut Nazarudin, adanya pungli itu diduga karena biaya bedolan

(menikah di rumah) sudah dihapuskan karena tidak sesuai dengan UU PNBP. 

Saat ini untuk penggantian dana bedolan itu, Depag telah memberikan

subsidi dana operasional sebesar Rp 1 juta per bulan untuk tiap-tiap KUA.

 

Nazarudin juga menyadari kasus pungli ini merugikan banyak pihak. Namun,

kata dia, untuk membuktikannya sangat sulit. “Saya sudah minta (biaya

nikah) digratiskan, tapi anggaran negara tidak cukup untuk semua. Kami

tidak pernah meninstruksikan untuk minta dana seperti itu dan saya

tegaskan selalu setiap penyuluhan jangan sampai ada kesalahan yang

terulang,” tandas Nazarudin Umar. (<http://www.detiknews.com/kanal/159/laporan-khusus> Rabu, 31/12/2008 09:37 WIB, Pungli Petugas KUA).

 

Berita selengkapnya dilaporkan secara khusus oleh detiknews.com sebagai berikut:

 

Rabu, 31/12/2008 09:37 WIB

Pungli Petugas KUA

Biaya Nikah Rp 35 Ribu Meroket Jadi Rp 400 Ribu

Ronald Tanamas – detikNews

 

Jakarta – Nasib yang dialami pasangan muda Sarwanto (34) – Ida (30)

mungkin saja dialami oleh banyak pasangan muda lainnya. Di tengah

ekonominya yang sangat terbatas, Sarwanto-Ida nekat untuk mengikat janji

dalam sebuah ikatan pernikahan. Namun, ternyata menikah secara resmi

tidaklah murah bagi mereka. Biaya nikah yang seharusnya Rp 35 ribu bisa

meroket hingga Rp 400 ribu.

 

Pungli alias pungutan liar oleh oknum Kantor Urusan Agama (KUA) memang

nyata adanya, meski kabarnya sulit diusut. Gara-gara pungli ini,

Sarwanto – Ida memutuskan untuk tidak menikah secara resmi dengan

pencatatan di KUA. Keduanya terpaksa menikah di bawah tangan, yang

mengakibatkan keduanya sering dianggap kumpul kebo.

 

Pasangan anak muda ini hanyalah pekerja buruh di pabrik yang berada di

wilayah Jakarta Barat. Mereka hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

 

Untuk biaya hidup, memang mereka masih merasa kembang-kempis. Namun,

keinginan pasangan ini untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sudah

menggebu-gebu, tak tertahankan. Keduanya ingin menghindari perbuatan

zina. Lalu, nekatlah keduanya datang ke KUA. Namun, petugas KUA

memberikan harga yang cukup membuat mereka berpikir ulang: nikah resmi

atau nikah di bawah tangan.

 

“Petugas KUA Cengkareng meminta uang sebesar Rp 400 ribu, dengan

perincian uangnya Rp 35 ribu untuk biaya pencatatan, Rp 215 ribu untuk

penataran pernikahan, dan Rp 150 ribu untuk ongkos operasional,” kata

Sarwanto kepada detikcom saat ditemui dirumahnya di daerah Kamal,

Jakarta Barat beberapa hari lalu.

 

Sarwanto merasa keberatan dengan harga yang diberikan oleh KUA. Maklum,

uang yang ia miliki tidak cukup untuk itu. Sebelumnya biaya pernikahan

yang tercantum di KUA hanya Rp 35 ribu. Akhirnya pasangan yang sama-sama

merantau ini memutuskan untuk menikah secara siri alias di bawah tangan. 

Pasangan ini berharap bisa mendapatkan pelayanan gratis menikah di

kemudian hari, seperti yang pernah dialami oleh teman se profesinya

sesama pekerja pabrik.

 

Karena itu, saat pernikahan massal diadakan di wilayah Kotamadya Jakarta

Barat, pasangan muda ini langsung mengambil inisiatif untuk meresmikan

pernikahan mereka yang sudah berjalan tiga setengah tahun dan telah

mempunyai seorang anak. Inisiatif ini untuk mendapatkan pengakuan hak

anak yang sah dari negara dan bisa mengurus surat keterangan kelahiran

anak mereka.

 

“Selama ini akte kelahiran itu belum jadi, karena kami tidak ada buku

nikah,” kata pria asal Boyolali Jawa tengah ini sambil menghisap rokok

kreteknya di depan pintu kontrakannya.

 

Kontrakan Sarwanto yang hanya terdiri dua ruangan dan berukuran 3×3

meter itu terlihat penuh dan sumpek karena digabungkan dengan kamar

tidur. Seorang bayi perempuan yang masih berumur 5 bulan tergolek lelap

di pinggir dinding kamar, dekat tempat menanak nasi. Bayi inilah buah

cinta Sarwanto – Ida. Sarwanto tidak mau anaknya tidak berhak

mendapatkan pengakuan karena dianggap anak haram hasil di luar nikah.

 

Mungkin biaya pernikahan seperti itu untuk masyarakat tingkat menengah

dan kalangan atas bukan merupakan masalah besar. Apalagi saat ini hampir

sebagian orang tidak mau direpotkan dengan masalah yang kecil-kecil. 

Tapi bagi masyarakat bawah semacam Sarwanto yang hidup serba kekurangan,

merupakan masalah yang sangat besar. Apalagi untuk masyarakat sekelas

Sarwanto, masalah itu belum termasuk gunjingan-gunjingan dari para

tetangga yang berdampak mengganggu mental isterinya. “Untung ada

pernikahan massal yang gratis, kalau tidak kuping harus tebal,” kata

Sarwanto.

 

Praktek pungli yang dialami Sarwanto menambah coretan hitam untuk

Departemen Agama (Depag) yang menaungi KUA sebagai tingkatan terkecil

dari pelayanan jasa terhadap masyarakat. Banyak KUA melakukan permintaan

dengan harga yang sama untuk melakukan pencatatan pernikahan dari

sepasang anak adam dan hawa. Tidak hanya di KUA Cengkareng, tapi juga

terjadi di Kecamatan Makassar Jakarta Timur. Bahkan di KUA ini, petugas

meminta uang sesuai dengan kemampuan dari pasangan yang akan menikah.

 

Menurut Edi, seorang pria yang baru menikah dua bulan lalu di KUA

Kecamatan Makassar,  petugas KUA meminta uang sebesar Rp 700 ribu tanpa

barang bukti sebagai tanda penerimaan. Jika pasangan yang ingin menikah

meminta penurunan harga, maka biaya itu diturunkan mentok sampai Rp500

ribu oleh petugas KUA.

 

“Pertanyaan pertama yang diajukan petugas KUA adalah alamat tempat

tinggal dan menikah di mana. Kalau alamat dan tempat menikahnya dinilai

tempat mahal, maka harganya yang diminta petugas KUA bisa mencapai Rp 1

juta,” kata Edi.

 

Edi mencontohkan tempat mahal untuk menikah di wilayah Jakarta Timur

adalah Masjid At Tiin di dekat rekreasi keluarga Taman Mini Indonesia

Indah (TMII). Biasanya pasangan yang menikah di Masjid At-Tin adalah

pasangan yang mampu dan tidak mau direpotkan oleh persyaratan pra nikah.

 

Kepala KUA Kecamatan Makassar HM Suwarno saat dihubungi detikcom melalui

telepon genggamnya mengatakan biaya pernikahan itu hanya Rp 30 ribu

untuk pendaftaran. Mengenai uang transpor yang diberikan ke penghulu,

besarnya terserah si empunya hajat.

 

“Mengenai biaya itu biar saja orang tua yang mengurusinya, pokoknya yang

menikah bersiap saja menghadapi lembaran hidup baru,” kata Suwarno, Rabu

pekan lalu.

 

Bagaimana Depag menyikapi petugas KUA-KUA yang nakal? Dirjen Bimas Islam

Depag Nazarudin Umar mengatakan bahwa Depag sudah memiliki database

mengenai KUA-KUA yang nakal dan telah dipegang oleh direkturnya. KUA-KUA

yang telah diadukan memang lebih banyak di kawasan Jakarta.

 

Menurut Nazarudin, adanya pungli itu diduga karena biaya bedolan

(menikah di rumah) sudah dihapuskan karena tidak sesuai dengan UU PNBP. 

Saat ini untuk penggantian dana bedolan itu, Depag telah memberikan

subsidi dana operasional sebesar Rp 1 juta per bulan untuk tiap-tiap KUA.

 

Nazarudin juga menyadari kasus pungli ini merugikan banyak pihak. Namun,

kata dia, untuk membuktikannya sangat sulit. “Saya sudah minta (biaya

nikah) digratiskan, tapi anggaran negara tidak cukup untuk semua. Kami

tidak pernah menginstruksikan untuk minta dana seperti itu dan saya

tegaskan selalu setiap penyuluhan jangan sampai ada kesalahan yang

terulang,” tandas Nazarudin Umar.

 

Sedangkan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Depag

Mukhtar Ilyas mengatakan pungli ini disebabkan oleh status Petugas

Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) yang bukan pegawai negeri sipil. “Biaya

seperti ini biasa diminta untuk penataran pra nikah oleh P3N yang

notabene bukan pegawai negeri,” kata Mukhtar kepada detikcom.

 

Pria yang sering dipanggil Kiai ini mengatakan KUA adalah pelayanan

masyarakat dan berada di tingkatan paling bawah, tidak boleh memungut

biaya administrasi kecuali Rp 30 ribu. Ia juga menambahkan sosialisasi

terhadap KUA juga sudah sering dilakukan. Namun, dia mengakui masih

banyak KUA nakal yang memungut dana di luar prosedur.

 

“Setiap kita ketemu KUA selalu ditekankan masalah itu karena KUA

sifatnya pelayanan, dalam setahun terakhir ini ada 12 KUA yang

bermasalah di seluruh provinsi,” kata Muktar Ilyas. Bagi  petugas KUA

yang bermasalah dan bisa dibuktikan, akan dikenakan sanksi berupa mutasi

bahkan sampai dengan pemecatan.*(ron/asy)*

(detikNews <http://www.detiknews.com/> » Laporan Khusus

<http://www.detiknews.com/kanal/159/laporan-khusus>)

 

Kalau keadaannya seperti itu, maka perlu diingatkan kecaman Allah Ta’ala terhadap orang Yahudi, (yang kelakuan buruk Yahudi itu justru ditirukan oleh orang Muslimin):

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِاْلبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ اْلكِتاَبَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ

44.  Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir? (QS Al-Baqarah: 44).

Tafsir Depag menjelaskan ayat itu agak panjang, kemudian ditegaskan: Cukup jelas, bahwa susunan kalimat ini mengandung celaan yang tak ada taranya, karena barangsiapa menyuruh orang-orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan kebajikan padahal ia sendiri tidak melakukannya, berarti ia telah menyalahi ucapannya sendiri. (Al-Qur’an dan Tafsirnya, juz 1, halaman 118).

Dalam kasus ini, lembaga yang menerbitkan Kitab Tafsir resmi ini (Depag) menyuruh kebaikan-kebaikan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an yang dijelaskan tafsirnya. Namun isi dari lembaga itu yaitu sebagian orang-orangnya, justru mengerjakan keburukan-keburukan, di antaranya adalah memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu memungut biaya secara tidak sah.

Ingatlah, bahwa itu akan dimintai pertanggung-jawabannya di akherat kelak! (haji).