Jakarta, GATRAnews – Basuki Hariman, bos 20 perusahaan importir daging, menegaskan bahwa Patrialis Akbar, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), tidak terlibat kasus suap. “Kalau menurut saya Pak Patrialis nggak terlibat dalam hal ini,” kata Basuki, di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penyuap, Jumat dinihari (27/1). Ia mengaku menjadi korban dari Kamaludin.

Sebab menurutnya, Patrialis bekerja tidak dengan iming-iming uang. “Padahal saya tahu Patrialis berjuang ya apa adanya gitu ya. Saya percaya Pak Patrialis ini tidak seperti orang yang kita duga lah hari ini, terima uang dari saya. Nggak ada,” ujarnya.

Basuki mengaku memberikan uang langsung kepada Kamaludin, orang dekat Patrialis Akbar. Tujuannya, agar bisa memenangkan uji materi (judicial review) atas Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK. “Ya ini perkaranya bisa menang, gitu saja,” kata Basuki. Uang itu, menurut Basuki, diminta oleh Kamaludin.

Namun demikian, Basuki membantah memerintahkan Kamaludin untuk menyerahkan uang yang diberikannya kepada Patrialis, karena Patrialis tidak membicarakan soal uang.

“Tidak ada. Jadi selama saya bicara dengan Pak Patrialis, tidak pernah dia bicara sepatah kata pun soal uang. Yang minta uang itu sebenernya pak Kamal. Saya merasa karena dia kenal dengan pak Patrialis, saya sanggupi untuk membayar kepada dia,” ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan empat tersangka yakni Patrialis Akbar, Basuki Hairman bersama sekretarisnya Ng Fenny, dan Kamaludin. Patrialis diduga menerima suap melalui Kamaludin sejumlah US$ 20,000 dan SGD 200,000 terkait permohonan uji materil UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di MK.

KPK menyangka Patrialis Akbar dan Kamaludin melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Basuki Hariman dan Ng Fenny selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 6 Ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Reporter: Iwan Sutiawan
Editor: Tian Arief

Sumber : gatra.com

(nahimunkar.com)