Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan dilaporkan ke Komisi Kejaksaan (Komjak) oleh Advokat GNPF MUI atas tuntutan ringan terhadap terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Sebab dalam sidang lanjutan perkara penodaan agama ke-19 ini, Ahok hanya dituntut hukuman satu tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun.

Anggota tim advokasi GNPF-MUI Alkatiri sudah curiga sebelum isi tuntutan dibacakan. Ia melihat ada gelagat yang tak beres dari JPU. Sehingga dapat diprediksi kemana arah tuntutan tersebut.

“Terbukti benar keberpihakan pada terdakwa,” ujar Alkatiri di Auditorium Kementrian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4), dilansir Aktual.

“Ini tak wajar, kita akan laporkan ke Komisi Kejaksaan meski kita belum tahu putusan hakim seperi apa,” sambung dia.

Alkatiri menuturkan, unsur pidana dalam kasus Ahok itu sejatinya telah terpenuhi, termasuk unsur pidana pada pasal 156a KUHP. Namun, unsur itu malah diamputasi JPU.

“Saya pikir itu sudah ada kerja sama (JPU dan Ahok). Tapi hakim belum putuskan, dan diharapkan hakim bisa beri putusan yang adil dan tak memihak,” kata dia.

Bahkan Alkatiri menilai tuntutan JPU terhadap Ahok bak sebuah pledoi dari seorang penasehat hukum untuk kliennya. Menurut dia, tuntutan JPU justru akan membuat Ahok lolos dari jeratan hukum.

“Seharusnya tuntutan itu kan pembacaan kesalahan, tapi ini malah seolah-olah pledoi untuk Ahok. Jadi ini tidak benar,” ujar Alkatiri.

by Wira Taruna/pekanews.com

(nahimunkar.com)