Pasca vonis hakim 2 tahun penjara bagi terdakwa penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama, kubu pendukung Ahok meradang dan mulai menggulirkan wacana untuk menghapus pasal penodaan agama yang telah menjerat Ahok.

Termasuk Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk menggugat pasal yang menjerat Basuki  Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus penodaan agama, melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK)

“Semua akan kita tempuh sesuai perintah Ibu Ketum (Megawati). Kita akan tempuh sesuai prosedur, hukum yang berlaku saja,” ujar Kepala Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDIP Junimart Girsang saat dihubungi, di Jakarta, Jumat, 12 Mei 2017.

Junimart mengatakan, partainya akan mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas sejumlah pasal yang menjerat Ahok.

“Kemungkinan besar kami akan ajukan permohonan pada MK. Kami ajukan uji materi pasal 156 KUHP. Putusan yang dieksekusi, (tapi) belum in kracht,” katanya.

Uji materi dilakukan agar tidak terjadi lagi persoalan serupa di kemudian hari, yang dapat mencederai hukum di Indonesia.

“(Uji materi) atas nama PDIP atau ada organ-organ lain yang mau turut serta untuk itu. Karena ini untuk kepentingan agar tidak menjadi preseden ke depan.”

Rencana gugatan ini langsung ditanggapi oleh netizen.

ingat mau mati mak!!!,jgn lupa gugat penghapusan agama sekalian ya? https://t.co/BzgEtVIZN9
— Polisi Tidur (@gussadewa) May 12, 2017

bikin KUHAP sendiri ajalah!
— OPiNi aJA (@opini_saja) May 12, 2017

Tak ketinggalan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Mahfud MD juga ikut menanggapi dan menyatakan justru pasal penodaan agama ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk menjaga kedamaian di Indonesia agar jangan sampai masyarakat main hakim sendiri jika agamanya dihina.

Mahfud MD menjelaskan UU penodaan agama ini juga pernah diuji di MK agar dihapus, dan MK telah menolak usul penghapusan karena UU penodaan agama itu konstitusional. Di era Gus Dur jadi Presiden juga UU penodaan ini tidak dicabut oleh Gus Dur.

“UU No.1 Tahun 1965 ini dibuat oleh Bung Karno karena pada waktu terjadi saling menodai antar agama sehingga sangat membahayakan negara dan tidak ada hukum yang bisa menjerat mereka sehingga mereka main hakim sendiri,” kata Mahfud MD dalam telewicara di TvOne, Jumat (12/5/2017).

“Persoalannya tidak pada Undang Undangnya, kalau menganggap keputusan hakim salah, ya keputusan hakim nya yang diajukan banding, diuji lagi ke Pengadilan Tinggi sampai kasasi di Mahkamah Agung. Itu prosedur hukum yang biasa. Artinya kalau ada keputusan hakim yang tidak memuaskan seorang atau sekelompok orang lalu UU nya yang mau dihapus itu saya kira terlalu berlebihan,” papar Mahfud MD.

Seorang penelpon di iNews tv: “Saya setuju pasal penistaan agama dihapus. Biar nanti hukum rimba yang berlaku!” (sarkas bangeet) — Klo tak ada UU, nanti penista agama dipenggal geger.

Sumber Berita : BS / republik.i

(nahimunkar.com)