Mencantumkan agama dalam kolom KTP, adalah bagian dari menjaga hak warga dalam bernegara. Dengan adanya kolom agama di KTP, berarti menjamin setiap warga negara sesuai dengan agama yang mereka anut, seperti dalam beribadah, administrasi dan lain sebagainya.

Nah, jika membiarkan warga negara tdk mengisi kolom agama dalam KTP, berarti membiarkan warga negara tidak dijamin oleh negara. Artinya, mendagri dengan sengaja melegalkan warganya tidak mendapat perlindungan hukum.
Oleh karena itu, kolom agama tidak boleh dikosongkan, karena akan sangat berbahaya. Jika Mendagri melegalkan itu, warga bisa menuntut dan mempidanakan mendagri. Karena berpotensi mengacaukan warga negara dan juga mengancam disintegrasi bangsa. Sangat berbahaya lagi, jika yang mengancam Disintegrasi bangsa adalah Sekelas menteri, menteri dalam negeri lagi.
Inilah ulasan seorang penulis di sebuah media.
***

Terkait KTP, Pernyataan Mendagri Ancaman bagi NKRI!

Aiyub
06 Nov 2014 | 21:02

Apa yang dikhawatirkan sejak kampanye dulu salah satunya adalah akan dihilangkan kolom agama di kartu identitas (KTP). Walaupun tidak sepenuhnya benar, namun dengan apa yang disampaikan oleh Mendagri, Tjahjo Kumolo sangat membahayakan negara.

Karena jika ini terjadi, maka Tjahjo kumolo melanggar konstitusi. Ini sudah sepeerti di negara komunis. Berikut saya kutip pernyataan Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri ; “Dalam undang-undang memang hanya tercantum 6 agama. Kalau mau menambah keyakinan, harus merubah undang-undang. Jadi untuk sementara dikosongkan dulu nggak masalah,” kata Tjahjo di gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).

Pernyataan Mendagri itu sangat membahayakan, karena melanggar UUD 45, sebelum berbicara lebih jauh bahwa pelanggaran yang pertama adalah mengenai administrasi. Bagaimana mungkin seorang warga membuat KTP tapi mengosongkan dulu kolom agama, kemudian beberapa hari kemudian ubah KTP? sungguh pemborosan biaya dan waktu.

Selanjutnya, mendagri bisa dipidanakan karena mengancam keutuhan negara. Ya mungkin bukan seperti pemberontak yang menuntut kemerdekaan. Tapi, pernyataan Tjahjo Kumolo bisa disebut melawan undang-undang, bahwa Beragama merupakan hak asasi dasar manusia yang dijamin oleh negara.

Negara kita memang bukan negara suatu agama, walaupun seluruh Rakyat Indonesia mengaku bahwa bangsa ini didirikan dan diperjuangkan Oleh umat Islam, melalui jalan Jihad. Tapi, kita bukan juga negara komunis apalagi Atheis. Kita negara penduduknya yang beragama. Buktinya, ada beberapa agama resmi yang diakui oleh negara kita.

Mencantumkan agama dalam kolom KTP, adalah bagian dari menjaga hak warga dalam bernegara. Dengan adanya kolom agama di KTP, berarti menjamin setiap warga negara sesuai dengan agama yang mereka anut, seperti dalam beribadah, administrasi dan lain sebagainya.

Nah, jika membiarkan warga negara tidak mengisi kolom agama dalam KTP, berarti membiarkan warga negara tidak dijamin oleh negara. Artinya, mendagri dengan sengaja melegalkan warganya tidak mendapat perlindungan hukum. Bukankah di Kemendag itu ada beberapa dirjen khusus agama yang diakui negara?

Misalnya Pak Tjahjo kumolo tdk mengisi kolom agama, Otomatis Pak Tjahjo kumolo tdk diketahui oleh orang beragama apa, mau mengurus di kementerian agama yang berhubungan dengan agama bagaimana? apakah ada dirjen yang mengurusi agama KTP kosong?

Sungguh aneh Pak Tjahjo Kumolo, betul seperti kata Prof. Yusril Ihza Mahendra, mengurus negara tdklah seperti mengurus warung. Pernyataan Pak Tjahjo, persis seperti di warteg, kita boleh pesan Tempe belakangan. atau boleh pesan Nasi sama sayur, ikannya ditunda dulu. Pak, sadar.. anda bukan penjaga Warteg, tapi posisi anda saat ini adalah mendagri.

Selain itu, jika warga tdk memiliki KTP. Bisa terjadi penistaan agama. dengan mengosongkan kolom KTP, berpeluang orang untuk ‘poligami’ agama. Ini tentu salah kaprah, pengurus partai saja, tdk boleh menjadi anggota lebih dari satu partai, Masak beragama boleh lebih dari satu disaat bersamaan?

Selanjutnya, dengan adanya pencamtuman agama di KTP, jika terjadi kecelakaan atau ada warga yang meninggal lebih jelas pengurusannya. Misalnya anda yang beragama Kristen, meninggal di Bali, karena anda mengosongkan kolom agama. dan alamat yang dihubungi tdk ada. kemudian mayat anda dibakar, sebagaimana kebanyakan yang dilakukan oleh orang Bali. Apakah mayat anda mau juga dibakar seperti kepercayaan dan agama mayoritas orang bali?

Oleh karena itu, kolom agama tdk boleh dikosongkan, karena akan sangat berbahaya. Jika Mendagri melegalkan itu, warga bisa menuntut dan mempidanakan mendagri. Karena berpotensi mengacaukan warga negara dan juga mengancam disintegrasi bangsa. Sangat berbahaya lagi, jika yang mengancam Disintegrasi bangsa adalah Sekelas menteri, menteri dalam negeri lagi.

Kita tidak menginginkan keutuhan NKRI ini hancur lebur akibat orang-orang dalam. Karena banyak sejarah yang kita baca, bahwa suatu kerajaan atau pemerintahan itu hancur karena faktor orang dalam.

Jadi, kita hanya mewaspadai. Kepada pihak TNI dan Polri semoga tetap menjaga ke utuhan NKRI yang kita Cintai ini.

salam hangat.

salam persatuan Indonesia Jaya.

http://m.kompasiana.com/post/read/685082/3/sangat-berbahaya-jika-kolom-agama-di-ktp-di-kosongkan.html
***

Berita bernada kurang setuju terhadap pernyataan Mendagri dapat dibaca di sini.
***

Pernyataan Kontroversi Mendagri: Kolom Agama di KTP Boleh Dikosongkan

http://kabarpengamat.blogspot.com

JAKARTA (Panjimas.com) – Terobosan dilakukan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, yang mengatakan WNI penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi pemerintah boleh mengosongi kolom Agama di KTP elektronika.
“Itu kepercayaan, sementara kosong, sedang dinegosiasikan. Kami akan segera ketemu menteri agama untuk membahas ini. Pemerintah tidak ingin ikut campur pada WNI yang memeluk keyakinannya sepanjang itu tidak menyesatkan dan mengganggu ketertiban umum,” kata dia, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis.

Dengan demikian, artinya WNI pemeluk keyakinan, di antaranya Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan dan Parmalim –namun di KTP tertera sebagai salah satu penganut agama resmi– boleh mengoreksi kolom agama mereka.

Dalam UU Nomor 24/2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam KTP elektronika adalah agama resmi yang diakui Pemerintah.
Sehingga, untuk mengisi kolom agama dengan keyakinan memerlukan waktu untuk melakukan perubahan atas UU tersebut.
“Dalam Undang-undang jelas ada enam agama yang boleh dicantumkan dalam KTP-el, sehingga kalau ingin ditambah akan memerlukan waktu untuk mengubahnya. Tapi kalau mereka mau mengkosongkan kolom itu ya tidak masalah,” tambahnya. [AW/Ant] Kamis, 13 Muharram 1436H / November 6, 2014

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.209 kali, 1 untuk hari ini)