Bukan Hanya Susno, Tapi Bibit-Chandra Juga Punya Keluarga

Kalau Susno (Kabareskrim Polri) dan keluarganya merasa menjadi ‘korban’ pemberitaan media massa, maka Bibit dan Chandra juga demikian. Lebih parah dari Susno, Bibit-Chandra tidak hanya dituduh menerima suap dari Anggoro, keduanya bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Bagaimana perasaan isteri dan anak Bibit-Chandra?

Apalagi, Bibit S Rianto selain punya Isteri, anak dan cucu, juga pensiunan perwira tinggi Polri bintang dua (Irjenpol), yang merupakan senior Susno Duadji (Kabareskrim) dan BHD (Kapolri). Sudah sebegitu teganyakah Susno dan BHD menjadikan seniornya itu sebagai tersangka dan kemudian menjebloskannya ke penjara hanya berdasarkan informasi spekulatif dari Anggodo? Dari sini saja masyarakat sudah bisa menilai, Susno dan BHD lebih menghormati Anggodo ketimbang seniornya sendiri.

Pada 9 November 2009 Tim 8 kemudian menyimpulkan, bahwa polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dengan pasal penyuapan maupun pemerasan

Ketika rapat dengar pendapat antara Polri dengan Komisi III DPR RI sedang berlangsung, ada yang secara iseng nyeletuk: “…bila buaya bertemu buaya, maka yang dihasilkan adalah airmata buaya…” (lihat juga detik.com edisi Jumat, 06/11/2009 06:03 WIB di bawah judul Menebak Air Mata Susno)

Bagi sebagian masyarakat yang kritis, forum rapat dengar pendapat yang berlangsung Kamis 5 November 2009 hingga dini hari berikutnya itu, bisa ditafsirkan sebagai sebuah forum ‘rekayasa’ sesama buaya untuk meng-counter opini yang terlanjur tercipta usai digelarnya rekaman hasil penyadapan KPK terhadap Anggodo di MK (Mahkamah Konstitusi) pada 3 November 2009 lalu.

Pihak kepolisian tidak hanya memanfaatkan forum dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, tetapi juga terkesan berusaha membangun opini antara lain dengan menampilkan Susno Duadji melalui sebuah wawancara eksklusif pada sebuah teve swasta. Bahkan, anggota keluarga Susno (isteri, anak-anak, dan cucu-cucunya) ikut ditampilkan sebagai ilustrasi dari wawancara eksklusif tadi. Di forum dengar pendapat sebelumnya, Susno bahkan mengadukan nasibnya di hadapan anggota Komisi III DPR, bahwa isterinya menjadi takut keluar rumah, anak-anaknya takut masuk kantor, itu semua sebagai akibat dari pemberitaan media massa yang menduga Susno menerima komisi sebesar Rp 10 milyar dari Budi Sampurno.

Kalau Susno merasa menjadi ‘korban’ pemberitaan media massa, maka Bibit dan Chandra juga demikian. Lebih parah dari Susno, Bibit-Chandra tidak hanya dituduh menerima suap dari Anggoro, keduanya bahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Bagaimana perasaan isteri dan anak Bibit-Chandra?

Apalagi, Bibit S Rianto selain punya Isteri, anak dan cucu, juga pensiunan perwira tinggi Polri bintang dua (Irjenpol), yang merupakan senior Susno Duadji (Kabareskrim) dan BHD (Kapolri). Sudah sebegitu teganyakah Susno dan BHD menjadikan seniornya itu sebagai tersangka dan kemudian menjebloskannya ke penjara hanya berdasarkan informasi spekulatif dari Anggodo? Dari sini saja masyarakat sudah bisa menilai, Susno dan BHD lebih menghormati Anggodo ketimbang seniornya sendiri.

Sebagai mantan perwira tinggi, Bibit S Rianto tentu punya (mantan) anak buah yang kini masih aktif di kepolisian. Bibit juga punya rekan sejawat sesama pati polri yang tentu tidak bisa menerima begitu saja status tersangka dan penahanan yang dikenakan kepadanya. Oleh karena itu, Susno dan BHD sama sekali tidak bisa begitu saja menafikan adanya penolakan terhadap upaya-upaya penahanan Bibit sekaligus adanya dukungan bagi Bibit (dan Chandra) yang berasal dari dalam institusi kepolisian sendiri.

Bibit Samad Rianto kelahiran Kediri tanggal 3 November 1945, adalah lulusan Akpol 1970. Selama tiga dasawarsa mengabdi di kepolisian, Bibit pernah menjadi Kapolres Jakarta Utara, Kapolres Jakarta Pusat, Wakapolda Jawa Timur, dan Kapolda Kalimantan Timur, sebelum akhirnya pensiun pada 15 Juli 2000. Salah satu putra Bibit, Bayu Suseno, mengikuti jejak sang Bapak menjadi polisi. Bayu kini menjabat sebagai Kapolsek Pagedangan, Tangerang, Banten dengan pangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP).

Kepada detiknews.com Bibit pernah mengatakan, “Dulu ketika menjabat sebagai Kapolda Kalimatan Timur, saya pernah menangani 234 kasus ilegal logging. Saya babat habis. Kemudian ada yang berani ngasih duit Rp 500 juta per kasus. Kalikan saja dengan 234 kan Rp 117 miliar. Yang segitu saja saya tolak, masa sekarang dituduh ngambil Rp 1,5 miliar. Buat apa? ” (www.detiknews.com/read/2009/10/15/130141//1221997/158/bibit-duit-rp-117-m-saja-saya-tolak-apalagi-rp-15-m)

Tapi, polisi rupanya tidak peduli. Polisi tetap kekeuh bahwa Bibit (dan Chandra) terlibat kasus penyalahgunaan wewenang, pemerasan dan suap. Untuk pemerasan dan suap, dasar bertindak polri antara lain dengan menggunakan testimoni Antasari (mantan Ketua KPK) yang isinya membeberkan adanya sejumlah pejabat KPK yang menerima sejumlah uang dari Anggoro.

Padahal, sebagaimana dijelaskan Antasari di hadapan Tim 8, apa yang dimaksudnya dengan testimoni adalah kesaksian Anggoro yang ditemuinya di Singapura tentang adanya dugaan suap kepada sejumlah pejabat KPK. Anggoro sendiri meski sudah menggelontorkan dana sejumlah lima miliar rupiah lebih, ternyata tidak terlibat langsung dalam aksi suap-peras tersebut. Ia meminta bantuan adiknya, Anggodo.

Anggodo sendiri ternyata tidak langsung menyerahkan uang suap-pemerasan itu kepada pejabat KPK, tetapi melalui perantaraan orang kepercayaannya yaitu Ari Muladi. Pada awalnya, Ari Muladi mengakui bahwa ia yang bertemu langsung dengan sejumlah pejabat KPK untuk menyerahkan uang suap-pemerasan itu.

Belakangan, ia merasa berdosa, karena pengakuan itu merupakan suatu kebohongan. Menurut Ari Muladi, ia tidak langsung menyerahkan uang suap-pemerasan itu kepada pejabat KPK. Tetapi, menurut pengakuan Ari Muladi, ia menyerahkan uang dari Anggodo itu kepada Yulianto, dan Yulianto menurut pengakuannya menyerahkan uang itu kepada seseorang yang diduga sebagai orang KPK (Ade Rahardja yang sebelum bergabung di KPK adalah perwira polisi).

Pada 9 November 2009 Tim 8 kemudian menyimpulkan, bahwa polisi tidak memiliki cukup bukti untuk menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah dengan pasal penyuapan maupun pemerasan. Selain itu, menurut Tim 8, dakwaan penyalahgunaan wewenang pun tidak bisa dipakai. Kepada detik.com Adnan Buyung Nasution mengatakan, “Andaikata dipaksakan dengan dakwaan penyalahgunaan wewenang juga lemah karena menggunakan pasal karet.” Hal itu dinyatakan Buyung selaku Ketua Tim 8 di kantor Dewan Pertimbangan Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (9 Nov 2009) pukul 18.45 wib.

Buyung juga mengatakan, jika kasus Bibit-Chandra ini mengandung tindak pidana sekalipun, namun aliran dana dari Anggodo Widjojo ke Ari Muladi terputus, dan tidak ada bukti yang menyatakan kalau aliran dana itu sampai ke tangan pimpinan KPK.

Sekedar mengingatkan, Tim 8 terdiri dari Adnan Buyung Nasution sebagai ketua, Koesparmono Irsan sebagai wakil ketua dan Denny Indrayana sebagai Sekretaris. Sedangkan lima anggota lainnya terdiri dari Anies Baswedan, Todung Mulya Lubis, Amir Syamsudin, Hikmahanto Juwana, dan Komaruddin Hidayat.

Koesparmono Irsan (wakil ketua Tim 8) kelahiran Pematang Siantar 24 Maret 1940, adalah pensiunan perwira tinggi polisi dengan bintang dua di pundaknya (Irjenpol). Setelah pensiun dari kepolisian, Koesparmono Irsan antara lain pernah menjadi anggota Komnas HAM.

Dengan demikian, tidak mungkin Tim 8 dalam rekomendasinya bisa berbuat semena-mena yang akan merugikan institusi kepolisian. Kalau toh dianggap merugikan, tentunya merugikan oknum-oknum polri tertentu.

Segelintir orang demo pro polisi

Di sela-sela dukungan luas masyarakat terhadap Bibit-Chandra, ada saja segelintir orang yang mendukung polri. Antara lain sebagaimana terjadi di Jakarta pada hari Rabu tanggal 04 November 2009, sejumlah 50 orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Keadilan melakukan unjuk rasa di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Aliansi ini selain menggugat penggunaan istilah buaya dan cicak, juga mendukung Polri agar menuntaskan kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Menurut mereka, kinerja polisi sudah sangat baik, sebagaimana bisa dilihat dari keberhasilan polri (Densus 88) membekuk gembong teroris, Noordin M Top beberapa waktu lalu.

Dua hari kemudian, Jum’at tanggal 6 November 2009, seklompok massa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Nusantara melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. Mereka mengusung tema agar Tim Pencari Fakta (TPF) alias Tim 8 dibubarkan. Mereka membawa berbagai poster dukungan yang berbunyi Mendukung Polri Tegakkan Hukum.

Beberapa hari kemudian, Senin 9 November 2009, dua kelompok massa (Relawan Proklamasi dan Relawan Humanis) melakukan unjuk rasa di depan kantor Wantimpres, yang dijadikan sebagai kantor Tim 8 (Tim Pencari Fakta), jalan Veteran III, Jakarta Pusat. Sebagian peserta unjuk rasa tampak bertato, dan menyuarakan agar Tim 8 dibubarkan. Yang menarik, kelompok ini menggunakan pengeras suara (TOA) ketika orasi, dan tidak dilarang aparat kepolisian. Padahal, menggunakan pengeras suara merupakan perbuatan terlarang bagi siapa saja yang berdemo di depan Istana.

Diduga, demo pro polisi itu merupakan bagian dari upaya polri membentuk opini. Kalau dugaan itu benar, tak ada gunanya juga. Karena dukungan untuk Bibit-Chandra jauh lebih dahsyat. Semakin hari kian banyak saja dukungan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa di mata masyarakat, polisi tidak mampu menutupi ketidak berhasilannya. Boleh jadi ini merupakan sebuah indikasi bahwa di mata masyarakat, citra polisi sudah sedemikian negatif.

Tidak Sungguh-sungguh

Bahkan ada yang menilai, pembentukan opini yang dilakukan polri melalui penampilan Susno di Komisi III beberapa waktu lalu, juga tidak sungguh-sungguh. Salah satu indikasinya, ketika Susno mengangkat sumpah dengan cara yang tidak lazim, sebagaimana dipermasaahkan oleh Effendi Choiri alias Gus Choi dari PKB (Partai Kebangkitan Bangsa).

Gus Choi yang merupakan lulusan Pondok Pesantren Langitan ini menilai sumpah ala Susno sebagai sesuatu yang tak lazim. Sebab, biasanya, menurut Gus Choi, orang bersumpah itu menggunakan kata Demi Allah atau Wallahi, yang jelas bukan lillahi Ta’ala. Kalimat lillahi Ta’ala menurut Gus Choi biasanya berkaitan dengan amalan sedekah atau memberi bantuan kepada orang lain. “Kalau kata lillahi Ta’alla itu pasnya untuk menegaskan keikhlasan kita dalam membantu saudara-saudara kita. Contoh, saya ikhlas lillahi Ta’alla untuk bantu. Jadi bukan untuk sumpah.”

(http://www.detiknews.com/read/2009/11/09/173159/1238372/10/gus-choi-pertanyakan-sumpah-lillahi-taallah-susno)

Sumpah Susno yang dipersoalkan Gus Choi itu bunyinya: “Sebagai seorang muslim, lillahi taala, saya tidak pernah mendapatkan Rp 10 M dari siapa pun terkait dengan kasus Bank Century,” sumpah Susno sambil mengangkat tangan kanannya ke atas. (nahimunkar.com, Apakah Itu Air Mata ‘Buaya’ Ala Tangis Ikhwah Yusuf?, 9:30 pm

Sebagai aparat negara yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden (SBY), kelihatannya polri tidak sungguh-sungguh mau mematuhi atasannya (presiden). Tim 8 yang dibentuk presiden, mau tidak mau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Presiden itu sendiri. Sehingga, sebagai bawahan Presiden, polri tidak bisa begitu saja menentang keberadaan Tim 8 termasuk kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkannya.

Sebagaimana dikatakan oleh Bivitri Susanti kepada detik.com (Selasa, 10 Nov 2009), “… segala hasil kerja Tim 8, termasuk hasil sementara ini, adalah sikap SBY, kecuali bila ia mau menjilat ludahnya sendiri dengan menafikan hasil tim yang dibuatnya sendiri… Maka, jika Kapolri dan Kejaksaan ingin mendukung terus pemerintahan SBY, mereka harus memahami posisi politik ini dan mengikuti hasil sementara Tim 8…”

Ini berarti sikap kekeuh Polri dan Kejakgung yang tetap meyakini adanya dugaan suap-pemerasan yang dilakukan Bibit-Chandra, sementara hasil Tim 8 bebeda dengan mereka, dapat dimaknai bahwa Polri dan Kejakgung tidak sungguh-sungguh mendukung pemerintahan SBY. Ini jelas berbahaya bagi SBY. Akan lebih berbahaya lagi jika SBY juga turut tidak sungguh-sungguh berpihak kepada kebenaran yang selama ini tampak disamarkan.(haji/tede)

(nahimunkar.com).