Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping saat pertemuan bilateral di Beijing (IST)


Kalau Presiden Joko Widodo “terlalu dekat” dengan Beijing dan mempersilakan China membangun proyek-proyek besar dengan syarat yang mereka tentukan, bisa jadi bangsa Indonesia bisa terjerat hutang dari negeri Tirau Bambu.

Demikian dikatakan wartawan senior Asyari Usman di akun Facebook-nya. “Di Nepal, RRC memaksa kepemilikan 75% atas proyek-proyek yang mereka modali,” ungkap Asyari.

Kata Asyari, sejumlah negara Afrika juga ikut terkena perangkap hutang China yang membuat mereka tergiring secara ekonomi dan terbelenggu secara politis.

Menurut Asyari, Indonesia tidak perlu mengambil hutang dari China. Masih ada banyak negara lain yang bersedia memberikan pinjaman atau investasi untuk proyek-proyek besar.

“Memang lebih mahal sedikit, tetapi mereka tidak membawa tenaga kerja sendiri sampai ke tingkat buruh kasar sekalipun seperti yang dilakukan RRC,” jelas Asyari.

 Menurut Asyari, banyak proyek atau industri China di Indonesia yang mempekerjakan buruh dari RRC, bahkan banyak yang ilegal. Coba saja Anda ikuti berita-berita tentang penggerebekan pekerja ilegal RRC di berbagai lokasi di seluruh Indonesia.

“Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, awal tahun lalu mengeluhkan bahwa investasi RRC membawa sebanyak mungkin tenaga kerja mereka. Ada pabrik baja yang 35% pekerjanya orang RRC,” jelas Asyari.

Asyari berharap sebelum Indonesia semakin jauh perangkap hutang RRC dan kemudian dikendalikan oleh Beijing, segeralah cari alternatif investasi asing; batalkan syarat yang ditetapkan oleh RRC yang mengharuskan Indonesia menerima tenaga kerja dari mereka.

“Kita tidak tau, bisa saja nanti RRC memberikan pinjaman dan investasi dengan syarat PKI harus dibolehkan hidup lagi di Indonesia; para pembina PKI harus didatangkan dari RRC; dan MUI harus dibubarkan, dlsb. Sesuatu yang rasanya tidak mungkin, namun bukan mustahil,” ungkap Asyari.

Menurut Asyari Sri Lanka adalah salah satu korban jebakan hutang RRC. Mereka memodali dan mengerjakan bandara internasional Mattala Rajapksa di dekat kota kecil, Hambantota. Bandara ini kosong melompong karena salah perencanaan. Kemudian ada pelabuhan laut besar tak jauh dari situ yang dibuat dengan dana pinjaman dari RRC sebesar 1.4 miliar dollar. “Pelabuhan ini juga tidak berfungsi. Tetapi Sri Lanka harus bayar bunga sebesar 17 juta dollar per tahun untuk pinjaman sebesar 4.8 miliar dollar –pinjaman yang digunakan pula untuk pembanguna prasarana dan sarana pendukung,” ungkap Asyari.

RRC santai-santai saja melihat proyek besar yang gagal ini. Mereka rupanya mengerahkan dua kapal perang ke pelabuhan laut yang kosong ini dengan alasan untuk menjaga keamanannya.

Lanjut Asyari, sementara itu, dua kapal selam tempur RRC dibolehkan kelua-masuk sejumlah pelabuhan di Sri Lanka. Ternyata, skenario yang telah disiapkan RRC adalah bahwa Sri Lanka akan dijadikannya sebagai “pangkalan” untuk mengamankan “Jalur Sutera” gaya baru.

“Pemerintah Kolombo tidak bisa menolak karena hutang kepada RRC lumayan besar. Beginilah Cina menebar perangkap hutang. Dengan kemampuan yang terbatas untuk membayar pinjaman, Sri Lanka sekarang menjadi “anak buah” RRC,” pungkas Asyari.*/suaranasional.com

(nahimunkar.com)