Delik Pencemaran Nama Baik

Memasung Kebebasan Berpendapat

By Republika Newsroom

Rabu, 17 Juni 2009 pukul 07:50:00

JAKARTADelik pidana yang membatasi kebebasan menyatakan pendapat, berfikir, dan mengkatualisasikn kehendak dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Selain itu, juga melanggar HAM.

“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini diberlakukan merupakan duplikasi Wetboek van Strafrecht voor Nedherland Indie yang pada dasarnya dibuat untuk melanggengkan penjajahan Belanda,” kata Kepala Divisi Litigasi LBH Pers, Sholeh Ali, Selasa (16/6).

Menurut dia, pasal-pasal KUHP yang mengatur delik pencemaran nama baik (Pasal 310 KUHP) dan delik penghinaan (311 KUHP) sebagai aturan yang membatasi kebebasan berekspresi dan kemerdekaan berpendapat. “Khususnya bagi kalangan pers,” tukasnya. Selain itu, delik-delik tersebut membatasi masyarakat untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi.

Kemudian, Sholeh juga menilai, kebebasan berpendapat juga dipasung dengan lahirnya UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Terutama, kata dia, rumusan pasal 27 ayat 3 yang menyebutkan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Sanksi pasal ini denda hingga Rp 1 miliar dan penjara hingga enam tahun.

“Rumusan pasal ini sangatlah lentur dan multiinterpretasi,” tukasnya. Oleh karena itu, dia menegaskan, LBH Pers menolak penggunaan pasal-pasal yang dapat mengganggu kebebasan berpendapat dan berekspresi diterapkan oleh aparat penegak hukum. c89/fif

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/56794/Delik_Pencemaran_Nama_Baik_Memasung_Kebebasan_Berpendapat

Pemidanaan Penulis Surat Pembaca Melanggar HAM

By Republika Newsroom

Rabu, 17 Juni 2009 pukul 05:52:00

JAKARTA -– Pemenjaraan atas penulis surat pembaca merupakan pelanggaran terhadap Hak Azazs Manusia (HAM). Ini merupakan bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat.

Kepala Divisi Litigasi LBH Pers, Sholeh Ali mengatakan, UUD 1945 menjamin hak setiap warga Negara untuk mengaktualisasikan kehendak, kebebasan berfikir, dan menyatakan pendapat.

“Namun, beberapa waktu belakangan kebebasan berfikir dipasung kembali dengan banyaknya kasus yang dituduhkan kepada tersangka atas dasar pencemaran nama baik, penghinaan, dan fitnah,’” kata Sholeh, Salasa (16/6).

Kasus teranyar, ungkap dia, menimpa Khoe Seng Seng yang diancam pidana lantaran menulis surat pembaca di Harian Kompas dan Suara Pembaharuan. Selain itu, kasus Prita Mulya Sari yang menulis keluhan di surat elektronik atas pelayanan yang diterimanya dari RS Omni Internasional Alam Sutera

Padahal, menurut dia, hak anggota masyarakat untuk menyampaikan fakta-fakta hukum yang dialaminya melalui media massa cetak maupun elektronik. “Baik dengan membuat surat pembaca ataupun menulis di milist surat elektronik,” paparnya. -c89/ahi

Sumber: http://www.republika.co.id/berita/56792/Pemidanaan_Penulis_Surat_Pembaca_Melanggar_HAM