Sudah banyak orang miskin yang stres sampai jadi gila, tapi banyak pejabat dan pengusaha yang tertawa-tawa bersama dan tidak mau tahu bahwa kongkalikongnya itu mengakibatkan lebih memiskinkan rakyatnya.

MEDAN – 70 persen dari 470 jiwa pasien Rumah Sakit Jiwa Sumut berasal dari golongan miskin dan tanpa pekerjaan. Demikian data yang dirilis RSJ Provinsi Sumut.

“Rata-rata pasien di sini dikarenakan tekanan ekonomi.Jadi di RS Jiwa di sini tidak ada pengusaha atau pejabat yang mengalami gangguan jiwa,” kata Direktur RS. Jiwa Provsu, Dapot P. Gultom kepada Waspada Online, hari ini. March 19, 2011. (WASPADA ONLINE)

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

‘Barangsiapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan Surga atasnya’.  (Hadits shahih riwayat Muslim – 203).

Berikut ini sorotan tentang penderitaan dan kepahitan hidup  Ummat Islam Indonesia menjelang Ramadhan 1432H/ 2011 akibat  himpitan “Pat-Gulipat” antara Para Pengusaha dan Pejabat.  Tulisan diambil dari editorial sebuah situs Muslim terkemuka di Jakarta. Selamat menyimak.

***

Penderitaan Tanpa Akhir

Menjelang Ramadhan sudah didahului dengan barang-barang kebutuhan pokok naik. Tak ada kebutuhan dasar yang tidak naik. Semuanya sudah  naik. Hidup di Republik ini bagi rakyat jelata seperti hidup di neraka. Siksaan dan penderitaan  terus mendera. Terus bertambah bagi rakyat jelata. Bukannya berkurang.

Apa yang akan dimakan rakyat jelata Ramadhan nanti? Adakah mereka masih akan dapat melaksanakan buka puasa atau sahur? Rakyat jelata yang  hidupnya terus dihimpit siksaan dan penderitaan itu, mereka hanya pasrah terhadap kenyataan hidup yang sangat pahit ini.

Di pusat kota Jakarta inipun, ada keluarga yang hanya mampu buka puasa dengan singkong rebus dan tempe rebus plus garam. Mereka bertahan dengan kehidupannya. Mereka jalani kehidupannya dengan shabar. Tidak mengeluh.

Sementara itu, harga beras terus melambung, dan semakin banyak rakyat tidak mampu membeli. Hatta beras yang paling murah sekalipun. Karena tingkat pendapatan rakyat jelata sangat kecil. Tidak mampu membeli “raskin”.

Sayur-mayur, buah-buahan, daging, gula, dan kebutuhan lainnya, sudah naik berlipat-lipat. Ibu-ibu yang pergi ke pasar, hanya melihat-lihat dan memegang, tanpa mampu membelinya. Pemandangan di pasar-pasar tradisional itu, sungguh sangat mengenaskan. Tak ada wajah ibu-ibu yang bergembira menjelang Ramadhan ini. Karena semua serba mahal.

Mengapa semua kebutuhan dasar itu menjadi mahal? Karena semua barang kebutuhan dasar untuk rakyat di import. Beras yang kita makan sehari-hari di datangkan dari Thailand dan Vietnam. Rakyat Indonesia memberi keuntungan kepada negeri Thailand dan Vietnam. Terus menerus. Uang rakyat Indonesia mengalir ke Thailand dan Vietnam.

Tentu, kalau beras di datangkan atau diimport, ada pihak yang diuntungkan, yaitu para pengusaha importir beras, dan pejabat (birokrat) yang memberikan izin kepada importir. Itulah yang membuat harga beras import menjadi mahal. Pengusaha mencari untung berlipat-lipat, sementara pejabat (birokrat) ingin mendapat “fee” dari izin yang diberikan kepada importir. Rakyatlah yang harus menanggung beban.

Daging yang dikonsumsi rakyat ini, juga semua diimport dari luar negeri. Daging yang dikonsumsi rakyat, didatangkan dari Australia dan Selandia Baru, jumlahnya ribuah ton, dan nilainya puluhan  triliun rupiah. Sungguh luar biasa. Keuntungan yang didapatkan dari para importir dan pejabat yang mengeluarkan izin import itu. Semua terjadi “pat-gulipat” antara para pengusaha dan pejabat. Korbannya rakyat jelata, yang miskin, yang hidup sudah penuh dengan penderitaan.

Mengapa pemerintah tidak memberikan subsidi kepada petani dan peternak, sehingga Indonesia tidak bergantung kepada asing atau luar negeri? Bagaimana bisa dimengerti oleh akal sehat, Indonesia harus bergantung beras dan daging kepada asing? Padahal, luas daratan Indonesia yang bisa ditanami dan menjadi tempat peternakan sangat luas. Tetapi pemerintah memilih dengan jalan “shortcut” (jalan pintas) mengimport beras dan daging.

Membiarkan para petani menjadi semakin miskin. Membiarkan rakyat terus-menerus makan beras dan daging import. Tidak ada usaha yang serius mengubah keadaan yang ada. Tidak ada langkah yang konsisten dari pemerintah menjadi negara yang swasembada pangan, dan mencukupi kebutuhan daging.

Di pasar-pasar, sampai ke pasar tradisional pun, sekarang sudah dibanjari barang-barang yang menjadi kebutuhan dasar rakyat. Semuanya berasal dari luar negeri.

Beras, buah, sayur-mayur, gula, tempe, telur, dan kebutuhan lainnya, semua di import dari luar nengeri. Sehingga, harganya menjadi mahal. Sekali lagi. Mereka yang mendapatkan keuntungan dari kebijakan import itu, tak lain para pengusaha dan birokrat. Sementara, rakyat tetap menjadi korban dari kebijakan import itu.

Tetapi, bukan hanya kebutuhan pokok rakyat yang menjadi bergantung kepada asing. Tetapi hal-hal yang sekunder juga sangat bergantung kepada asing.

Seperti mobil dan motor. Sudah puluhan tahun. Sejak zamannya Soeharto berkuasa.  Sampai sekarang Indonesia belum mempu membuat mobil dan motor sendiri. Semuanya masih bergantung kepada Jepang.

Pabrik mobil dan motor seperti Toyota Astra dan Honda di Indonesia hanya tempat merakit. Banyak lulusan perguruan tinggi, hanya menjadi “kuli”  di perusahaan asing itu, bukan menjadi ahli yang membuat perangkat transportasi.

Sekarang jalan-jalan macet dipenuhi dengan mobil dan motor produk Jepang. Indonesia hannya mendapatkan keuntungan dari pajak. Selebihnya Indonesia harus membayar mahal dengan adanya kendaraan mobil  dan motor itu. Pemerintah harus membayar subsidi BBM yang jumlahnya mencapai Rp 70  triliun. Pemborosan BBM luar biasa. Jalan-jalan mengalami kemacetan dan polusi.

Indonesia benar-benar menjadi tanah jajahan asing. Tempat asing membuang barang mereka. Rakyat  di jejali dengan produk-produk asing. Kolaborasi antara pengusaha dan pejabat (birokrat) membuat Indonesia semakin tidak lagi memiliki nilai (velue) yang dapat bersaing dengan asing.

Apalagi Indonesia sudah menandatangani perjanjian “Free Trade Area” untuk kawasan Asia. Di mana nantinya akan bebas lalu-lintas barang masuk ke Indonesia, dan bebas pajak. Ini pukulan yang lebih hebat lagi bagi masa depan Indonesia.

Rakyat jelata hanya melihat jalan-jalan penuh dengan  mobil dan motor. Sementara, mall-mall, plaza, dan pasar-pasar di penuhi dengan produk-produk asing. Mereka hanya menjadi penonton sembari menahan lapar. Pasar-pasar tradisional pun tak lepas dari jangkauan barang-barang asing.

Memang negeri ini diperuntukkan bagi kepentingtan asing. Bukan untuk rakyatnya. Apalagi rakyat jelata.

Ramadhan mereka hanya dapat menghela napas panjang. Hidup di rumah-rumah kumuh, sambil menikmati singkong rebus dan sekedar tempe serta garam. Karena beban hidup mereka semakin berat. Sementara penghasilan mereka semakin sedikit. Mendapatkan lapangan kerja pun sangat sulit.

Selamat menyongsong Ramadhan. Semoga Allah Rabbul Alamin tetap memberkahi kepada rakyat Indonesia. Wallahlu’alam.

ERAMUSLIM > EDITORIAL
http://www.eramuslim.com/editorial/penderitaan-tanpa-akhir.htm
Publikasi: Senin, 18/07/2011 11:13 WIB

Didahuli dengan sebuah hadits oleh nahimunkar.com

***

Persekongkolan para pengkhianat

Kenapa mereka itu menjadi raja-raja tega (orang-orang yang tidak punya belas kasihan)?

Karena para pengkhianat justru yang dipercaya. Sehingga terjadilah persekongkolan para pengkhianat.

Bayangkan, satu pengkhianat saja sudah pasti tega terhadap siapa saja. Apalagi kalau berupa persekongkolan para pengkhianat, betapa dahsyatnya ketegaan mereka.

Hadits berikut ini perlu direnungkan.

وَرَدَ فِي حَدِيث سَمُرَة عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ , وَحَدِيث أَنَس ” أَنَّ أَمَام الدَّجَّال سُنُونَ خَدَّاعَات يُكَذَّب فِيهَا الصَّادِق وَيُصَدَّق فِيهَا الْكَاذِب وَيُخَوَّن فِيهَا الْأَمِين وَيُؤْتَمَن فِيهَا الْخَائِن وَيَتَكَلَّم فِيهَا الرُّوَيْبِضَة ” الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّار وَسَنَده جَيِّد , وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَفِيهِ ” قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَة ؟ قَالَ الرَّجُل التَّافِه يَتَكَلَّم فِي أَمْر الْعَامَّة ” ( فتح الباري).

Telah datang dalam Hadits Samurah menurut At-Thabrani, dan Hadits Anas: Sesungguhnya di depan Dajjal ada tahun-tahun banyak tipuan –di mana saat itu– orang jujur didustakan, pembohong dibenarkan, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanah, dan di sana berbicaralah Ruwaibidhoh. (Hadits dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Ya’la, Al-Bazzar, dan sanadnya jayyid/ baik). Dan hadits seperti itu oleh Ibnu Majah dari Hadits Abi Hurairah, di dalamnya ada:

” قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَة ؟ قَالَ الرَّجُل التَّافِه يَتَكَلَّم فِي أَمْر الْعَامَّة ”

Nabi saw ditanya, apa itu Ruwaibidhoh? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Orang yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan umum. (hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya’la, dan Al-Bazzar, sanadnya jayyid/ bagus. Dan juga riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Lihat Kitab Fathul Bari, juz 13 halaman 84, shahih menurut Adz-Dzahabi dalam Talkhish).

Itulah peringatan dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.

***

Praktek persekongkolan para pengkhianat itu dengan berbagai modus, di antaranya yang tersimpulkan adalah 18 modus berikut ini, sebagaimana disiarkan sebuah situs.

18 Mudus Korupsi

Dari berbagai kasus korupsi yang ditangani KPK, ada banyak modus yang digunakan para tersangka. KPK menginventarisir berbagai modus tersebut dan mengklasifikasi dalam 18 modus tindak pidana korupsi. Apa saja?

Dalam ceramahnya di acara Penjelasan dan Dialog dengan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Ketua DPRD dalam Sidang Paripurna Khusus di Gedung DPD-RI Senayan, Jakarta, Jumat (22/08), Ketua KPK Antasari Azhar memberikan tips mencegah terjadinya kebocoran keuangan negara baik APBN maupun APBD.

“Para kepala daerah harus mewaspadai setiap konflik kepentingan yang dilakukan dan diciptakan oleh pihak-pihak tertentu dalam berbagai bentuk untuk mempengaruhi para kepala daerah, konflik kepentingan merupakan penyebab utama terjadinya korupsi,” kata Antasari.

Dia kemudian menyebutkan, ada 18 modus tindak pidana korupsi yang selama ini paling sering dilakukan berdasarkan data yang dimiliki KPK.

  1. Pengusaha menggunakan pejabat pusat untuk membujuk kepala daerah mengintervensi proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memenangkan pengusaha tertentu dan meninggikan harga ataupun nilai kontrak.
  2. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah untuk mengintervemnsi proses pengadaan barang/jasa agar rekanan tertentu dimenangkan dalam tender atau ditunjuk ditunjuk langsung dan harga barang dinaikkan (di-mark up).
  3. Panitia pengadaan yang dibentuk Pemda membuat sepesifikasi barang yang mengarah pada merek produk atau sepesifikasi tertentu untuk memenangkan rekanan tertentu, serta melakukan mark up harga barang dan nilai kontrak.
  4. Kepala daerah ataupun pejabat daerah memerintahkan bawahannya untuk mencairkan dan menggunakan dana/anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya kemudian membuat laporan pertangungjawaban fiktif.
  5. Kepala daerah memerintahkan bawahannya menggunakan dana untuk kepentingan pribadi si pejabat yang bersangkutan atau kelompok tertentu kemudian membuat pertanggungjawaban fiktif.
  6. Kepala daerah menerbitkan Perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor dengan menggunakan dasar peraturan perundangan yang lebih tinggi, namun sudah tidak berlaku lagi.
  7. Pengusaha, pejabat eksekutif dan DPRD membuat kesepakatan melakukan ruislag (tukar guling) atas aset Pemda dan menurunkan (mark down) harga aset Pemda, serta meninggikan harga asset milik pengusaha.
  8. Kepala daerah meminta uang jasa dibayar di muka kepada pemenang tender sebelum melaksanakan proyek.
  9. Kepala daerah menerima sejumlah uang dari rekanan dengan menjanjikan akan diberikan proyek pengadaan.
  10. Kepala daerah membuka rekening atas nama Kas Daerah dengan specimen pribadi (bukan pejabat atau bendahara yang ditunjuk). Maksudnya, untuk mempermudah pencairan dana tanpa melalui prosedur.
  11. Kepala daerah meminta atau menerima jasa giro/tabungan dana pemerintah yang ditempatkan di bank.
  12. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.
  13. Kepala daerah menerima uang/barang yang berhubungan dengan proses perijinan yang dikeluarkannya.
  14. Kepala daerah, keluarga ataupun kelompoknya membeli lebih dulu barang dengan harga murah untuk kemudian dijual kembali ke Pemda dengan harga yang sudah di-mark up.
  15. Kepala daerah meminta bawahannya untuk mencicilkan barang pribadinya menggunakan anggaran daerah.
  16. Kepala daerah memberikan dana kepada pejabat tertentu dengan beban pada anggaran dengan alasan pengurusan DAK atau DAU.
  17. Kepala daerah memberikan dana kepada DPRD dalam proses penyusnan APBD.
  18. Kepala daerah mengeluarkan dana untuk perkara pribadi dengan beban anggaran daerah.

“Korupsi menimbulkan risiko yang sangat tinggi bagi gagalnya pembangunan nasional, terganggunya ekonomi nasional, serta kerugian keuangan negara yang dapat menimbulkan kesengsaraan masyarakat luas dan menimbulkan risiko yang tinggi bagi jabatan kepala daerah,” tutup Antasari.
sumber: inilah.com
Post : FazaF Community Time : 1/22/2011 10:43:00 AM