Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat rapat dengan Komisi III DPR RI


MONITORDAY.com, Jakarta – Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian benar-benar terpojok dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/12). Itu setelah, mayoritas anggota DPR mencecar pertanyaan, kenapa tersangka kasus penistaan agama yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tidak ditahan.

Kapolri hanya bisa menjelaskan, pihaknya tidak melakukan penahanan terhadap Ahok karena pertimbangan obyektif dan subyektif. Tito seperti mengulang pertanyaan wartawan kala kepolisian menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Karena terdesak, Tito pun mengungkapkan alasan yang sesungguhnya. Pihak tidak menahan Ahok karena khawatir menimbulkan kegaduhan.

“Penahanan dilakukan apabila ada faktor obyektif dan subyektif. Sebaliknya kalau belum bulat maka kita tidak ingin mengambil risiko untuk melakukan penahanan,” kata Tito.

“Faktor obyektif adalah ketika, penyidik bulat, mutlak dan telak mereka menyatakan yakin. Sebaliknya kalau belum bulat maka kita tidak ingin mengambil resiko untuk melakukan penahanan. Jadi fakta hukum menjadi masalah bukan tekanan publik,” tambahnya.

Lebih jauh, Tito menerangkan, kalau dalam kasus penodaan agama seperti kasus Lia Eden dan Arswendo pembuktiannya sangat mudah, lantaran buktinya sangat mutlak.

“Lia Eden pembuktiannya menganggap titisan Nabi Muhammad SAW. Kasus Arswendo itu terjadi polling, polling-nya Nabi Muhammad SAW dimasukan sebagai tokoh populer dirangking nomer 11. Sementara Arswendo, rangking 10,” ungkapnya. (sis)/ monitorday.com

***

Prof. Dr. Machfud MD Heran Sudah Jadi Tersangka Ahok Masih Tidak Ditahan

Posted on 17 November 2016 – by nahimunkar.com

PROF.DR.MAHFUD MD KRITISI STANDAR GANDA POLISI DALAM PENETAPAN TERSANGKA ZHONG WAN XIE DAN MAHASISWA HMI

Pak Mahfud MD, inews tv, 16 11 16, bada magrib, :

Polisi bisa saja beralasan ahok tidak akan lari, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga ahok tidak ditahan,

Tapi “tidak mengulangi perbuatannya” ini diragukan, kan kita tahu ahok suka tidak terkontrol ucapannya,

Kemudian 4 orang anak HMI, jadi tersangka, langsung ditangkap, ditahan, lalu apa bedanya, meraka juga tidak akan lari, dicekal saja, tidak akan menghilangkan barang bukti karena barang buktinya sudah dirampas polisi, juga tidak akan mengulangi perbuatannya karena sudah berlalu peristiwanya, jadi mestinya mereka juga dilepas dong, kan sama saja dimata hukum, sama sama warga negara,

Kalo mereka (anak HMI) tetap ditahan ya ahok juga harus ditahan.
Begitu kan keadilannya.

Sumber: gubernurmuslim.com/November 16, 2016

(nahimunkar.com)

***

Polisi Langgar KUHAP Jika Pelimpahan Tahap Dua Ahok Tidak Juga Ditahan

Posted on 1 Desember 2016 – by nahimunkar.com

ahok-memecahbelah-nkri8

Ribuan massa yang tergabung dalam Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) melakukan demonstrasi memadati jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Jumat (4/11/2016). Ribuan massa ini menuntut penuntasan proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga melakukan penistaan agama menginap di Masjid Istiqlal. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Praktisi hukum dan kandidat doktor ilmu hukum Universitas Jember, Ikhsan Abdullah, menyatakan penyidik Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri melanggar KUHAP jika tidak menyerahkan barang bukti dan tersangka kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Noor Rachmad, siang tadi menyatakan bahwa berkas perkara Ahok telah lengkap atau P21. Kejaksaan meminta Bareskrim Polri segera melimpahkan barang bukti dan tersangka sehingga nantinya bisa segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Bila tidak ditangkap dan ditahan maka penyidik melanggar KUHAP yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 8 ayat 2 dan 3,” kata Ikhsan kepada Aktual.com, Rabu (30/11).

Diungkapkan, pelimpahan berkas tahap kedua dari kepolisian ke kejaksaan sesuai aturan berupa barang bukti dan tersangka Ahok. Sesuai aturan pula, pelimpahan barang bukti dan tersangka hukumnya wajib.

“Karena tersangkanya selama ini tidak ditahan, maka penyidik harus melakukan penangkapan. Atasan penyidik harus membuat surat penangkapan kepada tersangka,” jelasnya.

Pasal 8 ayat 2 KUHAP, beber Ikhsan, disebutkan bahwa ‘Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum’. Sementara pada ayat 3 disebutkan bahwa ‘Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan; a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara’.

Pada poin b, disebutkan bahwa ‘Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum’.

“Ketentuan KUHAP itu tidak boleh dilanggar oleh siapapun, apalagi oleh penyidik, demi kepastian hukum dan keadilan,” kata Ikhsan.

Disinggung pula jika penyerahan dan pemberkasan pada tahap kedua telah selesai, maka selanjutnya menjadi wewenang kejaksaan. Apakah nantinya tersangka akan ditahan untuk 20 hari pertama atau dilepaskan semuanya ditangan kejaksaan.

Laporan: Soemitro

(Nebby)

Sumber : aktual.com

(nahimunkar.com)