Dewan Fatwa Nasional Malaysia Tetap Hormati Fatwa yang Haramkan ESQ

Ketua Dewan Fatwa Nasional Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin mengatakan tetap menghormati fatwa yang mengharamkan ESQ.

Mufti Wilayah Federal Datuk Zahidi Wan mengeluarkan fatwa “ESQ dilarang dengan alasan bahwa pelatihan itu melanggar ajaran Islam dan “mendukung liberalisme dengan membuat penafsiran bebas dari Quran dan [mendukung konsep] pluralisme dalam agama, yang mengatakan bahwa semua agama adalah “sama dan benar.”

Sementara itu Dewan Fatwa Nasional Malaysia menyetujui pelatihan kepemimpinan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dengan syarat tertentu: unsur keraguan dalam kursus leadership ESQ masih bisa diperbaiki dan pelatihan ESQ diadakan dengan pengawasan yang ketat.

Meski fatwanya (Dewan Fatwa Nasional) agak berbeda dengan fatwa Mufti Wilayah Federal Datuk Zahidi Wan, Abdul Shukor (Ketua Dewan Fatwa Nasional) tetap menghormati fatwa yang mengharamkan ESQ tersebut.

Abdul Shukor juga mengatakan bahwa fatwa Dewan Mufti Nasional Malaysia yang  menyetujui program ESQ tidak mengikat secara hukum dan itu terserah kepada negara-negara bagian untuk menerima atau menolaknya.

Inilah beritanya:

Dewan Fatwa Nasional Malaysia Setujui ESQ Asal Kesalahannya Diperbaiki

Rabu, 14 Jul 2010

Putrajaya, Malaysia (Voa-Islam.com) – Dewan Fatwa Nasional Malaysia menyetujui pelatihan kepemimpinan Emotional Spiritual Quotient (ESQ) dengan syarat tertentu: unsur keraguan dalam kursus leadership ESQ masih bisa diperbaiki dan pelatihan ESQ diadakan dengan pengawasan yang ketat. Fatwa Dewan Nasional Malaysia ini agak bertentangan dengan fatwa Mufti Wilayah Federal 10 Juni lalu yang mengharamkan kursus ESQ Ary Ginanjar tersebut.

Ketua Dewan Fatwa Nasional Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin mengatakan, keputusan mereka dibuat dalam sebuah muzakarah 16 Juni lalu, setelah penelitian dari sebuah panel yang dibentuk oleh Departemen Pembangunan Islam Malaysia (JAKIM) dan penjelasan dari perusahaan yang didirikan oleh motivator Indonesia Ary Ginanjar Agustian.

“Pelatihan kepemimpinan ESQ dapat dilakukan di Malaysia dengan pengawasan penuh oleh Dewan Syariah yang ditunjuk oleh ESQ,” kata Abdul Shukor kepada para wartawan hari ini.

..Pelatihan kepemimpinan ESQ dapat dilakukan di Malaysia dengan pengawasan penuh oleh Dewan Syariah, karena sebagian besar unsur keraguan dalam kursus pelatihan kepemimpinan ESQ bisa diperbaiki..

“Hal ini karena muzakarah yakin bahwa sebagian besar unsur keraguan dalam kursus pelatihan kepemimpinan ESQ bisa diperbaiki,” tambahnya.

Abdul Shukor menekankan bahwa panel syariah perusahaan tersebut bertanggung jawab untuk memonitor isi dari pelatihan ESQ dan untuk melaporkan setiap hal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Panel syariah ESQ dipimpin oleh Datuk Mustafa Abd. Rahman (mantan direktur jenderal JAKIM) bersama Datuk As-Sheikh Nooh Gadut (Dewan penasihat Agama Johor), Datuk Paduka Syeikh Abdul Halim Hasbullah (mantan Mufti Kedah), Tan Sri Kadir Thalib (mantan Mufti Wilayah Persekutuan) dan Dr Adnan Yusof ( Dekan fakultas al-Quran dan Sunnah di Universitas Sains Islam Malaysia).

“Sebagian besar dari mereka tidak memiliki kepentingan dalam dewan keagamaan atau hal-hal yang menyangkut ESQ,” Ketua Dewan Fatwa Nasional menambahkan.

Pelatihan kepemimpinan ESQ telah memicu perselisihan antara mufti atau kepala ulama terhadap kepatuhan kepada ajaran Islam.

Mufti Wilayah Federal Datuk Zahidi Wan mengeluarkan fatwa “ESQ dilarang dengan alasan bahwa pelatihan itu melanggar ajaran Islam dan “mendukung liberalisme dengan membuat penafsiran bebas dari Quran dan [mendukung konsep] pluralisme dalam agama, yang mengatakan bahwa semua agama adalah “sama dan benar.”

..ESQ dilarang dengan alasan bahwa pelatihan itu melanggar ajaran Islam dan “mendukung liberalisme dengan membuat penafsiran bebas dari Quran dan [mendukung konsep] pluralisme dalam agama, yang mengatakan bahwa semua agama adalah “sama dan benar.”

Meski fatwanya agak berbeda dengan fatwa Mufti Wilayah Federal Datuk Zahidi Wan, Abdul Shukor tetap menghormati fatwa yang mengharamkan ESQ tersebut.

“Di Wilayah (Persekutuan), ESQ tidak diharamkan karena Lembaran negara menentangnya,” kata Abdul Shukor. “Itu adalah hak mufti Wilayah Persekutuan dan kami menghormati keputusannya,” tambahnya.

Abdul Shukor juga mengatakan bahwa fatwa Dewan Mufti Nasional Malaysia yang  menyetujui program ESQ tidak mengikat secara hukum dan itu terserah kepada negara-negara bagian untuk menerima atau menolaknya.

Namun, dia mengimbau agar mufti negara bagian berkonsultasi satu sama lain sebelum mengeluarkan fatwa agama jika masalah tersebut bersangkutan dengan kepentingan nasional.

“Jika masalah masalah kepentingan nasional, pendapat dari muzakarah perlu untuk dikonsultasikan sebelum negara mengeluarkan sebuah ‘fatwa’,” kata Abdul Shukor.

“Dan ini (kursus kepemimpinan ESQ) adalah masalah nasional,” tambahnya. [ab ajah/tmi]

http://www.voa-islam.com/news/malaysia/2010/07/14/8156/dewan-fatwa-nasional-malaysia-setujui-esq-asal-kesalahannya-diperbaiki/

Menguatkan Fatwa

Dua fatwa itu kalau bagi orang awam yang tidak mengerti tentang ushul fiqih, mungkin dianggap sebagai bertentangan atau bahkan yang satu menganulir fatwa yang lain. Tetapi bagi yang faham, justru fatwa Dewan Fatwa Nasional Malaysia itu pada dasarnya adalah menguatkan fatwa sebelumnya, yakni fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia yang mengharamkan ESQ.

Kenapa?

Karena sebenarnya hanyalah memberikan pengecualian, ketika yang menyimpang atau meragukan telah diperbaiki maka dapat dilaksanakan, dan juga dengan pengawasan ketat.

Biasanya dalam hukum Islam, kalau ada larangan kemudian ada pengecualian ataupun syarat-syarat tertentu apalagi ketat dan kemudian yang telah lolos dari aneka syarat itu baru dibolehkan, itu berarti justru penguatan terhadap larangan pertama, hanya saja ada sedikit pintu keluarnya, namun dengan syarat-syarat tertentu.

Bahkan dalam penjelasan Ketua Dewan Fatwa Nasional Malaysia itu ada ungkapan menghormati fatwa yang mengharamkan ESQ, dan juga ada penjelasan lagi, bahwa fatwa Dewan Mufti Nasional Malaysia yang  menyetujui program ESQ tidak mengikat secara hukum dan itu terserah kepada negara-negara bagian untuk menerima atau menolaknya.

Itu dapat dimaknakan, pada hakekatnya hanya mendukung belaka terhadap fatwa pertama, hanya saja itu secara bahasa hukum Islam.

Seandainya fatwa dari Dewan Fatwa Nasional Malaysia berisi perintah agar Ummat Islam Malaysia mengikuti ESQ, setelah ada fatwa yang mengharamkan, maka maknanya bukan suatu perintah, tetapi hanyalah mubah (boleh) mengikuti. Dalam kaidah ushul fiqih, apabila ada perintah setelah larangan maka perintah itu maknanya adalah mubah (boleh dilakukan), Atau dapat juga menurut ulama yang lain, maknanya adalah kembali kepada hukum asalnya. Kalau hukum asalnya itu boleh, maka menjadi boleh lagi. Sehingga, ketika fatwa dari Dewan Fatwa Nasional bunyinya seperti tersebut, dan dijelaskan lagi bahwa tetap menghormati fatwa yang mengharamkan ESQ, serta fatwa dari Dewan Fatwa Nasional (yang sekilas tampak agak berbeda dengan fatwa yang mengharamkan) itu ditegaskan tidak mengikat ; maka dapat dimaknakan bahwa itu adalah satu penguatan terhadap fatwa yang mengharamkan.

Dari kenyataan ini maka permainan cantik dari para mufti di Malaysia ini akan menambah nilai ketidak mutuan orang-orang di negeri yang di situ muncul ESQ Ary Ginanjar yang masih berani bersuara mendukung ESQ dengan asal bersuara dan hanya mengandalkan ketokohan dan suaranya dikutip oleh media massa yang tidak mengerti agama.

Sadarilah bahwa kemungkinan besar di sini sudah bertumbuhan apa yang di dalam hadits disebut ruwaibidhoh.

وَرَدَ فِي حَدِيث سَمُرَة عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ , وَحَدِيث أَنَس ” أَنَّ أَمَام الدَّجَّال سُنُونَ خَدَّاعَات يُكَذَّب فِيهَا الصَّادِق وَيُصَدَّق فِيهَا الْكَاذِب وَيُخَوَّن فِيهَا الْأَمِين وَيُؤْتَمَن فِيهَا الْخَائِن وَيَتَكَلَّم فِيهَا الرُّوَيْبِضَة ” الْحَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَأَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّار وَسَنَده جَيِّد , وَمِثْله لِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَفِيهِ ” قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَة ؟ قَالَ الرَّجُل التَّافِه يَتَكَلَّم فِي أَمْر الْعَامَّة ” ( فتح الباري).

Telah datang dalam Hadits Samurah menurut At-Thabrani, dan Hadits Anas: Sesungguhnya di depan Dajjal ada tahun-tahun banyak tipuan –di mana saat itu– orang jujur didustakan, pembohong dibenarkan, orang yang amanah dianggap khianat, orang yang khianat dianggap amanah, dan di sana berbicaralah Ruwaibidhoh. (Hadits dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Ya’la, Al-Bazzar, dan sanadnya jayyid/ baik). Dan hadits seperti itu oleh Ibnu Majah dari Hadits Abi Hurairah, di dalamnya ada:

” قِيلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَة ؟ قَالَ الرَّجُل التَّافِه يَتَكَلَّم فِي أَمْر الْعَامَّة ”

Nabi saw ditanya, apa itu Ruwaibidhoh? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Orang yang bodoh (tetapi) berbicara mengenai urusan umum. (hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya’la, dan Al-Bazzar, sanadnya jayyid/ bagus. Dan juga riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Lihat Kitab Fathul Bari, juz 13 halaman 84 ). (nahimunkar.com)