Didukung, Percepatan Penutupan Lokalisasi Dolly

Surabaya (ANTARA) – Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung percepatan penutupan Lokalisasi Dolly di Kota Surabaya sebagaimana kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Percepatan penutupan lokalisasi Dolly itu sebagai salah satu upaya menciptakan kondisi masyarakat yang lebih beradab sesuai cita-cita perjuangan para pendiri bangsa ini,” kata Ketua DPW PBB Jatim, Sudarno Hadi, di Surabaya, Senin malam.

Menurut dia, penutupan ajang maksiat itu merupakan kewajiban pemerintah dengan didukung penuh masyarakat.

“Soal solusi bagi PSK (pekerja seks komersial) di lokalisasi itu, Insya Allah segera ditemukan, asalkan ada niatan baik dari semua pihak,” katanya didampingi Kepala Biro Humas DPW PBB Jatim Tom Mas`udi.

Oleh sebab itu, Sudarno menegaskan bahwa partainya siap memberikan kontribusi pemikiran dalam mengatasi problem sosial setelah penutupan lokalisasi itu.

“Kami menyadari ada sebagian masyarakat yang menggantungkan kegiatan ekonominya pada lokalisasi itu. Mari kita pikirkan bersama cara-cara penanganannya,” katanya.

Selama ini Gubernur Jatim Soekarwo dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berbeda sikap dalam mengatasi Dolly yang konon sebagai lokalisasi terbesar di kawasan Asia Tenggara itu.

Gubernur menginginkan penutupan lokalisasi itu secepatnya, sedangkan Wali Kota berharap dilakukan secara bertahap dengan terlebih dulu membatasi jumlah PSK.

Bahkan, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengusulkan pemasangan kamera sirkuit (CCTV) di lokalisasi yang berada di Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, itu.

“Akan tetapi yang perlu diingat, penutupan lokalisasi itu untuk memutus mata rantai kriminal menyangkut penyalahgunaan narkoba, minuman keras, `trafficking`, dan pelecehan seksual,” kata Sudarno.

Selain itu, penutupan Lokalisasi Dolly dapat menghapuskan citra Kota Surabaya agar tidak lagi menjadi ikon wisata seksual terbesar di kawasan Asia Tenggara.

“Sebaliknya Pemkot Surabaya bisa lebih menonjolkan citra kota wisata religi, kota industri, dan kota pahlawan,” katanya menambahkan.

Ia yakin mayoritas masyarakat Kota Surabaya setuju dengan penutupan lokalisasi itu, terutama berkaitan dengan pencegahan penularan dan penyebaran virus HIV/AIDS.

“Masalah Dolly dan PSK itu menjadi PR pemerintah selama bertahun-tahun dan sampai sekarang belum terselesaikan,” katanya.

Antara – Selasa, 26 Oktober, id.news.yahoo.com

(nahimunkar.com)

Top of Form

Bottom of Form