Umatuna.com, JAKARTA – Menjelang habisnya masa cuti kampanye, Kementerian Dalam Negeri RI belum memutuskan apakah terdakwa kasus penistaan agama Basuki T Purnama (Ahok) akan dinon-aktifkan sebagai Gubernur atau kembali ke Balai Kota DKI Jakarta pada tanggal 11 Februari.

Kepala Biro Hukum Kemendagri RI Widodo Sigit Pudjianto tak berkomentar banyak ditanya tentang status Ahok yang sudah jadi terdakwa dan masa cuti kampanyenya akan habis. “Nanti keputusannya tanggal 11 Februari atau selesai cuti,” kata Widodo kepada SINDOnews, Selasa (7/2/2017).

Widodo menambahkan jika saat ini Kemendagri masih terus melihat bagaimana kasus yang tengah dihadapi oleh Ahok. “Sedang dikaji atau ditelaah nanti kita lihat tanggal 11 Februari ya,” kata Widodo singkat.

Seperti yang diketahui, Ahok berstatus sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama ayat suci Alquran surat Al-Maidah ayat 51. Status hukum Ahok ini pun membuat ia terancam tidak bisa kembali menjabat sebagai Gubernur DKI seusai masa kampanye berakhir.

Menurut Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan sementara jika menjadi terdakwa dalam suatu tindak kejahatan. Aturan tersebut berlaku untuk kepala daerah yang terancam hukuman pidana penjara minimal lima tahun.

Sementara dalam kasus penistaan agama, Ahok didakwa dan dijerat m Pasal 156 atau 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 156 mengatur pidana penjara paling lama empat tahun. Sedangkan masa pidana penjara dalam Pasal 156 a maksimal adalah lima tahun.(sindonews/umatuna.com)

(nahimunkar.com)