Empat Muslim Ditembak Mati di Thailand Selatan

Pergolakan masih terus berlangsung di daerah Thailand Selatan. Empat orang, di antaranya warga sipil dan tentara paramiliter, ditembak mati di daerah Thailand Selatan, Kamis 14 Oktober.  Mengutip keterangan polisi setempat, Reuters memberitakan,   kekerasan terbaru di kawasan bermasalah yang berbatasan dengan Malaysia itu terjadi  Rabu malam dan Kamis dinihari di daerah Narathiwat, Yala, dan Pattani, tiga daerah berpenghuni mayoritas Muslim.

Seorang mantan Kepala distrik (Narathiwat)  ditembak mati saat pulang dari doa di sebuah Masjid ( Rabu malam). Pada malam yang sama dua hansip desa Muslim  juga ditembak mati ketika sedang melaju dengan sepeda motor dari rumah mereka di Yala.  Kamis dini hari  seorang teller Bank ditembak saat naiki sepeda motor di sebuah jalan utama Pattani.

Polisi acap kali menyalahkan kaum Muslim-Melayu yang terus menerus melakukan perjuangannya, tanpa jelas menyatakan tujuannya. “Umat Islam yang bekerja untuk pemerintah Thailand, seperti tentara, informan, guru dan pejabat pemerintah, sering menjadi sasaran”, ujar polisi seperti dikutip Reuters.

Namun, beberapa pemimpin Muslim membantah isu ini. Mereka meyakini pembunuhan dilakukan oleh para tentara, atau kaum minoritas  Budha yang tinggal di wilayah Muslim ini.

Sebagian besar Muslim menentang kehadiran puluhan ribu polisi, tentara dan paramiliter negara bersenjata di wilayah kaya karet, yang merupakan bagian dari kesultanan Melayu sampai dicaplok oleh Budha Thailand pada tahun 1909.

Sepuluh hari lalu,  Tiga tentara Thailand tewas ketika  sedang berpatroli di daerah Yala, disergap pria bersenjata yang menembaki dari sebuah bukit. “  Separatis Muslim menyergap sebuah patroli militer di selatan negara pada hari Minggu (3 Oktober)” kata polisi.

Lebih dari 4.200 orang telah meninggal sejak kerusuhan meningkat 6 tahun belakangan ini. Kerusuhan masih sering mewarnai konflik akut antara masyarakat Thailan Selatan berpenduduk mayoritas Muslim dengan pemerintah Thai.

Sejak lama 2 juta penduduk Pattani Muslim suku Champa hidup menderita dibawah represivitas pemerintahan Thailand yang didominasi militer Thai-Budhis di   Utara. Kaum Muslim melancarkan perlawanan besar pada 1970-an, 1980-an dan terus berjuang hingga sekarang. Perjuangan kaum Muslim akan terus berlangsung selama tindakan represivitas pemerintah Thailand tidak dihentikan.

Akar Masalah

Menurut laporan  Komisi Rekonsiliasi, kekerasan yang terjadi berakar dari dilalaikannya komunitas Muslim di Selatan. Provinsi Yala Pattani dan Narathiwatt di Selatan tergolong wilayah miskin di Thailand. Kaum muslimin Thailand yag tinggal di tiga propinsi  tersebut  merasa dianaktirikan oleh pemerintah Thailand. Daerah mereka yang kaya perkebunan Karet, tidak dibangun seperti  propinsi lainnya yang pembangunan fisik dan ekonominya maju pesat. Minoritas muslim ditindas oleh mayoritas Budha. Apalagi setelah pihak  militer Thailand menindas dan melancarkan represivitas kepada kaum  Muslim secara terbuka. Kasus  bulan Ramadhan 2004 menjadi titik balik perlawanan kaum Muslim kepada pemerintah Thailand secara habis-habisan.

Agak ngilu jika mengingat kembali  tragedi Ramadhan 2004  di Thailand. Sebanyak 78 kaum Muslim yang tengah berpuasa, ketika sedang melakukan demo, ditangkapi pihak militer secara tak berperikemanusiaan, dipukuli, diseret-seret sepanjang jalan, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah truk dengan tangan terikat, berimpitan dan bertumpuk-tumpuk, kemudian diangkut entah kemana, dan kemudian dilaporkan 78 Muslim tersebut telah meninggal  secara mengenaskan.

Angkatan militer Thailand  menekan kaum militan di wilayah Selatan yang berbatasan dengan Malaysia. Sekitar 20 ribu pasukan ditempatkan di wilayah itu, tetapi aksi kerusuhan masih berlanjut, meskipun Thaksin telah memberlakukan Undang-undang Darurat pada Juli 2005  untuk melegalisasikan represivitasnya terhadap  kaum Muslim Pattani.  Tindakan PM Thaksin telah memicu gelombang kekerasan. Sehari setelah diberlakkan UU Darurat, bom meledak di Narathiwat dan mengakibatkan  2 orang polisi tewas serta beberapa orang luka. Dua minggu kemudian 2 orang marinir terbunuh di Yala. Pemberlakuan UU darurat tidak mampu meredam perlawanan. Komandan militer Letjen Kwanchart Klaharn memerintahkan pasukannya menangkap para pejuang muslim. Penggerebegan dan penggeledahan dilakukan di daerah Tahyong Limo, 5 orang dtangkap. Pihak militer mencurigai 18 orang lainnya. Bagi yang tertangkap akan ditahan selama 30 hari tanpa proses hukum.

Penangkapan itu telah mendorong  ribuan warga Tanyong meninggalkan tempat tinggalnya, mengungsi ke daerah yang dianggap aman..Banyak kaum Muslim yang tak tahan hidup dalam kondisi represivitas pemerintah Thailand. Sebagian dari mereka lebih memilih mengungsi. Akhir Agustus  2005, 131 orang muslim Thailand lari meninggalkan negerinya dan mengungsi ke negara bagian Kelantan, Malaysia. Polisi Malasysia  segera   melindungi mereka dan menjaga  keamanannya dari tindakan penangkapan ole militer Thailand. PM Thaksin menyatakan bahwa di antara warga sipil yang mengungsi itu terdapat anggota kelompok garis keas yang berniat menjadikan situasi Thailand Selatan sebagai masalah internasional.

Deputi PM Thailand  Surakiarti menolak campurtangan UNHCR atas kasus 131 muslim yang menyeberang ke Malaysia, Konsuler Thailand   menemui para pengungsi itu dan mengajak mereka kembali ke Thailand. Pihak militer telah mengerahkan pasukannya untuk menjaga perbatasan Thailand-Malaysia  dan mengawasi secara ketat daerah Rahan.

Perjuangan untuk memulihkan kembali kemanan di tengah pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah dan militer  telah menimbulkan rasa tidak percaya antara masyarakat dan aparat kemanan.

Menurut Sunai Pasuk dari Human Rights Watch, situasinya semakin memburuk Ia mengatakan:” Rasa tidak percaya tersebar luas di masyarakat Muslim karena tidak adanya kemauan dan kemampuan pemerintah untuk menjamin penerapan hukum.” Senada dengan itu, Wakil Rektor Universitas Prince of Songkla, Profesor Madya Woravit  mengatakan, pemberdayaan masyarakat lokal sangat penting. “Tanyakan bagaimana caranya memperkuat masyarakat. Anda harus membangun kepercayaan diantara mereka. Jika mereka sendiri tidak percaya dengan pemerintah, saya rasa sulit untuk mengatasi masalah ini. Jadi pemerintah harus mundur dan mempertimbangkan kembali cara menyelesaikan masalah ini.”

Oleh karenanya, banyak yang berharap,  Laporan Komisi Rekonsiliasi yang sudah lama ditunggu-tunggu hendaknya bisa diapresiasi oleh pemerintah. Komisi Rekonsiliasi meminta pemerintah untuk mengubah taktik yang digunakan secara drastis. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan hati rakyat. Laporan akhir  Komisi Rekonsiliasi Thailand menuntut pemerintah untuk meninjau kembali penanganan konflik di wilayah Selatan. Dalam laporan akhirnya, Komisi itu menegaskan :

· Menuntut dibentuknya satuan perdamaian yang baru, yang terdiri atas warga sipil tak bersenjata, militer dan polisi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

· Dilakukannya reformasi judicial-reformasi hukum, termasuk penerapan Hukum Syariah Islam.

· Mendesak penerapan dialek Melayu lokal sebagai bahasa resmi, yaitu pengakuan dialek lokal Malaysia,  Yawi. (Msa dari berbagai sumber)

Suara islam online, Jum’at, 15 Oct 2010

(nahimunkar.com)