Eros Djarot Dinilai Mau Bangkitkan Komunisme

 

EROS Djarot kesal, karena aktivitasnya memulai shooting film berjudul Lastri terhenti akibat digagalkan sekelompok orang, yaitu Hizbullah Bulan Bintang, FPI Solo, Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS), Front Anti Komunisme Surakarta, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya, seperti warga desa Malangjiwan dan pengurus serta anggota Veteran RI Colomadu.

Warga Desa Malangjiwan Colomadu, Karang Anyar, melalui surat yang dikirim Kades Parjoko Suraji, selaku kordinator masyarakat Colomadu, menyampaikan rasa khawatir shooting film Lastri dengan setting tahun 1965 itu dapat mengganggu kondusifitas di Malangjiwan dan membangkitkan semangat PKI. Masyarakat setempat menyatakan siap mengerahkan massa jika shooting tetap dilaksanakan.

Keberatan juga dilontarkan komunitas Veteran RI anak ranting Colomadu. Melalui surat yang dikirim ketuanya, Warigit, para veteran juga mendesak Bupati untuk membubarkan pembuatan film tersebut. Karena dikhawatirkan menghidupkan kembali PKI di Indonesia.

Shooting perdana yang berlangsung 13 November lalu dan mengambil lokasi di Pabrik Gula Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, terus didemo massa. Sehingga aparat Kecamatan setempat pun mengambil inisiatif mempertemukan kedua belah pihak pada hari Sabtu (15 November 2008).

Menurut Awud yang menjabat sebagai Ketua Hizbullah Bulan Bintang, ia telah membaca sinopsis film Lastri dan merasa yakin ada unsur-unsur yang dapat membangkitkan komunisme pada film tersebut. Khoirul RS Ketua Front Pembela Islam (FPI) Solo menolak kegiatan shooting film itu dilaksanakan di Solo dan sekitarnya, karena menganggap ada bau politik yang menyeruak dari kegiatan itu.

Sedangkan Mudrick Sangidoe Ketua Presidium Front Anti Komunisme Surakarta menyatakan, kalau pada film Lastri ternyata benar memuat ajaran komunis atau terjadi pemutarbalikan fakta tragedi 1965, maka sudah semestinya masyarakat menentang. “Kalau pembuatan film itu terus berlanjut dan ternyata benar-benar bermuatan komunis, pihak terkait yang terlibat pembuatan film harus bertanggung jawab kalau nantinya akan ada perlawanan dari masyarakat,” ujarnya.

Eros ketika itu menjelaskan, melalui film Lastri ini ia hanya ingin mengangkat nilai percintaan, kasih dan kelembutan yang sudah banyak ditinggalkan oleh pembuat film-film lain. Saat ini, menurut Eros, film Indonesia lebih mengedepankan seks dalam drama pencintaannya. Sedangkan film Lastri menurut Eros murni bertema cinta dengan mengambil setting tahun 1965-an ketika PKI masih ada di Indonesia.

Namun menurut Kompol Jaka Wibawa (Kasat Intelkam Poltabes Solo), “Izin awalnya percintaan, tapi ditemukan di lapangan berbeda dan ada nuansa semacam itu. Terpaksa kita belum bisa memberi ijin.”

Sedangkan menurut Kapolwil Surakarta Kombes (Pol) Taufik Anshorie, dalam pembuatan film Lastri ada resistensi yang makin membesar dari masyarakat, karena itu ia menyarankan agar pembuatan film tersebut dipertimbangkan lagi untuk menghindari keresahan yang nanti dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

 

FPI Menolak Secara Tegas

 

Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam (DPP FPI), yang beralamat di jalan Petamburan 3/17, Tanah Abang, Jakarta Pusat, melaui siaran persnya menyatakan secara tegas diprioduksinya film berjudul Lastri. Penolakan itu diambil FPI setelah mempelajari sinopsis dan Director’s Note film Lastri. Juga, setelah melakukan pendalaman informasi dari berbagai pihak di beberapa kota.

Eros Djarot pada Director’s Note (Catatan Penggagas dan Sutradara) mengatakan: “… mereka memberi kesaksian bahwa peristiwa 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya yang selama ini sengaja disebarluaskan seperti yang dipahami dan diyakini masyarakat sebagai kebenaran, ternyata hanya sebuah dongeng yang merupakan rekayasa politik belaka… Sikap kemanusiaan, menghormati dan meluruskan hak-hak mereka inilah yang juga menjadi tema sentral dari karya film yang akan saya buat ini.”

Ada empat alasan yang dikemukakan FPI di dalam menolak produksi film Lastri yang digagas dan disutradarai oleh Eros Djarot bekerjasama dengan rumah produksi Keana Production ini. Pertama, film Lastri secara sengaja atau tidak sengaja merupakan suatu bentuk strategi propaganda untuk membangun simpati masyarakat dan penonton terhadap paham komunisme.

Alasan kedua, pembuatan film Lastri melanggar seperangkat perundang-undangan, yaitu TAP MPRS No. XXV Th.1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan penyebaran paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme; UU No. 27 tahun 1999 tentang Penambahan Pasal 107 KUHP mengenai sanksi pidana terhadap orang-orang yang menyebarkan paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme; dan KUHP Pasal 107. Ketiga, karena tidak ada kesesuaian isi cerita film dengan fakta di lapangan. Keempat, berpotensi menghambat upaya-upaya pemerintah menghindarkan keresahan sosial dan SARA dan upaya membangun kerukunan sosial dan beragama.

Menurut FPI, kisah percintaan yang melatarbelakangi film Lastri hanyalah suatu bentuk aksesoris dan bingkai cerita untuk suatu pesan utama yang bertujuan membangun simpati masyarakat penonton dengan cara membiaskan peristiwa kekejaman komunis, khususnya peristiwa Lubang Buaya tahun 1965. Bingkai cerita dan isi cerita yang digunakan film Lastri hanyalah upaya tersembunyi untuk membangun citra dan persepsi positif terhadap kelakukan PKI dan onderbouw-nya di masa lalu melalui suasana keterharuan dan keberpihakan terhadap tokoh-tokoh cerita.

Selain itu menurut FPI, pada film Lastri terdapat penyimpangan sejarah yang berpotensi menciptakan terbentuknya simpati terhadap aksi-aksi kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI). Sekaligus, berpotensi untuk memperbodoh masyarakat dalam bentuk kerinduan semu terhadap romantisme paham-paham komunisme masa lalu yang telah terbukti gagal di masa kini.

Bagi FPI, pada film Lastri terkandung propaganda yang membenarkan aksi-aksi kekejaman Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu. Propaganda itu sangat jelas meniru cara-cara yang ditempuh Yahudi di dalam membangun simpati terhadap Israel dan bangsa Yahudi melalui propaganda korban holocaust –pembantaian Yahudi di Eropa sekitar tahun 1930-an– baik melalui film maupun penguasaan jaringan media massa dan rumah produksi perfilman.

Oleh karena itu, walaupun Eros Djarot berkilah bahwa pada film tersebut tidak ada simbol-simbol PKI atau penyebaran paham komunisme, namun menurut FPI, argumen yang sama juga dikemukakan Yahudi di dalam membangun simpati dan keberpihakan masyarakat dunia terhadap Israel; sehingga banyak warga dunia akhirnya berpihak kepada Israel walaupun Israel mencaplok tanah Palestina dan bahkan saat mereka membantai ribuan warga Palestina.

 

Eros Djarot dan AKKBB

 

Pada berbagai media, Eros Djarot mengatakan, kalangan yang menolak pembuatan film Lastri adalah orang-orang buta, tidak kenal warna dan tidak paham cinta, serta tidak menghargai ekspresi.

Itulah ekspresi kekesalan Eros. Faktanya, FPI dan sebagainya itu, memang tidak menguasai dunia perfilman. Namun, komunisme adalah musuh bersama. Yang sesungguhnya diperangi FPI dan sebagainya, bukan aktivitas berbudaya dan berkeseniannya tetapi racun komunisme yang disusupkan Eros melalui karyanya itu.

Eros Djarot boleh saja menilai kalangan yang menolak gagasannya memprodukai film Lastri telah bersikap tidak proporsional. Namun jangan lupa, Eros Djarot sendiri selama ini juga bersikap tidak proporsional. Misalnya, pada tahun 2006 lalu, Eros Djarot pernah menulis di Kompas edisi Senin 12 Juni 2006, dengan judul Saatnya Duduk Bersama. Perlu diketahui, Eros Djaot adalah lulusan Teknik Industri di Koln Fachhochschule, Jerman Barat. Dan kiprah Eros selama ini selain politik adalah kebudayaan (musik dan film).

Namun, sebagaimana tercermin melalui tulisannya itu, Eros Djarot memposisikan sebagai orang yang ngerti syari’at (Islam) dan hukum positif. Jauh sebelum AKKBB merumuskan petisi sebagaimana dipublikasikan –antara lain oleh Kompas– Eros Djarot telah lebih dulu menuding-nuding adanya upaya sekelompok orang yang hendak mendirikan negara di dalam negara melalui diterbitkannya perda bernuansa syari’at.

Sebagaimana AKKBB, Eros Djarot juga menuding-nuding adanya sekelompok orang yang mengatasnamakan mayoritas bersikap anarkis terhadap kalangan yang berbeda keyakinan: “Tidaklah mengherankan bila ada kelompok yang selalu mengatasnamakan kaum mayoritas dengan leluasa berperilaku anarkis menyerang dan merusak komunitas warga lainnya yang dianggap bertentangan dengan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut kelompok mereka.”

Mayoritas yang dimaksud Eros –tanpa perlu kecerdasan yang luar biasa di dalam memahami tulisan Eros– tentu saja tertuju kepada umat Islam; sedangkan komunitas warga lain yang keyakinannya bertentangan adalah Ahmadiyah, atau non Muslim pada umumnya. Meski namanya tidak tercantum  di dalam petisi AKKBB yang dipublikasikan media massa, namun corak pemikiran Eros terhadap Islam dan umat Islam sama dan sebangun.

Pada alinea berikutnya, Eros mengatakan: “Yang paling menyedihkan adalah dibiarkan dan dipeliharanya nafsu politik kelompok yang secara sistemik membangun kinerja politik yang bertujuan menciptakan Negara dalam Negara. Pancasila yang tak terpisahkan dari UUD 1945 sebagai batang tubuh yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, seperti tak digubris. Dalam kenyataan telah bermunculan ‘negara-negara’ kecil di berbagai daerah (kabupaten/kota) yang memberlakukan ‘hukum lain’ di luar hukum positif yang berlaku. Nah, apakah Indonesia yang amburadul seperti ini yang diamanatkan Pancasila dan UUD 1945 kepada pengelola bangsa ini?”

Itulah di antara tulisan Eros Djarot.

 

Situs swaramuslim.com edisi 07 Feb 2007 dalam satu tulisannya berjudul Kompas Nyalakan Api Sektarian mengatakan: “Eros Djarot bukan pakar hukum, sehingga tidak mengerti bahwa menyerap hukum Islam ke dalam hukum positif adalah merupakan salah satu kaidah terbentuknya hukum positif. Tentu aneh dan janggal bila hukum positif di tengah masyarakat yang mayoritas Islam bersumber dari hukum-hukum yang diterbitkan oleh kolonialis dan imperialis. Apalagi, hukum Islam sudah diberlakukan bagi masyarakat Islam di kawasan Nusantara ini jauh sebelum kemerdekaan NKRI. Eros Djarot juga bukan pakar sejarah, sehingga ia tidak tahu bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima dan menerapkan hukum Islam di dalam masyarakatnya secara menyeluruh, dan diperbolehkan pemerintah kolonial Belanda, jauh sebelum kemerdekaan. Fakta ini diungkapkan oleh pakar hukum bangsa Belanda, LWC Van Den Berg (1845-1927).”

Nah, dari fakta di atas, Eros Djarot sudah bersikap tidak proporsional: ia yang bukan ahli hukum, bukan ahli sejarah, namun koq berani-beraninya berbicara tentang hal-hal yang tidak dimengertinya dengan baik. Jadi, Eros Djarot juga harus sadar, kalau ia bisa semena-mena dan bersikap tidak proporsional, maka orang lain pun bisa melakukan hal yang sama.

Dalam kasus film Lastri, kalangan yang menentang Eros Djarot paling akan mengatakan: “.. khan ente duluan yang jualan, sekarang giliran ane yang beli…”

Fenomena penyusupan komunisme di dalam aktivitas kebudayaan, sebagaimana dilakukan Eros Djarot, menambah rangkaian gerbong pada kereta penyusupan ajaran ini, setelah sebelumnya komunisme disusupkan melalui gagasan sepilis, disusupkan ke dalam UIN (IAIN), dan berbagai ormas maupun partai politik.

Pemerintah dan aparat keamanan sudah seharusnya menyadari hal ini. Kalau perlu jangan cuma rangkaian gerbong yang membawa paham komunis yang diterminasi, tetapi lokomotif dan stasiunnya sekalian dieliminasi. (haji/tede)