Fenomena Doktor Politisi yang Disanjung

Tapi Dikecam Aktivis Islam

 

Ujian untuk menjadi doctor biasanya tak seheboh yang satu ini. Wakil Presiden, Sultan, sejumlah orang penting tingkat nasional, dan karangan bunga dari Presiden dan sejumlah pejabat tinggi menghiasinya. Bahkan barisan keamanan pun dikerahkan, hingga pihak guru besar perguruan tinggi minta maaf kepada masyarakat, jalan-jalan sekitar kampus banyak yang ditutup. Itulah ujian doctor bagi Idrus Marham, politisi Golkar, di UGM (Universitas Gajah Mada), Jogjakarta, Sabtu 19/1 2009.

 

   Di antara beritanya sebagai berikut:

 

Berita Sabtu, 17/01/2009 10:41 WIB

JK-Sultan Hadiri Ujian Doktor Idrus Marham di UGM

*Bagus Kurniawan*

– detikNews ** *Yogyakarta*

Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menghadiri ujian promosi doktor Idrus Marham. Idrus Marham adalah politisi dan anggota DPR dari Partai Golkar. JK didampingi Sri Sultan Hamengku Buwono X. Ujian terbuka promosi doktor Idrus Marham itu dilakukan di Gedung Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM) di Jl. Teknika Utara, Yogyakarta, Sabtu (17/1/2009). JK tiba di Gedung Paska Sarjana UGM pukul 09.30 WIB. JK hadir didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Rektor UGM Prof Sudjarwadi dan Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata, serta Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.

Disertasi Idrus Marham berjudul ‘Demokrasi Setengah Hati, Studi Kasus Elit Politik di DPR RI 1999-2004′.

 

Saat ini, di DPR, Idrus Marham menjabat sebagai Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar. Bertindak sebagai promotor adalah Prof Dr Mohtar Mas’oed, dengan co-promotor Prof Dr Miftah Thoha dan Dr Purwo Santoso. Sedang penguji dipimpin Prf Dr Ichlasul Amal, Prof Dr Pratikno, dan Dr Nanang Pamudji.

 

 Berbagai karangan bunga ucapan selamat terpasang di sekitar gedung, antara lain dari Presiden SBY dan Ny Ani Yudhoyono, Ketua DPR Agung Laksono, Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita, dan Ketua Bappenas Paskah Suzeta. Hingga pukul 10.30 WIB, ujian promosi terhadap politisi yang berasal dari Sulawesi Selatan itu masih berlangsung. Penjagaan di Gedung Pasca Sarjana sangat ketat. Akibatnya puluhan mahasiswa yang akan berdemo menyambut kedatangan JK tidak bisa mendekat. *(bgs/asy)* detikNews

 

Politisi yang masih lajang (belum beristeri) itu sampai ke tingkat “menghebohkan” seperti itu, bisa disimak apa kiprahnya, seperti berita ini:

 

Idrus Marham Pemuda yang Gigih

 

Rabu, 16 Mei 2007

Sebagai politisi muda, Idrus Marham terbilang sangat gigih. Pria

kelahiran Sulawesi Selatan, 14 Agustus 1962 yang memulai kiprahnya saat

menjadi Ketua Umum BKPRMI (Badan Kontak Pemuda dan Remaja Masjid

se-Indonesia) di Masjid Istiqlal Jakarta ini, selalu saja mendapatkan

tempat di mana dia berada. Selain cerdas, Idrus-yang menamatkan

pendidikan sekolah dasarnya hanya dalam waktu empat tahun-memiliki

semangat yang tinggi untuk menggapai cita-citanya.

 

    Karena semangat dan perjuangannya yang keras, anggota Komisi III DPR

    dari Fraksi Partai Golkar ini kemudian terpilih menjadi Ketua Umum

    KNPI. Dari sana pula ia kemudian dipercaya menjadi Wakil Presiden

    Pemuda Dunia hingga sekarang.

 

    Dulu, kedekatannya dengan mantan Wakil Gubernur DKI Basofi Soedirman

    membawa Idrus ke kancah politik yang semakin dalam. Dia kemudian

    dipercaya menjadi Koordinator Forum Dinamika Jakarta (FDJ) dan saat

    Basofi Soedirman menjadi Gubernur Jatim, Idrus mengelola organisasi

    pemuda di Surabaya, Bravo Kaula Muda (BKM).

 

    Idrus-yang dikenal sebagai tokoh pemuda-meski kini sibuk dengan

    sederet kegiatan politik dan mengajar di sejumlah perguruan tinggi,

    dia tetap saja meluangkan waktunya untuk organisasi pemuda sayap

    partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) bersama tokoh

    pemuda Yorrys Raweyai.

 

    Sebagai politisi muda Partai Golkar, pemuda lajang ini berharap bisa

    membangun politik demokrasi yang sehat dan konseptual. Sebab,

    katanya, saat ini banyak orang yang memiliki kekuasaan tapi tidak

    punya konsep untuk menjalankannya. Akibatnya, kata Idrus,

    pemerintahan menjadi kurang stabil. (Kartoyo DS)  *Suara Karya Online*

 

Idrus Marham “Tersangkut” Uang DAU untuk Natalan

Lincahnya Idurs Marham alumni Fakultas Dakwah IAIN (Institut Agama Islam Negeri, bukan seperti yang diplesetkan orang; Ingkar Allah Ingkar Nabi) Walisongo Semarang ini  dapat juga dilihat dari berita tentang bagaimana dia “tersangkut” uang DAU (Dana Abadi Umat) di Departemen Agama, dan ternyata dia akui untuk acara yang telah diharamkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) bagi umat Islam, yakni Natalan. Beritanya sebagai berikut:

 

  • Dugaan Korupsi DAU

…Sementara itu, Wakil Ketua Timtas Tipikor Brigjen Polisi Indarto mengatakan, Faisal Ismail diperiksa masih sebagai saksi.

Menurut Indarto, materi pemeriksaan pada Faisal terkait dengan aliran DAU yang melanggar UU No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Seperti diketahui, sebelumnya Said Agil dan mantan Dirjen BPIH Depag Taufiq Kamil telah dijadikan tersangka kasus penyelewengan DAU.

Anggota DPR

Sebelumnya dua anggota Komisi III DPR juga menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Keduanya adalah Idrus Marham (dari Partai Golkar) dan Taufiqurrahman Saleh (PKB).

Idrus diperiksa dalam kapasitas sebagai Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Idrus mengatakan kepada wartawan, telah ditanyai soal dana Rp 50 juta yang diterima KNPI dari Departemen Agama.

Dana sebanyak itu, kata dia, KNPI menerima dua kali yakni pada 20 September 2003 Rp 25 juta dan pada 10 Januari 2004 Rp 25 juta.

Uang sebanyak itu, kata dia, digunakan untuk membiayai seminar “Pornografi dan Pornoaksi” serta peringatan Natal.

Idrus menegaskan, KNPI termasuk dirinya tidak mengetahui bahwa dana tersebut diambil dari DAU. ”Kita hanya meminta bantuan, kalau dana itu dari DAU ya itu urusan mereka,” katanya. (bu-48t)  (http://www.suaramerdeka.com/harian/0507/22/nas08.htm).

Jago dalam hal dukung-mendukung

Dalam hal dukung-mendukung, rupanya Idrus Marham ini adalah jagonya. Entah yang didukung menang atau kalah, tetapi kelincahan di bidang dukung-mendukung itu bisa dilihat dari kiprahnya, seperti berita ini:

 

Ditegur Golkar, Idrus Marham Siap Tanggung Risiko Dukung SBY-JK

*Danang Sangga Buwana* – detikNews

*Jakarta* – Fungsionaris Golkar Idrus Marham mengaku siap menanggung

risiko karena mendukung SBY-JK, bukan Mega-Hasyim. Tapi soal pemecatan,

menurutnya ada aturan mainnya.

 

“Langkah saya ini sudah dipikirkan pula dengan pemikiran yang matang dan

siap menanggung risiko apapun yang akan diambil Partai Golkar,” katanya

di Gedung Lemhanas jalan Kebon Sirih Jakarta Pusat, Rabu (1/9/2004). (<http://www.detiknews.com/kanal/10/berita>   Rabu, 01/09/2004 23:39 WIB)

 

Sampai tingkat bupati di daerah yang jauh dari Jakarta pun belakangan ini Idrus Marham sempat ngluruk ke sana guna melancarkan aksi dukung-mendukungnya. Seperti berita berikut ini:

 

Tak Ingin Kecolongan, Petinggi Golkar Turun Gunung
Jelang Pilkada Putaran Kedua

PINRANG, BKM – Setelah kalah di tiga daerah (Wajo, Sidrap dan Luwu) pada Pilkada yang dilakukan serentak lima kabupaten/kota 29 Oktober lalu, Partai Golkar tak mau menambah daftar kekalahannya di Pinrang. Menjelang pelaksanaan Pilkada Pinrang putaran kedua 16 Desember nanti, petinggi partai ini akan turun gunung.
Ada beberapa nama yang tercatat siap habis-habisan memenangkan pasangan Irwan Hamid-Nurrachmi A Sappewali Moenta (Ihsan’Ta) diantaranya, Idrus Marham, Amin Syam, Arfandy Idris, dan HM Roem dan sejumlah pengurus DPP Partai Golkar. Bahkan hal ini diakui Irwan Hamid. “Tentu Golkar tak ingin melepas kesempatan ini dan seluruh jagoannya akan turun,” kata Irwan.
Pengaruh psikologis turunnya petinggi Golkar cukup mempengaruhi peta dukungan untuk putaran kedua. Bahkan, di wilayah II meliputi Kecamatan Watang Sawitto, Paleteng dan Pinrang dukungan Ihsan’Ta mulai mendominasi.
Pasalnya, Idrus Marham yang juga anggota DPR RI telah intens melakukan sosialisasi ke masyarakat bersama dengan calon bupati HA Irwan Hamid. Idrus yang juga putra daerah Pinrang, di hadapan warga Lerang-lerang, Kecamatan Paleteang, Selasa (11/11) lalu, mengatakan sebagai pimpinan Komisi II DPR RI ia telah membangun komitemen dengan Ihsan Ta’ dalam memajukan Pinrang.
“Mau Pinrang maju, pilih pemimpin yang memiliki kemampuan dan kecerdasan serta berpengalaman, bukan yang selalu mengumbar janji. Dengan Ihsan Ta’ harapan membawa masyarakat Pinrang lebih sejahtera akan terpenuhi, karena itu jangan gadaikan hak pilihnya hanya dengan Rp 50-100 ribu,” terang Idrus.
HA Irwan Hamid ditempat yang sama, mengajak masyarakat Pinrang untuk satukan pilihan di Ihsan Ta’. Ihsan’Ta tidak ingin melihat ada masyarakat Pinrang tidak sekolah atau tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, hanya karena persoalan biaya. “Ihsan Ta’ tidak ingin melihat lagi kejadian seperti ini,” katanya. (K1/maf)     Jumat, 14-11-2008 

 (http://www.beritakotamakassar.com/view.php?id=21284&jenis=Politik)

 

“Keahlian” Idrus Marham di bidang dukung-mendukung itu tampaknya sudah cukup lama, paling kurang menurut catatan seorang bloger ini:

    

  [Kuli Tinta]

Idrus Marham hua..ha..ha..ha

 

GIGIH NUSANTARA

Mon, 5 Jul 1999 18:25:53 -0700

 

Idrus Marham hua..ha..ha..ha

 

Aduh, itu yang namanya Idrus Marham, benar-benar hua..ha..ha..ha, aduh

nggak kuat aku, hua..ha..ha..ha

 

Dia itu, hua..ha..ha..ha, kerjanya kan memang suka jadi tim-sukses,

hua..ha..ha..ha, seperti yang sedang ia lakukan terhadap Habibie,

hua..ha..ha..ha.

 

Waktu jamannya Basofi Sudirman mau pengen jadi Gubernur lagi, si Idus

itu juga yang hua..ha..ha..ha jadi tim-suksesnya, hua..ha..ha..ha. Aku

ya kaget, kok, tiba-tiba ia raib dari Jatim, trus nampil di Jakarta

sana, hua..ha..ha..ha. Pernah liat dia diikutkan diskusi di televisi,

malah dia itu..hua..ha..ha..ha. setengah dibentak sama pembicara lain.

Abis, bener-bener yang dia omongin itu bento sekali, hua..ha..ha..ha.

Aku aja yang ndengerin di tipi bukan main mangkelnya, hua..ha..ha..ha

 

Sebagai tim-sukses begitu memang duitnya banyak. Abis, yang dia itu

pinter milih siapa-siapa yang mau dia dukung. Soalnya, mesti banyak

duitnya. Kalo nggak, bakal dia tinggalin. Percis kayak Basofi yang

sudah tidak dia paranin lagi, hua..ha..ha..ha

 

Tapi, meski pinter cari orderan, dia itu payah banget dia punya gerakan

hua..ha..ha..ha… Walhasil orang mangkel sama dia, buntutnya jadi

benci sama yang sedang di-tim-sukses-i-nya. Liat aja mangkelnya Akbar,

bukan?

 

Cara Idrus ini, hua..ha..ha..ha.. super koplo dan terlalu vulgar, malah

cenderung gendheng. Kasian Fanny sama Timmy Habibie yang terlanjur

ketipu sama si Idrus hua..ha..ha..ha… ini.

 

Stok orang yang punya kebiasaan yang sama masih ada lagi, kalau mau.

Itu si Priyo Sigit. Seperti biasa, selalu tak ada suksesnya babar

blass. hua..ha..ha..ha

 

Gigih

hua..ha..ha..ha <msg03164.html> Date <mail60.html#03165> –> <msg03166.html>

 

   Bekas Ketua Ormas Kemasjidan tapi Kemudian Berhadapan dengan Ummat

Di samping “ahli” di bidang dukung mendukung, Idrus Marham pernah menyuara pula yang mengakibatkan terusiknya para aktivis Islam, karena dia seperti ingin mengembalikan diberlakukannya lagi Asas Tunggal Pancasila, walau dengan kilah ini dan itu. Maka ramailah kecaman terhadap Idrus Marham. Berita dan opini tentang masalah itu sebagai berikut;

    

REKAYASA ASAS TUNGGAL
Oleh: Fahmi AP Pane
Anggota Lembaga Penerbitan dan Media Massa DPP Partai Persatuan Pembangunan
(Republika, Rabu, 19 September 2007)

Usulan Fraksi Golkar, PDIP dan Demokrat untuk mengubah klausul asas partai dalam UU Partai Politik dari ‘tidak boleh bertentangan’ menjadi ‘harus berasaskan’ Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diluruskan. Anggota ketiga fraksi DPR RI tersebut mengaitkan konflik, separatisme, perda bernuansa syariah, dan kerapuhan sendi negara dengan tidak dipakainya Pancasila sebagai satu-satunya asas partai (Republika, 13-14 September 2007).
Namun, rekayasa asas tunggal lebih memperlihatkan ketakutan berlebihan terhadap Islam ketimbang ingin menerapkan Pancasila. Buktinya, mereka yang berlatar belakang partai berasas Pancasila juga tidak luput dari korupsi, bahkan sempat melindungi kadernya yang menjadi terpidana korupsi, menjual aset bangsa kepada asing, menyerahkan ruang milik bangsa demi uang, liberalisasi pendidikan, dan lain-lain. Selain itu, ada kekhawatiran kemenangan partai-partai Islam, seperti terjadi di Aljazair, Palestina, Mesir, dan Turki, akan memengaruhi peta politik Indonesia. Sekalipun tidak eksplisit menyebut asas Islam sebagai penyebab konflik dan separatisme, namun opini anggota DPR dari Golkar, Idrus Marham, yang mengaitkan asas Islam dalam berpartai dengan kedua hal tersebut jelas tidak berdasar. Faktanya, Islam justru pencegah konflik dan peredam separatisme, seperti terbukti di Aceh. Setelah jatuhnya orde baru yang mewajibkan asas tunggal Pancasila, Presiden BJ Habibie mengubah strategi dengan mengembalikan keistimewaan Aceh melalui legalisasi syariah Islam, meski sebatas aspek ibadah, adat, pendidikan dan peran ulama, selain yang sudah diberlakukan, semacam hukum pernikahan, warisan, perbankan, dan lain-lain.
Implementasi syariah Islam adalah pintu masuk perdamaian Aceh. Menurut Mayjen (purn) Sulaiman AB (2005:108-109), pemerintahan Habibie menilai penerapan syariat Islam adalah alternatif solusi. Perundingan Helsinki memang menentukan, tapi tanpa penerapan syariah Islam, juga bencana gempa-tsunami, mustahil terjadi pengalihan wacana berpikir rakyat Aceh, yang sebelumnya terobsesi referendum dan kemerdekaan.
Implementasi Syariat Islam secara terbatas itu adalah counter ideas (wacana tandingan). Lahirnya UU Nomor 44/1999 dan UU Nomor 18/2001, dan akhirnya UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, adalah karena disetujui oleh partai/fraksi, baik yang berasas Pancasila maupun Islam. Partai-partai berasas Pancasila (Golkar dan PDIP) adalah dua partai terbesar yang kumulasi suaranya melebihi 50 persen.

Fakta Berbicara
Indonesia memang masih menghadapi persoalan konflik dan separatisme. Namun, itu terjadi di Maluku dan Papua, yang tidak didominasi kaum Muslimin dan partai berasas Islam. Sebaliknya, Golkar dan PDIP lah yang menguasai daerah yang masih menyisakan persoalan konflik dan separatisme tersebut. Golkar dan PDIP meraih 11 dan 10 kursi dari 45 kursi DPRD Provinsi Maluku. Sementara dua partai berasas Islam terbesar, PPP dan PKS hanya meraup empat dan lima kursi. Adapun di Papua yang masih kental dengan separatisme dan rekayasa negara asing, ada tiga partai dominan, yakni Golkar (15 dari 58 kursi DPRD Papua), PDIP (delapan), dan PDS (enam). PPP dan PKS masing-masing hanya mendapat satu kursi.
Selanjutnya, mengenai penerapan perda syariah, yang menjadi argumentasi penolakan asas Islam dalam berpolitik dan berpartai, antara lain disampaikan anggota DPR dari PDIP, Ganjar Pranowo. Penting dicatat, sampai saat ini hanya penerapan syariah Islam di Aceh yang dapat disebut sebagai penerapan perda-perda bernuansa atau perda-perda syariah Islam. Adapun daerah-daerah lain tidak bisa disebut menerapkan perda syariah Islam karena Islam bukan sumber hukum perda-perda tersebut, meskipun perda-perda itu juga tidak bertentangan dengan Islam.
Alasan berikutnya adalah perda-perda itu bertumpu pada penjagaan moralitas publik, serta tujuan penciptaan ketertiban dan keamanan umum, sebagai salah satu amanat UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan, di beberapa daerah seperti Jawa Barat, perda pengaturan minuman keras dibuat sejak era Soeharto. Jika dikaitkan dengan alasan penunggalan asas partai, maka alasan munculnya perda-perda yang dianggap bernuansa syariah Islam itu justru memukul balik ide tersebut.
Daerah-daerah yang getol menerapkan perda demikian adalah daerah-daerah yang didominasi Partai Golkar, yang berasaskan Pancasila. Kita bisa telisik misalnya pada tiga daerah di Sulawesi Selatan yang dianggap termaju dalam penerapan perda yang disebut bernuansa syariah Islam, yakni Kabupaten Bulukumba, Takalar, dan Maros. Data Pemilu 2004 menunjukkan Golkar meraih 11 kursi dari 35 kursi DPRD Kabupaten Bulukumba, sedangkan PPP dan PKS meraih empat dan dua kursi. Di Kabupaten Takalar, Golkar menyapu 16 dari 30 kursi DPRD, sedangkan PPP dan PKS hanya mendapat satu dan dua kursi. Begitu pula, di Kabupaten Maros, Golkar meraup 13 dari 30 kursi, sedangkan PPP dan PKS masing-masing dua dan tiga kursi.
Ada pengecualian, di Provinsi Bali yang didominasi PDIP (28 dari 52 kursi DPRD Bali), dan Golkar (13 kursi) tidak ada penerapan perda bernuansa syariah Islam, tapi justru hukum, adat dan ibadat Hindu Bali yang mengikat semua penganut agama, termasuk Muslim. Sementara itu, di daerah Manokwari yang didominasi Golkar dan PDIP diupayakan Perda Kota Injil. Jadi, perda-perda yang disebut bernuansa syariah Islam dibuat di daerah-daerah yang didominasi partai berasas Pancasila, dan kepala daerah yang dicalonkannya. Begitu pula perda-perda berbasis agama lain, diinisiasi oleh partai-partai serupa, yang ironisnya diberlakukan untuk semua pemeluk agama.
Source : http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=307525&kat_id=16

 

Bagai dokter salah diagnose.

Itu kata seorang netter:

Dalam UU Partai Politik yang dijalankan pemerintah saat ini, terdapat
sebuah klausul tentang asas partai yang berbunyi ‘tidak boleh bertentangan’
dengan Pancasila dan UUD 1945, yang oleh tiga parpol diusulkan untuk diubah
menjadi ‘harus berasaskan’ Pancasila dan UUD 1945, demikian seperti yang
dikatakan Idrus Marham dari FPG yang getol mensosialisasikan ide asas
tunggal ini.
Sebenarnya, rumusan dari pemerintah sudah tepat bahwa asas parpol tidak
boleh bertentangan dengan Pancasila, apa pun asasnya. Jadi tidak perlu untuk
dipaksakan menjadi asas parpol. Anggota ketiga fraksi DPR RI tersebut
mengaitkan konflik, separatisme, terhadap perda bernuansa syariah, yang
berakibat pada kerapuhan sendi negara dengan tidak dipakainya Pancasila
kembali sebagai asas tunggal.
Bagaikan dokter yang salah diagnosa, penyakit yang diderita pasiennya
tidak malah sembuh tapi malah semakin menjadi parah. Inilah sekarang yang
terjadi pada pasien yang bernama Indonesia. Penyakit masyarakat berupa
kemiskinan, degradasi moral, konflik masyarakat, separatisme, pornografi,
korupsi dan segudang permasalahan yang lain akan ditangani dengan obat yang
bernama asas tunggal-Pancasila.
Lalu sebenarnya apa yang melatar belakangi munculnya ide anpopuler asas
tunggal ini ? Ada beberapa analisa, antara lain :
      Adanya ketakutan kaum sekularis akan kemenangan partai-partai Islam di
luar negeri seperti yang terjadi di Aljazair, Palestina, Mesir, dan Turki
yang akan mempengaruhi peta politik di Indonesia.
      Kebangkitan kekuatan Islam karena adanya kesadaran sebagian masyarakat
muslim di Indonesia untuk kembali ke syariat Islam dan pentingnya persatuan
ummat.  (Silmy Kaffah) http://silmykaffah.blogspot.com/
 
Politikus lain cukup telak menghantam Asas Tunggal Pancasila yang diusung Idrus Marham 
dan konco-konconya itu, sebagai berikut:

 

A Historis, Seragamkan Asas Parpol

 

 

 

 

Sumber : Bambang Setyo, Sekretaris Majelis Syuro DPP PBB   

Monday, 19 November 2007

ASAS tunggal hendak diberlakukan kembali. Setidaknya itulah keinginan dari tiga partai politik di parlemen. Fraksi: PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), PG (Partai Golkar), dan PD (Partai Demokrat) mengusulkan agar partai politik di Indonesia diharuskan berasaskan Pancasila dan UUD 1945, sebab jika asasnya bukan Pancasila dikhawatirkan penjabaran visi misi politik yang diembannya akan bias.


Kehendak yang dinyatakan oleh Ganjar Pranowo (F-PDIP), Ketua Pansus RUU Partai Politik dan wakil ketuanya Idrus Marham (F-PG), menunjukkan sikap mereka yang a-historis (anti sejarah), karena hendak memutar jarum jam kembali kepada era Orde Baru, yang bertolak belakang dengan semangat reformasi. Padahal, krisis multidimensi yang kita alami dan rasakan tidak lepas dari kebijakan rezim asas tunggal.

Dengan menyebut Pancasila dan UUD 1945, berarti ada dua obyek, yaitu Pancasila, dan UUD 1945. Lalu, Pancasila versi mana yang mereka maksudkan? Apakah yang setiap 1 Juni diperingati sebagai ”Hari Lahirnya Pancasila” oleh sementara kalangan, ataukah Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945? Kalau versi 1 Juni 1945, berarti merupakan bagian dari pidato Ir. Soekarno di depan sidang Dokuritsu Zyunbi Tyosakai (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia = BPU PKI).

Pidato ini berisikan pandangan Soekarno tentang dasar negara Indonesia Merdeka (semula ia menyebutnya dengan Panca Dharma), yang terdiri dari: Kebangsaan Indonesia; Internasionalisme atau perikemanusiaan; Mufakat atau demokrasi; Kesejahteraan Sosial; dan Ketuhanan. Pancasila versi pidato Bung Karno ini dapat diperas menjadi Tri Sila, yaitu: Sosio-Nasionalisme; Sosio Demokrasi; dan Ketuhanan. Tri Sila dapat diperas lagi menjadi Eka Sila, yaitu Gotong Royong.

Dalam pidatonya itu pun, Bung Karno menyilakan kepada wakil-wakil rakyat yang nanti terpilih sesudah kita merdeka untuk memperjuangkan aspirasinya mengenai pengelolaan Indonesia merdeka ini. ”Yang Islam, silahkan berjuang agar Islam jadi aturan perundang-undangan di dalam Negara Indonesia yang merdeka nanti, yang Kristen silakan memperjuangkan agar ajaran Kristen jadi undang-undang dan sebagainya,”ujarnya. (Soekarno dalam Lahirnya Pantja Sila, Departemen Penerangan RI, 1947).

Pengertian UUD 1945

KONSIDERAN huruf a Perubahan Keempat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kembali bahwa:” Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan perubahan keempat ini adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. (Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekertariat Jenderal MPR RI, 2002).

Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 menyebutkan, “….. berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, perastuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali UUD 1945 dalam kosiderannya menyebutkan, Bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 inilah satu-satunya  kesepakatan tertulis dari para pendiri bangsa ketika kita hendak merdeka dan mendirikan negara.

Dalam dokumen kenegaraan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta itu disebutkan substansi (Pancasila), ”…….berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar perikemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksaaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sajuti Melik, salah seorang Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam karangannya berjudul       Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 18 april 1968, antara lain menulis sebagai berikut: ”Anak kalimat -dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya- adalah hasil kompromi dari golongan Islam dengan golongan Nasionalis, baik dalam Panitia Kecil yang melahirkan ”Piagam Jakarta”, maupun dalam sidang pleno Dokuritsu Zyunbi Tyosakai. Kedua belah pihak sebenarnya tidak puas dengan rumusan yang dijadikan anak kalimat tersebut”.

Berdasarkan penjelasan di atas, berarti UUD 1945 yang berlaku sah sekarang ini secara konstitusional tidak dapat dipisahkan dengan Piagam Jakarta, dan Pancasila yang dimaksud adalah yang rinciannya termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 (alinea tersebut tidak menyebutkan kata atau istilah Pacasila).

Sebagai konsekuensi lanjutannya, upaya setiap warga negara Indonesia untuk memperjuangkan syari’at Islam dalam pengelolaan bangsa dan negara RI merupakan upaya yang sah dan dijamin oleh UUD 1945, termasuk apabila sejumlah warga negara menjadikan Islam sebagai asas (perjuangan) partai politik yang mereka dirikan.

Secara tegas pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamnanya masing-masing dan untuk ber-ibadat         menurut agamanya dan kepercayaanya itu”. Bahkan pasal 28C ayat (2) menyebutkan, ”Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Dan, pasal 28E ayat (2) juga menegaskan, ”Setiap orang berhak atas kebekasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.

Ibadah (ibadat) adalah mendekatkan (diri) kepada Allah Ta’ala dengan mengerjakan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya, serta beramal sesuai dengan kewenangan (izin) syara. Ibadah berarti taat kepada Allah dengan (cara) melaksanakan segala perintah Allah melalui ucapan para rasul. Singkatnya, ibadah itu mencakup segala bentuk yang dicintai, serta diridhai Allah, baik ucapan maupun perbuatan, yang nyata atau yang tersembunyi. (A. Zakaria, 1998:3).

Berpartai politik, mengelola kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dengan tuntunan Islam merupakan Ibadat (Ibadah). Ibadah seseorang, hanya diterima dan dinilai oleh Allah SWT bila dilakukan semata-mata karena Allah. Beribadah karena selain Allah adalah sia-sia dan bahkan berdosa. Ini keyakinan hati nurani yang dijamin oleh Undang Undang Dasar.

Mengubah Makna

Upaya menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi kekuatan sosial politik, berarti merubah makna dan fungsi Pancasila yang sebenarnya. Kalau tadinya Pancasila berfungsi sebagai titik temu dan pemersatu, berjiwa Bhineka Tunggal Ika, oleh rezim Orde Baru diubah menjadi sebaliknya, Pancasila diberi fungsi untuk menyingkirkan ciri-ciri khas yang telah dihayati, dari zaman ke zaman oleh golongan-golongan sebangsa jauh sebelum Pancasila dirumuskan. (M. Natsit, Agama dan Negara, 2001).

Pada awal Reformasi, kekeliruan ini dikoreksi oleh Ketetapan MPR RI No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawartan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dengan mereposisi Pancasila, sehingga makna dan fungsinya, dikembalikan sebagaimana sebelumnya, yaitu sebagai Dasar Negara Kesatuan RI.

Reposisi tersebut sudah sewajarnya kita apresiasi, karena fakta menunjukkan bahwa Orde Lama menjabarkan Pancasila tidak secara substantif, melainkan hanya meng-instrumentalisasi-kan untuk kepentingan politik sesaat, dan Orde Baru melanjutkannya dengan menjadikan mitos sebagai asas tunggal, yang di-ritualisasi-kan untuk mengembangkan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta kroni-isme pemegang kekuasaan dengan mengatasnamkan diri mandataris MPR. (Koento Wibisono, Pancasila, Aliran Filsafat Positivisme, Pengaruh serta Implikasinya Dewasa Ini, 2002).

Oleh karena itu, sungguh memprihatinkan sekali, kalau pada era reformasi dan keterbukaan sekarang ini, masih ada pihak yang menyatakan, penjabaran visi misi partai politik bisa bias dengan Dasar Negara apabila suatu partai asasnya langsung mengacu pada keyakinan agama. Apakah kita hendak mengulangi penguasa Orde Baru yang dengan sangat mudahnya menudingkan ”Anti Pancasila” atau dengan sebutan lain untuk memojokkan golongan dan/atau kelompok yang hendak berjuang sesuai dengan keyakinan agamanya yang dijamin oleh UUD 1945?

Seharusnyalah kita tinggalkan pola pikir gaya Orde Lama dan Orde Baru, karena hanya akan menambah ruwet pengelolaan bangsa dan negara kita, serta menciderai ke—”bhineka tunggal ika”—an kita. Menjadi kewajiban bersama, anak bangsa dari semua golongan untuk menjaga kemurnian makna dan fungsi Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai titik pertemuan dan pemersatu. Marilah kita belajar dari sejarah, untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. (http://www.pbb-info.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=1)

 

 

Dikecam dalam Khutbah Hari Raya

     Meskipun Asas Tunggal Pancasila itu urung untuk diberlakukan kembali, namun lantaran suara-suara yang diusung itu dirasa mengusik Ummat Islam, karena dinilai sebagai upaya menghalangi syari’at Islam, maka para pengusungnya pun dikecam di mana-mana, sampai di dalam Khutbah Hari Raya Iedul Adha.

 

    Dalam buku Hartono Ahmad Jaiz  berjudul Nabi-Nabi Palsu dan Para Penyesat Umat ditulis: …seorang khatib Iedul Adha 1428H/ 2007M (Rabu 19 Desember 2007) di lembaga Islam terkemuka di Jakarta mensinyalir adanya sejumlah tokoh Islam, dari ormas Islam, atau bahkan semula dari lembaga kemasjidan, namun ternyata dalam kiprahnya di masyarakat justru mereka menjadi orang-orang –yang menurut khatib ini— sebagai contoh nyata orang munafiq. Yaitu menampakkan diri sebagai orang Islam, namun justru memusuhi Islam, menghalangi Islam dan sebagainya. Bukti-bukti ucapan mereka pun dikemukakan oleh Khatib ini, yang memang ucapan yang betul-betul berisi pengganjalan terhadap Islam. Misalnya, ada tokoh yang berkata, bahwa kalau syari’at Islam diterapkan maka yang terjadi bukan persatuan namun persatean.[1] Khatib memperingatkan, bila lakon itu tidak ditobati, maka kelak akan menerima siksa di nereka dan nerakanya adalah yang paling bawah yaitu yang siksanya paling dahsyat.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا(145)

Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. (QS An-Nisaa’/4 : 145).

          Peringatan seperti itupun merupakan salah satu solusi dalam menghadapi musuh-musuh Islam, karena termasuk amar ma’ruf nahi munkar. Sebagian orang insya Allah akan sadar bahkan membenarkan apa yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad saw bahwa ada penyeru-penyeru di pintu jahannam, siapa yang mengikuti seruannya maka akan dilemparkan masuk ke neraka jahannam. Hadits yang terkenal diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud dari Hudzaifah bin Al-Yaman sebagai berikut:

 

6557 – حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

Dari Hudzaifah bin Al-Yaman ra, ia berkata; “Adalah orang-orang bertanya kepada Rasulullah saw dari hal kebaikan, tetapi aku bertanya kepadanya dari hal kejahatan, — karena- khawatir apabila kejahatan itu akan menjangkauku, maka aku berkata: “Ya Rasulallah, sesungguhnya kami dulu dalam kejahiliyahan dan keburukan.  Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini (Iman-Islam) kepada kami, maka apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan?”

Beliau bersabda: “Ya, ”

Aku bertanya: “Dan apakah setelah keburukan itu ada kebaikan (lagi)?”

Beliau menjawab: “Ya, dan di dalamnya ada kekeruhan.”

Aku bertanya: “Dan apa kekeruhannya?”

Beliau menjawab: “Suatu kaum yang mengambil petunjuk kepada selain petunjukku.”- Dan ada suatu riwayat-Suatu kaum yang mengambil sunnah/ perbuatan kepada selain sunnahku dan mengambil petunjuk kepada selain petunjukku–.  Engkau kenal mereka itu dan engkau ingkari.”

Aku bertanya: “Maka apakah setelah kebaikan itu ada keburukan (lagi)?”

Beliau menjawab: “Ya.  Juru-juru da’wah/ penyeru-penyeru ada di atas pintu-pintu jahannam, barangsiapa yang menjawab (mengabulkan) seruan mereka itu, maka mereka lemparkan dia ke dalam jahannam.”

Aku berkata: “Ya Rasulallah, tunjukkanlah sifat-sifat mereka itu kepada kami.”

Beliau menjawab: “Mereka itu dari kulit kita dan mereka berbicara dengan bahasa- bahasa kita.”

Aku bertanya: “Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku apabila aku menjumpai yang demikian itu?”

Beliau bersabda: “Kamu tetaplah berada di jama’ah muslimin dan imamnya.”

Aku bertanya: “Apabila mereka (Muslimin) tidak memiliki jama’ah dan tidak punya imam?”

Beliau bersabda: “Maka kamu singkirilah kelompok-kelompok (firqah-firqah) itu seluruhnya walau kamu (harus) menggigit akar pohon sampai kamu menemui kematian dan kamu (tetap) atas yang demikian itu.” (HR Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud, shahih(.[2]

 

     Khotib tersebut ketika penulis konfirmasi mengenai siapa orang-orang yang dia jadikan contoh itu, dia kemukakan, di antaranya adalah yang dari lembaga kemasjidan dulunya, dan berbicara di satu hotel di Jakarta, di depan para ulama dan tokoh Islam. Orang tersebut menyebutkan bahwa yang di barisan depan ini adalah gurunya. Maka khotib ini menyanggah langsung dalam pertemuan itu, bahwa dirinya bukan guru orang itu. Karena orang itu mengatakan, pancasila sudah final, dan uraian-uraian semacamnya, yang bagi khotib tidak cocok dengan Islam, bahkan mengandung pengganjalan terhadap syari’at; maka lantaran dianggap sebagai gurunya itu tadi, khotib menyanggah: Saya ini sampai sekarang tidak hafal pancasila, dan tidak tahu apa arti ketuhanan di dalamnya itu. Jadi saya bukan gurunya, tandas khotib.

   Adapun dua tokoh lainnya, yang satu dikenal dengan ungkapannya, Bila diterapkan syari’at Islam maka yang terjadi bukan persatuan tapi persatean. Itu adalah perkataan mantan pemimpin Ormas Islam besar di Indonesia, dan yang satunya lagi masih jadi petinggi Ormas Islam besar lainnya yang dikenal dengan ungkapannya yang sengak (baunya tidak enak) tentang apa yang dia sebut sebagai organisasi Islam trans nasional. (haji).

 

 

 



 

[1] Perlu diketahui, dalam ilmu hadits, kedudukan ucapan Nabi saw lebih kuat dibanding perbuatan Nabi saw. Hal ini perlu diingat pula, karena seakan sekarang orang berpandangan, kalau hanya sekadar berbicara, maka tidak ada hukumnya. Hingga tidak sedikit orang yang mengobral janji tanpa ada pelaksanaannya, dan tidak ada hukumannya apa-apa. Padahal itu sudah termasuk penipuan. Tentang berbicara dalam Islam, kalau pembicaraannya itu mencaci Nabi Muhammad saw, misalnya, maka terkena hukum berat, yaitu murtad, dan darahnya halal, alias boleh dibunuh. Ada perbedaan pendapat, apakah perlu diminta taubat dulu, lalu kalau tidak mau baru dibunuh, atau tidak usah diminta taubat. Kebanyakan ulama, dalam hal mencaci Nabi Muhammad saw, tidak perlu diminta taubatnya. Jadi darahnya langsung halal. Jadi yang namanya perkataan dalam Islam, itu justru punya bobot yang cukup dalam hal perhitungannya, baik di dunia maupun di akherat.  Sampai pertanda masuk Islam, dari non Islam pun adalah ucapan dua kalimah Syahadat dengan lisan. Ini menunjukkan betapa pentingnya ucapan atau perkataan dalam Islam. Karena ucapan itu ada perhitungannya secara ketat, maka Nabi saw berpesan:

( إيَّاكم والكَذِبَ ، فإنَّ الكذِبَ يهدي إلى الفُجور ، وإنَّ الفجور يهدي إلى النارِ ) أخرجه : البخاري 8/30 ( 6094 ) ، ومسلم 8/29 ( 2607 ) ( 103 ) و( 104 )و( 105 ) عن عبد الله بن مسعود ، به .

) .

Jauhilah olehmu sekalian berdusta. Karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan iti menunjukkan ke neraka. (HR Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud).

 

[2] فتح الباري لابن حجر – (ج 20 / ص 89)

Ibnu Hajar, Fathul Bari, juz 20 halaman 89, hadits nomor 6557).