FPI dan Neo Komunis

Kenyataannya, komunisme masih menjadi sesuatu yang harus diwaspadai di negeri ini.

SEBAGAI sebuah ideologi, komunisme hinga kini tak juga mati. Penganutnya tampil menyesuaikan diri. Ada yang berjubah agama, dan menduduki posisi strategis di perguruan tinggi berlabel agama. Ada juga yang berjubah nasionalis-demokrat, ada yang bersembunyi di balik Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagainya. Pada umumnya, penganut komunis tidak berani tampil telanjang. Namun demikian, ada satu-dua yang berani muncul dengan gegabah-berani, antara lain Ribka Tjiptaning Proletariati.

Sikap gegabah-berani Ribka antara lain diekspresikan dengan menerbitkan sejumlah buku, seperti Aku Bangga Menjadi Anak PKI dan Anak PKI Masuk Parlemen. Ia bangga menjadi anak PKI, karena bapaknya yang anggota PKI dinilainya tidak pernah korupsi. Barangkali, Ribka ingin mensosialisasikan sebuah nilai sesat, yaitu mendingan menganut komunis daripada menjadi koruptor.

Konstruksi logika Ribka ini nampaknya sudah mulai tersosialisasikan dengan baik. Antara lain, diadopsi oleh seniman liberal seperti Oppie Andaresta yang memodifikasi logika Ribka dalam bentuk “mendingan jadi pelacur daripada jadi koruptor”. Konstruksi logika yang sama boleh jadi menunjukkan bahwa keduanya mempunyai kecenderungan ideologis yang sama: komunis!

Konstruksi logika seperti itu disebut sesat, karena bertentangan dengan etika, ekspektasi (harapan, dugaan) sosial, dan tentu saja agama. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan logika itu: mendingan jadi pelacur daripada jadi koruptor, atau mendingan berpaham komunis yang anti agama daripada jadi koruptor. Karena, pelacur, koruptor, dan komunis sama-sama negatifnya.

Sikap gegabah-berani Ribka dimulai pada masa mendiang Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jadi presiden. Kemudian berlanjut, ketika Megawati anak Soekarno menjadi presiden menggantikan Abdurahman Wahid yang didaulat mundur karena korupsi. Artinya, Abdurrahman Wahid selain bersimpati kepada (penganut) komunis, ia juga punya kecenderungan korup.

Eksistensi Ribka sebagai anak PKI bisa tegak di zaman Abdurrahman Wahid, masih bisa dimengerti, walaupun amat membingungkan. Begitu juga ketika Megawati anak Soekarno jadi presiden, masih bisa dimengerti. Karena, Soekarno mendukung eksistensi PKI di tanah air. Akibatnya Soekarno terpelanting dari kekuasaannya.

Namun, yang tidak bisa dimengerti, eksistensi Ribka dan kegegabah-beraniannya tetap tegak di masa SBY, padahal SBY adalah seorang jenderal bintang empat yang saptamargais dan anti komunis. Apalagi, SBY selama ini dikenal sebagai menantu Jenderal Sarwo Edhie yang dikenal tegas memberantas pengikut komunis. Kiprah Ribka di parlemen dan sebelumnya menerbitkan dua buku yang terang-terangan membangun simpati kepada PKI, seolah-olah mengejek sang jenderal.

Salah satu ciri khas kaum komunis (PKI) di dalam melawan siapa saja yang dianggapnya musuh adalah melancarkan gerakan fitnah, dan sebagainya. Mereka juga gemar membuat kekacauan, menyebar isu SARA, menimbulkan kebencian dan permusuhan horizontal. Ribka nampaknya penganut setia doktrin ini. Contohnya, sebagaimana terjadi pada FPI (Front Pembela Islam). Setidaknya, sudah dua kali FPI menjadi sasaran. Yaitu, pada kasus Purwakarta (Mei 2006) dan kasus Banyuwangi (Juni 2010).

Kasus Purwakarta

Kasus Purwakarta terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2006. Pada saat itu berlangsung sebuah acara bertajuk Dialog Lintas Agama dan Etnis, Merajut Cinta yang Terserak. Acara yang berlangsung di Gedung PKK Jalan RE Martadinata, Purwakarta ini, dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari kalangan ormas berbagai agama.

Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam acara tersebut didapuk sebagai Keynote Speaker (pembicara kunci), sedangkan pembicara lainnya antara lain Albertus Patti, Romo Sarafin, Dani Sanusi, JM Nainggolan Mth dan I Wayan Giri Sudhiarta.

Bila Gus Dur memang seorang guru bangsa sebagaimana selama ini digadang-gadang oleh pengikutnya, seharusnya ia sebagai keynote speaker bisa tampil santun, bijaksana, dan bisa menerima adanya pebedaan. Nampaknya, Gus Dur lebih banyak diatur oleh hawa nafsunya. Sehingga yang ia sampaikan di forum adalah provokasi dan menebar fitnah.

Sebagai keynote speaker kala itu, Gus Dur jusru memilih topik pembicaraan yang sedang sensitif, dan ia berada pada posisi yang sangat kekanak-kanakan. Ia ngotot mengutarakan pendiriannya yang tidak setuju dengan RUU APP (Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi) yang kala itu sedang hangat memasuki wilayah pro-kontra.

Kalau Gus Dur memang punya kepantasan sebagai guru bangsa, tentu ia akan berhati-hati dan tidak menjadi tukang kompor atau tukang kipas, padahal tujuan forum itu justru untuk menurunkan tensi. Kesalahan utama jelas pada panitia yang telah menjadikan tukang kompor sebagai keynoye speaker. Pilihan pantia menjadikan Gus Dur sebagai keynote speaker boleh jadi dengan maksud baik, antara lain berharap Gus Dur bisa jadi semacam solusi bagi konflik yang terlanjur bergulir. Namun sayangnya harapan itu tak kesampaian, justru Gus Dur menjadi sumber konflik. Begitulah watak orang yang punya kecenderungan ke kiri.

Pada forum itu Gus Dur tidak saja mengutarakan sikapnya yang anti RUU APP, tetapi juga menuding aksi 21 Mei 2006 berupa pengerahan massa mendukung RUU APP disahkan menjadi Undang-undang sebagai aksi bikinan yang dibiayai oleh pihak ketiga, alias tidak murni. Lebih jauh, Gus Dur juga mengatakan aksi tersebut tidak dihadiri oleh sejuta umat tetapi hanya seratus ribu orang saja.

Pernyataan provokatif Gus Dur tentu saja mendapat reaksi. Antara lain dari Asep Hamdani (Koordinator FPI Purwakarta). Menurut Asep, keterlibatan berbagai ormas Islam pada Aksi Sejuta Umat 21 Mei 2006 adalah murni inisiatif umat Islam yang mewakili masyarakat untuk memberikan dukungan kepada RUU APP. Pada kesempatan itu Asep menyilakan Gus Dur meninggalkan Purwakarta bila tidak mau minta maaf.

Kalau toh akhirnya Gus Dur meninggalkan Purwakarta, itu karena perannya sebagai keynote speaker telah ditunaikan, dan ia bergegas menuju acara lain. Sebagaimana diberitakan The Jakarta Post edisi 29 Mei 2006:

Gus Dur also clarified Saturday that he was not forced to leave the podium by FPI members during an interfaith discussion in Purwakarta on Tuesday. He said he left the discussion because he had another event in Jakarta to attend.

Sebelumnya, pemberitaan media massa mengabaikan etika cover both side dengan memuat opini yang menyudutkan FPI. Sehari setelah ‘pengusiran’ Gus Dur, beberapa media massa lokal seperti Surya (Jawa Timur) dan Pikiran Rakyat (Jawa Barat) edisi 24 Mei 2006 langsung menerkam opini yang disebarkan oleh Agung Nurhalim yang saat itu menjabat sebagai Korwil Garda Bangsa Jawa Barat. Garda Bangsa (Gerakan Pemuda Kebangkitan Bangsa) merupakan salah satu organisasi massa di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) yang sangat fanatis mendukung sosok Gus Dur.

Menurut Garda Bangsa, Gus Dur diusir FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), dan FUI (Forum Umat Islam). Sementara itu, pada hari yang sama RCTI mengutip pernyataan Aliansi Masyarakat Anti Kekerasan (AMAK) bahwa Gus Dur diusir dari Purwakarta oleh FPI dan sebagainya. Selain itu, AMAK juga menuding FPI, MMI, FUI dan HTI sebagai ormas Islam yang meresahkan masyarakat dan suka main hakim sendiri.

Di media massa, Rieke Diyah Pitaloka dan Badriyah dari AMAK menyebut keempat ormas Islam itu sebagai penjahat berjubah. Di Metro TV, Rieke Dyah Pitaloka dan Taufiq (dari AMAK) menggunakan istilah preman berjubah kepada keempat ormas Islam di atas yang ditudingnya telah mengusir Gus Dur dari Purwakarta.

Jadi, meski mereka menggunakan judul anti kekerasan bagi kelompok mereka, namun secara terang benderang dapat dilihat mereka juga menggunakan kekerasan untuk menghadapi dan mencemooh lawan politiknya. Antara lain dalam bentuk kata-kata dan istilah yang bermakna kasar (preman dan penjahat).

Kasus Banyuwangi

Kasus Banyuwangi terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2010. Ketika itu, Ribka Tjiptaning, Rieke Dyah Ayu Pitaloka dan Nursuhud dari Komisi IX DPR (membidangi Kesehatan dan Tenaga Kerja), seharusnya melakukan tatap muka dengan PPI (Persatuan Perawat Indonesia) dan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) pada pukul 13:00 WIB, untuk sosialisasi kesehatan gratis. Namun, di luar rencana semula, mereka menggelar acara lebih awal di rumah makan Pakis Ruyung, Banyuwangi, Jawa Timur. Peserta sosialisasi ternyata tidak hanya dari Banyuwangi, tetapi juga berasal dari luar Banyuwangi seperti Malang dan sebagainya.

Acara di rumah makan Pakis Ruyung itu memang di luar acara resmi, dan bisa terselenggara karena Ribka Tjiptaning dan kawan-kawan diminta oleh sejumlah elemen masyarakat. Mereka pun memenuhi undangan itu. Begitu versi Ribka. Namun, bagi elemen masyarakat lain, agenda tambahan itu merupakan agenda tersembunyi. Antara lain berisi acara temu kangen dengan para korban PKI mantan anggota PKI dan keluarganya.

Sejumlah elemen masyarakat pun membubarkan pertemuan itu. Dengan alasan, sosialisasi kesehatan gratis dari Komisi IX hanya sebagai kedok semata, karena dicurigai merupakan kegiatan terselubung untuk menumbuhkan semangat komunisme. Apalagi, banyak pesertanya yang datang berasal dari luar Kabupaten Banyuwangi. Demikian pandangan Aman Faturahman, Ketua FPI Banyuwangi.

Hal itu disangkal Ribka. Menurut Ribka, ia dan kawan-kawan tidak melakukan temu kangen dengan bekas anggota atau keturunan PKI di Banyuwangi, tetapi murni dalam rangka menjalankan tugas Komisi IX DPR tentang sosialisasi pentingnya penyediaan fasilitas kesehatan gratis di daerah. Namun menurut Rieke, kegiatan sosialisasi kesehatan gratis tersebut merupakan kegiatan umum dan bisa dihadiri siapa saja, termasuk bekas anggota atau keturunan PKI.

Keberadaan bekas anggota atau keturunan PKI juga dibenarkan Muhammad Abas (Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Banyuwangi). Menurut Abas, undangan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi kesehatan gratis tersebut berasal dari berbagai elemen, namun beberapa peserta yang hadir merupakan keturunan keluarga bekas anggota PKI.

Kalau memang demikian, Ribka kurang jujur dan tidak taat prosedur. Kalau memang ada acara tambahan apalagi melibatkan bekas anggota atau keturunan PKI, sudah seharusnya ia menyampaikan laporan pendahuluan kepada aparat terkait. Sikap Ribka dan kawan-kawan jelas mendudukkan aparat pada posisi sulit.

Solusi paling memungkinkan, mendayagunakan elemen-elemen masyarakat yang kontra dengannya. Sejauh untuk kepentingan negara, pendayagunaan ini sah-sah saja. Kenyataannya, komunisme masih menjadi sesuatu yang harus diwaspadai di negeri ini. Keterlibatan pentolan ormas tertentu di dalam pembubaran pertemuan ‘ilegal’ tersebut, jangan lantas dikaitkan secara resmi dengan lembaga tempat mereka berkiprah. Karena, belum tentu kiprah mereka resmi mewakili lembaganya. Di sinilah kekurang hati-hatian Ribka dan kawan-kawan, sehingga cenderung kepada memfitnah FPI.

Munarman pada sebuah teve swasta pernah mengatakan, FPI tidak pernah menugaskan anggota dan pengurusnya untuk membubarkan sebuah acara tertentu di Banyuwangi. Dalam gerakannya, FPI mempunyai protap seperti adanya surat perintah resmi dari pimpinan, menggunakan atribut resmi FPI, dan lapor diri kepada aparat sebelum bergerak.

Semangat Membubarkan

Bukan kali ini saja muncul semangat membubarkan FPI dan ormas Islam lainnya. Sejak beberapa tahun lalu, suara seperti itu sudah berdengung. Para pendengungnya selain dari entitas yang secara jelas kiri (penganut komunisme) seperti Ribka, namun juga dari kalangan liberal seperti Ulil Abshar Abdalla pentolan JIL (Jaringan Islam Liberal).

Mereka menamakan diri kelompok anti kekerasan, namun dalam prakteknya juga menggunakan kekerasan verbal. Mereka tidak punya keberanian menghadapi kekerasan fisik dengan kekerasan fisik, dan cenderung menghindar karena pasti kalah.

Di zaman Orde Lama, semangat membubarkan ormas Islam dan partai Islam sudah pernah terjadi. Kalangan komunis yang kala itu merasa kuat, meminta presiden Soekarno membubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) dan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia).

Kini, di era reformasi sasarannya tidak lagi kepada ormas dan partai Islam tetapi apa saja yang beraroma Islam: perda yang dituding bernuansa syari’at Islam, rancangan undang-undang yang dituding bernuansa syari’at Islam (seperti RUU APP), dan sebagainya.

Bahkan, kaum liberalis yang lebih bisa menerima paham kiri, berusaha menghilangkan Islam itu sendiri. Ada di antara mereka yang mengatakan Allah itu bukan nama tuhannya umat Islam, karena sebutan Allah sudah ada sejak pra Islam untuk menyebut sejenis dewa air.

Ada yang mengatakan, shalat itu tidak wajib. Makna wajib dari perintah shalat itu mengikuti kaidah bahasa Arab. Sehingga kewajiban itu datangnya bukan dari Allah. Ada pula yang mengatakan bahwa atheisme itu berhak hidup sejajar dengan penganut agama-agama lainnya.

Ada yang dengan kekuasaannya sebagai petinggi institusi pendidikan Islam ‘menekan’ mahasiswanya tidak boleh menulis kata Allah dengan lanjutan SWT (subhanahu wa ta’ala). Karena yang mengakui Allah itu subhanahu wa ta’ala hanya orang Islam, sedangkan mereka yang bukan Islam, tidak demikian. Ia juga melarang mahasiswanya menulis kata Muhammad dengan diakhiri SAW (shallallahu ‘alaihi wa sallam); tidak boleh menulis Muhammad dengan sebutan Nabi. Karena yang menganggap Muhamad sebagai Nabi hanya orang Islam, sedangkan non-muslim tidak menganggap Muhammad Nabi. Bahkan ia juga melarang dalam sebuah karya ilmiah ada kalimat-kalimat Islam sebagai agama yang sempurna atau Islam sebagai agama yang haq, dan kalimat-kalimat sejenis itu.

Bila mereka tidak mampu menghapuskan Islam, setidaknya mereka telah berhasil membuat orang Islam bingung, ragu-ragu dan boleh jadi kelak meninggalkan agama Islam. Upaya-upaya itu dibungkus dengan nama indah yaitu pluralisme, inklusifisme, liberalisme, dan sebagainya. Semangatnya sama: ‘membubarkan’ Islam sebagai agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta’ala .

Dan, Ulil merupakan komandan dari kelompok ini. Ia konon masih keponakan Gus Dur yang juga punya semangat sama. Bila dulu Ulil gagal memanfaatkan NU untuk ‘membubarkan’ Islam, kini ia boleh jadi sedang mempersiapkan hal yang sama di tempat yang baru.

Di masa Hasyim Muzadi jadi Ketua Umum PBNU, ia pernah berkata bahwa NU selama ini sudah terlalu ke kiri. Sehingga, ketika ia berusaha membawanya ke tengah, oleh sebagian orang dirasakan terlalu ke kanan. Mereka yang dimaksud boleh jadi kaum kiri yang bercokol di NU. Sayangnya, kini NU dipimpin oleh imam yang punya kecenderungan terhadap paham sesat syi’ah, pluralisme-liberalisme, dan akomodatif terhadap penganut paham kiri.

Kini, para neo komunis dan penganut komunis original semacam Ribka, bersatu-padu di dalam sebuah wadah yang sering kali dibentuk secara mendadak, dan memberi kesan bahwa mereka dalam jumlah yang banyak. Namun sesunguhnya sedikit sekali. Buktinya, ketika sejumlah media mengadakan polling pembubaran FPI (sekitar Juni 2008), hasilnya tak seperti dugaan mereka: suara yang menolak FPI dibubarkan justru lebih besar dari yang setuju.

Boleh jadi, oleh masyarakat kita FPI dan sejenisnya telah diposisikan sebagai garda terdepan di dalam melawan paham kiri atau paham sejenis itu yang berubah-ubah wajah, jenis kelamin dan jubah. Kalau demikian adanya, pastilah FPI dan sejenisnya akan menjadi musuh bebuyutan mereka, para pengusung neokomunisme yang suaranya pating clebung (tidak keruan) namun arahnya sama yakni anti Islam dan ngotot ingin membubarkan Islam dengan macam-macam cara seperti tersebut di atas. (haji/tede) (nahimunkar.com).