Jakarta, Tengokberita.com – Pernyataan pengacara Ahok yang diungkapkan di persidangan perkara dugaan penistaan agama dengan agenda mendengarkan keterangan saksi KH Ma’ruf Amin tentang adanya bukti komunikasi antara Presiden RI ke SBY dengan ketua umum MUI tersebut menuai polemik baru. Sebagaimana diberitakan, Humprey menyebut, Ma’ruf Amin menerima telpon dari SBY pada 6 Oktober 2016 pukul 10.16. Komunikasi tersebut kemudian dikaitkan pihak pengacara Ahok dengan sikap keagamaan MUI.

Terlepas dari benar tidaknya percakapan itu, sikap pengacara Ahok tersebut dinilai offside dan tidak pada tempatnya. Wakil Ketua Umum Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), Ade Irfan Pulungan, menilai, keterangan yang diungkapkan kuasa hukum Ahok tersebut jelas memiliki implikasi hukum yang tidak main-main. Alasannya, kalau benar bukti tersebut dimiliki kuasa hukum Ahok, bisa dipastikan, perolehannya dilakukan secara ilegal. “Darimana dia memiliki bukti? Kalau memang benar, patut diduga ini adalah hasil sadapan. Siapa yang menyadap ? Yang kita tahu, yang bisa melakukan itu adalah Polri atau BIN (Badan Intelijen Negara)” kata Ade Irfan dalam percakapan dengan tengokberita.com, Rabu (1/2/2016).

Terkait penyadapan atau intersep, Mahkamah Konstitusi juga telah menggariskan, penyadapan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar privasi seseorang yang dilindungi UUD 1945. Pelaksanaan penyadapan, karena tidak diatur secara tegas oleh undang-undang, juga harus dilaksanakan dalam konteks penegakan hukum dan harus ada ijin dari Ketua Pengadilan. Lantas bagaimana, kalau betul, bukti itu dimiliki kuasa hukum Ahok, sudah tentu ini jadi blunder dalam kasus penistaan agama itu sendiri.

ACTA mengaku tak akan tinggal diam. “Ini berpotensi terjadi pelanggaran HAM atas diri KH Ma’ruf Amin. Lagi pula ini tak ada hubungannya dengan persoalan yuridis menyangkut dakwaan penistaan agama. Ini ada penggiringan opini yang sengaja dibangun untuk mengaburkan substansi perkara penistaan agama itu sendiri,” tegas Ade Irfan.

Dia juga menyatakan, bila benar apa yang disampaikan kuasa hukum Ahok, patut diduga terjadi penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan lembaga negara sebagai alat untuk mendukung Ahok.

Sumber: tengokberita.com

(nahimunkar.com)