Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah


Jakarta, Aktual.Com – Direktorat Pendaftaran Penduduk secara blak-blakan mengakui adanya pengiriman e-KTP atau KTP elektronik palsu dari Kamboja di Kantor Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan timnya bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drajat Wisnu Setyawan sudah melakukan koordinasi dengan bea cukai bandara Soetta dilanjutkan ke Bea Cukai pusat.

Tim Ditjen Dukcapil diterima oleh Direktur Kepabeaan Internasional-Ditjen Bea Cukai, Robert Marbun.

“Diinformasikan bahwa memang benar terdapat pengiriman barang cetakan yang berasal dari Kamboja,” ujar Zudan di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Barang cetakan tersebut, lanjutnya, dikirim melalui Jasa Pengiriman Fedex melalui Bandara Soekarno Hatta. Selanjutnya, sesuai prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Bea Cukai Soetta, barang cetakan itu dipindai/diperiksa melalui “x-ray”.

“Cetakan tersebut berupa buku tabungan dan kartu ATM, NPWP, ID card berupa KTP-elektronik,” ungkapnya.

Karena dicurigai bahwa barang cetakan tersebut merupakan dokumen yang dipalsukan, maka barang itu langsung disita dan dilakukan pemeriksaan fisik lebih lanjut.

“Karena ini sudah delik hukum, maka kasus ini akan dilimpahkan ke Polda Metro Jaya untuk penanganan lebih lanjut. Adapun barang bukti serta pelaporan oleh Pihak Bea Cukai akan dilakukan hari ini,” kata Zudan.

Zudan melanjutkan, untuk jumlah KTP-elektronik yang dikirim dari Kamboja, pihak Bea Cukai belum berani menginformasikan.

“Untuk pengecekan dan verifikasi lebih lanjut oleh Ditjen Dukcapil terhadap jumlah dan kebenaran dari KTP-elektronik, pihak Bea Cukai menyarankan untuk berkoordinasi dengan pihak Polda setelah penyerahan kasus ini ke Polda,”

“Besok kami berkoordinasi lebih detil dengan polda karena hari ini barang-barangnya sudah disegel kembali sebagai barang bukti oleh Bea Cukai untuk diserahkan ke polda,” jelas Zudan.

Dia menambahkan, KTP palsu ini tidak bisa digunakan untuk memilih di TPS. Sebab, sistem pengawasan di TPS juga berlapis. Ada saksi, pengawas dan masyarakat di tps yg saling kenal. KTP elektronik atau surat keterangan hanya digunakan di satu jam terakhir (jam 12 hingga 13) untuk pemilih yang belum terdaftar dalam DPT.

Selain itu, pada tanggal 15 Februari dukcapil akan membuka untuk melayani Cek Nik dari TPS. Bila ada yang curiga terhadap KTP elektronik yang diindikasikan palsu.

“Caranya di foto KTP elektroniknya dan kirim ke WA dukcapil setempat. Segera dukcapil cek ke database dan hasilnya dikirim, kembali ke petugas di TPS,”

“Pilkada akan lebih berkualitas dan pemalsuan KTP elektronik bisa distop,” pungkas Zudan.
Pewarta : Nailin In Saroh

(Dedy Kusnaedi)*/aktual.com

(nahimunkar.com)