Gubernur Jatim Desak agar Pusat Pelacuran Dolly Ditutup, Eh Walikota Surabaya (Wanita) Nolak

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mendesak agar penutupan lokalisasi Dolly segera dilakukan. Namun untuk menutupnya, yang memiliki wewenang adalah Pemkot Surabaya, maka pihak Gubernur akan memberi dukungan dan bantuan jika diminta agar lokalisasi Dolly tak lagi eksis di Surabaya. Ternyata Walikota Surabaya Tri Rismaharini (dalam pemilihan diusung PDIP) menentang keras rencana Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo yang akan menutup lokalisasi Dolly. Alasan walikota dari partai kepala banteng itu tampaknya dibuat-buat, bahwa para pelacur itu kebanyakan orang miskin.

Lhah… memangnya kalau miskin boleh jadi pelacur, Bu?

Kalau boleh berkomentar, mestinya sebagai perempuan justru prihatin atas banyaknya perempuan (seribu perempuan lebih) jadi pelacur di tempat zina itu. Namun ternyata sikap walikota ini sebaliknya. Apakah tidak takut dosa ya?

Inilah beritanya:


Walikota Surabaya Tolak Lokalisasi Dolly Ditutup

Ahad, 24 Oktober 2010, 15:38 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA–Walikota Surabaya Tri Rismaharini menentang keras rencana Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo yang merencanakan penutupan lokalisasi Dolly. Risma, panggilan akrab Tri Rismaharini, menyebut bahwa penolakannya bukan terkait pembelaan untuk melegalkan adanya prostitusi di Surabaya, melainkan penutupan lokalisasi yang disebut-sebut terbesar se-Asia Tenggara tersebut bukan solusi yang pas.

“Saya sudah bertemu Gubernur Jatim, dan saya sampaikan bahwa tak bisa lokalisasi Dolly ditutup,” terang Risma, Ahad (24/10). Wali kota perempuan pertama di Surabaya tersebut mengaku khawatir jika ditutup maka pekerja seks komersial (PSK) akan ‘berjualan’ di pinggir jalan hingga akhirnya menyebar tak terkontrol. “Itu yang saya tak mau,” ujar Risma.

Menurutnya, penghuni lokalisasi Dolly itu kebanyakan berlatar belakang keluarga miskin. Sehingga akar masalahnya adalah kemiskinan, yang membuat banyak wanita tercebur dalam dunia prostitusi. “Kita harus tahu akar masalahnya. Jika kemiskinan, kita harus tangani itu dulu,” ucap wali kota yang diusung PDIP tersebut.

Risma melanjutkan bahwa pihaknya sudah punya strategi mengatasi masalah sosial terkait adanya lokalisasi Dolly. Ia akan menggunakan pendekatan fisik maupun nonfisik untuk mengurangi jumlah PSK yang berdasar data terakhir petugas Kecamatan Sawahan mencapai 1.050 orang.

“Kalau untuk nonfisik itu, misalnya ya dengan pengajian dan tambahan kegiatan rohani lainnya. Kan ada masjid-masjid di dekat sana itu yang mengadakan kegiatan. Untuk pendekatan nonfisiknya saya belum mau katakan masih rahasia,” katanya berteka-teki.

Risma mengaku tak khawatir dengan kebijakannya yang bakal mengundang kecaman warga Surabaya. Ia mengungkap, 95 persen penghuni wisma Dolly sebenarnya bukan dari Surabaya, melainkan dari berbagai daerah di Jatim. Maka itu, ia menargetkan pada 2011, konsep yang dirancangnya akan dilaporkan kepada Gubernur Jatim, sebagai langkah pengganti penutupan lokalisasi Dolly.

“Intinya kan gimana caranya untuk menertibkan para PSK. Orang kesitu (Dolly) kan memang untuk itu. Nah, konsep yang saya buat itu nanti mempertimbangkan hal itu,” tukas Risma.

Sebelumnya, Gubernur Jatim Soekarwo mendesak agar penutupan lokalisasi Dolly segera dilakukan. Karena yang memiliki wewenang adalah Pemkot Surabaya, maka pihaknya akan memberi dukungan dan bantuan jika diminta agar lokalisasi Dolly tak lagi eksis di Surabaya.

“Akar masalah penghuni Dolly bukan melulu kemiskinan, jadi kami akan dorong terus agar Dolly ditutup. Saya terima jika rencana ini ada muatan politis, tapi tujuannya bagus,” tegas anggota Dewan Pembina Partai Demokrat tersebut.

Red: Djibril Muhammad

Rep: Erik Purnama Putra

Sumber: Republika.co.id

Baru kali ini…!

Kita tidak tahu apa di balik ngototnya walikota yang membela pelacuran itu. Jangan-jangan terkesan oleh sosok germo pemelihara sekian banyak pelacur di Jawa Timur bernama Suwono Blong, tahu-tahu dengan tingkahnya itu justru mendapatkan hadiah Kalpataru (penghargaan pemerintah yg diberikan kpd orang yg telah berjasa dlm memelihara kelestarian lingkungan hidup) di masa Presiden Soeharto dengan Menteri Lingkungan Hidup Emil Salim (orang Minang / Padang). Sampai-sampai kemudian Kakanwil Departemen Sosial waktu itu disemprot langsung oleh rombongan wartawan dari Jakarta: Baru kali ini orang Minang ditipu oleh orang Jawa Timur! (Kalau tak salah yang berkata keras terhadap Kakanwil Depsos waktu itu Pak Tarman Azam –yang kini dikenal sebagai tokoh PWI).

Dalam kasus tentang pelacuran pula, ternyata: Baru kali ini Gubernur dieyeli (ditentang dengan alasan dibuat-buat) oleh walikota!

Hitung-hitung, orang yang menentang penutupan pusat pelacuran Dolly itu kalau nanti sudah tidak jadi pejabat, dan jasad sudah ditimbun tanah dalam kubur, siapa tahu ribuan pelacur mengusulkannya jadi pahlawan? Lumayan khan?!! Astaghfirullah… na’udzubillahi min dzalik!!

(nahimunkar.com)