Salah satu poster yang berada di antara masyarakat yang mendemo Ahok di luar gedung sidang PN Jakut, pada 27 Desember 2016. Foto oleh Santi Dewi/Rappler


Dengan demikian, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

JAKARTA, Indonesia — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan bahwa nota keberatan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dalam kasus dugaan penistaan agama tidak dapat diterima, pada Selasa, 27 Desember.

Dengan demikian, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Sebelumnya pada sidang pertama, 13 Desember, Ahok mengajukan nota keberatan di mana ia menyampaikan tidak ada niat untuk menodakan agama dalam pidatonya di Kepulauan Seribu.

Selanjutnya pada sidang kedua, 20 Desember, jaksa penuntut umum (JPU) merespon nota keberatan tersebut dengan meminta kepada hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan Ahok dan kuasa hukumnya. JPU juga meminta hakim menyatakan surat dakwaan yang telah mereka susun sah secara hukum dan menetapkan pemeriksaan terdakwa Ahok dilanjutkan.

Hasil sidang ketiga memutuskan bahwa eksepsi Ahok dan kuasa hukumnya tidak dapat diterima. Maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.

Terhadap putusan ini, untuk terdakwa Ahok dan penasihat hukumnya bisa mengajukan upaya hukum jika tidak sependapat dengan majelis. Pada akhir sidang, Ahok hanya mengatakan, “Yang Mulia Hakim, kami akan pertimbangkan”.

Dengan demikian, sidang ditutup dan dibuka kembali sesuai dengan surat Keputusan Mahkamah Agung atas dasar permohonan dari jaksa dan kepolisian.

“Maka persidangan berikutnya kami tunda hingga Selasa, 3 Januari 2017, di gedung Kementerian Pertanian, JL MH Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan,” kata Dwiarso Budi Santiarto.

Ahok didakwa melakukan penistaan agama terkait ucapannya di Kepulauan Seribu. Saat itu ia mengutip surah Al Maidah ayat 51 dalam konteks memilih pemimpin.

Oleh karenanya, JPU menilai Ahok telah melakukaan penodaan terhadap agama serta menghina para ulama dan umat Islam.

Ahok kini dijerat Pasal 156 dan 156a KUHP.

Menurut Pasal 156 KUHP, barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Sementara menurut Pasal 156a KUHP, pidana penjara selama-lamanya lima tahun dikenakan kepada siapa saja yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

Sumber: rappler.com

(nahimunkar.com)