Dai Muhammad Arifin Ilham akan memberikan tausiah kepada pegawai KPK di Jakarta, Selasa (16/7).


REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menyatakan sertifikasi untuk dai di Indonesia dirasa terlalu berlebihan. Dia lebih setuju pencegahan radikalisme dilakukan dengan dialog intens antara pemerintah dengan dai yang ada.

“Jadi bagi saya sertifikasi bukan jaminan untuk mencegah radikalisme Islam. Yang paling penting itu justru membuka ruang ruang dialog,” kata Hidayat, Senin (23/3).  Dengan dialog, kata dia, nantinya ada upaya penanaman nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Upaya ini bisa digulirkan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selain dialog intens, kata dia, bisa juga nanti pemerintah membuat program pelatihan bagi dai yang ada. Dari sinilah pemerintah bisa melakukan penanaman nilai nilai anti radikalisme. “ Ini lebih efektif dibanding sekedar memberi cap ke dai dengan selembar sertifikat,” ujarnya.

Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengusulkan agar ada sertifikasi terhadap para ulama.  Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris menyatakan sertifikasi dai dan ustaz menjadi salah saru cara mencegah ajaran radikal, seperti yang dipraktekkan di negara Singapura dan Arab Saudi.*/republika.co.id

Rep: c05/ Red: Agung Sasongko

Republika/Adhi Wicaksono

***

Pemerintah Rumuskan Standar Kualifikasi Bagi Penceramah Agama

Lukman Hakim Saifudin. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com – Kementerian Agama (Kemenag) tengah merumuskan standar kualifikasi bagi penceramah agama. Standar kualifikasi itu nantinya hanya akan diberikan kepada orang-orang yang dianggap layak menyampaikan ceramahnya.

“Sekarang kami bekerja keras untuk merumuskan apa kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan sebagai standar penceramah itu. Lalu kemudian bisa diakui sebagai penceramah yang memiliki kualifikasi cukup,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Komplek PTIK, Jakarta, Kamis (26/1).

Lukman berharap dengan rumusan tersebut, pihak penyelenggara bisa memilah para penceramah yang layak. Terpenting, mengantisipasi adanya penceramah yang menghujat dan bersikap intoleran antar-umat beragama.

Kendati begitu, dikatakan Lukman untuk menyusun rumusan standar kualifikasi itu pihaknya akan mengajak sejumlah pihak semisal ulama dan tokoh agama. Termasuk, menunjuk pihak atau lembaga yang berhak memberikan sertifikat terhadap penceramah agama yang lolos kualifikasi.

“Lalu juga siapa yang akan memberikan sertifikat bahwa ini penceramah sudah qualified misalnya. Pemerintah sendiri tidak ingin itu, karena ini biarlah menjadi porsi pihak yang memiliki otoritatif,” ujarnya.

Disinggung siapa pihak atau lembaga yang nantinya ditunjuk memberikan sertifikat itu, Lukman menyebut Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau ormas gabungan lainnya. “Bisa MUI, bisa ormas gabungan dari ormas agama atau yang lain. Justru di sini kita sedang mendengar pendapat,” pungkas Lukman.

[eko]/ merdeka.com

(nahimunkar.com)