Ibarat Penyakit dan Dokter Bergandeng Tangan

(Ini Tulisan Ingin Menggambarkan Buram dan Ruwetnya Keadaan)

Bagaimana jadinya bila ada kasus pasien ditimpa penyakit yang penyakit itu bersekongkol dengan dokter. Lalu pada saat pasien dan keluarganya melaporkan adanya kolaborasi antara penyakit dengan dokter kepada kepala rumahsakit, justru dijawab dengan argumen yang berputar-putar seraya berkelit: “Jangan paksa saya!”

***

Perseteruan Cicak versus Buaya yaitu KPK versus Polri, rupa-rupanya menghasilkan resonansi yang cukup luas jangkauannya. Antara lain menyentuh gendang kalbu seorang Khotib pada sebuah masjid tradisional yang biasanya menampilkan materi khotbah adem-ayem, normatif, dan apolitis.

Dengan perumpamaan sederhana, sang Khotib menggambarkan situasi saat ini dengan untaian kalimat yang jenaka: “… kalau penyakit kerja sama dengan dokter, kasian pasiennya, dong…”

Kenyataannya, memang demikian. Koruptor bisa berkolaborasi dengan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan), sehingga tindak pidana korupsi mereka bisa di-SP3-kan. Bahkan, melalui kolaborasi itu, koruptor dan penegak hukum bisa merekayasa kasus sebagaimana diduga menimpa pada Bibit-Chandra (pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi).

Akan lebih parah lagi, bila pada saat pasien dan keluarganya melaporkan adanya kolaborasi antara penyakit dengan dokter kepada kepala rumahsakit, justru dijawab dengan argumen yang berputar-putar seraya berkelit: “Jangan paksa saya!”

Citra Polisi

Pasca diperdengarkannya rekaman hasil sadapan KPK terhadap Anggodo yang lincah berinteraksi dengan sejumlah petinggi negara (3 November 2009), citra polri langsung nyungsep ke titik terendah. Dugaan adanya kriminalisasi terhadap petinggi KPK yang diduga dilakukan oleh Polri, kian memperkuat opini yang sudah ada di benak publik.

Tapi, polri tak mau begitu saja menyerah. Dua hari kemudian, 5 November digelar rapat dengar pendapat antara Kapolri dan jajarannya (termasuk Kabareskrim Susno Duadji) dengan Komisi III DPR RI. Tujuan meng-counter opini dan citra negatif tentang Polri melalui forum dengar pendapat tersebut justru menuai kritikan sinis.

Komisi III DPR RI dituding menjadi Humas Polri. Airmata Susno yang merembes di forum itu justru dipertanyakan (lihat detik.com edisi Jumat, 06/11/2009 06:03 WIB di bawah judul Menebak Air Mata Susno). Bahkan ada yang menilai forum dengar pendapat itu diduga merupakan rekayasa di antara sesama buaya (lihat tulisan berjudul Bukan Hanya Susno, Tapi Bibit-Chandra Juga Punya Keluarga di nahimunkar.com edisi November 11, 2009 2:54 am).

Detikcom edisi Jumat, 06 November 2009, mewartakan, raker Komisi III DPR dengan jajaran Mabes Polri yang berlangsung selama 7 jam lebih itu, diakhiri dengan banjir pujian bagi Polri. Antara lain dari Fahri Hamzah, Wakil Ketua Komisi III yang juga Wasekjen PKS: “Saya mengapresiasi polri karena tidak terpancing dengan statement-statement yang ada meski sangat keras.”

Sementara itu Bambang Susatyo dari Fraksi Golkar mengatakan, bahwa fraksinya merasa tidak rela Polri diobok-obok, dan Polri harus diselamatkan dan dihindarkan dari upaya kriminalisasi. Bambang juga menilai, “Lembaga Polri direndahkan martabatnya.” Bahkan ada anggota Komisi III lainnya yang memberi apresiasi kepada Polri karena dianggapnya tetap teguh dalam tekanan yang berat serta berani mengabaikan rekomendasi tim 8 untuk menahan Anggodo.

Menurut Tamrin Amal Tomagola, Sosiolog Universitas Indonesia, ulah anggota Komisi III DPR itu bukan jenis upaya solusi yang pantas diteladani, sama sekali tidak menjernihkan persoalan serta mendinginkan suasana konfrontatif, justru kian memicu kontroversi.

(http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/09/02384985/dpr.mengoyak.nurani.rakyat)

Boleh jadi akibat banyaknya kritikan dan cibiran sinis kepada Komisi III DPR RI itu, mereka memperbaiki diri. Pada rapat kerja berikutnya, 9 November 2009 dengan Kejaksaan Agung, sejumlah pertanyaan yang diajukan Komisi III sedikit lebih tajam. Bila dalam raker bersama Kapolri, suasana ruang rapat tampak santai dan diselingi tepuk tangan untuk Susno, serta penuh dengan pernyataan dukungan kepada Polri, suasana Raker dengan Kejagung tampak lebih serius.

Namun, dasar buaya tetap saja buaya. Watak asli Komisi III DPR RI ini kembali terlihat saat mereka menggelar rapat kerja dengan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi (Kompak), 11 November 2009. Ray Rangkuti dari Kompak meminta klarifikasi soal salah satu butir kesimpulan Komisi III dan Kejagung yang berlangsung dua hari sebelumnya. Kesimpulan itu berbunyi Komisi III mendesak Kejaksaan RI untuk menangani perkara 2 pimpinan KPK nonaktif, Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto.

Artinya, dalam kasus Bibit-Chandra, Komisi III DPR lebih pro Polri dan Kejaksaan ketimbang pro rakyat, padahal mereka wakil rakyat. Menurut Fadjroel Rachman, jurubicara Kompak, Komisi III pada intinya mendukung Kejaksaan untuk meneruskan kasus Bibit dan Chandra dan tidak mendengarkan rekomendasi Tim 8. “Dengan demikian jelas siapa kawan siapa lawan.”

Dukungan Komisi III DPR terhadap Polri sama sekali tidak dapat mendongkrak citra polri di benak masyarakat luas. Bahkan, ketika muncul aksi demo mendukung polri, sekaligus menolak keberadaan Tim 8 yang dibentuk Presiden 2 November 2009, serta menuntut Bibit-Chandra diproses hukum, masyarakat memandangnya sebagai bagian dari upaya rekayasa kalangan (oknum) polri di dalam melawan aksi massa yang telah lebih dulu melawan korupsi, dan melawan kriminalisasi KPK.

Dugaan adanya rekayasa dukungan bagi Polri melalui sejumlah demo, memang tidak bisa disalahkan. Karena ada yang ganjil dari para pendemo itu. Antara lain ada sekelompok massa bertato yang melakukan unjuk rasa di depan kantor Wantimpres (tempat Tim 8 berkantor). Mereka menamakan dirinya Relawan Proklamasi dan Relawan Humanis. Meski melakukan unjuk rasa di kantor Wantimpres, namun dalam orasinya mereka lebih banyak mengecam Mahfud MD Ketua Mahkamah Konstitusi (detik.com edisi 09 Nov 2009).

Harian Kompas edisi 19 November 2009 melaporkan, di Bandar Lampung muncul aksi pro Polisi yang menentang rekomendasi Tim 8. Mereka menamakan diri Angkatan Muda Indonesia Bersatu dan Gerakan Masyarakat Bersatu. Unjuk rasa berlangsung di Tugu Gajah, Bandar Lampung. Sementara itu, di Sumatera Utara sejumlah ratusan massa yang menamakan diri Forum Masyarakat Peduli Hukum Sumatera Utara (FMPH-SU) dan Keluarga Besar Sopir dan Pemilik Sumut, juga berunjuk rasa menolak rekomendasi Tim Delapan.

Bersamaan dengan itu, di Jakarta sejumlah kelompok massa menggelar unjuk rasa dengan tema yang sama dengan kelompok massa di Lampung dan Sumatera Utara. Mereka antara lain menamakan diri dengan Komite Pemuda Nusantara, Laskar Empati Pembela Bangsa, dan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) yang lekat dengan nama Eggi Sudjana. Selama ini Eggi, mantan aktivis HMI MPO konon dikenal sebagai sosok yang tergolong “maju tak gentar membela yang ba…”

Temuan di lapangan seperti itulah yang menguatkan dugaan bahwa demo pro Polisi yang menentang Tim 8 dilakukan oleh orang bayaran. Dugaan itu kian diperkuat ketika IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) membenarkan pernah ditawari untuk melakukan aksi demo tandingan yang intinya mendukung Polri. Menurut Tifa Dililipaly (Ketua Umum Garda IPKI), DPP IPKI Jakarta Utara pernah dikunjungi sejumlah anggota kepolisian yang menawarkan mengikuti aksi demo tandingan. Hal ini disampaikan Tifa kepada sejumlah wartawan di Hotel Niko, Jakarta. (Kompas, Jumat, 20 November 2009)

Sementara itu Mayjen (Pun) Syamsu Djalal (Ketua Umum IPKI) yang pernah menjabat Jamintel Kejaksaan Agung (1998-1999) terheran-heran dengan adanya sejumlah pihak yang melakukan aksi demo tandingan mendukung Polri. Syamsu Djalal menduga, demo tandingan yang saat itu berlangsung bertujuan untuk mengangkat kembali citra Polri yang sedang turun. “Itu norak, kampungan, tidak profesional. Seharusnya introspeksi diri, apa kekurangannya…” (http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/20/23212363/ipki.mengaku.permah.diajak.demo.dukung.polri)

Demo tandingan mendukung polri masih saja terjadi pasca pidato SBY merespon kasus Bibit-Chandra, sebagaimana terjadi pada 29 November 2009. Saat itu, Kompak (Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi) sedang menggelar unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Pada saat bersamaan sekelompok massa berjumlah sekitar 70 orang menghampiri massa Kompak. Kelompok massa yang mengaku-aku sebagai pendukung Kapolri ini, di antaranya ada yang bertato dan mengenakan anting. Sambil berjalan, kelompok massa tandingan Kompak ini meneriakkan dukungan berupa: “Hidup Kapolri, Hidup Kapolri. Bubarkan KPK!”

Menurut pantauan detik.com, massa tandingan Kompak ini mengaku dari Masyarakat Indonesia Timur. Mereka juga mengaku dibayar Rp 100 ribu per orang untuk menuntut pembubaran KPK dan mendukung Kapolri. Namun ketika ditanya nama Kapolri, salah seorang di antara mereka mengatakan: “Saya nggak tahu, pokoknya Jenderal…”

(http://www.detiknews.com/read/2009/11/29/094804/1250366/10/ngaku-dibayar-100-ribu-massa-pro-kapolri-minta-nasi-padang)

Hambatan dan tentangan terhadap aktivitas Kompak tidak hanya datang dari kelompok bayaran yang terkesan liar, tetapi juga dari pemprov DKI Jakarta. Tidak tanggung-tangung, Gubernur DKI Fauzi Bowo dituding Kompak berada di balik pelarangan pendirian panggung seni di bundaran Hotel Indonesia. Menurut Fadjroel Rachman, “Ternyata setelah kita minta penjelasan, yang melarang adalah Fauzi Bowo dan katanya untuk hari-hari berikutnya (bundaran HI) tidak boleh dipakai lagi untuk konser-konser.”

(http://www.detiknews.com/read/2009/11/29/101305/1250371/10/kompak-yang-melarang-dirikan-panggung-fauzi-bowo)

Keberadaan pelaku demo tandingan yang mendukung Polri sekaligus menentang aksi Kompak tadi, sesungguhnya hanya memperburuk citra polri. Menurut Lukman Hakiem, Wakil Ketua Majelis Pakar PPP, teriakan-teriakan garang yang mengancam seperti ditunjukkan para ‘pendukung Kapolri’ jelas menunjukkan rendahnya budaya mereka. “Jika mereka bukan massa bayaran polisi, polisi harus segera mengklarifikasi, jika tidak, citra polisi makin terpuruk.” Demikian Lukman Hakiem.

Sebelumnya, kepolisian menuai kecaman karena melakukan pemanggilan terhadap Harian Kompas dan Harian Seputar Indonesia, sebagai saksi untuk memberikan keterangan atas dugaan pencemaran nama baik lewat pemberitaan transkrip pembicaraan Anggodo yang dimuat pada 4 November 2009. Menurut Abdullah Alamudi dari Dewan Pers, pemanggilan itu merupakan ancaman yang serius terhadap kebebasan Pers di Indonesia.

Di Makassar, Sulawesi Selatan, puluhan wartawan, tokoh LSM, dan wakil rakyat asal Sulawesi Selatan pada hari Sabtu 21 November 2009, melakukan unjuk rasa mengecam pemanggilan redaksi Harian Pagi Kompas dan Seputar Indonesia oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Mereka menilai pemanggilan tersebut sebagai intimidasi terhadap pers yang gencar memberitakan perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

(http://regional.kompas.com/read/xml/2009/11/21/14300415/Dikecam..Pemanggilan.Redaksi.Kompas.dan.Sindo.)

Massa Anti Korupsi Lebih Kreatif

Berbeda dengan gerakan massa di atas yang terkesan bayaran, tidak cerdas dan tidak kreatif, kelompok massa anti korupsi tampil percaya diri, cerdas dan kreatif. Antara lain, menyelenggarakan lomba berupa aksi makan roti buaya bagi anak-anak di Istora Senayan, Minggu pagi tanggal 22 November 2009. Tujuannya, untuk menyosialisasikan gerakan antikorupsi dengan cara-cara yang menyenangkan.

Menurut Mirza Ahmad dari Kompak, anak-anak (TK dan SD) yang mengikuti lomba makan roti buaya memang tidak mengerti isu cicak dan buaya (konflik KPK dan Polri). Namun, pada saat lomba berlangsung, sosialisasi kampanye anti korupsi tertuju kepada orangtuanya. “Anaknya makan roti, orangtuanya tersosialisasikan.” Demikian Mirza Ahmad menjelaskan kepada pers.

Selain lomba makan roti buaya, Kompak juga menyediakan “pohon harapan” yang bisa dimanfaatkan siapa saja untuk menempelkan harapannya di “pohon” tersebut. Antara lain sebagaimana dilakukan oleh pelajar SMP Sumpah Pemuda, mereka menempelkan harapannya berbunyi: “Korupsi itu mengambil uang orang lain. Saya tidak setuju dengan korupsi.”

Sementara itu di Bundaran HI, pada saat bersamaan sejumlah orang yang tergabung dalam wadah Seniman Masyarakat Anti Korupsi (Sempak) dan Cinta KPK (Cicak) mengungkapkan dukungannya dalam bentuk lukisan dan gambar karikatur. Antara lain, pelukis Dimas Prasetyo (63 tahun) mengungkapkan ekspresinya di atas kanvas berukuran 2 x 1,5 meter. Ia menggambarkan seekor monyet yang diberi nama Anggogodo tengah menunggangi seekor buaya. Sang monyet memerintahkan buaya tersebut untuk melahap cicak. “Saya lukiskan Anggogodo jadi tuannya buaya.”

(http://www.detiknews.com/read/2009/11/22/102431/1246281/10/monyet-anggogodo-menunggang-buaya)

Kreativitas massa anti korupsi di dalam menyosialisasikan gagasannya itu selain sangat menggugah juga menarik perhatian masyarakat umum. Dalam hal ini, kelompok pro polisi kalah telak. Kiprah mereka justru memperburuk citra kepolisian dan Kapolri. Apalagi, sampai pekan ini Bibit Chandra masih dikenai wajib lapor. Selain wajib lapor, berkas Chandra dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke Kejari Jaksel. Ini menunjukkan bahwa Polri dan Kejagung tidak memiliki sense of crisis. Ada yang menduga tidak sekedar itu, tetapi boleh jadi, kedua instansi tadi sedang menunjukkan pembangkangannya terhadap Presiden SBY?

Yudi Latief (Direktur Reform Institute) pernah mengkritisi sikap Kejagung yang belum juga menghentikan kasus Bibit-Chandra. Yudi menduga Kejagung sedang mencari-cari usaha untuk melanjutkan kasus tersebut atau sebagai strategi penyelamatan bagi berbagai kepentingan. Padahal, pada 23 November 2009, sikap resmi SBY meminta agar perkara Bibit-Chandra dihentikan oleh Kejagung dan Polri. Sikap ini menurut penilaian Yudi mempertaruhkan kewibawaan Presiden.

Sikap Presiden SBY

Sejumlah kalangan menilai sikap presiden SBY dalam kasus Bibit-Chandra, sangat lamban. Bahkan ada yang menilai pembentukan Tim 8 tidak hanya mempertegas sikap lamban SBY tetapi juga menunjukan bahwa SBY tidak tegas. Eep Saefulloh Fatah bahkan menggunakan istilah Disfungsi Presiden, yang mengingatkan kita pada istilah medis disfungsi ereksi (alias impoten).

Menurut Eep, Presiden yang semestinya menampilkan diri sebagai pemimpin yang kuat dan berpendirian justru tergagap-gagap bersikap dan tertatih-tatih dalam ruang gerak sempit. Padahal, ia baru saja meraup dukungan legitimasi yang amat kuat dari 60,8 persen pemilih. “…Bukankah Presiden sekarang disokong oleh Partai Demokrat yang berpostur tiga kali lebih besar dibandingkan dengan postur partai ini selepas Pemilu 2004 dulu? Mengapa dalam situasi yang penuh keleluasaan itu justru terbangun disfungsi Presiden?”

(http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/11/17/02570573/disfungsi.presiden)

Bahkan, ketika presiden SBY menyampaikan sikap resminya pada 23 November 2009, sebagian kalangan merasakannya sebagai anti klimaks. Sebagaimana ditunjukkan sejumlah aktivitas anti korupsi yang menggelar acara nonton bersama pembacaan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terhadap rekomendasi Tim Delapan, yang berlangsung di halaman Imparsial. Begitu Presiden SBY usai membacakan tanggapannya, para aktivis anti korupsi langsung membentuk lingkaran seraya meneriakkan perlawanan: “Lawan… lawan… lawan SBY.”

(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/23/20380571/Wah…..Penonton.Kecewa.Pernyataan.Presiden)

Fadjroel Rahman (koordinator Kompak) ketika itu berani mengatakan, usia pemerintahan SBY tidak lebih dari satu tahun dan semua program 100 hari pemerintahan SBY tidak akan terlaksana. Fadjroel kecewa, karena SBY yang seharusnya diharapkan sebagai penerang masyarakat dengan mengembalikan legitimasi moral dan politik, melalui pengambilan keputusan dan mengembalikan Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto, nyatanya tidak. Oleh karena itu, Fadjroel berjanji akan menggelar demo secara terus-menerus untuk menggulingkan pemerintahan SBY, sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden.

Fadjroel meyakini, tokoh-tokoh Orde Baru seperti SBY, Boediono, dan pejabat lainnya memang terbukti tidak bisa melawan korupsi. “Buat kami selamat jalan SBY, selamat jalan Orbais dan Suhartois. Kami dari aktivis 80-90-an, anti Soehartois dan Orde Baruis akan melawan sebaik-baiknya dengan jalan baik dan tanpa kekerasan…”

(http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/11/23/22090831/kompak.umur.pemerintahan.sby.tak.lebih.dari.setahun)

Yang menarik, para aktivis anti korupsi ini sebelumnya juga terlihat aktif di AKKBB yang pro Ahmadiyah (aliran sesat) dan anti RUU Pornografi (atau RUU Anti Pornografi), anti Perda tertentu yang mereka sebut perda syariah yang diskriminatif. Sementara itu, kalangan yang selama ini sibuk mendemo berbagai aliran sesat (termasuk Ahmadiyah), mendukung RUU Ponografi, dan perda yang katanya syariah, serta aktif berurai airmata membela bangsa Palestina, justru tidak terlihat aktif pada gerakan anti korupsi ini. Padahal, gerakan anti korupsi juga merupakan gerakan nahyi mungkar.

Bagaimana kita menilai situasi seperti ini? Ada yang menilai, nampaknya rakyat Indonesia telah dikepung oleh paham sekular dari sisi kiri dan kanan. Pada satu sisi, mereka yang aktif melakukan gerakan anti korupsi (gerakan nahi munkar), namun juga terlihat aktif mendukung kesesatan dan kemaksiatan (kemunkaran). Pada sisi lain, mereka yang aktif melawan kesesatan dan kemaksiatan (kemungkaran) justru cenderung pasif terhadap gerakan anti korupsi.

Padahal, masyarakat menilai korupsi jauh lebih jahat dari terorisme, dan kelompok yang saat ini melawan dan menentang gerakan anti korupsi adalah mereka yang digolongkan sebagai buaya. “Are you crocodile, alligator or terrorist?” (haji/tede)