Foto/net


Cirebontrust.com – Persoalan kenaikan tarif STNK-BPKB menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Karenanya, dilansir dari Republika.co.id, Sabtu (7/1/2017), Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane meminta, Polri segera membatalkan kenaikan tarif pengurusan STNK, SIM, BPKB, dan lainnya, karena ia berpendapat dalam UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 31 ayat 4 disebutkan, penentu biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan DPR atau DPRD.

Sementara, kenaikan tarif tersebut belum dibahas DPR dan belum tetapkan DPR. Karena itu, IPW menyesalkan sikap Polri yang mengabaikan UU Pelayanan Publik. Sikap abai itu, kata Neta, menunjukkan bahwa Polri semakin arogan dan tidak patuh hukum. Menurutnya, sikap ini sangat disayangkan, mengingat Polri adalah lembaga penegak hukum tapi ternyata tidak patuh hukum.

Menurutnya, Polri sebagai aparatur penegak hukum harus mampu memberi contoh, agar seluruh komponen masyarakat di negeri ini patuh hukum dan taat pada undang undang.  IPW juga mengecam keras, jika Polri tetap nekat memberlakukan kenaikan tarif itu. Jika Polri memang berkeinginan menaikkan tarif tersebut, maka ia menilai perlu sabar menunggu pembahasan dan persetujuan DPR seperti yang diamanatkan UU Pelayanan Publik. (SW)

Sumber: cirebontrust.com

(nahimunkar.com)