Ini Dia Perjuangan Misi Salibis

Provinsi Tapanuli Tinggal Tunggu Teken Pusat

ini-dia-perjuangan-misi-salibis01

Pemerintah pusat siap mengkaji hasil paripurna DPRD Sumut yang merekomendasikan Provinsi Tapanuli (Protap), menjadi provinsi. Selain Tapanuli dikabarkan Sumatera Tenggara (Sumtra) dan Provinsi Kepulauan Nias (Kepni) juga akan menjadi provinsi.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, jika benar nantinya rekomendasi itu diteruskan ke pemerintah pusat, maka pihaknya akan menyisir kelengkapan persyaratan sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 yang mengatur mengenai pemekaran dan penggabungan daerah.

Hingga kemarin, Gamawan mengaku belum menerima usulan tersebut dan baru mengetahuinya dari pemberitaan media massa. “Kita lihat dulu lah seperti apa. Kan itu baru saya baca, kita lihat dulu apakah benar mereka akan mengajukan. Kan ada ukuran-ukurannya, apa betul prosedur hukumnya sudah terpenuhi,” ujar Gamawan Fauzi di kantornya, Selasa (10/5).

Dijelaskan Gamawan, boleh-boleh saja ada aspirasi pemekaran. Hanya saja, nantinya tetap akan disandingkan dengan aturan yang berlaku. “Kita akan menyeleksinya apakah sudah memenuhi syarat itu,” ujarnya. Dikatakan, nantinya jika usulan pembentukan tiga provinsi itu sudah sampai di pusat, akan digodok di Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), yang anggotanya lintas kementrian dan melibatkan sejumlah pakar. “Jadi nanti akan dibahas, kan ada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah,” kata mantan gubernur Sumbar itu.

Saat memberikan tanggapan mengenai hasil paripurna DPRD Sumut itu, kali ini Gamawan sama sekali tidak mengucapkan kata “moratorium”, sebagaimana yang kerap dia sampaikan tatkala dimintai komentar mengenai pemekaran.

Sebelumnya, akhir pekan lalu, Gamawan secara tersirat mengatakan bahwa ide moratorium tidak bisa mengalahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 78 Tahun 2007, yang didalamnya mengatur tentang pemekaran.

Perjuangan Kaum Kristiani Mendirikan Provinsi Tapanuli

Sebelumnya, isu mengenai Pembentukan Protap sempat menimbulkan kontroversi karena diduga akan dijadikan provinsi Injil, sebab Protap memang provinsi dengan salah satu basis Umat Kristiani di Sumatera Utara.

Terakhir pecah aksi anarkis yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara, Abdul Aziz Angkat. Peristiwa itu bermula ketika rombongan pendukung Protap pada tanggal, 3 Pebruari 2009, merangsek masuk ke Gedung DPRD Sumatera Utara.

Setelah beberapa saat berorasi di luar gedung, mereka masuk ke ruang rapat paripurna, yang ketika itu tengah berlangsung rapat paripurna dengan agenda pembahasan Rancangan Perda Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipimpin Aziz Angkat.

Sekitar pukul 10.33 WIB, Aziz yang baru saja membuka rapat paripurna langsung menskor rapat ketika massa menerobos masuk. Para pimpinan dewan termasuk Aziz Angkat dan Sekdaprov Sumut RE Nainggolan terpaksa diungsikan ke ruang pimpinan yang persis berada di belakang ruangan paripurna.

Massa yang beringas membawa sebuah peti mati ke dalam ruangan rapat paripurna. Mereka juga membawa spanduk dan poster-poster yang berisi tuntutan pembentukan Protap. Secara bergantian mereka juga melakukan orasi.

Sekitar pukul 11.30 WIB, dengan dikawal aparat kepolisian Aziz Angkat kemudian diungsikan ke ruangan Fraksi Partai Golkar yang terletak di lantai dasar gedung dewan. Kejadian itu mendapat aksi penentangan dari massa, yang kemudian melempari rombongan polisi yang membawa Aziz Angkat dengan berbagai macam benda, termasuk dengan gelas yang terdapat di atas meja para anggota Dewan.

Massa terus mengikuti Aziz Angkat sampai ke ruangan Fraksi Partai Golkar. Di tempat itu ia mendapat caci-maki, ditarik-tarik dan bahkan harus menerima perlakukan tidak pantas dari sejumlah pengunjuk rasa tanpa ada yang bisa menghalangi.

ini-dia-perjuangan-misi-salibis02

Di tengah aksi massa yang mencoba menghalangi, dengan susah payah tubuh Aziz Angkat dinaikkan ke truk, yang biasa digunakan untuk memburu preman, yang tengah parkir di halaman samping gedung Dewan. Truk polisi tersebut bahkan juga tidak bisa langsung keluar gedung Dewan karena terus dihalangi massa. Akhirnya Abdul Aziz tewas tak lama setelah itu. Petugas Rumah Sakit setempat sempat menangani, namun nyawa Abdul Aziz tidak dapat ditolong.

Perjuangan kaum Kristen untuk mendirikan Provinsi Tapanuli sudah berlangsung lama dan terkait dalam misi keimanan.

Pada Agustus 2009, misalnya, utusan Gereja-Gereja yang tergabung dalam BKAG (Badan Koordinasi Antar Gereja) Kota Binjai dan HKBP Distrik XXIII Langkat mengadakan kebaktian/ bersama dengan para Pejuang Protap di Rutan Tanjung Gusta Medan.

Selain kebaktian juga memberikan Upa-Upa (dekke si mudur-udur), dan ulos serta beras sipir ni tondi kepada para pejuang Protap. Pemberian Upa-Upa dan ulos tersebut dipimpin Praeses Pdt SL Simanjuntak STh didampingi Ketua BKAG Pdt HJ Siregar STh, Wkl Ketua BKAG Petrus yang juga etnis Tionghoa, Pendeta HKBP Binjai Pdt K Sibarani SPAK didampingi seluruh rombongan jemaat.

Ulos diberikan kepada pejuang Protap yang diwakili Ir GM Chandra Panggabean, Drs Juhal Siahaan dan Drs Jumongkas Hutagaol didampingi seluruh pejuang Protap yang mendekam di Rutan Tanjung Gusta.

Kebaktian/ibadah peneguhan para pejuang Protap yang mengangkat thema “Janganlah jemu-jemu berbuat baik” dan sub thema “melalui ibadah ini, HKBP memberangkatkan warga gereja untuk memperjuangkan berdirinya Propinsi Tapanuli” itu dipimpin Pdt J Pardede. Kebaktian diawali menyanyikan pujian “Hai Bangkit Bagi Yesus” disusul dengan Doa Ucapan Syukur dibawakan Pdt T Banjarnahor STh dan Doa Syafaat dipimpin Pdt HJ Siregar.

ini-dia-perjuangan-misi-salibis03

Dalam khotbahnya, Praeses Pdt SL Simanjuntak STh mengangkat nats Ibrani 11:1 yang berbunyi Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ia menekankan, supaya pejuang Protap tidak kendor imannya sekalipun menghadapi tantangan berat dan harus mendekam dalam penjara, karena yang diperjuangkan adalah untuk kemakmuran rakyat secara khusus masyarakat Tapanuli. (pz/jpnn/ant)

Eramuslim.com, Rabu, 11/05/2011 11:14 WIB

***

Lebih jelasnya tentang upaya-upaya pihak mereka, mari kita simak artikel berikut ini:

Menguak Kasus Kematian Abdul Aziz Angkat

DEMO anarkis yang dilakukan sekitar seribu lebih massa pendukung pembentukan Provinsi Tapanuli sehingga menyebabkan tewasnya Abdul Aziz Angkat (Ketua DPRD Sumatera Utara), bagi sebagian kalangan dinilai sebagai sebuah data dan fakta yang konsisten menggambarkan bahwa kalangan Kristen cenderung menjadi pemicu konflik horizontal disintegratif.

Penilaian itu antara lain didasarkan pada terungkapnya nama-nama penggerak demo anarkis yang nyaris keseluruhannya adalah tokoh politik Batak Kristen. Mereka inilah yang disebut sebagai preman politik yang cenderung memaksakan kehendak, meski harus menempuh upaya-upaya anarkis yang mengundang maut.

Memaksakan Kehendak

Disebut memaksakan kehendak, karena menurut masyarakat Tapanuli sendiri, Provinsi Tapanuli amat jauh dari layak untuk didirikan, antara lain bila dilihat dari belum jelasnya sumber-sumber yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah (PAD). Sejauh ini, wacana pembentukan Provinsi Tapanuli yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sumatera Utara, masih menjadi agenda yang belum selesai di tingkat DPR pusat.

Pada dasarnya, untuk mendirikan provinsi baru diperlukan tahapan proses yang tidak singkat, untuk diuji kelayakannya secara cermat, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan politik segelintir orang, kepentingan ras, atau golongan tertentu. Lagi pula, jangan sampai usulan pemekaran wilayah keluar dari bingkai mempertahankan keutuhan NKRI.

Menurut Lena Maryana (anggota Komisi II DPR dari FPPP), setiap kali akan ada pemekaran wilayah, terlebih dahulu harus dibuat grand design yang menguraikan berbagai kebutuhan untuk pemekaran tersebut, dan banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan grand design, seperti fasilitas perkantoran, pengalihan PNS, kemampuan sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA) wilayah yang bersangkutan, demografi dan sebagainya.

Selain itu, menurut Lena Maryana, lima tahun setelah pemekaran terjadi, daerah tersebut akan dievaluasi kemandiriannya, bila dinilai tidak berhasil dalam arti justru menimbulkan beban (tidak bisa mandiri), tidak menutup kemungkinan dilebur kembali. Sampai saat ini, menurut Lena, belum ada pembahasan seputar itu. Bahkan, Presiden SBY pada tanggal 16 Agustus 2008 sudah menegaskan untuk moratorium (penghentian) pemekaran karena sudah mendekati pemilu 2009. (detiknews, Rabu, 04/02/2009 12:32 WIB).

Dengan demikian, sikap Abdul Aziz Angkat dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPRD Sumatera Utara, sudah benar. Yaitu, dalam rangka menjalankan ketentuan UUD 1945 yang mengedepankan prisnsip kesatuan NKRI, sekaligus untuk menghindar dari gagasan yang bersifat sektarian disintegratif yang cenderung bertentangan dengan UUD 45. Namun, para demonstran justru menuduh Abdul Aziz Angkat tidak menanggapi tuntutan mereka agar pemekaran Provinsi Tapanuli diputuskan dalam sidang paripurna.

Maka terjadilah anarkisme, premanisme di dalam dunia demokrasi, yang mengundang maut. Menurut Fadly Nurzal (anggota DPRD Komisi D), massa memaksakan diri masuk ke ruang sidang dua menit setelah sidang paripurna selesai. Mereka merangsek masuk dan menuntut agar rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli segera diputuskan. Tapi pada saat itu agenda tidak membahasnya. Karena kecewa, massa mulai bertindak anarkis. Sejumlah anggota DPRD segera lari menyelamatkan diri melalui pintu samping.

Namun, demonstranmengetahuinya dan menghadang mereka sambil melepaskan pukulan dan melempar batu beberapa kali. Pada saat itulah Abdul Aziz Angkat terkena pukulan dan tersungkur. Abdul Aziz Angkat kemudian diselamatkan ke ruang Fraksi Golkar dalam kondisi pingsan. Beberapa saat kemudian, ia sudah tidak bernyawa. Abdul Aziz Angkat pun langsung dibawa ke rumah sakit Gleneagles Medan.

(http://www.surya.co.id/2009/02/03/saksi-abdul-azis-angkat-tewas-dikeroyok-demonstran/)

Menurut Syamsul D Pulungan, dan berdasarkan rekaman gambar, video, serta penuturan rekan-rekan almarhum di DPRD Sumatera Utara, ketika itu Abdul Aziz Angkat dipukuli, dicaci maki, ditarik tarik, didorong, dan dilempari. Ini semua adalah bagian dari upaya pemaksaan kehendak oleh segelintir manusia yang mengaku dirinya tokoh dalam komando GM Chandra Panggabean. Pengrusakan kantor DPRD Sumatera Utara oleh para pendemo itu adalah bukti kebrutalan yang nyata. Mahasiswa yang ikut dalam rombongan itu jelas terlihat memakai jaket almamater Universitas Sisingamangaraja XII, Universitas milik keluarga besar GM Panggabean.

Menurut Syamsul pula, pembentukan Provinsi Tapanuli adalah upaya menambah lahan kekuasaan bagi sekelompok orang yang merasa tak cukup mampu menjadi leader di Sumatera Utara. Masyarakat Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sadar akan hal ini, sehingga masyarakat plus DPRD-nya tidak merestui ide pemekaran ini. Mereka yang ngototmemaksakan pemekaran, sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak berpikiran jernih. Mereka berasal dari Kabupaten Tobasa, Samosir, dan Humbahas yang pernah manjadi bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten-kabupaten itu, menurut Syamsul, belum mumpuni dan masih angin-anginan. Sehingga seharusnya yang dilakukan tokoh di sana adalah mencurahkan semua isi pikiran untuk meningkatkan kemajuan Kabupatennya, bukan justru memaksakan kehendak.

Forum Umat Islam Bersatu (FUIB) wilayah Sumatera Utara, sehubungan dengan kasus ini meminta pemerintah membubarkan Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, serta meminta Dewan Pers agar memberikan teguran dan sanksi keras kepada Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) karena terindikasi kuat menjadi alat propaganda pembentukan Provinsi Tapanuli.

Lebih jelasnya lagi dapat dibuka nahimunkar.com, Menguak Kasus Kematian Abdul Aziz Angkat, 10:36 pm, https://www.nahimunkar.com/menguak-kasus-kematian-abdul-aziz-angkat/#more-241.

Di samping itu, ada tulisan tentang Batak Kristen dan Konflik Horizontal

Dapat diakses di nahimunkar.com, Batak Kristen dan Konflik Horizontal, October 5, 2010 11:13 pm , https://www.nahimunkar.com/batak-kristen-dan-konflik-horizontal/#more-3483.

(nahimunkar.com)