Insya Allah Qanun Jinayat Disahkan di Aceh 14 September

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا [الإسراء:81]

Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat (Hukum Pidana Islam) akan disahkan di Aceh, 14 September 2009, 24 Ramadhan 1430H. Qanun ini nantinya akan menggantikan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di Aceh. Cambuk dan rajam akan dikenakan bagi pezina.

Aturan dalam Qanun Jinayat memuat sejumlah sanksi bagi pelanggar syariat Islam, di antaranya hukum cambuk dan rajam bagi para penzina yang telah menikah. “Kami banyak mendapatkan dukungan untuk mengesahkan aturan ini. Kami berharap, dengan Qanun Jinayat, ada aturan yang jelas untuk menegakkan syariat Islam di Aceh,” kata Wakil Ketua DPRD Aceh Raihan Iskandar.

Inilah beritanya:

Lima Hari Lagi di Aceh Berlaku Hukum Cambuk

Rabu, 09 September 2009 | 10:13 WIB

TEMPO Interaktif, Banda Aceh –  Dewan Perwakilan Rakyat Aceh segera mengesahkan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat (hukum pidana Islam) pada 14 September mendatang. Qanun ini nantinya akan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Aceh.

Wakil Ketua DPRD Aceh Raihan Iskandar mengatakan Qanun Jinayat dan Hukum Acara Jinayat berisi sejumlah aturan tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh, seperti KUHP yang berlaku di Indonesia. Setelah disahkan, Qanun Jinayat akan berlaku di Serambi Mekah. “Kalau ada aturan hukum yang tidak diatur dalam Qanun Jinayat, KUHP tetap berlaku,” kata Raihan kemarin.

Aturan dalam Qanun Jinayat memuat sejumlah sanksi bagi pelanggar syariat Islam, di antaranya hukum cambuk dan rajam bagi para penzina yang telah menikah. “Kami banyak mendapatkan dukungan untuk mengesahkan aturan ini. Kami berharap, dengan Qanun Jinayat, ada aturan yang jelas untuk menegakkan syariat Islam di Aceh,” katanya.

Sementara itu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi untuk Syariat (Fokus) menuntut anggota parlemen Aceh segera mengesahkan Qanun Jinayat. Mereka menilai aturan itu penting untuk menguatkan penegakan syariat Islam di Aceh.

“Jika qanun ini tidak disahkan, akan menghambat pelaksanaan syariat Islam di Aceh,” kata Basri Efendi, seorang demonstran. Mereka meminta qanun disahkan sebelum pergantian anggota Dewan yang baru.

Dia melanjutkan, dalam beberapa tahun terakhir ada upaya dari pihak tertentu untuk menghambat pelaksanaan syariat Islam di Aceh. “Pengesahan qanun ini merupakan amanat dari Undang-Undang Pemerintah Aceh,” katanya.

ADI WARSIDI

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/09/09/brk,20090909-197012,id.html

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ﴿٦١﴾

Apabila dikatakan kepada mereka: “Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul”, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. (QS An-Nisaa’/ 4: 61). (Redaksi nahimunkar.com).