Jejak Buram

Miranda Gultom dan Bailout Century

Mungkin bagi seorang Miranda, mempermainkan aturan BI bukanlah perkara sulit. Kalau untuk urusan agama saja dia bisa mempermainkannya, apalagi sekedar aturan Bank Indonesia.

Selama ini sosok yang dianggap paling bertanggung jawab atas dikucurkannya dana talangan untuk Bank Century, menunjuk kepada Boediono (mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini menjadi Wakil Presiden) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan sejak periode sebelumnya).

Sebenarnya, Miranda Swaray Gultom juga sangat layak diposisikan sebagai orang yang turut bertanggung jawab dalam kasus ini. Menurut Mahfud Siddiq (Wakil Ketua Pansus Century dari Fraksi PKS), mantan Deputi Senior Gubernur BI Miranda Gultom dianggap sebagai orang yang berperan besar dalam kasus Century.

Pada tanggal 4 Februari 2010, Pansus Century memutarkan rekaman hasil rapat pembahasan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek yang berlangsung pada tanggal 13 November 2008 di Bank Indonesia (BI). Dari rekaman itu terungkap fakta bahwa Miranda Swaray Gultom (yang saat itu menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior BI), menekankan pentingnya penyelamatan industri perbankan, dalam hal ini Bank Century. (lihat tulisan di nahimunkar.com berjudul Bank Century Ibarat Bus Tak Laik Jalan edisi February 12, 2010 11:25 pm).

Fakta yang ditemukan pada rapat tanggal 13 November 2008 di atas, menunjukkan bahwa Miranda jelas berperanan di dalam melahirkan kebijakan bailout Bank Century. Bagi Faisal Basri, Miranda adalah sosok yang berpotensi membawa bencana bila dijadikan Gubernur BI. Di tahun 2003, Miranda bersaing memperebutkan kursi Gubernur BI bersama dua kandidat lainnya yaitu Burhanuddin Abdullah dan Cyrillus Harinowo; Faisal Basri (pengamat ekonomi dari UI) saat itu pernah mengatakan, kalau Miranda Gultom jadi Gubernur BI maka akan menjadi bencana besar bagi bangsa Indonesia, dan akan membuat ekonomi bangsa ini menjadi rusak.

Faisal Basri pernah menjadi pimpinan Fakultas Ekonomi UI, dan tahu banyak tentang Miranda Gultom yang dijagokan oleh PDIP sebagai kandidat Gubernur BI kala itu. Pernyataan tersebut diungkap Faisal Basri dalam acara Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi IX DPR-RI yang dipimpin Max Moein di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2003.

Ketika itu, Dudhie Makmun Murod melakukan pembelaan terhadap Miranda Gultom dengan jalan menginterupsi penjelasan Faisal Basri, karena dianggap bukan pada tempatnya mengungkap pribadi Miranda Gultom. Belakangan kita tahu bahwa Dudhie Makmun Murod ditahan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pada 11 Februari 2010 terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi.

Akhirnya, dalam perebutan kursi Gubernur BI, Miranda dikalahkan oleh Burhanudin Abdullah. Namun, Miranda tetap berusaha menjadi bagian dari BI dengan mengincar kursi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Hasratnya itu diupayakan antara lain dengan menggelontorkan sejumlah uang kepada anggota DPR RI periode 1999-2004 berupa traveller cheque. Dan Dudhie Makmun Murod termasuk anggota DPR RI yang menerima sogokan tersebut.

Menurut hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ada 102 orang yang menerima traveller cheque dari Miranda Gultom. Selain Dudhie Makmun Murod, ada nama Agus Tjondro, juga dari PDIP, yang kemudian mengungkap kasus ini. Agus Tjondro menerima traveller cheque senilai Rp 500 juta dari Dudhie Makmun Murod. Menurut pengakuannya, jumlah yang sama juga diterima oleh Tjahjo Kumolo, Emir Moeis, Dudhie dan sejumlah nama petinggi PDIP lainnya. Agus Tjondro akhirnya mengembalikan dana tersebut seluruhnya.

Dudhie Makmun Murod, kelahiran Palembang 26 Juni 1962, adalah putra dari Jenderal Makmun Murod (kelahiran Baturaja, Sumatera Selatan, 24 Desember 1924) yang pernah menjabat sebagai KASAD pada tahun 1974-1978. Setelah pensiun dari militer, Makmun Murod sempat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebelum akhirnya menjabat sebagai komisaris di PT Gadjah Tunggal, milik konglomerat hitam Sjamsul Nursalim yang terlibat kasus dana BLBI sekitar 37,039 triliun rupiah (melalui BDNI).

Makmun Murod bukan satu-satunya ‘orang PDI-P’ yang menjadi bagian dari geliat bisnis konglomerat. Selain Makmun ada –tentu saja– Taufik Kiemas yang kini menjadi Ketua MPR. Ia sempat menjabat sebagai komisaris PT Texmaco milik Marimutu Sinivasan, salah seorang pengusaha yang masuk kelompok pengutang terbesar bermasalah pada BPPN.

Kedua adik Taufik Kiemas, yaitu Santayana Kiemas dan Nazarudin Kiemas juga diduga telah diangkat sebagai komisaris di salah satu anak perusahaan Kelompok Gadjah Tunggal, untuk menyelamatkan Syamsul Nursalim, boss konglomerat yang menghadapi tuduhan kriminal yang sama dengan Marimutu Sinivasan.

Mempermainkan Agama

Belakangan, kekhawatiran Faisal Basri beberapa tahun lalu mulai menunjukkan bukti. Meski Miranda gagal menduduki kursi Gubernur BI, namun ia mampu meyakinkan angggota DPR-MPR kala itu untuk meloloskannya menduduki kursi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia.

Menurut catatan inilah.com edisi 22 Agustus 2008, uang tanda terimakasih digelontorkan tak lama setelah Miranda dipastikan menduduki posisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada Juni 2004. Antara lain, berupa sepuluh lembar traveller cheque BII yang dipusatkan di tangan Dudhie untuk dibagi-bagikan kepada petinggi PDI-P lainnya, termasuk Tjahjo Kumolo, Agus Tjondro. Belakangan Agus Tjindro mengakui ia menerima traveller cheque senilai Rp 500 juta.

Kalau untuk sebuah kedudukan di BI seorang Miranda berani mengeluarkan ‘uang sogok’ puluhan miliaran rupiah, tentu sudah bisa dibayangkan bahwa dari kedudukannya itu ia bisa mendapatkan rupiah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan ongkos yang dikeluarkannya.

Untuk bisa mengembalikan ongkos yang dikeluarkan, perlu ada ‘proyek’ besar yang nilai komisinya bisa menutupi atau melampaui ongkos yang pernah dikeluarkannya. Barangkali, semacam ‘proyek’ bailout untuk Bank Century merupakan salah satu ‘event’ yang penting dan perlu direkayasa. Aturan bisa diatur-atur dan dipermain-mainkan.

Mungkin bagi seorang Miranda, mempermainkan aturan BI bukanlah perkara sulit. Kalau untuk urusan agama saja dia bisa mempermainkannya, apalagi sekedar aturan Bank Indonesia. Menurut sebuah sumber, Miranda pernah menikah dengan Erwin Siregar secara Islam dan menghasilkan dua orang anak perempuan..

Erwin Siregar adalah pengusaha kroni bisnis keluarga Cendana, khususnya Bambang Tri. Sebagai suami yang berkemampuan, Erwin membiayai Miranda sekolah ke luar negeri. Semasih menjadi isteri Erwin Siregar, Miranda Gultom diduga sudah sering berselingkuh dengan Oloan Siahaan, pria yang kemudian menjadi suaminya. Bahkan kesuksesan bisnis Oloan Siahaan banyak ditopang oleh Miranda yang menjadi petinggi Bank Indonesia.

Karena Erwin semakin tidak ‘berkemampuan’ maka Miranda pun menggugat cerai suaminya itu di pengadilan agama Jakarta Selatan akhir 2001 lalu. Miranda dimenangkan pengadilan, namun Erwin naik banding ke Pengadilan Tinggi. Meski proses perceraian belum final, ketika itu Miranda sudah berani melangsungkan pernikahan dengan Siahaan di sebuah gereja secara Kristen. (http://74.125.153.132/search?q=cache:jhacZuxF8ycJ:groups.google.co.id/group/soc.culture.singapore/browse_thread/thread/7e06aa6868c8eb32+Miranda+Gultom&cd=97&hl=id&ct=clnk&gl=id)

Pernikahan Miranda-Oloan berlangsung pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2003, sore hari, di Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Immanuel, Jalan Medan Merdeka Timur 10, Jakarta Pusat. Saat pemberkatan nikah, hadir sejumlah pejabat BI seperti Anwar Nasution, juga Burhanuddin Abdullah yang saat itu menjadi pesaing Miranda dalam pencalonan Gubernur BI saat itu.

Menurut catatan media massa, Miranda Gultom kelahiran Jakarta, 19 Juni 1949, ini selain berhasil menyelesaikan pendidikannya sebagai Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia, juga meraih gelar Master in Political Economy di Boston University , USA dan gelar Ph D dalam Ilmu Ekonomi juga di Boston University, USA. Disertasinya berjudul Financial Liberalization, Capital Structure, and Investment: An Empirical Analysis of Indonesian Panel Data, 1981-1988.

Dari disertasinya, kita sudah bisa menilai bahwa Miranda sejak dulu memang sudah liberal. Faktanya, keliberalan Miranda tidak saja dalam pemahaman ekonomi tetapi juga dalam konteks kehidupan pribadinya. Kalau anggota dewan yang terhormat itu memang benar-benar orang yang layak dihormati, tentunya mereka tidak akan meloloskan Miranda sebagai pejabat BI kala itu. Namun, karena proses fit and proper test bisa diatur dan bisa dijadikan arena dagang sapi, maka sapi pun bisa jadi pejabat BI. Yang penting, harga yang ditawarkan pantas di hati dan kantong.

Kalau penunjukkan pejabat BI masih menganut pola dagang sapi seperti itu, bukan mustahil kelak akan lahir berbagai kasus serupa Bank Century. (tede)