Jejak-jejak gurita Cina di bumi nusantara. (ilustrasi/aktual.com)


Kalau ada yang mengatakan bahwa para taipan merupakan unsur garis depan pemerintah Republik Rakyat Cina untuk menjajah negara-negara di kawasan Asia Pasifik, mungkin bisa ditelisik ke beberapa negara yang diyakini merupakan benteng pertahanan sekaligus titik-start ekspansi ke beberapa negara sekitarnya di kawasan Asia.

Melalui penelisikan tim riset Aktual, terungkap ada beberapa negara yang bisa kita katakana sebagai imperium Cina.

Imperium pertama, tentu saja RRC sebgai tanah air sekaligus tempat lahir para leluhur. Imperium kedua, Taiwan sebagai basis modal di bidang ekonomi. Imperium ketiga adalah Singapura sebagai basis atau pusat tempat mengkoordinasikan seluruh operasi perdagangan Cina di pelbagai kawasan dunia. Imperium keempat adalah persaudaraan para taipan atau Overseas Chinese sebagai sarana untuk merajut dan menyatukan solidaritas para Cina rantau, khususnya yang berkiprah dalam bidang ekonomi dan perdagangan, untuk menguasai negara-negara di luar Cina. Dan kelima, membangun daerah-daerah kantong atau daerah-daerah basis di dalam negara-negara di tempat mana para Cina rantai tersebut bermukim. Seperti China Town atau Pecinan

Apakah dengan berdirinya daerah-daerah kantong Cina pada sebuah negara tidka berbahaya secara politik dan keamanan? Apa yang terjadi pada 1740 mungkin bisa jadi semacam pelajaran sejarah yang maha penting. Kala itu di Jakarta yang waktu itu masih bernama Batavia karena berada dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, para buruh Pabrik Gula yang berasal dari Cina, melancarkan pemberontakan terhadap Belanda dipimpin oleh Kapiten Ni Hoe Kon, dan membunuh 50 orang pasukan kumpeni Belanda. Akibatnya, atas Gubernur Jenderal Belanda Adrian Valckenier, pasukan Belanda kumpeni Belanda menumpas sekitar  10 ribu warga Cina yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Angke.

Masih pada 1740 di Era Gold Rush, Kesultanan di Kalimantan Barat mendatangkan buruh Cina  untuk menggarak tambang emas. Ketika imigran Cina semakin membesar dan Kesultanan semakin melemah, pada 1777 Gabungan Kongsi Dagang membentuk pemerintahan sendiri dengan nama Repiublik Lan Fang. Dengan Lou Lan Fak sebagai  Presiden Pertama. Namun kemudian ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda  pada 1885. Setelah tertumpas, komunitas Cina yang tersisa melarikan diri ke Kepulauan Sumatra dan Semenanjung Malaysia.

Dari cerita sekilas tersebut, terlepas yang jadi sasaran pemberontakan Cina adalah pemerintah kolonial Belanda yang sedang menjajah bangsa Indonesia, namun fakta ini membuktikan betapa berbahayanya ketika sebuah negara membolehkan warga Cina membangun daerah-daerah kantong di negeri di mana para Cina rantau itu bermukim. Karena pada perkembangannya terbukti bisa menjelma menjadi kekuatan bersenjata, dan bahkan menjadi sebuah kekuatan politik.

Ironisnya, meskipun pemerintah kolonial Belanda berhasil menumpas pemberontakan Cina baik di Batavia maupun Kalimatan Barat, namun Belanda malah secara langsung atau tidak langsung, malah membantu Cina semakin menancapkan kuku-kuku pengaruhnya di Indonesia.

Pada 1886 misalnya, Belanda menerbitkan apa yang disebut Wijkenstelsel  yang dimuat dalam Staatsblad van Nederlandisch Indie No 57 tentang Pemusatan Pemukiman orang Cina (Pecinan) dan Timur Asing seperti Kampung Arab. Cina semakin kuat pengaruhnya di Indonesia ketika Belanda menerbitkan  Indishe Staatsreregeling 163 tahun 1925 yang mana penduduk Hindia Belanda dibagi tiga yaitu: Golongan Orang Eropa, Golongan Timur Asing(Arab, Cina, dan India), dan golongan bumiputera. Jadi orang Cina, Arab dan India diposisikan lebih tinggi daripada warga asli Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda.

Kondisi ini mendorong orang-orang Cina sebagai pedagang dan pegawai pemerintahan kolonial yang lebih memihak Belanda sebagai penjajah dibandingkan kepada warga pribumi Indonesia asli. Sehingga seluruh sektor perekonomian Indonesia dikuasai oleh orang-orang Cina. Bahkan tak sedikit orang Cina yang dijadikan mata-mata pemerintah kolonial Belanda untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Begitu pula ketika Indonesia sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945, Gubernur Jenderal van Mook dan Komandan KNIL Jeneral Spoor  mengeluarkan perintah resmi pembentukan  organisasi lascar  rakyat Cina bernama Poa An Tui yang dipersenatai oleh Belanda, untuk membantu tentara NICA kembali menjajah Indonesia.

Ketika sudah berhasil memaksa Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, Presiden Sukarno mulai mengeluarkan kebijakan keseimbangan untuk memperkuat dan memajukan usaha kaum pribumi, terutama di era pemerintahan kabinet Muhammad Natsir antara 1950-1951. Setelah Javansche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia yang berfungsi menjadi Bank Sentral dan Bank Sirkulasi, maka dimulailah langkah-langkah strategis melumpuhkan dominasi dan monopoli Cina di sektor perekonomian Indonesia.

Menteri Perdagangan yang kala itu dijabat Sumitro Joyohadikusmo yang kemudian dikenal dengan Program Benteng, yang bertujuan melindungi dan memajukan  pengusaha  pribumi. Berkat program Benteng ini, ada kurang lebih 700 pengusaha primbumi mendapat kredit usaha  dari pemerintah.

Namun program ini jadi malah rusak ketika pemerintahan Ali Sastroamijoyo mengembangkan konsepsi Sumitro ini menjadi sistem ekonomi Ali-Baba, yaitu sistem kerjasama antara pengusaha pribumi  dan pengusaha non-pribumi alias Cina yang bermain di belakang layer. Inilah benih-benih tumbuhnya sistem di mana pejabat mengatur pengusaha.

Pada prakteknya, para pengusaha Cina yang lebih berhasil memperalat para pengusaha pribumi sebagai boneka, untuk mendapatkan kredit dan fasilitas dari pemerintah. Pihak Cina lah yang lebih memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari sistem Ali-Baba ini. Sementara pengusaha pribumi tidak diberi kesempatan memasuki jaringan para pengusaha non pribumi. Akibatnya, para pengusaha pribumi hanya sekadar memainkan peran sebagai calo.

Alhasil, karena dianggap gagal, maka sistem Ali-Baba inipun dibubarkan pada April 1957. Langkah yang jaiuh lebih progresif dilakukan oleh Presiden Sukarno sendiri keteika mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1959 , yang membatasi ruang gerak para pedagang Cina. Sayangnya, kebijakan yang bertumpu pada PP No 10/1959 ini tidak sempat membawa dampak berarti, apalagi ketika Bung Karno lengser dari kekuasaan sejak 1967.

DI era Orde Baru pimpinan Suharto, dominasi Cina malah menguat lagi, karena Cina menguasai perdagangan, maka seluruh sindikat perdagangan dikuasai etnis Cina. Sehingga pemerintahan Orde Baru Suharto terpaksa  bekerjasama dengan Cina. Melalui Liem Soe Liong dan Sofyan Wanandi. Sedemikian rupa pengaruh sindikat Cina ini, bahkan bisa mempengaruhi arah kebijakan perekonomian Indonesia.

Apalagi ketika Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, memprakarsai berdirinya Wolrd Overseas Chinese Conference di Singapura untuk mengumpulkan dan menggalang para pengusaha Cina perantauan sekitar 800 pengusaha besar Cina Perantauan dari 30 negara, termasuk Indonesia.

Kemudian dilanjutkan dengan Konferensi di Hongkong pada November 1993 yang dihadiri 1000 pengusaha besar Cina dari seluruh dunia. Dari Indonesia sendiri, diwakili sekitar 40 konglomerat Cina.

Maka, sampailah pada bagian paling krusial dari kisah ini. Pada 24 September 1996, Presiden Suharto di Tapos, Bogor, menyelenggarakan acara Musyawarah Nasional Kerukunan Usahawan Kecil  dan Menengah. Hadir dalam acara itu sekitar 150 konglomerat Indonesia asal Cina. Presiden Suharto meminta mereka tanggungjawab sosial  para taipan dengan cara membantu pengusaha kecil dan menengah demi untuk mengentaskan kemiskinan.

Permintaan dan deskan Suharto ditolak para taipan tersebut. Liem Soe Liong mengatakan: “Tidak setuju membantu pengusaha kecil atas dasar belas kasihan. Haruis ada kalkulasi bisnisnya.” Maka sejak saat itu, hubungan Suharto dan para konglomerat Cina, termasuk Liem Soe Liong yang sejatinya dibesarkan Suhart, hubungannya semakin merenggang.  Hal ini berlangsung terus dan mencapai puncaknya ketika Suharto lengser dari kekuasaan pada Mei 1998.

Rupanya, Liem Soe Liong yang kemudian membentuk konglomerasi dengan berkedok di balik berdirinya Yayasan Prasetya Mulya, kemudian semakin membesar, sehingga pada perkembangannya tidak sekadar sebagai komunitas bisnis dan ekonomi, melainkan telah menjelma sebagai entitas politik, dan punya pengaruh politik di sektor-sektor strategis kenegaraan baik di eksekutif maupun legislatif.

Salah satu comtoh missal, ketika beberapa konglomerat Cina berhasil merampok uang dari kucuran dana BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), yang mana mereka-mereka inilah yang memicu krisis moneter 1997-1998 sehingga perekonomian nasional Indonesia yang sejatinya fondasi ekonominya sedang rapuh, langsung terterpa hempasan krisis monenter.

Di era reformasi, pengaruh dan dominasi para pengusaha Cina rantau di Indonesia semakin menguat, bahkan di kawasan Asia Tenggara. Ketika UUD 1945 dirubah menjadi UUD 2002 atas prakarsa dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, tapi ironisnya yang menangguk untung adalah Cina.

Rupanya sejak dini pemerintah RRC sudah mengantisipasi hal ini dengan membentuk Overseas Chinese Affairs Office (OCAO) dan Chinese Overseas Exchange Association. Kedua organ ini merupakan organisasi yang dibentuk pemerintah Cina  untuk menggalang para taipan Cina rantau di pelbagai kawasan dunia.

Melalui prakarsa dari dua organ inilah, kemudian pada 2007 menyelenggarakan konferensi  pertama, World Federation of Huaqiau Huaren Association. Dalam forum Chinese Entrepreneurs Gatherings, Presiden Cina Hu Jintao  mengatakan bahwa kepada para Cina rantau di seluruh dunia: bahwa hatinya masih berada di tanah leluhur.  

Pada April 2012, Direktur OCAO yang berbasis di Beijing, Li  Yinze, mengatakan di forum Chinese Chamber of Commeerce di Jakarta:”Agar para pemuda Cina di Indonesia mempelajari bahasa Han (Hanyu), dengan tujuan agar bisa memperkuat identitas mereka dengan bangsa Cina di tanah leluhur.

Gerakan para taipan ini semakin sistematis dan terstruktur ketika pada September 2014 Kementerian Luar Negeri Cina meresmikan Global Emergency Call Center untuk melundungi  dan melayani warga Cina rantau Bahkan lebih nyata lagi ketika pada September 2015 Presiden OCAO Qiu Yuanping  dihadapan perhimpunan  Indonesia-Tionghoa  mengatakan “The Ancestral land (of the Chinese) will never forget the major contribution of the Huaqiao Huaren Overseas. China will always be the strong backer of the people of Chinese descent overseas.”

Inilah sisi krusial dari sistem politik Indonesia menyusul lengsernya Presiden Suharto, dan dimulainya  era reformasi sejak pemilu 1999. Kalau dulu pejabat mengatur pengusaha, sekarang pengusaha mengendalikan pejabat.

Hendrajit.

Sumber : aktual.com

(nahimunkar.com)