Kaitan NII dan Al Zaytun

Oleh H.M. Amin Djamaluddin
Ketua LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam)

Khalayak masih menyimpan tanya soal keterkaitan Al-Zaytun dengan NII. Selama ini Al-Zaytun dikenal sebagai lembaga pendidikan (ada juga yang menyebutnya pondok pesantren), sedangkan NII (Negara Islam Indonesia) adalah lembaga ideologis yang diproklamasikan SM Kartosoewirjo.

Untuk membuktikan adanya keterkaitan antara NII dengan Al-Zaytun, penulis berikan sebuah ilustrasi yang diperoleh dari sebuah kisah nyata berikut ini.

Pada suatu hari Kamis di bulan April 2002, seorang Ibu yang mengaku sebagai wali santri datang ke kantor LPPI menceritakan pengalamannya menyekolahkan anak satu-satunya di Al-Zaytun. Hari berikutnya, seusai shalat Jum’at, ibu tersebut kembali mendatangi penulis di rumah.

Dengan harapan besar, keluarga dari Manado tersebut mengantarkan anak laki-lakinya ke Al Zaytun untuk menuntut ilmu (tahun 2000). Ternyata sang anak tidak betah mondok di Al-Zaytun. Untuk mengatasi hal ini, sang ibu memutuskan untuk tinggal di Al-Zaytun. Selama satu bulan sang ibu mondok di Al-Zaytun dan baru kembali ke Manado setelah ia yakin anaknya betah di tempat barunya.

Setahun berikutnya, pada musim liburan, anak lelaki satu-satunya itu pulang ke Manado. Ada perubahan yang langsung bisa ditangkap oleh mata sang ibu, yaitu anaknya itu kini malas menjalankan shalat.

Ada hal lain yang lebih menyentak: sang anak bercerita bahwa pada suatu hari ia diajak berhomoseksual-ria oleh salah seorang gurunya yang konon sudah dua tahun cerai dari isterinya. Sang anak tentu menolak.

Dengan penuh rasa tanggung jawab, sang ibu menyertai sang anak ke Al-Zaytun ketika masa liburan berakhir. Di Al-Zaytun, sang ibu menemui salah seseorang petinggi yang nampaknya lebih dihormati dari Syaikh Panji Gumilang. Tokoh ini oleh setiap santri yang kembali atau hendak pergi dari Al-Zaytun selalu dicium tangannya lebih dulu sebelum para santri mencium tangan AS Panji Gumilang.

Kepada orang itu, sang ibu menyampaikan kasus homoseksual yang menimpa anaknya. Sang tokoh justru marah-marah: “Di sini ada ribuan santri, dan hanya dari anak ibu saja ada laporan seperti itu…”

Siapa tokoh itu? Ketika penulis sodorkan sebuah fotokopi majalah Tempo edisi 19 Februari 1983, hal. 24, rubrik Hukum yang memuat foto Adah Djaelani di persidangan kasus NII Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sang ibu sontak mengenali sosok yang dikatakannya sebagai “lebih dihormati” dari AS Panji Gumilang pimpinan tertinggi Al-Zaytun.

Adah Djaelani Tirtapradja adalah salah satu Imam NII pasca SM Kartsoewirjo yang telah menjalani eksekusi di tahun 1962. Adah termasuk salah satu dari sejumlah tokoh NII yang “bekerja sama” dengan Ali Motertopo yang ketika itu menjabat sebagai Aspri (Asisten Pribadi) Presiden dan Ketua Opsus (Operasi Khusus) yang tangannya bisa menjangkau ke mana-mana. Dari “kerja sama” itu kelak lahir sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Komando Jihad (Komji), yang berakibat ditahannya sejumlah tokoh NII termasuk Adah Djaelani.

Tahun 1990-an, Adah Djaelani melimpahkan kekuasaan kepada Abdul Salam alias Toto Salam alias Abu Toto yang kini bernama Syaikh AS Panji Gumilang, pimpinan Al-Zaytun yang diresmikan BJ Habibie (kala itu Presiden RI ketiga) pada 27 Agustus 1999.

Melalui uraian sederhana ini, jelas ada keterkaitan antara NII sebagai gerakan ideologis dengan Al-Zaytun yang selama ini hanya dikenalkan oleh petingginya sebagai pusat pendidikan dengan idelogi utamanya pendidikan.

Untuk menjelaskan keterkaitan Al-Zaytun dengan perampokan (fa’i) atau tindakan sejenis seperti pencurian berkedok pembantu rumah tangga, dapat dijelaskan dengan merujuk kepada pemberitaan majalah TEMPO 26 Februari 1983, halaman 59-60, rubrik Agama. Adah Djaelani mengatakan, fa’i itu halal dan dilakukan juga oleh Nabi. Fa’i yang dimaksud Adah termasuk melakukan perampokan.

Pendirian itu disanggah oleh KH M. Syafiie Hadzami yang kala itu dikenal sebagai tokoh MUI DKI Jakarta, “fa’i ya fa’i, merampok ya merampok…” Artinya, fa’i dan merampok adalah dua hal yang berbeda, namun oleh kalangan NII perampokan juga dimaknai sebagai bagian dari fa’i. Jadi, merampok dengan menyebut-nyebut fa’i adalah perbuatan menghalalkan segala cara yang bathil.

Hal-hal yang berkenaan dengan fa’i termasuk pembagiannya merupakan aturan yang mengacu kepada Maklumat Komandemen Tertinggi No. I atau disebut MKT I yang dibuat SM Kartosoewirjo. Rumusan penafsiran tentang fa’i dan sebagainya yang tertuang di dalam MKT I itu, masih diragukan oleh para ulama, namun oleh kalangan NII disebut sebagai sebuah penafsiran yang cemerlang.

Oleh karena itu tidak heran bila perampokan berkedok fa’i terus berlanjut dengan modus yang cukup unik. Bila pada masa sebelumnya perampokan dilakukan dengan cara layaknya perampokan misalnya merampok pompa bensin sebagaimana terjadi di Jl. Tuparev Cirebon (lihat Pelita 15 Agustus 1987, juga Pos Kota 17 September 1987).

Namun kini dilakukan dengan bungkus yang lebih mengelabui, misalnya dengan berpura-pura menjadi pembantu rumah tangga (lihat Harian Terbit 16 April 2002, juga Harian Republika 16 dan 17 April 2002). Lihat juga acara Derap Hukum SCTV yang ditayangkan 29 April 2002 malam.

Perampokan dan sebagainya itu tentu saja tidak bisa ditemui di Al-Zaytun, begitu juga dengan ajaran sesat ala Lembaga Kerasulan dan NII KW9, tidak begitu saja mudah ditemukan di Al-Zaytun, tetapi akan mudah ditemui di lapangan, mulai level Lurah hingga Gubernur. Sedangkan Al-Zaytun adalah Ibukota NII.

NII Al-Zaytun hanyalah salah satu saja dari sejumlah faksi yang ada di dalam gerakan NII. Konon, sebagian NII bukan Al-Zaytun ada yang menganggap NII Al-Zaytun sudah melenceng dari NII SM Kartosoewirjo. Dalam arti, NII Al-Zaytun sudah teracuni oleh ajaran sesat bernama Lembaga Kerasulan yang dulu pernah diajarkan oleh Abi Karim senior Toto Salam alias Syaikh Panji Gumilang pimpinan Al-Zaytun kini.

Begitulah adanya. Dari orangtua yang sesat lahir pula anak dan cucu yang sesat.

***

Majalah Tempo edisi 19 Februari 1983, hal. 24-25, rubrik Hukum.

Pengadilan Subversi

NEGARA ISLAM DI PENGADILAN

Adah Djaelani, Kepala Negara atau Imam NII, mulai diadili. Dia dituduh berniat menghidupkan kembali cita-cita Kartosuwiryo.

Dua orang bekas tokoh Darul Islam, yang namanya pernah menjadi momok di sekitar tahun 1950-an di Jawa Barat, Kamis pekan lalu bertemu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tak bersenjata dan tidak bertampang seram seperti ketika masih di hutan-hutan, mereka tampil mengenakan setelan jas komplit dengan dasi. Sudah sama-sama tua, mereka berusia 60 tahun.

Adah Djaelani, bekas “Komandan Resimen VII Tentara Islam Indonesia,” yang belakangan kata jaksa, diangkat menjadi “Kepala/Imam Negara Islam Indonesia.” Ia juga dituduh hendak melanjutkan cita-cita pembentukan NII yang diproklamasikan S.M. Kartosuwiryo pada 7 Agustus 1949 di Galunggung, Malangbong, Jawa Barat.

Sedang Ateng Djaelani, orang kedua setelah Kartosuwiryo yang kini bekerja di lingkungan Kodam VI/Siliwangi, datang sebagai saksi. Di depan kamar kecil Adah dan Ateng bertemu dan berpelukan mesra. Ada kesan keduanya sudah lama berpisah. Sambil berjalan ke ruang tunggu mereka masih bericara. Tapi ketika Ateng menyampaikan kesaksian, Adah menjadi berang dan menuduh rekannya pengkhianat. “Kalau saya tahu begini jadinya, dulu sudah saya tembak dia,” gumamnya kesal.

Atas pertanyaan hakim ketua Soedijono SH dan hakim-hakim anggota Abdul Razak and M.A. Boediarto, dalam persidangan hari ketiga itu saksi Ateng mengakui ada rencana membentuk kembali NII pada tahun 1976 oleh Daud Beureueh (tokoh ulama Aceh itu), Adah dan Ules Sudja’i. Rencana itu kemudian disebar-luaskan kepada bekas DI yang jumlahnya, ketika mendapat amnesti pada 1962, sekitar 30.000 orang.

“Saya mengikuti gerakan itu karena grogi. Kalau tidak ikut pasti ditindak tegas oleh teman-teman. Kalau ikut berarti berhadapan dengan pemerintah yang mustahil dilawan tanpa kekuatan senjata yang lebih baik,” katanya. “Ketika itu saya antara ingin melapor kepada yang berwajib dan takut pada kawan-kawan. Tapi akhirnya sya ikut mereka,” tambahnya.

Meskipun katanya, sejak mendapat amnesti 1962, Ateng tidak lagi sering menghadiri pertemuan bekas DI, Ateng pernah pula mendapat mandat dari terdakwa untuk membai’at (menyumpah setia) 15 orang baru yang masuk DI. Kesaksian ini ditolak oleh terdakwa. Adah kemudian bertanya kepada saksi: “Masihkah saudara ingat, saudara pernah bilang demi NII saudara siap untuk mati digantung?”

Agak gelagapan, Ateng Djaelani menangkis: “Sebenarnya bukan begitu. Jika saya salah, saya bersedia digantung oleh hakim.” Mendengar itu terdakwa semakin berang. “Setelah begini jadinya, semua tanggung jawab dibebankan kepada saya. Tapi sebagai pemimpin saya akan bertanggung jawab,” katanya. Sambil menunjuk Ateng, Adah berkata: “Tapi pemimpin seperti dia, no!”

Atas pertanyaan O.C. Kaligis SH, salah seorang dari 10 anggota tim penasihat hukum, Ateng Djaelani menyatakan, “NII sebenarnya praktis sudah mati, tidak punya kegiatan lagi setelah amnesti 1962.” Kaligis menganggap jawaban itu cukup. Ia berkesimpulan bahwa NII barulah merupakan cita-cita. “Kalau begitu masak orang dihukum karena cita-cita,” katanya seusai persidangan sore itu.

Menurut hakim ketua Soedijono SH, perkara ini terbesar di awal 1983. Selain Adah Djaelani, ada 8 bekas tokoh DI lainnya yang akan disidangkan di semua wilayah Jakarta. Mereka itu Atjeng Kurnia, Tachmid Rachmad, Ules Sudja’i, Toha Machfud, Gustam Effendi, Syaeful Imam, Opa Mustofa, Adja Darul Alam. Seorang lagi, Ahmad Husein Salikun, disidangkan sejak 2 Februari lalu di PN Surakarta.

Husein, 53 tahun, yang sehari-hari dikenal sebagai pedagang di Kudus, dalam kegiatan DI/TII menjadi “Anggota Komandeman Tertinggi” merangkap “Menteri Penerangan NII”. Selain dituduh ikut melakukan perampokan atas bis malam “Pahala” dan gaji pegawai IAIN Yogyakarta, ia juga dituduh terlibat dalam pembunuhan atas diri Parmanto MA, pembantu rektor UNS Sala pada Januari 1979 lalu.

Dalam perkara subversi “Negara Islam Indonesia” ini tak kurang dari 25 orang ditahan di Jakarta –diantaranya terdapat 3 orang karyawan sekretariat DPR/MPR, seorang anggota DPR (1977/1982) dari NTB, 2 orang karyawan instansi pajak, seorang dosen IAIN dan seorang karyawan Lemhanas. Di daerah sekitar 190 orang ditahan pula, antara lain 29 orang di Jawa Timur. Dua berkas perkara di antara yang 29 itu merupakan kasus “Teror Hispran” (juga tokoh bekas DI) dan sudah dilimpahkan ke PN Probolinggo.

Gerakan hendak membangkitkan kembali NII itu mulai tercium sejak 1977. Ketika itu disinyalir, banyak para bekas DI yang memanfaatkan kesempatan amnesti 1962 untuk melakukan konsolidasi. Jaksa Agung Ismail Saleh bahkan menyatakan “dengan dalih tetap taat dan bekerja sama dengan pemerintah, bantuan yang mereka terima disalahgunakan untuk mengadakan kontak-kontak menggalang kekuatan mendirikan NII.” Ketika itu mereka antara lain mendapat fasilitas sebagai penyalur minyak tanah untuk daerah Jawa Barat.

Menurut jaksa penuntut umum Haryadi Widyasa SH pada 1966-1971, Adah Djaelani dan tokoh-tokoh bekas DI lainnya seperti Ateng Djaelani, Danu Moh. Hasan dan Dodo Moh. Darda (anak Kartosuwiryo), juga sering dipanggil oleh Kodam VI/Siliwangi, diminta sumbangan pikiran mereka untuk menumpas G30S/PKI dan mensukseskan Pemilu 1971. “Tapi kesempatan itu digunakan untuk merundingkan kemungkinan meneruskan cita-cita NII,” katanya.

Dalam eksepsinya pada sidang hari kedua, 7 Februari, Adah Djaelani mengakui membentuk Jamaah DI, tapi tidak bertujuan mendirikan NII dan tidak bermaksud mengganti Pancasila dan UUD 1945. “Sebab pendirian kami jelas, bahwa dengan menyerahkan seluruh kekuatan DI/TII pada 1962 maka NII praktis tidak ada dan dinyatakan hancur,” katanya. Jamaah DI yang dibentuknya hanya bermaksud melakukan dakwah semata-mata.

Mengenai dakwah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dari pintu ke pintu, katanya bukan sebagai gerakan di bawah tanah. “Tapi upaya untuk menghindarkan kesalah-pahaman orang-orang yang tidak senang melihat bekas DI/TII berdakwah,” katanya lagi. Ia juga mengaku bekas DI/TII tidak mungkin mampu menghadapi kekuatan persenjataan ABRI. Sebaliknya ia mensinyalir adanya usaha “mengeluarkan momok DI/TII untuk dijadikan alasan menyusutkan kaum muslimin.”

Pada sidang hari keempat, Sabtu akhir pekan kemarin, ditampilkan 2 saksi: Atjeng Kurnia, 60 tahun, bekas Komandan Kawal Pribadi S.M. Kartosuwiryo dan Ules Sudja’i, 53 tahun, tokoh bekas DI yang sejak 1976 aktif dalam Jamaah DI sebagai Ketua Tim Pembinaan Dakwah. Sehari-hari Ules Sudja’i mengurus perusahannya sebagai kontraktor Pertamina. Kedua saksi lebih banyak membeberkan peranan Ateng Djaelani daripada peranan tertuduh, misalnya ketika Ateng pada 1976 menyerukan “kebulatan tekad meneruskan perjuangan.”

MESKIPUN diakui dalam bai’at 1979 di Tangerang tertuduh diangkat sebagai “Imam NII” menggantikan Daud Beureuh, namun kedua saksi tersebut menegaskan bahwa tujuan Jamaah DI yang dibentuk tertuduh bukan untuk mendirikan NII melainkan organisasi dakwah biasa. Atjeng Kurnia bahkan menyatakan, sejak 1973-1976 tertuduh tidak pernah lagi memproklamasikan NII.

Sidang hari itu juga memamerkan 3 granat tangan, 4 pistol dan 4 senjata laras panjang yang pernah digunakan DI/TII. Juga selembar bendera NII berwarna hitam dengan tulisan Lailaha illallah, Muhammadarrosulullah berwarna putih yang juga bergambar pedang warna merah –mirip bendera Arab Saudi. Sidang yang tidak begitu banyak dikunjungi hadirin itu diwarnai banyak gelak-tawa ketika penasihat hukum A.B. Loebis mempersoalkan fai’u (pampasan perang).

Karena nyatanya hal tersebut berupa perampokan, Loebis beranya: “Apakah merampok itu ada perintahnya dala Al Quran?” Saksi Ules Sudja’i yang menjawab “ada” –disambut tawa gemuruh oleh hadirin. “Yang benar saja. Mana ada Al Quran menyuruh merampok,” sahut Loebis. Tapi atas pertanyaan hakim ketua, terdakwa yang ditahan sejak Agustus 1981 menyatakan secara tak langsung ia merestui dilakukannya fai’u, karena saya menerima 4% dari hasilnya…”

***

Majalah TEMPO 26 Februari 1983, halaman 59-60, rubrik Agama.

Dari Damai dan Perang Versi DI

Tokoh-tokoh DI mengakui melakukan tindakan yang kita kenal sebagai perampokan. Dan menyatakan berpihak pada ajaran Islam. Yang tahu sepotong-sepotong sering yang paling galak.

ADA yang khas pada kelompok Islam ekstrim. Yaitu: suka memaksa orang memikirkan “titik-titik rawan” yang ada hubungannya dengan ajaran agama Islam. DI, Darul Islam, yang tokoh-tokohnya mulai diadili (H. Adah Djaelani di Jakarta, dan aktivis lain di Sala), tidak hanya bersandar pada ajaran kontroversial tentang keimanan dan bai’at seperti yang juga dilakukan Imran dan Islam Jama’ah. Dalam persidangan yang sedang berlangsung ini mereka juga melansir istilah lain dari ajaran Islam: fai’.

Sialnya, fai’, yang dijalankan kelompok DI, terkesan tak lain dari perampokan. Dan sialnya lagi Adah Djaelani, yang dituduh sebagai “imam/kepala Negara Islam Indonesia (NII)”, bilang: “Yah jelas fai’ halal. Itu kan juga dilakukan Nabi.”

Tentu saja sidang terkejut: yang Islam-Islam, baik hadirin maupun aparat peradilan, tentu tak suka nabi mereka dihubung-hubungkan dengan perampokan. Maklum. Juga KH M. Syafi’ie Hadzami, 52 tahun, tokoh Majelis Ulama DKI Jakarta yang dianggap salah satu yang paling kompeten dalam soal fiqh, hukum Islam. “fai’ ya fai’, merampok ya merampok,” katanya.

Adah Djaelani sendrii tidak secara terang-terangan mengakui fai’ sebagai perampokan. Bahkan menolak keterangan saksi Ules Sudja’i bahwa ialah, sebagai pimpinan, yang memerintahkannya. Menurut tokoh puncak itu, ia hanya merestui –dan karena itu ia pribadi hanya mendapat 4% dari hasil fai’, sementara anggota pasukan khusus yang melakukannya ada yang mendapat 7%. Agak aneh memang bahwa “fai’” masih dilaksanakan, sementara Adah Djaelani sendiri menyatakan, NII sudah bubar pada 1962, dan jamaahnya itu hanya jamaah da’wah. Tapi persidangan belum selesai.

Betapa pun, perampokan lantas terjadi berulang kali, disertai penembakan dan pembunuhan –“karena sangat terpaksa,” kata Mang Ules. Korban mereka, seperti disebut dalam tuduhan jaksa: para pedagang emas di Tasikmalaya, Majalengka dan Majenang, pegawai P&K di Cicalengka, kantor P&K Banjarsari, pompa-pompa bensin di Depok dan Cikampek-Purwakarta, dan, jangan lupa, IAIN Yogyakarta –semuanya di Jawa bagian Barat dan tengah. Aksi yang menurut jaksa dilakukan antara 1978 dan 1980 itu berhasil mengumpulkan Rp 39.600.000. Sementara itu pengadilan di Sala juga menyebut perampokan di bis malam ‘Pahala’ di daerah Alas (Hutan) Roban, Batang, Jawa Tengah.

Yang juga menarik; Adah Djaelani memerintahkan (atau “merestui”) tindakan fai’ itu setelah melakukan hijrah –pindah dari satu daerah ke daerah lain sebagai basis. Seperti dikatakannya kepada Musthafa Helmy dari TEMPO, itu “sesuai dengan tindakan Nabi”: fai’ itu baru terjadi setelah Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan dengan “berhijrah” itu Adah Djaelani tentunya bisa (Tapi ini tidak dinyatakan oleh tokoh itu) memegangi istilah ‘wilayah perang’ (darul harb), tempat yang dibolehkan terjadinya fai’. Sedang daerah baru yang diduduki DI disebut ‘wilayah damai’ (darush shulh), yang “bebas fai’”.

Dan itu pula yang dinilai oleh KH Syafi’ie sebagai aneh. Soalnya, hijrah adalah satu peristiwa sejarah; bukan ajaran atau perintah. Adapun hijran yang diperintahkan, tak lain hijrah dari dunia dosa ke dunia hidup baik. Katakanlah hijrah rohani. Bukan pindah tempat –apalagi, lucunya masih sama-sama di tengah umat Islam. Konon pula untuk bisa melaksanakan fai’.

Tapi, yang jadi soal, istilah-istilah ‘wilayah perang’ dan wilayah damai’ memang ada dalam fiqh. Daerah yang menjadi basis musuh (kafir) di masa-masa awal Islam itu, adalah wilayah perang. Bila wilayah perlawanan mereka bisa dipatahkan, dan wilayah itu dikuasai, maka semua harta tak bergerak di sana (tanah dan bangunan) berada di bawah pengaturan imam, yakni Nabi –dengan pemanfaatan sebagian besar untuk kepentingan muslimin. Nah, harta itulah (yang sama sekali bukan hasil rampokan) yang disebut fai’.

Tetapi daerah musuh yang tidak mengadakan perlawanan atau menyerah sebelum dimasuki tidak diperlakukan begitu. Seperti juga wilayah Islam, daerah tersebut dianggap darush shulh, wilayah damai. Di sini tidak ada fai’. Itulah memang salah satu aturan perang-damai dalam Islam –paling beradab, memang, dibanding semua yang dipraktekkan di dunia di abad VII.

Pengertian fai’ sendiri berkembang. Sejalan dengan praktek para penguasa Islam berturut-turut, fai’ lalu mendapat arti sebagai ‘harta nonmuslim apa saja yang diambil tanpa perang’, oleh pemerintah. Kitab Ta’rifat Syaikh Al-Jurjani misalnya memasukkan jizyah ke dalam pengertian itu. Jizyah (yang sekarang tak lagi dipraktekkan, juga di negeri Islam seperti Iran atau Pakistan) adalah pajak khusus nonmuslim yang diserahkan sebagai pembayar perlindungan penuh dan hak menjadi warga negara –yang tidak terkena milisi. Boleh diingat: para nonmuslim tidak dikenai kewajiban zakat.

Kitab Fathul Mu’in Syaikh Al-Mulyabari, yang populer di dunia pesantren, dalam pada itu membedakan fai’ dari ghanimah. Yang kedua itu adalah harta rampasan perang yang didapat di medan, lewat pertempuran. Tapi yang menarik adalah pendapat Imam Ghazali: fai’ itu sebenarnya hanya bisa dilaksanakan di masa Nabi. Sebab ayat Quran 59:6-7 itu ditujukan semata-mata kepada Nabi. Itu dimuat dalam Tafsir Ayatil Ahkam Syaikh Ali As-Sais.

Betapa pun, semua itu terasa sebagai bagian dari masa lampau. Dan di masa lampau pula DI (bersama kelompk-kelompok ekstrimis lain, yang tak pernah besar jumlahnya) hidup, meski dalam konteks ini pun mereka salah. Merampok dengan menyebut-nyebut fai’ itu misalnya, menurut KH Syafi’ie yang tadi, “hanya sekadar menghalalkan cara.”

Fiqh Islam sendiri dari abad ke abad semakin kaya, sementara bumi Islam bukan lagi hanya padang pasir Arab yang memaksakan peperangan sebagai syarat bisa tumbuhnya agama itu. Dan meski kemudian pemikiran hukum dalam Islam dinilai mandek, setidaknya pengalaman sejarah yang panjang telah menawarkan berbagai alternatif sehubungan dengan pemerintahan.

Sehingga, misalnya, seperti dikatakan KH Syafi’ie, yang juga pemimpin pesantren di Kebayoran Lama dan pengajar Jam’ul Jawami’ (kitab ushul fiqh terbesar) di Masjid Istiqlal itu, melakukan makar (seperti DI) dalam negara yang pemerintahnya tidak mengajak kepada kekafiran, adalah haram. Kitab Zubad, sekumpulan syair populer yang ada dihafalkan orang di daerah pengaruh pesantren, juga menyebut hal itu.

Hanya saja, kata kiai itu, “yang payah memang menghadapi orang yang mengerti agama sepotong-sepotong” –yang biasanya justru paling galak.

***

2011 MAY 1

Posted by umarabduh, http://www.umarabduh.blog.com/

(nahimunkar.com)