Kapolres Bekasi Kota dan Kapolres Kulonprogo membuat surat edaran yang isinya terkait fatwa MUI mengharamkan pemakaian atribut nonmuslim. Kedua kapolres itu ditegur keras oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Saya tegur keras Polres Metro Bekasi Kota dan Polres Kulonprogo karena mereka mengeluarkan surat edaran seperti yang difatwakan MUI,” kata Tito di sela acara diskusi di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (19/12/2016).

Tito menegaskan bahwa fatwa MUI bukan rujukan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Dia pun meminta surat edaran itu dicabut.
Berikut ini kami rangkumkan pendapat netizen terkait kebijakan Kapolri yang kontroversi itu:

Hargai Kami Umat Muslim

Kapolri tegur keras ..
kapolres bekasi dan kapolres kulonprogo terkait surat edaran kepada prusahaan agar tdk mewajibkan karyawan memakai atribut natal dan tahun baru…
Sesuai fatwa MUI..

Saya tegur balik kapolri..
HARGAI KAMI UMAT MUSLIM…!!! – Sultan Ku

Gagal Faham Dengan Kebijakan Kapolri

Saya tidak habis fikir dgn orang satu ini yg memimpin instansi besar, masih ingatkah kita sewaktu sebagian ormas Islam melaporkan ahok ke bareskrim mabes polri dengan tuduhan penistaan agama dan bareskrim menolak laporan tersebut dengan alasan tidak ada fatwa dari MUI.

Sekarang muncul fatwa dari MUI tentang pelarangan menggunaan atribut natal untuk umat Islam. Dan sebagian Kapolres menggeluarkan intruksi larangan tersebut kok malah orang satu ini menegur para kapolres yg bermaksud menjaga kondusifitas dan menjalankan fatwa MUI dengan alasan bahwa fatwa MUI bukan rujukan hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Dan orang ini pun meminta surat edaran itu dicabut.
#KawalFatwaMUI
#GNPFMUI – Harsya Law

Harusnya Pemerintah Pusat Mengapresiasi

Diterbitkannya surat edaran oleh KAPOLRES sebagai respont positif karena banyak ditemukan fakta perusahaan yang memaksa karyawaannya untuk memakai atribut khas agama lain.

Surat edaran tersebut bersifat umum, seruannya tidak untuk agama islam saja, agar masyarakat saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak terhadap agama lain.

Surat edaran tersebut memperjelas dari ketidak jelasan aturan hukum yang memang tidak ada kejelasan dalam perkara ini. Maka banyak juga kita temukan kasus2 penistaan dan ke-Intoleransian terhadap agama.

Fatwa MUI jelas… ditujukan hanya dan untuk orang islam saja, karena dalam islam ada larangan keras (HARAM) memakai atribut-atribut “khas” agama lain. Lantas kalau tidak merujuk fatwa MUI, umat islam mau merujuk kesiapa dan lembaga apa… disatu sisi hukum sekarang lemah dalam terpeliharanya pelaksanaan aturan hukum-hukum islam.

Maka menurut saya tidak layak kapolri menegur anak buahnya karena surat edaran tersebut.

SEHARUSNYA KAPOLRI MENGAPREASI SURAT EDARAN TERSEBUT DAN JADIKAN SURAT EDARAN ITU MENJADI KEBIJAKAN PUSAT. – Ahmad Sakhroni

Ridwan Kamil Ikut Angkat Bicara

Untuk menghindari salah paham, dan cukup banyaknya komplain dari karyawan2 yang merasa terpaksa, Pemkot Bandung sudah berkirim surat menghimbau kepada pemilik usaha/retail untuk tidak meminta karyawannya yang muslim mengenakan atribut sinterklas di penghujung tahun ini di luar keikhlasannya.
Setiap keputusan selalu ada pro dan kontra. Namun hal ini sudah mempertimbangkan kondisi sosio kultural yang ada.
Semoga hal ini bisa dipahami dengan baik sebelum salah paham membesar tidak pada tempatnya.
Damai selalu untuk kota Bandung tercinta ini. Mohon maaf sebelumnya. Hatur Nuhun.

Update (21/12):

Alhamdulillah… Kapolri akhirnya mendukung penuh Fatwa MUI:

Mendapat Pressure Kuat Netizen, Kapolri Akhirnya Dukung Penuh Fatwa MUI Soal Penggunaan Atribut Natal

http://www.beritaviral.co/

***

Mendapat Pressure Kuat Netizen, Kapolri Akhirnya Dukung Penuh Fatwa MUI Soal Penggunaan Atribut Natal

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta kepada perusahaan dan pusat perbelanjaan agar tidak memaksa karyawan beragama Islam untuk menggunakan atribut Natal. Apalagi mengancamnya akan memecat mereka.

 “Jangan memaksa apalagi mengancam dengan pemecatan, ini yang tidak boleh. Karena melakukan pemaksaan itu bukan hanya fatwa MUI tapi di KUHP pun ada yaitu di Pasal 355 ayat (2),” kata Tito usai berdiskusi dengan Ketua Umum MUI, KH. Ma’ruf Amin di rumah dinasnya, Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2016) malam.

Kapolri bahkan Minta MUI Daerah dan Pemda Sosialisasi Fatwa Haram Penggunaan Atribut Natal.

MUI diketahui telah mengeluarkan fatwa haram bagi umat Islam yang memakai atribut nonmuslim. Fatwa ini dikeluarkan lantaran ada pemaksaan yang dilakukan sejumlah perusahaan terhadap karyawan Muslim menggunakan atribut Natal.

Namun, fatwa tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik sehingga ada sejumlah organasi kemasyarakatan (Ormas) yang melakukan sweeping di sejumlah daerah yang berujung kepada tindakan intimadasi.

 Menurut Tito, dirinya sudah berdiskusi dengan Ketua MUI mengenai fatwa tersebut. Dari diskusi tersebut, membuahkan komitmen untuk meluruskan pemahaman fatwa haram itu dan menekankan untuk saling menghormati antar-umat beragama.

“Untuk itulah dengan adanya kejelasan dari Ketua MUI bersama-sama kami saya selaku Kapolri, masyarakat bisa pahami ini (fatwa haram). Sehingga suasana jelang Natal dan Tahun Baru kita hormati saudara kita, umat Nasrani yang melaksanakan hari besarnya,” tandasnya. (Okezone.com)

http://www.beritaviral.co/

(nahimunkar.com)