Kasus Bank Century, Suara Lantang Anggota DPR Menggertak Boediono dan Sri Mulyani

Di tengah kritik bertubi-tubi tentang pengangkatan para menteri yang dinilai terlalu ke-Amerika-an, ada yang bercatatan buruk, rumor moral ketika kunjungan ke luar negeri dan sebagainya; muncul suara lantang anggota DPR menggertak Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani dalam kasus Bank Century.

Inilah beritanya:


Kasus Century Bisa Seret Boediono, FPPP Tetap Dukung Hak Angket

Elvan Dany Sutrisno – detikNews

Selasa, 27/10/2009 12:09 WIB

Jakarta – Meski menjadi partner koalisi di Pemerintaha SBY, sikap FPPP DPR akan tetap tegas dalam kasus Bank Century. FPPP berharap DPR segera membentuk panitia angket untuk mengusut masalah ini.

“Kita menyadari Sri Mulyani dan Boediono bisa terseret kasus Century, tetapi kalau memang terbukti ya apa boleh buat,” kata Ketua FPPP Hasrul Azwar kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/10/2009).

Menurut mantan Ketua Komisi VIII DPR ini, partainya akan menjaga independensi dan kritisismenya soal bank Century. Masalah kriminal tidak akan membuat FPPP bungkam meski menjadi bagian dari pemerintah. “Kita tidak berkoalisi dengan hal-hal yang terkait pidana,” papar Hasrul.

Dalam waktu dekat ini, lanjut politisi asal Sumut ini, FPPP akan mendesak BPK segera menyelesaikan dan melaporkan hasil audit Bank Century. FPPP mendesak BPK menyelesaikan tugasnya akhir bulan depan.

“Kita harap BPK segera menyerahkan hasil audit ke DPR paling lambat akhir November harus sudah selesai,” pinta Hasrul.

Politisi PPP dari unsur Muslimin Indonesia ini berharap BPK tetap menjaga independensinya dalam menyelidiki kasus besar ini. Jika BPK main-main, dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap lembaga ini akan hancur.

“BPK harus jujur. BPK tidak boleh ditunggangi kepentingan lain, harus melaporkan kalau memang ada kejanggalan. Sekali saja salah, rakyat tidak akan percaya lagi kepada BPK,” tegas Hasrul.

Setelah BPK menyampaikan laporannya, Hasrul mendesak DPR segera membentuk panitia angket. Langkah ini harus dilakukan jika terbukti ada unsur pidana dalam proses pengucuran dana Rp 6,7 Triliun. “Berdasar laporan BPK, sikap DPR harus jelas, naik menjadi angket,” tandasnya. (van/yid)

http://www.detiknews.com/read/2009/10/27/120947/1229293/10/kasus-century-bisa-seret-boediono-fppp-tetap-dukung-hak-angket

Sementara itu suara dari BPK sebagai berikut:

Audit Bank Century

BPK: Pengelola Lakukan Unsur Pidana

Sampai kini audit masih berjalan terus. Sudah 70 persen dituntaskan.

Senin, 26 Oktober 2009, 13:16 WIB

Umi Kalsum, Agus Dwi Darmawan

VIVAnews – Lain dengan Kejaksaan Agung yang memastikan tidak ada tindak pidana dalam penyelamatan Bank Century oleh pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan justru menemukan unsur pidana. Namun penemuan ini baru sebatas dari sisi pengelolaan bank itu sendiri.


Ketua tim audit investigasi BPK, Hasan Bisri, mengatakan hasil audit BPK memang akan berbeda dengan putusan Kejaksaan Agung. “Saat ini kami baru bisa memperlihatkan ada indikasi pidana saat bank itu dikelola, untuk saat penyelamatan Bank Century, belum,” kata Hasan usai Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua BPK di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin 26 Oktober 2009.

Indikasi pidana dalam pengelolaan bank ini misalnya ketika ditemukannya L/C fiktif dan kredit fiktif. “Untuk yang bailout, kami belum berpendapat soal itu,” katanya.


Sampai hari ini, kata Hasan, audit masih berjalan terus. Sudah banyak kemajuan yang diperoleh dan diperkirakan sudah lebih dari 70 persen proses audit itu digarap. Hasan Bisri mengakui akan terus mereview  untuk melihat perekembangannya. “Kemajuannya masih banyak, nanti dalam minggu ini dipaparkan lagi hasilnya,” kata dia.

Namun tetap saja, BPK tidak berani mentargetkan sampai kapan proses audit ini akan berlangsung. BPK menyembunyikan strateginya terkait upaya-upayanya dalam mencari temuan. “Proses wawancara dan sebagainya, itu termasuk strategi audit, saya tidak bisa sampaikan,” katanya.

Terkait apakah akan ada pemanggilan Anwar Nasution lagi, sebagai Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia periode 1999-2004, Hasan belum tahu. Namun ia mengatakan, dalam wawancara yang dilakukan dengan Anwar saat ia menjadi ketua BPK dan dimintai keterangan sebagai Mantan DGS, tidak ada rasa kecanggungan.

“Soal kecanggungan tidak ada, kami menginterview Anwar dengan disaksikan oleh empat pejabat BI, jadi kita tunjukkan ke mereka bahwa perlakuan semuanya sama,” katanya.

• VIVAnews

http://politik.vivanews.com/news/read/100013-bpk__pengelola_lakukan_unsur_pidana

Suara yang berpolemik mengenai kasus Bank Century sebagai berikut:

Demokrat Bakal Tolak Angket Kasus Century?

Sekretaris Jenderal Demokrat menyatakan jangan buru nyatakan Century diangketkan.

Selasa, 27 Oktober 2009, 10:17 WIB

Arfi Bambani Amri, Suryanta Bakti Susila

VIVAnews – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Marzuki Alie, menyatakan jangan buru-buru mengatakan Dewan Perwakilan Rakyat akan mengajukan hak angket kasus Bank Century. Angket Century, ujar Ketua DPR itu, harus mendapatkan persetujuan paripurna dulu.

“Ini belum-belum sudah mengatakan seperti itu (ajukan angket). Jangan politicking, ada prosedurnya,” kata Marzuki di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 27 Oktober 2009.

“Kalau mengkaji, mempelajari, hal yang baik,” ujar Marzuki. “Tapi kalau penggunaan hak angket, harus melalui prosedur, berdasarkan kesepakatan semua fraksi,” kata Marzuki

Partai Demokrat sendiri, ujar Marzuki, sudah membicarakan soal Bank Century ini Senin kemarin. Demokrat menilai, dana yang dipakai untuk menalangi dana nasabah Century yang digondol lari pemiliknya adalah dari Lembaga Penjamin Simpanan. “Bukan dari APBN,” kata Marzuki. “LPS itu kan semacam asuransi,” ujarnya.

Kemarin, sejumlah politisi DPR bahkan belum lupa dengan niatnya untuk mempertimbangkan pembentukan Panitia Khusus (pansus) Hak Angket guna menginvestigasi latar belakang dilakukannya suntikan dana (bail out) besar-besaran kepada Bank Century.

Mereka merasa gusar dengan pernyataan Kejaksaan Agung yang menyimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana dalam upaya penyelamatan Bank Century oleh pemerintah. Maruarar Sirait, anggota Komisi XI yang membawahi sektor keuangan dan finansial, menegaskan bahwa DPR merasa prihatin dengan langkah terburu-buru yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tersebut.

“BPK saja belum selesai melakukan investigasi, kok Kejaksaan sudah mendahului,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dalam diskusi ‘Prospek Pembentukan Pansus Skandal Bank Century’ di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2009.

Dradjad Wibowo, pengamat ekonomi sekaligus mantan anggota DPR menilai ada upaya sistematis untuk membelokkan kasus Century, baik secara hukum maupun politis, sehingga yang akan dikorbankan adalah pegawai BI, bukan pejabat BI saat itu.

Dradjad makin yakin setelah Kejaksaan lewat Jampidsus Marwan Effendi, meniadakan unsur pidana dalam kasus Century. “Padahal Ketua BPK secara tertulis meminta kepada DPR agar laporan audit BPK yang bestatus rahasia tidak dibuka ke publik karena disinyalir mengandung unsur pidana,” kata Drajad mengingatkan.

Dradjad menyatakan para auditor BPK sebenarnya telah mempunyai akses awal terhadap aliran dana Century, tapi mereka tidak berani untuk menelusurinya secara detail. “BPK sudah memiliki disk dari Bank Century yang isi di dalamnya lengkap. Tinggal ditanya dan ditelusuri satu-persatu,” ungkap Drajad mendesak.

Dradjad menyarankan agar DPR segera membentuk Pansus Hak Angket Century, karena DPR harus berbalapan dengan mereka yang ingin menutup kasus ini. “Saya dengar Komisi III (yang membidangi hukum) sudah siap menggulirkan pansus, jadi sebaiknya segera berkoordinasi dan bekerjasama dengan Komisi XI,” ujar Drajad.

Pembentukan pansus tidak dapat diulur terlalu lama, kata Dradjad, karena terdapat perang informasi yang sangat cepat dalam kasus Century. Fungsionaris PAN ini menyarankan agar Pansus Century nantinya memanggil Boediono, Sri Mulyani, anggota KSSK saat itu, PPATK, Budi Sampoerna, serta Robert Tantular. Drajad pun bersedia dipanggil untuk memberikan informasi. “Tapi kalau DPR bertindak lambat, maka selesailah sudah,” ujar Dradjad.

•VIVAnews

http://politik.vivanews.com/news/read/100237 demokrat_bakal_tolak_angket_kasus_century_

Suara seorang buron di Singapur, pemegang saham Bank Century sebagai berikut:

Kamis, 15/10/2009 13:55 WIB

Kasus Century: ‘Saya kehilangan reputasi..’

oleh : Abraham Runga Mali

Pada November 2008 Bank Century diambilalih oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS). Sejak saat itu kasus Bank Century menjadi wacana perdebatan publik yang terus berlangsung hingga saat ini. Bukan hanya penyelamatannya yang dipermasalahkan, besarnya dana talangan yang membengkak dari Rp600 miliar menjadi Rp6,7 triliun juga dipersoalkan. Sejumlah eksekutif dan pemegang saham bank itu sudah ditangkap polisi, sementara beberapa pemegang saham buron. Mereka adalah Rafat Ali Rizvi dan Hesham Al-Warrag. Pekan lalu Bisnis Indonesia berkesempatan menjumpai Rafat Ali Rizvi di Singapura dan mewawancarainya. Berikut petikannya.

Apa komentar Anda tentang perkembangan kasus Bank Century?

Sudah hampir 11 bulan beredar infomasi yang hanya didasarkan pada pernyataan Robert Tantular. Hari ini saya ingin sampaikan kepada publik bahwa saya hanyalah korban. Publik tidak perlu dibohongi lagi oleh Robert Tantular.

Bagi saya, belum terlalu jelas hingga sekarang apa yang terjadi di bank itu. Orang mengatakan mereka berbuat kesalahan, tetapi kesalahan apa yang dilakukan juga belum jelas.

Yang pasti Anda dituduh melakukan penipuan. Apa pendapat Anda?

Bagaimana saya mencuri?. Bagaimana saya mengambil uang dari bank? Saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya bukan pemegang saham pengontrol. Bagaimana mungkin saya melakukan itu. Saya tidak melakukan tanda tangan apapun yang memungkinkan saya mengambil uang dari bank.

Anda perhatikan semua pejabat dari IFC, RHB Bank, RBS plc, Wachovia Bank, Hana Bank datang menemui Robert Tantular untuk berdiskusi tentang keadaan bank itu. Mereka ingin berinvestasi atau mencoba melakukan akuisisi. Mereka lakukan itu karena mereka yakin bahwa Robert adalah pemegang saham pengendali di sana . Dia adalah bos. Bukan saya atau yang lain-lain.

Jadi Anda sama sekali tidak mengetahui apa yang terjadi di sana?

Saya mengetahui dari jauh. Tetapi bisa dibayangkan sesuatu terjadi di bank itu tanpa sepengetahuan pak Robert? Dia mengendalikan bank itu dari lantai 3 gedung Plaza Senayan I. Dia dikelilingi orang-orangnya, termasuk saudarinya Dewi Tantular.

Mengapa Anda tidak mau terlibat lebih dekat di bank itu?

Saya hanya memiliki 9%. Selain itu saya juga jarang ada di Jakarta. Jadi bukan kamilah yang mengontrol semuanya.

Tetapi sebaliknya Robert justru mengatakan Anda juga bertanggungjawab dalam kasus Century ini. Apa pendapat Anda?

Ya terserah dia mau berkata apa saja. Tetapi sekarang saya mau berbicara lain. Saya ingin mengatakan semua keputusan ada di tangan dia.

Apa komentar Anda tentang keputusan Bank Indonesia atas bank ini?

Memang ada dimensi politik dalam penyelamatan Bank Century. Tapi saya tidak mempedulikan itu. Tetapi jika Anda melihat ukuran Century, jika Anda melihat total asetnya, Anda akan mengatakan itu bukan sesuatu yang bersifat sistemik. Ukuran banknya terlalu kecil untuk bisa mempengaruhi perbankan secara keseluruhan.

Lalu apa yang sebenarnya terjadi di bank itu?

Ini bukan tindakan kriminal. Yang kriminal sebenarnya adalah terkait penggelapan dana di Antaboga Sekuritas. Mestinya perhatian orang serius ke situ. Di Century adalah persoalan sengketa perjanjian. Di perjanjian itu, kami diberi tenggat hingga Maret 2009. Tetapi kenapa pada November 2008 sudah diambilalih oleh LPS? Lalu kami dikatakan melakukan tindakan kriminal. Kami memiliki komitmen, tetapi kami tidak diberi kesempatan untuk mewujudkan komitmen itu.

Tetapi, faktanya bahwa bank itu buruk?

Apanya yang buruk. Kalau buruk, kenapa tidak ditutup sejak 2004 atau 2005. Saat itu yang terjadi adalah masalah likuiditas yang memang seharusnya diinjeksi oleh bank sentral yang kemudian bisa dibayar lagi oleh pemegang saham. Kalau asetnya buruk mestinya sudah dideteksi oleh bank sentral sebelumnya.Tetapi kenapa itu tidak dilakukan?

Apakah karena lemahnya pengawasan bank?

Saya tidak tahu. Robert yang mengurusinya sehari-hari ketika berhadapan dengan bank sentral. Dia sendiri mengatakan kalau dia berhubungan sangat baik dengan Miranda Goeltom, Aulia Pohan dan Anwar Nasution. Saya baru ketemu mereka masing-masing baru sekali saja.Tanyakan kepada bapak-bapak di BI, bagaimana kegiatan Robert diawasi.

Lalu apa yang terjadi di bank sentral saat itu?

Mereka panik. Padahal itu masalah likuiditas biasa dan mereka harus membantunya seperti bank sentral di AS membantu Citibank dan lain-lain.

Kapan Anda mulai mengenal Robert?

Saya mulai mengenal dia pada akhir 1993 dan awal 1994. Pertama saya bukan berurusan dengan Robert, tetapi dengan CIC. Kebetulan bank itu menjadi klien kami. Saat itu saya bekerja di salah satu investment bank di AS. Kami lalu berkenalan dan bekerja sama dalam bisnis perbankan. Pada tahun 1999 saya membangun bisnis dengan seorang mitra dari Korea. Pada saat itu di CIC 20% sahamnya dimiliki oleh George Soros. Dia menjual sahamnya. Pada 2001 kami membangun bank itu dan menempatkan manajemen yang profesional.

Sejak saat itu kami berencana untuk melakukan merger dengan Bank Pikko, Bank Danpac. Baru tahun 2004 Bank Century hasil merger tiga bank itu terbentuk. Prosesnya lama. Kalau waktu itu bank itu jelek, kenapa tidak langsung dihentikan proses mergernya. Kalau bank ini begitu buruk, kenapa dia dibiarkan untuk ada. Sekarang semua orang angkat tangan dan mengatakan bukan saya yang merestuinya.

Berapa Anda menginvestasikan uang di CIC?

Pertama sekitar US$10 juta. Total dana yang saya taruh di situ sejak 2001 hingga 2008 sudah mencapai US$100 juta lebih. Bukan hanya saya, tetapi saya dan sejumlah pemodal bersama-sama.

Apakah investasi itu kembali?

Bagaimana kembali. Uang saya hilang di sana. Jadi bagaimana bisa dikatakan saya yang menipu. Tetapi okelah, itu risiko. Yang jadi soal bahwa saya kehilangan reputasi. Itu yang paling saya butuhkan dalam pekerjaan saya di bidang keuangan. Dan saya kehilangan trust dan reputasi karena Robert Tantular.

Apa Anda ingin mendapatkan kembali uang itu?

Tentu, kami akan menempuh jalur legal dengan prosedur yang benar. Saya ingin secara serius membela diri dari segala tuduhan. Kami ingin membantu polisi untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya terjadi di bank itu. Kami sudah mengirim surat untuk itu.

Apa Anda ingin membeli kembali Bank Century?

Dengan senang hati saya ingin mengatakan bahwa saya punya investor dari Timur Tengah yang siap mengambilalih bank itu. Saya yakin kalau investor itu masuk uang nasabah Antaboga dikembalikan dan dana penjaminan LPS itu bisa dibayar. Saya senang kalau saya diberi kesempatan untuk mendiskusikan hal itu dengan otoritas keuangan di Indonesia..

bisnis.com

sumber: http://web.bisnis.com/artikel/2id2581.html

Nasabah protes sejak April 2009. Berikut ini uraiannya.

Nasabah Duduki Kantor, Dirut Minta Pengamanan Polri

Kasus Century:

[25/4/09]

Walau Century hanya menjual produk Antaboga, nasabah tetap minta Bank Century bertanggung jawab karena menjual produk investasi Antaboga yang tidak terdaftar di Bapepam-LK.

Sejak sehari lalu, para nasabah PT Bank Century Tbk menduduki beberapa kantor cabang Yogyakarta, Surabaya, dan Jakarta. Mereka semua meradang karena tidak dapat menarik uang yang diinvestasikan ke PT Antaboga Deltasekuritas. Seperti diketahui, Century memperjualbelikan produk investasi Antaboga kepada nasabahnya. Dan saat ini, mantan pemegang saham Century sekaligus pemilik Antaboga, Robert Tantular sedang menjalani proses hukum terkait pidana perbankan, penggelapan, dan penipuan.

Untuk kasus Century sendiri, perkara Robert beserta mantan direktur utama Hermanus Hasan Muslim dan mantan direktur keuangan Laurencius Kesuma, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sejatinya, dalam pekan ini Kejaksaan Agung akan melakukan ekspose perkara. Namun upaya itu gagal lantaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Abdul Hakim Ritonga sedang sibuk mengurusi profile assessment (penaksiran riwayat hidup). Padahal, penuntut umum telah merampungkan dakwaan ketiga tersangka tersebut.

Sementara untuk kasus penggelapan uang nasabah di Antaboga, penyidik masih melengkapi berkas dan mengupayakan pengambilan aset Robert di beberapa wilayah. Salah satunya Jersey, sebuah pulau yang berlokasi di Eropa bagian barat.

Karena proses hukum masih berlangsung, dana nasabah yang diinvestasikan ke Antaboga pun tidak bisa dicairkan. Tak heran, banyak nasabah yang geram, sehingga melakukan aksi protes dengan menduduki beberapa kantor cabang Century. Salah satunya di Surabaya. Sekitar 20 nasabah merangsek masuk dan menuntut penjelasan Century mengenai nasib uang mereka yang telah dialihkan menjadi reksadana Antaboga.

Masalahnya, produk investasi Antaboga yang dipasarkan Century ini tidak terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Menurut Hendra Keria Hentas, pengacara sekitar 20 nasabah Century cabang Surabaya, kerugian yang ditimbulkan akibat penjualan produk investasi bodong Antaboga mencapai Rp 83 miliar. Maka dari itu, lanjutnya, adalah suatu hal yang wajar apabila para nasabah menuntut ganti rugi kepada Century sebagai pihak yang memasarkan produk Antaboga.

Direktur Utama Bank Century, Maryono mengatakan, pihaknya selaku manajemen tidak mempunyai kewenangan untuk memenuhi klaim para investor Antaboga. “Sebab, kewenangan kami hanyalah sebatas kewenangan pengelolaan dan operasional Bank Century. Kalau kami memenuhi klaim tersebut, justru malah kami yang melawan hukum. Kami ingin taat azas,” ujarnya.

Oleh sebab itu, mau tidak mau para investor harus menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. “Kasus Antaboga ini merupakan pidana penipuan murni yang saat ini sedang disidik pihak kepolisian. Sehingga, masalah ini, istilahnya adalah status quo. Siapapun tidak bisa melakukan (eksekusi) sebelum proses hukum ini selesa atau diputus secara hukum tetap,” jelas Maryono.

Berhubung nasabah sudah melakukan aksi, mantan Group Head Jakarta Network PT Bank Mandiri Tbk ini meminta pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan, baik terkait aset maupun personil Bank Century. “Menyehatkan Bank Century adalah keputusan pemerintah. Dan ini adalah proyek vital. Sehingga saya minta dukungan Polri, komitmen Polri, bahwa dia akan melakukan tindakan tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran hukum.”

Rupanya, Maryono ingin melakukan langkah antisipatif bilamana para nasabah nanti bertindak anarkis, memaksakan kehendak, dan melakukan pengancaman. Ketiga aksi tersebut dianggapnya sebagai bentuk pelanggaran hukum. Namun, sampai saat ini Century belum menderita kerugian apapun dari aksi yang dilakukan para nasabah. “Alhamdulillah Bank Century masih buka seperti biasa, normal, dan melayani para nasabah yang akan bertransaksi perbankan. Likuiditas pun juga cukup baik. Cashflow positif dan likuiditas kami sudah memenuhi dari ketentuan regulator di atas lima persen.”

Kedatangan Maryono beserta jajarannya ke Mabes Polri diterima Deputi Operasi SY Wenas. Pihak kepolisian sendiri akan menurunkan personilnya untuk mengamankan aset-aset dan para personil Bank Century yang mungkin terkena imbas, manakala para nasabah bertindak anarkis. “Bukan hanya Century, siapapun yang meminta bantuan pada polisi, pihak kepolisian wajib bantu seandainya ada tindakan kekerasan dari siapapun juga,” tutur Kadiv Humas Mabes Polri Abu Bakar Nataprawira.

Ilegal tapi Dijual

Aksi menduduki beberapa kantor cabang Bank Century ini dilakukan para nasabah bukan tanpa alasan. Para investor Antaboga yang juga sekaligus nasabah Bank Century mengaku telah dirugikan. Mereka menganggap Century telah memperjualbelikan produk investasi ilegal. Pasalnya, kata Hendra, produk investasi Antaboga yang dipasarkan Century tidak terdaftar di Bapepam-LK. Dan sudah sepatutnya, manajemen Century mengetahui bahwa produk tersebut tidak terdaftar alias ilegal.

Maka dari itu, Hendra mengatakan adalah yang wajar apabila para nasabah meminta pertanggungjawaban Century. “Bank Century harusnya sudah tahu itu (produk investasi Antaboga adalah ilegal). Jadi, sangat wajar bagi nasabah minta pertanggungjawaban Bank Century.”

Namun, Asisten Direktur Bank Century, Umar Ulin, menampik tudingan para nasabah. “Itu suatu produk resmi. Jadi, siapa yang menjual dia dapat fee kan,” katanya. Umar menilai para nasabah salah jika meminta pertanggungjawaban kepada Century. Apalagi, timpal Maryono, Century hanya berfungsi sebagai agen penjual. “Dan kebetulan rekening Antaboga ada di Century. Jadi Century hanya sebagai fungsi jasa pelayanan perbankan normal.”

Dalih seperti ini tetap tidak bisa diterima para nasabah. Hendra mengatakan Century tidak boleh lepas tanggung jawab. “Sangat wajar bilamana nasabah tidak tahu bahwa produk ini tidak terlindungi secara hukum. Jadi, Bank Century nggak bisa bilang, ya ini resiko nasabah. Karena kalau nasabah beli langsung, dia akan cek ke Bapepam.”

Terlepas dari tudingan produk investasi ilegal, Century saat ini sudah berganti manajemen. Sejak 21 November lalu, Bank Indonesia melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah mengambil alih seluruh saham Bank Century. Sementara, penipuan tersebut dilakukan Robert Tantular Cs, sehingga tidak sepatutnya manajemen baru bank tersebut mengganti kerugian para investor. “Permasalahan investasi Antaboga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Robert Tantular dan kawan-kawan,” tukas Umar.

Namun, argumen tersebut tidak menjadikan Century lolos dari tanggung jawab. Hendra mengatakan Robert Tantular Cs merupakan cerminan dari otoritas Bank Century juga. Selain itu, transaksi produk Antaboga ini dilakukan di kantor Century di seluruh Indonesia. Kemudian, produk investasi ini diperdagangkan Century kepada nasabahnya sendiri. Sehingga, secara sistematis badan hukum Bank Century terlibat di dalam kerugian-kerugian para nasabah yang membeli produk itu. “Pada prinsipnya, Bank Century yang sekarang ditangani LPS, dari manajemen yang lama, setiap perbuatan dia yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, itu bisa diminta pertanggungjawaban,” tandas Hendra.

(Nov/Rfq) http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21822&cl=Berita

(Redaksi nahimunkar.com)