Keganjilan Kasus Bank Century: BI Tak Gunakan Ukuran Jelas

Fraksi Partai Golkar telah menemukan 58 hal indikasi pelanggaran kasus Bank Century. Fraksi Golkar pun telah merangkumnya menjadi 10 hal pokok indikasi keganjilan.

Bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dilakukan dengan alasan agar tidak menimbulkan dampak sistemik jika bank ditutup. Padahal, BI tidak menggunakan ukuran-ukuran yang jelas apa yang dimaksud sistemik.

Inilah berita tentang keganjilan-keganjilan kasus Bank Century:

10 Keganjilan Bank Century Versi FPG

Mevi Linawati

29/01/2010 – 01:16

INILAH.COM, Jakarta – Fraksi Partai Golkar telah menemukan 58 hal indikasi pelanggaran kasus Bank Century. Fraksi Golkar pun telah merangkumnya menjadi 10 hal pokok indikasi keganjilan.

10 keganjilan tersebut disebutkan dalam rilis dari Fraksi Golkar, Jakarta, Kamis (28/1).

Pertama, Golkar menilai bahwa sebenarnya Bank Century sudah tidak merger, namun tetap dipaksakan. Kedua, pengawasan atas bank hasil merger tidak maksimal. Bank Indonesia seharusnya sudah memasukkan Bank Century dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak Oktober 2005.

Ketiga, aturan CAR yang diubah dari 8 persen menjadi 0 persen, hanya agar Bank Century mendapatkan kucuran dana melalui skema FPJP. Keempat, bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dilakukan dengan alasan agar tidak menimbulkan dampak sistemik jika bank ditutup. Padahal, BI tidak menggunakan ukuran-ukuran yang jelas apa yang dimaksud sistemik.

Kelima, opsi bailout melalui skema PMS oleh LPS hakikatnya menggunakan uang negara. Sebab, modal awal LPS sebesar Rp 4 triliun berasal dari APBN. Pasal 81 ayat 2 UU LPS jelas menyebutkan kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.

Keenam, informasi tentang kondisi CAR Bank Century tidak aktual, sehingga keputusan yang diambil tentang besaran dana untuk bailout berbeda secara tajam dari Rp 689 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

Ketujuh, ada kerancuan dalam dasar hukum yang digunakan untuk melakukan bailout Bank Century. Perppu JPSK yang menjadi dasar menolong Bank Century telah ditolak DPR untuk menjadi UU.

Sementara, kucuran dana tetap terjadi. Pemerintah bersikeras bahwa dasar hukum bailout adalah UU LPS. Jadi ada atau tidak ada Perppu, ditolak atau diterima, Bank Century tetap akan diselamatkan berdasarkan UU LPS.

Kedelapan, seharusnya pengucuran FPJP yang dilakukan BI kepada Bank Century sebesar Rp 689 miliar penuh dengan masalah.

Sembilan, terjadi penyalahgunaan dana FPJP justru saat Bank Century berada di bawah pengawasan khusus BI pada periode 6 November 2008, hingga dinyatakan bailout pada 20-21 November. Dana FPJP digunakan oleh pemilik Bank Century untuk menutup penyimpangan yang sebelumnya dilakukan.

Terakhir, terjadi penarikan dana oleh pihak-pihak yang mestinya masuk dalam daftar negatif BI pasca bailout. Dengan demikian berarti dana tersebut disedot dari PMS LPS, yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. [mvi/bar]

http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/29/312531/10-keganjilan-bank-century-versi-fpg/

Leganjilan lain memang tampak ganjil benar seperti cuplikan berita ini:

Rizal Ramli juga mengherankan bahwa pemberian uang bailout sebesar Rp. 4 triliun bersifat tunai. “tidak ada di dunia ini ada penyelamatan bank dan uangnya diberikan secara tunai”, ujarnya mempertanyakan penyerahan uang bailout secara tunai.

Berita selengkapnya sebagai berikut:

Inilah Keganjilan Bailout Century

[sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 14/01/2010 | 16:46 WIB

Inilah Keganjilan Bailout Century

Jakarta – Ekonom Econit Rizal Ramli dalam acara Econit’s Economic Outlook 2010 di Hotel Sultan (14/1/2010) menyatakan bahwa bailout Century harus dilakukan karena alasan sistemik terlalu mengada-ada dan hanya sekadar alibi untuk memuluskan “perampokan” terhadap Bank Century. Apalagi dengan pengakuan Robert Tantular yang menyatakan bahwa bailout Century ternyata kelebihan 1 trilyun.

Di dalam ulasannya, juga ditulis dalam buku Economic Outlook 2010 yang dikeluarkan oleh Econit, terdapat beberapa keganjilan bailout Century. Inilah keganjilan-keganjilan tersebut:
1. Gubernur Bank Indonesia merekayasa dan merubah Peraturan Bank Indonesia pada tanggal 14 November 2008 tentang persyaratan CAR untuk bailout, dengan menurunkannya dari CAR 8% menjadi asal positif. Sebagaimana kita ketahui, Bank Century hanya memiliki CAR 2,35% per September 2008 dan bahkan negatif pada saat bailout. Diduga perubahan peraturan dari CAR 8% menjadi CAR asal positif memiliki keanehan.

2. Pada Undang-undang No.23 tahun 2009 tentang Bank Indonesia ada pasal yang menyatakan bahwa Bank yang meminta fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) harus menyerahkan agunan yang berkualitas tinggi. Pasal tersebut sengaja dibuat agar tidak terjadi kesalahan seperti kasus BLBI.

Tetapi untuk kasus Bank Century, ternyata ada rekayasa pada pasal 11 ayat 4 Undang-undang BI tersebut melalui Perpu Nol. 2 tahun 2008 dengan menghapuskan kewajiban agunan yang berkualitas tinggi dan menggantikannya dengan kalimat “Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah” tanpa mewajibkan bank yang di bailout tersebut memberikan agunan berkualitas tinggi.

3. Menurut pengakuan mantan Gubernur BI Boediono di DPR, krisis ekonomi telah selesai setelah kwartal I (Januari-Maret 2009) sehingga tidak ada alasan lagi untuk menyuntikkan dana tambahan kepada Bank Century. Tetapi dalam prakteknya, Bank Century tetap digelontorkan dana bailout sampai dengan 24 Juli 2009.

4. Dalam kesaksiannya di DPR tanggal 12 Januari 2010, Robert Tantular mengakui menerima kelebihan pembayaran dari LPS seniali Rp. 1 triliun. Padahal ia hanya mengajukan permintaan dana bailout sebesar Rp. 2,7 triliun. Tetapi ia pun akhirnya kaget ketika mengetahui bahwa total dana yang dikucurkan mencapai Rp. 6,7 triliun.

5. Sebab itu, alasan sistemik yang selalu dijadikan alasan oleh Sri Mulyani dan Boediono, ternyata tidak memiliki basis dan kriteria kuantitatif yang memadai. Lebih banyak mengandalkan analisa psikologis yang sangat sumir, tidak terukur, ad hoc dan subjektif.

Rizal Ramli juga mengherankan bahwa pemberian uang bailout sebesar Rp. 4 triliun bersifat tunai. “tidak ada di dunia ini ada penyelamatan bank dan uangnya diberikan secara tunai”, ujarnya mempertanyakan penyerahan uang bailout secara tunai. (boy)

http://jakartapress.com/www.php/news/id/10966/Inilah-Keganjilan-Bailout-Century.jp

Fraksi Partai Golkar telah menemukan 58 hal indikasi pelanggaran kasus Bank Century. Fraksi Golkar pun telah merangkumnya menjadi 10 hal pokok indikasi keganjilan.

Bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dilakukan dengan alasan agar tidak menimbulkan dampak sistemik jika bank ditutup. Padahal, BI tidak menggunakan ukuran-ukuran yang jelas apa yang dimaksud sistemik.

Inilah berita tentang keganjilan-keganjilan kasus Bank Century:

10 Keganjilan Bank Century Versi FPG

Mevi Linawati

29/01/2010 – 01:16

INILAH.COM, Jakarta – Fraksi Partai Golkar telah menemukan 58 hal indikasi pelanggaran kasus Bank Century. Fraksi Golkar pun telah merangkumnya menjadi 10 hal pokok indikasi keganjilan.

10 keganjilan tersebut disebutkan dalam rilis dari Fraksi Golkar, Jakarta, Kamis (28/1).

Pertama, Golkar menilai bahwa sebenarnya Bank Century sudah tidak merger, namun tetap dipaksakan. Kedua, pengawasan atas bank hasil merger tidak maksimal. Bank Indonesia seharusnya sudah memasukkan Bank Century dalam kategori Bank Dalam Pengawasan Khusus sejak Oktober 2005.

Ketiga, aturan CAR yang diubah dari 8 persen menjadi 0 persen, hanya agar Bank Century mendapatkan kucuran dana melalui skema FPJP. Keempat, bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dilakukan dengan alasan agar tidak menimbulkan dampak sistemik jika bank ditutup. Padahal, BI tidak menggunakan ukuran-ukuran yang jelas apa yang dimaksud sistemik.

Kelima, opsi bailout melalui skema PMS oleh LPS hakikatnya menggunakan uang negara. Sebab, modal awal LPS sebesar Rp 4 triliun berasal dari APBN. Pasal 81 ayat 2 UU LPS jelas menyebutkan kekayaan LPS merupakan aset negara yang dipisahkan.

Keenam, informasi tentang kondisi CAR Bank Century tidak aktual, sehingga keputusan yang diambil tentang besaran dana untuk bailout berbeda secara tajam dari Rp 689 miliar menjadi Rp 6,7 triliun.

Ketujuh, ada kerancuan dalam dasar hukum yang digunakan untuk melakukan bailout Bank Century. Perppu JPSK yang menjadi dasar menolong Bank Century telah ditolak DPR untuk menjadi UU.

Sementara, kucuran dana tetap terjadi. Pemerintah bersikeras bahwa dasar hukum bailout adalah UU LPS. Jadi ada atau tidak ada Perppu, ditolak atau diterima, Bank Century tetap akan diselamatkan berdasarkan UU LPS.

Kedelapan, seharusnya pengucuran FPJP yang dilakukan BI kepada Bank Century sebesar Rp 689 miliar penuh dengan masalah.

Sembilan, terjadi penyalahgunaan dana FPJP justru saat Bank Century berada di bawah pengawasan khusus BI pada periode 6 November 2008, hingga dinyatakan bailout pada 20-21 November. Dana FPJP digunakan oleh pemilik Bank Century untuk menutup penyimpangan yang sebelumnya dilakukan.

Terakhir, terjadi penarikan dana oleh pihak-pihak yang mestinya masuk dalam daftar negatif BI pasca bailout. Dengan demikian berarti dana tersebut disedot dari PMS LPS, yang akhirnya membengkak menjadi Rp 6,7 triliun. [mvi/bar]

http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/01/29/312531/10-keganjilan-bank-century-versi-fpg/

Leganjilan lain memang tampak ganjil benar seperti cuplikan berita ini:

Rizal Ramli juga mengherankan bahwa pemberian uang bailout sebesar Rp. 4 triliun bersifat tunai. “tidak ada di dunia ini ada penyelamatan bank dan uangnya diberikan secara tunai”, ujarnya mempertanyakan penyerahan uang bailout secara tunai.

Berita selengkapnya sebagai berikut:

Inilah Keganjilan Bailout Century

[sumber: Jakartapress.com]

Kamis, 14/01/2010 | 16:46 WIB

Inilah Keganjilan Bailout Century

Jakarta – Ekonom Econit Rizal Ramli dalam acara Econit’s Economic Outlook 2010 di Hotel Sultan (14/1/2010) menyatakan bahwa bailout Century harus dilakukan karena alasan sistemik terlalu mengada-ada dan hanya sekadar alibi untuk memuluskan “perampokan” terhadap Bank Century. Apalagi dengan pengakuan Robert Tantular yang menyatakan bahwa bailout Century ternyata kelebihan 1 trilyun.

Di dalam ulasannya, juga ditulis dalam buku Economic Outlook 2010 yang dikeluarkan oleh Econit, terdapat beberapa keganjilan bailout Century. Inilah keganjilan-keganjilan tersebut:
1. Gubernur Bank Indonesia merekayasa dan merubah Peraturan Bank Indonesia pada tanggal 14 November 2008 tentang persyaratan CAR untuk bailout, dengan menurunkannya dari CAR 8% menjadi asal positif. Sebagaimana kita ketahui, Bank Century hanya memiliki CAR 2,35% per September 2008 dan bahkan negatif pada saat bailout. Diduga perubahan peraturan dari CAR 8% menjadi CAR asal positif memiliki keanehan.

2. Pada Undang-undang No.23 tahun 2009 tentang Bank Indonesia ada pasal yang menyatakan bahwa Bank yang meminta fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) harus menyerahkan agunan yang berkualitas tinggi. Pasal tersebut sengaja dibuat agar tidak terjadi kesalahan seperti kasus BLBI.

Tetapi untuk kasus Bank Century, ternyata ada rekayasa pada pasal 11 ayat 4 Undang-undang BI tersebut melalui Perpu Nol. 2 tahun 2008 dengan menghapuskan kewajiban agunan yang berkualitas tinggi dan menggantikannya dengan kalimat “Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah” tanpa mewajibkan bank yang di bailout tersebut memberikan agunan berkualitas tinggi.

3. Menurut pengakuan mantan Gubernur BI Boediono di DPR, krisis ekonomi telah selesai setelah kwartal I (Januari-Maret 2009) sehingga tidak ada alasan lagi untuk menyuntikkan dana tambahan kepada Bank Century. Tetapi dalam prakteknya, Bank Century tetap digelontorkan dana bailout sampai dengan 24 Juli 2009.

4. Dalam kesaksiannya di DPR tanggal 12 Januari 2010, Robert Tantular mengakui menerima kelebihan pembayaran dari LPS seniali Rp. 1 triliun. Padahal ia hanya mengajukan permintaan dana bailout sebesar Rp. 2,7 triliun. Tetapi ia pun akhirnya kaget ketika mengetahui bahwa total dana yang dikucurkan mencapai Rp. 6,7 triliun.

5. Sebab itu, alasan sistemik yang selalu dijadikan alasan oleh Sri Mulyani dan Boediono, ternyata tidak memiliki basis dan kriteria kuantitatif yang memadai. Lebih banyak mengandalkan analisa psikologis yang sangat sumir, tidak terukur, ad hoc dan subjektif.

Rizal Ramli juga mengherankan bahwa pemberian uang bailout sebesar Rp. 4 triliun bersifat tunai. “tidak ada di dunia ini ada penyelamatan bank dan uangnya diberikan secara tunai”, ujarnya mempertanyakan penyerahan uang bailout secara tunai. (boy)

http://jakartapress.com/www.php/news/id/10966/Inilah-Keganjilan-Bailout-Century.jp