Kenapa Lemkari Diganti LDII

Kutipan:

ANGGARAN DASAR LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

………………

Lembaga Dakwah Islam Indonesia didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur……………………

BAB I

NAMA ,STATUS ,WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama “Lembaga Dakwah Islam Indonesia” atau disingkat “LDII“

Pasal 2

STATUS DAN WAKTU

Lembaga Dakwah Islam Indonesia merupakam kelanjutan dari Lembaga Karyawan Islam, adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. (Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia)

CATATAN PENULIS:

Sejarah yang sebenarnya sebagai berikut:

1. Setelah Islam Jama’ah dilarang oleh Jaksa Agung RI dengan SK Jaksa Agung RI No. Kep- 089/D.A/1971 tanggal 29 Oktober 1971, maka pada tanggal 3 Januari 1972 mereka mendirikan LEMBAGA KARYAWAN ISLAM (LEMKARI). Dalam Mubes II tahun 1981 berganti lagi nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Dakwah Islamiyah) yang juga disingkat menjadi LEMKARI. Dan setelah berganti mantel 3 kali baru lahir mantel LDII yaitu pada tahun 1990. Jadi mantel LDII itu mulai dipakai sejak tahun 1990, kalau dikatakan LDII lahir sejak tahun 1972 itu dusta besar.

2. Dalam Direktori LDII yang dikeluarkan oleh DPP LDII, cet. Ke III Juni 2003 Tanya-Jawab tentang LDII sebagai ormas Islam sbb :

Bagaimana Sejarah Berdirinya LDII ?

LDII pertama kali berdiri pada tahun 1972 dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI ) . Pada MUBES tahun 1981 namanya diganti menjadi LEMKARI. Dan pada Mubes tahun 1990 sesuai dengan arahan Jenderal Rudini sebagai Mendagri waktu itu, nama LEMKARI yang sama dengan akronim Lembaga Karate Do Indonesia, diubah menjadi LDII.

Sebenarnya bukan masalah akronim LEMKARI (Lembaga Karyawan Dakwah Islam dengan Lembaga Karate Do Indonesia) itu saja yang menjadi persoalan tetapi yang menjadi persoalan yang sebenarnya sbb: Setelah mereka berganti nama menjadi LEMKARI maka PEMDA JAWA TIMUR membentuk Tim pemantau untuk terus memantau Kegiatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI).

Berdasarkan hasil temuan dari TIM yang dibentuk tersebut yang kesimpulannya bahwa Lemkari masih menyebarkan ajaran Islam Jama’ah yang sudah dilarang oleh Jaksa Agung RI. Maka Gubernur Propinsi Jawa Timur mengeluarkan SK Pembekuan LEMKARI di seluruh Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 24 Desember 1988.

Berikut kutipan SK pembekuan LEMKARI tsb.:

KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Nomor : 618 TAHUN 1988

TENTANG

PEMBEKUAN PENGURUS PERWAKILAN LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH Islam (LEMKARI ) PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

MENIMBANG:

a. Bahwa hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, maka dalam rangka pelaksanaan khususnya dalam kehidupan beragama perlu lebih ditingkatkan pembinaan Kerukunan intern Umat beragama, antar Umat beragama dan antar Umat beragama dengan Pemerintah;

b. Bahwa keberadaan Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah memberikan kesempatan dan keleluasaan tumbuh dan berkembnagnya ajaran Darul Hadits/Islam Jama’ah Qur’an Hadits/yayasan Pendidikan Islam Jama’ah/Yayasan Pondok Pesantren Nasional yang telah dilarang oleh Jaksa Agung dengan Surat Keputusan Nomor KEP-080/D.A/10/1971, sehingga meresahkan masyarakat dan berakibat terganggunya keamanan dan ketertiban umum di Jawa Timur;

c. Bahwa terhadap Pengurus Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah diberikan petunjuk-petunjuk serta peringatan-peringatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, ternyata yang bersangkutan belum mampu membenahi diri dari anasir-anasir yang tetap berpegang pada ajaran Darul Hadits/Islam Jama’ah yang terlarang, maka perlu melakukan tindakan pembekuan terhadap Pengurus Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan surat keputusaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

MENGINGAT:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang poko-pokok Pemerintah di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan;

3. peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4. surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-089/D.A/10/1971 tentang pelarangan terhadap aliran-aliran Darul Hadits, Islam Jama’ah, JPID, JAPENAS, dan lain-lain organisasi yang bersifat/berajaran serupa.

MEMPERHATIKAN:

a. HAsil Laporan Tim Pemantau Kegiatan Lembaga Karyawan Dakwah Indonesia (LEMKARI) di Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1988;

b. Hasil Rapat Koordinasi antara Instansi terkait dengan MUI Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 November 1988;

c. Pertimbangan Pangdam V/Brawijaya selaku Ketua BAKORSTANASDA Jawa Timur tanggal 21 November 1988;

d. Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tanggal 24 November 1988 No. R.1257/K.S/Dks.3/1988 tentang kegiatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI);

e. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Jawa Timur tanggal 21 November 1988 No. Wm 01.05/BA.01.1/1105/R/1988 tentang kegiatan organisasi LEMKARI di Jawa Timur;

f. Surat Ketua MUI Jawa Timur tanggal 15 November 1988 NO. 010/MUI/JTM/IX/1988 tentang usulan pembubaran Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA TINGKAT I JAWA TIMUR TENTANG PEMBUKUAN PENGURUS PERWAKILAN LEMBAGA KARYAWAN DAKWAH Islam (LEMKARI) PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, dibekukan pengurus Perwakilan Lembaga Karyawan Dakwah Islam (LEMKARI) Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 2

Sebagai tindak lanjut dari tindakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, maka Pembenahan Organisasi dilakukan secara Koordinatif dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur Cq. Direktorat Sosial Politik selaku Pembina Umum Organisasi Kemasyarakatan, sedangkan Pembinaan dan Pengawasan kegiatan Keagamaan menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah Departemen Agama dan Instansi/Lembaga terkait lainnya yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu.

Pasal 3

Untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana termaksud dalam pasal 2 Keputusan ini, dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Tingkat I Jawa Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 4

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 Desember 1988

(2) Keputussn ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur

DITETAPKAN : SURABAYA

TANGGAL : 24 DESEMBER 1988

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Cap dan ttd

SOELARSO

Langkah yang diambil oleh Gubernur Propinsi Jawa Timur yang membekukan LEMKARI karena LEMKARI jelas-jelas menyebarkan kembali ajaran Darul Hadist, Djama’ah Qur’an Hadist, Islam Jama’ah , yang bersifat/ berajaran serupa perlu diacungi jempol serta ditiru oleh Pemerintah RI.

Karena LEMKARI sudah dibekukan di seluruh Propinsi Jawa Timur, maka dalam Mubesnya tahun 1990, LEMKARI berganti nama menjadi LDII (LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA). Tapi walaupun Mantel luarnya berganti-ganti dalam rangka usaha menghilangkan jejak tetapi mental serta isinya tetap tidak berubah, doktrin dan ajaran Imam/amirnya Nurhasan Ubaidah Lubis dan anak keturunannya tidak berubah sampai sekarang. (M. Amin Djamaluddin, Kupas Tuntas Tentang Kesesatan Dan Kebohongan LDII, LPPI, Jakarta, 2007, halaman p e n g a n t a r).

(nahimunkar.com)