Kepala SMP Larang Siswi Berjilbab, Didatangi Bupati

Kepala SMP melarang siswi berjilbab di sekolah dengan alasan otonomi dan untuk keseragaman. Beritanya menyebar luas, lalu datanglah Bupati menanyakannya.

Apa yang diucapkan Kepala SMP di depan wartawan kemudian disiarkan ternyata berbeda dengan yang dikemukakan Kepala SMP itu juga di depan Bupati. Orang-orang heran lah jadinya.

Pernyataan Ragus (di depan Bupati) yang berbeda dengan ucapannya kepada beberapa media itu membuat semua yang hadir kaget. Padahal, sebelumnya dia beralasan bahwa keputusan itu sebagai kebijakan otonomi sekolah meski pemerintah tidak melakukan pelarangan terkait masalah tersebut.

Inilah beritanya:

Sebuah SMP Larang Siswi Berjilbab di Sekolah

KAMIS, 22 JULI 2010 10:07

berita2.com (Kuala Kapuas): SMPN 4 Selat Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, melarang siswi di sekolahnya memakai jilbab. Orangtua siswa pun mengeluhkan sikap sekolah itu.

Kepala Sekolah SMPN 4 Ragus Rumbang saat dikonfirmasi tidak membantah adanya larangan pemakaian jilbab itu. “Itu peraturan sekolah dan hasil keputusan rapat dewan guru. Jadi, bukan keputusan kepala sekolah,” kata Ragus, Rabu (21/7).

Dia beralasan, keputusan ini sebagai kebijakan dalam otonomi sekolah, meski pemerintah sendiri tidak melakukan pelarangan terhadap hal itu. “Kalau kembali ke otonomi (tetapi) sekolah tidak berhak mengatur (bagaimana?). Itu keputusan sekolah sesuai otonomi sekolah,” jelasnya.

Dia menerangkan, tidak diperbolehkannya murid perempuan memakai jilbab agar terjadi keseragaman dan tidak terjadi pengotakan atau pengelompokan antara siswa muslim dan nonmuslim. “Kami tidak mau itu terjadi di sekolah kami karena SMPN 4 merupakan sekolah nasional.”

Dia menegaskan, hal itu sudah berlangsung sejak lama dan telah menjadi tata tertib di sekolah itu. Sehingga segala sesuatunya sudah diatur oleh sekolah. “Kalau mau mengikuti tata tertib silakan, kalau tidak mau masih banyak sekolah lain,” imbuhnya seperti dilansir tribun.

Ragus mengungkapkan, saat pendaftaran calon siswa baru juga sudah dijelaskan tentang tata tertib itu. Namun tidak ada larangan secara tegas yang tidak memperkenankan murid perempuan memakai jilbab. “Saat pendaftaran sudah dijelaskan tentang peraturan dan tata tertib itu, termasuk jenis pakaian yang wajib dipakai. Dari situ semestinya bisa dipahami,” tutupnya.

Sumber; berita2.com

Inilah berita tentang datangnya bupati ke SMP yang melarang siswi berjilbab itu:

Larang Berjilbab, Kepala SMP Minta Maaf

KUALAKAPUAS, KOMPAS.com — Pemberitaan adanya pelarangan jilbab di SMPN 4 Selat, Kabupaten Kualakapuas, Kalimantan Tengah, mendapat respons Bupati HM Mawardi. Bahkan, dia langsung datang ke sekolah itu untuk meminta penjelasan.

Turun dari mobilnya, HM Mawardi bergegas menuju ruang tamu Kepala SMPN 4 Selat Ragus Rumbang. Turut menyertai Bupati, Asisten III Johansyah MD Atuk dan Kepala Dinas Pendidikan Fredrik Timbung.

“Saya mau tahu kenapa sampai ada larangan kepada siswi untuk berjilbab,” ujar Mawardi sesaat setelah duduk dengan raut tegang.

Ragus yang ketika itu juga terlihat tegang menyatakan pihaknya tidak pernah melakukan pelarangan bagi siswinya untuk mengenakan jilbab.

Pernyataan Ragus yang berbeda dengan ucapannya kepada beberapa media itu membuat semua yang hadir kaget. Padahal, sebelumnya dia beralasan bahwa keputusan itu sebagai kebijakan otonomi sekolah meski pemerintah tidak melakukan pelarangan terkait masalah tersebut.

Ini dilontarkan ketika diklarifikasi terkait keluhan yang menyebut adanya pelarangan memakai jilbab bagi siswa Muslim di SMPN 4 Selat.

Ragus ketika itu juga menyebut keinginan untuk memberikan keseragaman dan tidak terjadi pengotakan atau kelompok antara siswa Muslim dan non-Muslim.

Namun, ketika rekaman wawancara diputar, Ragus yang juga ketua PGRI Kapuas melunak. Dia pun mengaku saat itu merasa terpojok dengan pertanyaan yang diajukan.

“Sekarang luruskan pernyataan saudara kepada wartawan. Kalau tidak, saya akan minta Kepala Dinas Pendidikan yang mengurusnya,” kata Mawardi.

Selain bertemu dengan pihak sekolah, Mawardi pada kesempatan itu juga menyempatkan diri berbincang dengan siswa yang Muslim sambil menanyakan pelarangan pemakaian jilbab bagi siswa.

Tak satu pun siswa yang mengakuinya dan di sekolah itu juga tidak ada seorang siswi yang berjilbab, kecuali beberapa guru perempuan.

“Pak Ragus harus meluruskan pernyataan yang sebelumya. Dari hasil observasi saya ke seluruh siswa dan guru, kesimpulannya tidak ada (pelarangan itu). Namun, yang saya tahu, itu pernyataannya Pak Ragus dan Saudara harus meminta maaf,” kata Mawardi.

“Saya meluruskan, tidak ada larangan memakai jilbab. Ini mengklarifikasi (pernyataan) sebelumnya. Saya mohon maaf karena kemarin keceplosan. Saya jarang menghadapi wartawan karena biasa mengurusi pendidikan,” katanya. (ami)

http://www.lintasberita.com/go/1205612

Ini satu contoh, kalau ada masalah yang meresahkan masyarakat, bila atasan kemudian sigap turun ke bawah untuk membuktikan dan mencari jalan keluarnya, maka akan ada hasilnya. Bila tidak, maka kemungkinan akan terjadi terus menerus ketegangan yang berkepanjangan dengan aneka rangkaian dan dampaknya. Hanya saja yang langsung ditindak lanjuti seperti ini tampaknya tidak banyak. Itu sayangnya. (nahimunkar.com).