KESESATAN DAN KERANCUAN DALAM POLITIK (1)

BEDA SISTEM POLITIK ISLAM DAN DEMOKRASI

Hak Murtad, Paham Sesat Demokrasi


Untuk memahami sistem politik Islam di satu pihak, dan demokrasi di pihak lain, maka perlu diketahui latar belakang masing-masing sistem. Kedua sistem itu sangat jauh berbeda latar belakangnya, di samping sangat jauh pula tujuannya.


A. Sistem Politik Islam

Islam adalah agama dari Allah Subhanahu wa Ta’ala yang mengatur seluruh aspek kehidupan, baik pribadi maupun masyarakat, lahir maupun batin, bahkan untuk kepentingan di dunia maupun akherat. Maka sistem politik Islam, khususnya tentang kepemimpinan adalah mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa Ta’ala untuk melaksanakan aturan atau undang-undang yang telah Allah ciptakan berupa aturan Islam. Jadi, kepemimpinan dalam Islam adalah kepemimpinan dalam rangka diterapkannya aturan Allah Subhanahu wa Ta’ala di masyarakat yang dipimpinnya. Oleh karena itu, pemimpin yang dipilih adalah yang sesuai dengan tujuan kepemimpinan dalam Islam, yaitu diterapkannya hukum Allah di masyarakat, dengan ciri utamanya sebagai berikut:

Diadakannya kepemimpinan dalam Islam itu sesuai dengan panggilan utama Islam yang perintah terpentingnya di antaranya adalah shalat dan jihad. Karena itu, Ibnu Taimiyah menyebutkan, kebanyakan hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah berkenaan dengan perintah shalat dan jihad, dan Nabi sendiri bila beliau menjenguk orang sakit maka berdo’a:

{ اللَّهُمَّ اشْفِ عَبْدَك يَشْهَدُ لَك صَلَاةً وَيَنْكَأُ لَك عَدُوًّا } .

Allahummasyfi ‘abdaka, yasyhadu laka shalaatan wayanka’u laka ‘aduwwan.”

Ya Allah, sembuhkanlah hamba Engkau ini, agar ia dapat menghadiri shalat dan menumpas musuh Engkau.” (Hadits)[1]

Dalam praktik kepemimpinan Islam, menurut Sunnah, bahwa yang biasa melakukan shalat Jum’at berjama’ah dengan kaum muslimin dan yang membaca khutbah kepada mereka adalah panglima perang yang kedudukan mereka adalah mewakili kekuasaan di kalangan tentara. Karenanya, tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam menyuruh Abu Bakar tampil menjadi imam dalam shalat, maka kaum muslimin mengangkatnya pula kemudian, sebagai pemimpin perang dan jabatan yang lain.

Adalah menjadi kebiasaan Nabi bila beliau mengangkat seseorang untuk jadi panglima perang, disuruhnya orang itu menjadi imam shalat bagi para sahabatnya. Demikian pula bila beliau mengangkat seorang wakil yang diberinya kekuasaan atas suatu kota, seperti ‘Attab bin Asad atas kota Makkah, Usman bin Abil Ash bagi kota Thaif, Ali, Mu’az, Abu Musa atas negeriYaman, Umar bin Hazam bagi kota Najran, maka adalah para wali kota itu yang memimpin shalat dengan orang banyak, dan merekalah yang menentukan undang-undang dan hukum di antara mereka, seperti apa yang dilakukan oleh seorang panglima perang. Demikian juga para khalifah setelah beliau, dan orang-orang yang datang kemudian lagi, yakni para raja kaum Bani Umayyah dan Bani Abbas.[2]


Tujuan Pokok Kepemimpinan Islam

Dari kenyataan itu, Ibnu Taimiyah menegaskan, “Maka tujuan pokok bagi kepemimpinan ialah memperbaiki agama orang banyak yang apabila agama itu luput dari mereka, maka rugilah mereka bukan kepalang, dan tidak ada manfaatnya nikmat-nikmat duniawi yang mereka kecap. Juga termasuk tujuan wajib adalah memperbaiki segi-segi duniawi yang sangat erat hubungannya dengan agama. Dan itu ada dua macam. Pertama, membagikan harta antara siapa-siapa yang berhak menerimanya. Kedua, menghukum orang-orang yang melanggar ketentuan undang-undang.”[3]

Dengan tujuan kepemimpinan seperti itu, maka Umar bin Khathab berkata:

Sesungguhnya saya telah mengutus gubernur-gubernurku kepadamu semua agar mereka mengajarkan Kitab Tuhanmu dan Sunnah Nabimu, dan agar mereka menegakkan agamamu di tengah-tengah kamu sekalian.

Eratnya hubungan antara kepemimpinan dan penegakan agama menjadikan pemimpin itu sangat dicintai oleh Allah apabila menegakkan agama, dan sangat dibenci apabila menyelisihi agama. Dalam hadits disebutkan:

قَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد فِي مُسْنَدِهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ” { إنَّ أَحَبَّ الْخَلْقِ إلَى اللَّهِ إمَامٌ عَادِلٌ وَأَبْغَضَ الْخَلْقِ إلَى اللَّهِ إمَامٌ جَائِرٌ } ” . مجموع فتاوى ابن تيمية – (ج 6 / ص 322)

Makhluk yang paling dicintai Allah adalah imam (pemimpin) yang adil, dan yang paling dibenci oleh Allah adalah imam yang zhalim.” (Al-Hadits)

Yang tercantum di Musnad Ahmad dan sanadnya dha’if menurut Syu’aib al-Arnauth adalah hadits:

11475 عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَقْرَبَهُمْ مِنْهُ مَجْلِساً إِمَامٌ عَادِلٌ وَإِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَشَدَّهُ عَذَاباً إِمَامٌ جَائِرٌ ». مسند أحمد – (ج 24 / ص 7) أخرجه أحمد (3/22 ، رقم 11190) ، والترمذى (3/617 ، رقم 1329) وقال : حسن غريب . والبيهقى فى شعب الإيمان (6/14 ، رقم 7366) ، وفى السنن الكبرى (10/88 ، رقم 19956) . وأخرجه أيضًا : البغوى فى الجعديات (1/295 ، رقم 2004) .

Dari Abi Sa’id, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Sesungguhnya manusia yang paling dicintai kepada Allah ‘Azza wa Jalla pada Hari Qiyamat dan paling dekat tempat duduknya dengan-Nya adalah imam (pemimpin) yang adil , dan sesungguhnya manusia yang paling dibenci kepada Allah pada Hari Qiyamat dan paling keras siksanya adalah imam (pemimpin) yang dhalim / menyeleweng. (HR Ahmad, At-Tirmidzi, ia berkata hasan gharib, Al-Baihaqi dalam Syu’abul Iman dan as-Sunanul Kubra, dan Al-Baghawi).

وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلاَثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِى قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ.رواه مسلم .

Penghuni surga itu ada tiga golongan: Penguasa yang adil yang suka bersedekah lagi mengikuti petunjuk Allah, dan orang yang rahim (berhati sayang) lembut hatinya kepada setiap kerabatnya, dan muslim yang menjaga diri (dari dosa/ zina) dan tidak suka meminta-minta sekalipun banyak keluarga yang jadi tanggungannya. (HR Muslim dari ‘Iyadh bin Hammad).

Pemimpin yang adil di situ adalah orang muslim yang memimpinnya itu adil sesuai dengan aturan Islam. Tidak mungkin pemimpin atau pun sultan yang kafir dengan kepemimpinan kafir akan masuk surga, walau rakyat menganggapnya adil. Jadi adil di situ adalah mencakup sosoknya itu muslim, dan kepemimpinannya itu adil secara Islam, karena kaitan dengan surga itu tidak bisa kalau orangnya kafir, atau sistemnya sistem kafir.


Jihad

Tentang jihad, Ibnu Taimiyah mengemukakan, tatkala Allah memerintahkan jihad pada jalan-Nya, Dia berfirman, yang artinya:

39. Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah[611] dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah[612]. jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. (QS Al-Anfal: 39).

[611] Maksudnya: gangguan-gangguan terhadap ummat Islam dan agama Islam.

[612] Maksudnya: menurut An-Nasafi dan Al-Maraghi, tegaknya agama Islam dan sirnanya agama-agama yang batil. (Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI)

Para sahabat bertanya kepada Rasulullah:

“Ya Rasulallah, seorang laki-laki berperang dengan penuh keberanian dan penuh semangat, serta ada pula yang berperang karena riya’ semata, maka manakah di antara mereka itu yang termasuk dalam sabilillah? Rasul menjawab:

« مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ »

“Siapa yang berperang untuk keagungan Kalimah Allah yang Mahatinggi, maka dialah yang berperang pada jalan Allah ‘Azza wa Jalla”. (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Berjihad itu konkritnya sebagaimana diriwayatkan dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata:

Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam agar memukul dengan alat ini –yakni pedang– terhadap siapa yang menyeleweng daripada ini, yakni Al-Qur’an.


Pemimpin yang Dipilih

Selanjutnya Ibnu Taimiyah mengemukakan, untuk mencapai pemimpin yang diinginkan oleh Islam itu, maka dipilih yang paling dekat dengan tujuan. Dia kemukakan tentang memimpin shalat, maka dipilihlah orang yang memenuhi syarat-syarat seperti kata Nabi:

(( يَؤُمُّ القَوْمَ أقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ الله ، فَإنْ كَانُوا في القِراءةِ سَوَاءً ، فأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ ، فَإنْ كَانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً ، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً ، فَإنْ كَانُوا في الهِجْرَةِ سَوَاءً ، فَأقْدَمُهُمْ سِنّاً ، وَلاَ يُؤمّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِهِ ، وَلاَ يَقْعُدْ في بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إلاَّ بِإذْنهِ )) رواه مسلم .

Orang yang akan mengimami suatu kaum adalah orang yang paling ahli membaca Kitab Allah, maka bila mereka dalam bacaannya itu sama, maka yang lebih alim (tahu) tentang Sunnah Rasul. Apabila mereka tentang Sunnah adalah sama, maka hendaklah diangkat jadi imam orang yang lebih dahulu pergi hijrah. Jika mereka hijrahnya sama, maka hendaklah diangkat orang yang lebih tua umurnya. Dan janganlah seorang terlalu percaya kepada orang lain yang sedang berkuasa, dan tidak boleh ia (seseorang itu tadi) duduk di (atas kursi) rumahnya (tuan rumah) kecuali dengan izinnya.” (HR. Muslim)

Apabila antara dua orang masih terdapat sama mahir dan patutnya, sulit ditentukan mana yang lebih mahir di antara keduanya, maka diadakanlah undian untuk memilih keduanya. Hal itu pernah dilakukan oleh Sa’ad bin Abi Waqash dalam peperangan Qadisiyah, ketika mereka bertikai paham tentang siapakah yang akan adzan untuk memanggil orang shalat berjama’ah, karena hendak mengamalkan sabda Rasul Shallallahu Alaihi wa Sallam:

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ والصَّفِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ. (متفقٌ عَلَيْهِ) .

Sekiranya mereka mengerti akan kelebihan adzan dan shaf (barisan) pertama (dalam shalat), kemudian mereka tidak menemukannya kecuali setelah diadakan undian untuk itu, maka mereka pun melakukan undian dengan menggunakan panah.” (Hadits Muttafaq ‘alaih)

Apabila orang-orang yang akan menjalankan perintah Allah itu telah tersusun, tetapi untuk melaksanakannya memerlukan undian, maka berarti pula pemimpin telah memberikan amanah itu kepada orang-orang yang berhak menerimanya.[4]

Jadi kepemimpinan di dalam Islam dipilih dari segi bobot atau kualitas yang kaitannya dengan penyelenggaraan kepemimpinan, yaitu melaksanakan aturan-aturan Allah di masyarakat. Seleksi bobot itu dipilih yang paling memadai, dan apabila ada dua orang yang sama bobotnya maka diundi. Kepemimpinan pada jenjang-jenjang berikutnya pun seperti itu.


Ancaman bagi Pemimpin

Meskipun demikian, dalam hal kepemimpinan tidak boleh bersikap seperti orang yang ingin meraih shaf pertama dalam shalat. Karena masalah kepemimpinan merupakan amanah yang memikul tanggung jawab berat. Nabi Shallalalhu Alaihi wa Sallam menjelaskan kepada Abu Dzar Al-Ghifari:

(( يَا أَبَا ذَرٍّ ، إنَّكَ ضَعِيفٌ ، وإنّها أمانةٌ ، وَإنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ ، إِلاَّ مَنْ أخَذَهَا بِحَقِّهَا ، وَأدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا )) رواه مسلم .

“Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu lemah, dan sesungguhnya itu (kepemimpinan) adalah suatu amanah, dan ia di Hari Kiamat akan menjadi kerugian dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan cara haq, serta menunaikan kewajiban yang terpikul di atas pundaknya.” (HR. Muslim)

Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengemukakan ancaman:

(( مَا مِنْ عَبْدٍ يَستَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّة )) متفقٌ عليه .

Tidaklah seorang pemimpin yang dituntut Allah supaya memimpin rakyatnya, yang ia mati karena sampai ajalnya— sedangkan ia telah melakukan kecurangan dalam kepemimpinannya itu–, kecuali Allah mengharamkan surga baginya.” (HR Muttafaq ‘alaih)


Yang Haram dan yang Boleh Jadi Pemimpin

Karena pentingnya bobot dan tanggung jawab bagi pemimpin, dan kepemimpinan itu berkaitan dengan perbaikan rakyat dan bahkan nasib mereka di akherat, maka para ulama memutuskan ada orang-orang yang tidak dibolehkan jadi pemimpin tertinggi (kepala negara), yaitu:

1. Wanita.

2. Orang kafir.

3. Anak kecil yang belum sampai umur.

4. Orang gila.[5]

Imam Al-Mawardi mensyaratkan kecakapan (kelayakan untuk dipilih sebagai) pemimpin itu mencakup 7 syarat:

1. Adil dengan syarat-syarat yang universal.

2. Ilmu yang membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum.

3. Sehat inderawi (telinga, mata, dan mulut) hingga ia mampu menangani langsung permasalahan yang telah diketahuinya.

4. Sehat organ tubuh dari cacat yang menghalanginya bertindak dengan sempurna dan cepat.

5. Wawasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengelola semua kepentingan.

6. Berani dan kesatria yang membuatnya mampu melindungi wilayah negara, dan melawan musuh.

7. Nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash-nash yang ada dan ijma’ para ulama.[6]

Pemimpin yang memenuhi syarat itu baru sah menjadi pemimpin dengan dua cara:

1. Pemilihan oleh ahlul ‘aqdi wal halli (semacam parlemen).

2. Penunjukan imam (khalifah) sebelumnya.


Syarat-syarat Pemilih Pemimpin

Orang-orang yang memilih imam (ahlul ‘aqdi wal halli) itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

1. Adil dengan segala syarat-syaratnya.

2. Ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi imam (khalifah) sesuai dengan syarat-syaratnya.

3. Wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi imam (khalifah), dan paling efektif, serta paling ahli dalam mengelola kepentingan.[7]


Tugas Utama Pemimpin; Memberantas Kesesatan

Sesuai dengan tujuan dipilihnya imam/pemimpin yaitu untuk menerapkan aturan Allah di dalam masyarakat, maka Al-Mawardi menjadikan tugas nomor satu khalifah adalah:

Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang telah ditetapkan, dan hal-hal yang disepakati oleh salaful ummah (generasi awal Islam). Apabila muncul pembuat bid’ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan, dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.

Di samping tugas utama seperti itu masih ada sembilan tugas lagi bagi imam/khalifah yaitu:

1. Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara.

2. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci.

3. Menegakkan hukum.

4. Melindungi daerah-daerah perbatasan.

5. Memerangi orang yang menentang Islam.

6. Mengambil fai’ dan sedekah (termasuk zakat).

7. Menentukan gaji dan keperluan baitul mal.

8. Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurusi keuangan, agar tugas-tugas dikerjakan oleh orang-orang ahli, sedang keuangan oleh orang-orang yang jujur.

9. Terjun langsung menangani aneka persoalan, memeriksa keadaan, agar ia sendiri yang memimpin ummat dan melindungi agama.[8]


Asas Pemerintahan Islam

Asas pemerintahan menurut Al-Qur’an bisa disimpulkan ada 4:

1. Asas amanat. Kekuasaan adalah amanat dari Allah dan amanat rakyat yang telah memberikannya lewat bai’at. Asas ini menghendaki agar pemerintahan melaksanakan tugas-tugasnya dengan memenuhi hak-hak yang diatur dan dilindungi oleh hukum Allah, termasuk amanat yang dibebankan agama dan masyarakat.

2. Asas keadilan. Pemerintah membuat aturan-aturan yang adil mengenai masalah-masalah yang tidak diatur secara rinci oleh hukum Allah. Hukum itu agar sesuai dengan fitrah dan kodrat manusia.

3. Asas disiplin. Wajib mentaati hukum Al-Qur’an dan As-Sunnah. Kewajiban taat ini bukan hanya pada rakyat tapi juga dibebankan pada pemerintah. Oleh karena itu, hukum perundang-undangan dan kebijakan politik pemerintah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama. Jika tidak demikian, maka kewajiban rakyat kepada hukum dan kebijakan yang bersangkutan telah gugur, karena agama melarang ketaatan kepada kemaksiatan.

4. Asas musyawarah. Agar hukum-hukum perundang-undangan dan kebijakan politik ditetapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan di antara para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.[9] . (Lihat Buku Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, dengan sedikit tambahan keterangan). (bersambung, insya Allah).


[1] Ibnu Taimiyah, As-Siyasah Asy-Syar’iyyah fii Ishlahir Ra’i war Ra’iyyah, terjemahan KH. Firdaus AN, Pedoman Islam Bernegara, Bulan Bintang, Jakarta, cet. 4, 1989, hlm. 35.

[2] Ibid, hal 34-35.

[3] Ibid, hal 37.

[4] Ibnu Taimiyah, As-Siyasah Asy-Syar’iyyah fii Ishlahir Ra’i war Ra’iyyah, terjemahan KH. Firdaus AN, Pedoman Islam Bernegara, Bulan Bintang, Jakarta, cet. 4, 1989, hlm. 43.

[5] Lihat M Hasbi Ash-Shiddiqi, Hukum-hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, cet. keenam, 1986, hlm. 563.

[6] Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Darul Fikr, Beirut, cet. pertama, 1380 H/ 1960 M, hlm. 6.

[7] Ibid.

8. Ibid, hlm. 15-16.

[9] Dr. Abdul Muin Salim, Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur’an, PT Raja Grafindo, Jakarta, cet. 2, 1995, hlm 306-307.