Kesimpulan Tim 8: Kepolisian dan Kejaksaan Terkesan Ada Rekayasa Atasan

Tim 8 berkesimpulan profesionalisme penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan sangat lemah mengingat sangkaan dan dakwaan tidak didukung oleh fakta dan bukti yang kuat.

Fenomena mengikuti ‘apa yang diinginkan oleh atasan’ dikalangan penyidik dan penuntut umum masih kuat, sehingga penyidik dan penuntut umum tidak bebas mengembangkan temuannya secara obyektif dan adil. Sehingga terkesan adanya rekayasa. Munculnya intruksi dari atasan tersebut, tidak terlepas dari adanya benturan kepentingan pada atasan yang bersangkutan.

Dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim 8, ditemukan dugaan kuat atas terjadinya fenomena Makelar Kasus (Markus). Fenomena ini tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK. Bahkan pada kasus lainnya, mafia hukum juga menjangkiti profesi notaris dan Pengadilan.

Inilah beritanya:

Jakarta (SIB)
Tim 8 telah menyerahkan hasil rekomendasinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun apa respons SBY, akan diumumkan seminggu lagi.
“Bagaimana respons Presiden, tunggu Senin (23/11),” kata Menko Polhukam Djoko Suyanto.
Hal itu disampaikan dia dalam jumpa pers di kantor Presiden SBY, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (17/11).
Djoko mengatakan, hasil rekomendasi Tim 8 yang setebal 31 halaman itu akan dipelajari SBY. SBY akan menggelar rapat terbatas, Rabu (18/11) pagi. (hariansib.com)

Inilah Bab Kesimpulan dan Rekomendasi Tim 8:

Selasa, 17/11/2009 19:10 WIB
Rekomendasi Final Tim 8 (Hal 29 – 31)
Kesimpulan dan Rekomendasi
Ken Yunita
– detikNews

JakartaBAB V
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan verifikasi tersebut, Tim 8 menyimpulkan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
A. KESIMPULAN
1. Proses Hukum Chandra dan Bibit
a. Pada awalnya, proses pemeriksaan terhadap dugaan adanya penyuapan dan/atau pemerasan dalam kasus Chandra dan Bibit adalah wajar (tidak ada rekayasa) berdasarkan alasan-alasan:1) Testimoni Antasari Azhar.

2) Laporan Polisi oleh Antasari Azhar

3) Rekaman pembicaraan Antasari Azhar dengan Anggoro di Singapura di Laptop Antasari Azhar di KPK

4) Keterangan Anggodo tanggal 7 Juli 2009

5) Keterangan Anggoro tanggal 10 Juli 2009 di Singapura

6) Keterangan Ari Muladi.

b. Dalam perkembangannya Polisi tidak menemukan adanya bukti penyuapan dan/atau pemerasan, namun demikian Polisi terlihat memaksakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Chandra dan Bibit dengan menggunakan:

1) Surat pencegahan ke luar negeri terhadap Anggoro;
2) Surat pencegahan dan pencabutan cegah keluar negeri terhadap Djoko Tjandra.

c. Polri tidak memiliki bukti yang cukup untuk mendakwa Chandra dan Bibit atas dasar penyalahgunaan wewenang berdasarkan Pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUHP dan pemerasan berdasarkan Pasal 12 (e) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi serta percobaannya berdasarkan Pasal 15 UU Tindak Pidana Korupsi.

d. Dalam gelar perkara tanggal 7 Nopember 2009, Jaksa Peneliti Kasus Chandra dan Bibit juga menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh penyidik masih lemah.

e. Aliran dana dari Anggodo Widjojo ke Ari Muladi terputus dan tidak ada bukti yang menyatakan uang tersebut sampai ke tangan pimpinan KPK.

2. Profesionalisme Penyidik dan Penuntut: Tim 8 berkesimpulan profesionalisme penyidik dari Kepolisian dan penuntut dari Kejaksaan sangat lemah mengingat sangkaan dan dakwaan tidak didukung oleh fakta dan bukti yang kuat. Fenomena mengikuti ‘apa yang diinginkan oleh atasan’ dikalangan penyidik dan penuntut umum masih kuat, sehingga penyidik dan penuntut umum tidak bebas mengembangkan temuannya secara obyektif dan adil. Sehingga terkesan adanya rekayasa. Munculnya intruksi dari atasan tersebut, tidak terlepas dari adanya benturan kepentingan pada atasan yang bersangkutan.

3. Makelar Kasus
Dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim 8, ditemukan dugaan kuat atas terjadinya fenomena Makelar Kasus (Markus). Fenomena ini tidak hanya ada di Kepolisian, Kejaksaan, ataupun Advokat, tetapi juga di KPK dan LPSK. Bahkan pada kasus lainnya, mafia hukum juga menjangkiti profesi notaris dan Pengadilan.

4. Institutional Reform
Tim 8 juga menemukan adanya permasalahan institusional dan personal di dalam tubuh kepolisian, kejaksaan, KPK, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga menimbulkan disharmoni dan tidak efektifnya institusi-institusi tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, Tim 8 merekomendasikan kepada Presiden untuk:
1. Setelah mempelajari fakta-fakta, lemahnya bukti-bukti materil maupun formil dari penyidik, dan demi kredibilitas sistem hukum, dan tegaknya penegakan hukum yang jujur dan obyektif, serta memenuhi rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, maka proses hukum terhadap Chandra M. Hamzah dan Bibit S. Rianto sebaiknya dihentikan. Dalam hal ini Tim 8 merekomendasikan agar: a. Kepolisian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam hal perkara ini masih di tangan kepolisian;

b. Kejaksaan menerbitkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam hal perkara ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan; atau

c. Jika kejaksaan berpendapat bahwa demi kepentingan umum, perkara perlu dihentikan, maka berdasarkan asas opportunitas, Jaksa Agung dapat mendeponir perkara ini.

2. Setelah menelaah problematika institusional dan personel lembaga-lembaga penegak hukum dimana ditemukan berbagai kelemahan mendasar maka Tim 8 merekomendasikan agar Presiden melakukan:

a. Untuk memenuhi rasa keadilan, menjatuhkan sanksi kepada pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam proses hukum yang dipaksakan dan sekaligus melakukan reformasi institusional pada tubuh lembaga kepolisian dan kejaksaan;

b. Melanjutkan reformasi institusional dan reposisi personel pada tubuh Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) – tentu dengan tetap menghormati independensi lembaga-lembaga tersebut, utamanya KPK.

Untuk mereformasi lembaga-lembaga penegak hukum tersebut diatas maka Presiden dapat menginstruksikan dilakukannya ‘governance audit’ oleh suatu lembaga independen, yang bersifat diagnostic untuk mengidentifikasi persoalan dan kelemahan mendasar di tubuh lembaga-lembaga penegak hukum tersebut.
3. Setelah mendalami betapa penegakan hukum telah dirusak oleh merajalelanya makelar kasus (markus) yang beroperasi di semua lembaga penegak hukum maka sebagai ‘shock therapy’ Presiden perlu memprioritaskan operasi pemberantasan makelar kasus (markus) di dalam semua lembaga penegak hukum termasuk di lembaga peradilan dan profesi advokat; dimulai dengan pemeriksaan secara tuntas dugaan praktik mafia hukum yang melibatkan Anggodo Widjojo dan Ari Muladi oleh aparat terkait.

4. Kasus-kasus lainnya yang terkait seperti kasus korupsi Masaro; proses hukum terhadap Susno Duadji dan Lucas terkait dana Budi Sampoerna di Bank Century; serta kasus pengadaaan SKRT Departemen Kehutanan; hendaknya dituntaskan.

5. Setelah mempelajari semua kritik dan input yang diberikan tentang lemahnya strategi dan implementasi penegakan hukum serta lemahnya koordinasi di antara lembaga–lembaga penegak hukum maka Presiden disarankan membentuk Komisi Negara yang akan membuat program menyeluruh dengan arah dan tahapan-tahapan yang jelas untuk pembenahan lembaga-lembaga hukum, termasuk organisasi profesi Advokat, serta sekaligus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga hukum lainnya untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum, due proccess of law, hak-hak asasi manusia dan keadilan.

Jakarta, 16 November 2009
(ken/nrl)

http://www.detiknews.com/read/2009/11/17/191009/1243631/10/kesimpulan-dan-rekomendasi

Apakah rekomendasi Tim 8 yang telah diserahkan kepada pembentuknya itu akan dilaksanakan atau tidak, bisa ditunggu, karena Presiden sudah berjanji.

Inilah beritanya:

Presiden: Ganyang Mafia Hukum

*Jakarta, (Analisa)*

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan program utama 100 hari

kabinetnya, dengan program utama adalah pemberantasan mafia hukum dengan

tema GM atau Ganyang Mafia.

“Program utama yang pertama adalah pemberantasan mafia hukum,” tegas

Presiden saat jumpa pers usai sidang kabinet di ruang sidang kabinet,

Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

Menurut Kepala Negara, mafia hukum adalah pihak-pihak yang melakukan

kegiatan merugikan pihak lain, seperti makelar kasus, suap menyuap,

pemerasan, jual beli perkara, mengancam saksi, mengancam pihak-pihak

lain, serta pungutan yang tidak semestinya. “Mafia ini merusak keadilan

dan kepastian hukum dan menimbulkan kerugian dan mendatangkan keuntungan

yang tidak legal,” katanya.

Mafia hukum, lanjutnya bisa ada dimana saja seperti lembaga kepolisian,

kejaksaan, pengadilan, KPK, departemen-departemen, pajak, Bea Cukai,

daerah dan lain-lain.

“Ini akan kita jadikan prioritas 100 hari untuk membersihkan mafia

hukum. Memang tidak semudah yang dibayangkan, tidak sekali tindakan

langsung bersih. Tetapi apabila kita gebrak pasti mencapai hasil,” katanya.

Presiden juga meminta kepada masyarakat yang sedang atau pernah menjadi

korban mafia hukum untuk melaporkan kepada Presiden dengan mengirim

surat melalui PO BOX 9949 Jakarta 10.000 dengan kode GM atau Ganyang Mafia.

“Tolong cantumkan identitas yang jelas, biar tidak ada fitnah, tetapi

nanti akan dirahasiakan. Mari kita bikin sistem kita makin bersih.

Bongkar dan berantas sehingga hukum akan tegak dan tidak perlu ada yang

jadi korban,” katanya.

Pemberantasan mafia hukum merupakan satu dari 15 program utama 100 hari

kerja Kabinet Indonesia Bersatu II dari 45 program yang ditetapkan

Presiden dan kabinetnya.

“Setelah kami diskusikan, kami tetapkan dalam 100 hari ada 45 program

penting, program aksi pembangunan sektoral dan regional. Dari 45 itu

kita tetapkan 15 di antaranya merupakan program pilihan, yang lebih

mendesak untuk dilaksanakan dalam 100 hari,” katanya. *(Ant)* (Analisa, Jumat, 06 Nopember 2009).

Mengganyang mafia hukum dengan membuka PO BOX, ada yang mempertanyakan, apakah itu namanya mengganyang?

Kemudian bila nanti ternyata rekomendasi Tim 8 tidak ditindaklanjuti, maka para ahli yang tergabung dalam Tim 8 itu nilainya ya sama dengan PO Box belaka. Tetapi semoga saja tidak begitu. (nahimunkar.com).