Ketika Partai Berutang Budi dengan Pelacur

Banyak pihak yang punya kepentingan berkaitan dengan pusat pelacuran Dolly di Surabaya. Jadi, tak heran jika ada saja pihak yang tetap membela Dolly. Salah satu penyebabnya, ungkap Habib Mahdi, adanya partai politik besar di Surabaya yang mendukungnya. Partai itu ditengarai, berhutang budi lantaran waktu pemilu dulu meraih banyak suara dari situ.
Inilah beritanya:

“Jika Dolly Tidak Ditutup, Kami yang Akan Nutup”

Kata FPI, wacana penutupan Dolly sejak dulu hanya pepesan kosong saja

Hidayatullah.com–Front Pembela Islam (FPI) Surabaya berencana akan menutup paksa lokalisasi Dolly. Keputusan itu akan diambil jika pemerintah masih tetap bersikeras tidak mau menutupnya.

“Jika Dolly tidak segera ditutup, maka kami yang akan menutup,” tegas Ketua DPW FPI Surabaya, Muhammad Mahdi Al-Habsyi kepada hidayatullah.com di sela-sela pelantikan pengurus FPI Jatim di Balai Pemuda, Kamis (23/12).

Untuk lokalisasi Dolly ini, FPI tampaknya tidak mau main-main. Apapun caranya, tempat maksiat itu pokoknya harus segera dilenyapkan dari kota mayoritas muslim ini. Pasalnya, wacana penutupan Dolly sejak dulu hanya pepesan kosong saja. Karena itu, FPI kali ini tidak mau kecolongan lagi.

Bagaimana cara menutupnya? “Kami akan demo besar-besaran memaksa mereka agar menutup Dolly,” katanya.

Dalam melakukan aksinya itu, ujar Mahdi, FPI tidak akan turun sendirian. FPI akan bergabung dengan berbagai ormas yang tergabung dalam Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim.

Menurut Mahdi, puluhan lebih ormas yang telah bergabung di GUIB telah sepakat agar Dolly ditutup. “Tinggal meminta persetujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim selaku koordinator GUIB,” terangnya.

Kendati begitu, Habib Mahdi mengatakan, berdemo sebenarnya bukan hal sulit. FPI sendiri di seluruh Jatim memiliki 15 ribu lebih laskar yang bisa diterjunkan. Dan, jumlah itu setidaknya lebih dari cukup jika hanya untuk menutup Dolly.

Kendati begitu, Habib Mahdi tidak mau tergesa-gesa. FPI akan lebih dulu bermediasi dengan pemerintah, dalam hal ini DPRD Surabaya dan Walikota. “Setelah pelantikan ini, kami akan langsung melakukan mediasi dengan DPRD dan Walikota,” katanya.
Tapi, itu pun diperkirakan belum tentu menuai hasil memuaskan. Pasalnya, berdasarkan pengalaman sebelumnya, pemerintah selalu punya alasan untuk tidak menutup Dolly.

Hal itu tidak lain karena banyak pihak yang punya kepentingan. Jadi, tak heran jika ada saja pihak yang tetap membela Dolly. Salah satu penyebabnya, ungkap Habib Mahdi, adanya partai politik besar di Surabaya yang mendukungnya. Partai itu ditengarai, berhutang budi lantaran waktu pemilu dulu meraih banyak suara dari situ.

Meski demikian, jalur mediasi akan ditempuh FPI lebih dulu. Baru, jika langkah mediasi mentok, maka FPI akan bergerak mengerahkan masa sebesar-besarnya. [ans/www.hidayatullah.com]

Hidayatullah.com, Friday, 24 December 2010 16:03 NASIONAL

(nahimunkar.com)